;

Batam Mandiri Energi berkat Matahari

Yoga 22 Dec 2023 Kompas

Warga di pulau-pulau kecil di Batam, Kepri, mengelola matahari menjadi tenaga listrik dengan swadaya. Dengan melibatkan koperasi, warga mengelola pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang menghasilkan listrik murah selama 24 jam. Berkah dari matahari itu, antara lain, dinikmati Mustafa (50), warga Pulau Mecan. Ditemui pada Selasa (12/12) Mustafa menunjukkan gudang kecil di ujung jalan kampungnya, berisi 75 baterai untuk menyimpan listrik yang dipanen warga dengan 182 panel surya. Pulau Mecan yang luasnya 30 hektar itu berada di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, 30 menit menggunakan perahu mesin dari Pelabuhan Sekupang, Batam.

PLTS di Pulau Mecan dibangun Pemprov Kepri pada tahun 2018, menggunakan anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 2,03 miliar. Panel surya di Pulau Mecan menghasilkan daya hingga 15 kilowatt peak (kWp) per hari. Energi yang terkumpul lalu disalurkan ke 66 rumah yang masing-masing menerima daya 300 watt. Listrik juga mengaliri tiga fasilitas umum di pulau itu, yakni masjid, posyandu, dan balai pertemuan. PLTS diMecan dikelola warga secara swadaya dengan sistem koperasi. Setiap rumah membayar iuran Rp 40.000 per bulan. Dari jumlah itu, Rp 35.000 digunakan untuk menggaji warga yang menjadi operator dan Rp 5.000 sisany untuk kas. ”Selama lima tahun kami pakai tenaga surya, kerusakan yang terjadi baru minor saja. Beberapa waktu lalu ada meteran warga yang kena petir, untuk perbaikan kami ambil uang kas Rp 1,5 juta,” ujar Mustafa.

Warga lain di Pulau Mecan, Zaitun (48), mengatakan, dulu setiap rumah menghabiskan paling sedikit Rp 750.000 per bulan untuk membeli solar. Warga harus menggunakan perahu untuk mencari solar sampai ke Batam. Kadis ESDM Kepri Muhammad Darwin menyatakan, sejak tahun 2013, Pemprov Kepri membangun PLTS di 51 pulau kecil. PLTS itu dikelola warga dengan sistem koperasi seperti di Pulau Mecan. ”Sesuai kebijakan pemerintah pusat, PLN sudah tidak boleh membeli mesin genset. Jadi, ke depan, PLN akan lebih banyak membangun PLTS untuk pulau-pulau kecil. Pada tahun 2024 targetnya 24 pulau,” kata Darwin. (Yoga)

DKI Kaji Penundaan Biaya Sewa Rusun

Yoga 22 Dec 2023 Kompas
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji penundaan penagihan biaya sewa rusun. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Afan Adriansyah, Kamis (21/12/2023),  mengatakan, pihaknya sedang mengupayakan ada relaksasi biaya sewa rusun selama beberapa bulan ke depan. Upaya ini dilakukan sambil menyosialisasikan kembali normalnya biaya sewa ke penghuni rusun. Terkait ini, DPRD DKI Jakarta meminta penundaan hingga Maret 2024. (Yoga)

Menuju Bank Syariah Besar Kedua

Yuniati Turjandini 22 Dec 2023 Tempo
JAKARTA - PT Bank Muamalat kian dekat menuju merger dengan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN Syariah milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Komisaris Bank Muamalat Andre Mirza Hartawan mengungkapkan kedua entitas telah melakukan penjajakan yang intens untuk membahas opsi-opsi konsolidasi.  “Konsolidasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai Bank Muamalat dan menciptakan pertumbuhan anorganik kedua bank," ujarnya kepada Tempo, kemarin. Penjajakan dengan pemegang saham BTN dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham pengendali Muamalat. 

Andre menjelaskan, dari sisi BTN, merger ini dilakukan karena regulasi mewajibkan pemisahan atau spin off UUS BTN Syariah. Sedangkan dari sisi Muamalat, merger ini dibutuhkan untuk memperkuat portofolio bisnis retail dan konsumer.  Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023, UUS wajib dipisahkan dari bank induk ketika asetnya telah mencapai 50 persen dari aset induk atau minimal Rp 50 triliun. Ketika kondisi itu terpenuhi, UUS wajib dipisahkan paling lambat dua tahun kemudian. Pada 2022, aset BTN Syariah telah lebih dari Rp 45 triliun.

Kepastian rencana merger antara UUS BTN Syariah dan Bank Muamalat dilontarkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Dia menyebutkan Kementerian BUMN sudah berdiskusi dengan BPKH dan Menteri Agama untuk menjajaki sinergi antara Bank Muamalat dan BTN Syariah. Proses penggabungan kedua entitas diharapkan rampung pada Maret 2024. (Yetede)

Tumbuh Berlipat Perbankan Syariah nasional

Yuniati Turjandini 22 Dec 2023 Tempo
JAKARTA – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan kinerja perbankan syariah menunjukkan tren positif. Per September 2023, OJK mencatat total aset perbankan syariah mencapai Rp 831,95 triliun, tumbuh 10,94 persen dari periode yang sama tahun lalu dengan pangsa pasar 7,27 persen. "Ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin kuat," ucapnya. Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun mencapai Rp 637,63 triliun; tumbuh 9,26 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sedangkan pembiayaan tumbuh 14,66 persen menjadi Rp 564,37 triliun. Meski demikian, menurut Dian, ukuran industri perbankan syariah terhitung masih dalam skala yang relatif kecil, terlebih jika berkompetisi dengan industri perbankan konvensional.

Sebagai contoh, dari 13 bank umum syariah dan 20 unit usaha syariah yang beroperasi di Indonesia, 11 bank umum dan 17 unit usaha hanya memiliki aset di bawah Rp 40 triliun. Saat ini hanya ada satu bank umum syariah yang memiliki aset di atas Rp 100 triliun, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). "Struktur pasar ini tidak ideal karena didominasi oleh satu bank umum syariah yang besar," ucapnya. OJK pun senantiasa mendukung penguatan industri perbankan syariah, salah satunya melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah. OJK juga sedang menyiapkan peraturan tentang tata kelola syariah dan manajemen risiko bank umum serta unit usaha syariah. (Yetede)






Candu bansos untuk Atasi Kemiskinan

Yuniati Turjandini 22 Dec 2023 Tempo
JAKARTA – Rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap terlalu mengandalkan skema bantuan sosial (bansos) untuk menekan angka kemiskinan. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan penurunan angka kemiskinan lewat pemberian bansos tidak bisa dianggap sebagai sebuah prestasi karena efeknya hanya untuk jangka pendek. Meski urgen untuk menjaga daya beli dan tingkat konsumsi minimal, terutama pada masa krisis, skema itu dinilai tidak mengerek tingkat kesejahteraan masyarakat. “Yang dibutuhkan adalah instrumen jangka panjang, misalnya penguatan usaha kecil dan mikro serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas,” kata Yusuf kepada Tempo, kemarin.

Idealnya, kata Yusuf, wilayah cakupan dan intervensi dana dari pemerintah untuk bansos harus dikurangi dari waktu ke waktu. Mengecilnya peran bansos itu bisa menjadi indikator penanggulangan kemiskinan. Namun hal yang terjadi masih sebaliknya. Selama sedekade terakhir, menurut dia, bansos justru ditonjolkan sebagai program untuk menekan angka kemiskinan. Beberapa program yang diandalkan pemerintah selama satu dekade terakhir adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta Kartu Indonesia Pintar (KIP).(Yetede)

Kurang Agresif Merangkul Pekerja Informal

Yuniati Turjandini 22 Dec 2023 Tempo
Ombudsman Republik Indonesia menganggap upaya akuisisi kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan masih lemah. Asisten Muda Keasistenan Utama IV Ombudsman RI Ahmad Sobirin mengatakan BPJS Ketenagakerjaan gagal menjangkau potensi peserta dari sektor informal. Akibatnya, dalam setahun terakhir, jumlah anggota baru lembaga tersebut tak banyak bertambah. “Programnya tidak progresif dan lambat,” ujar Sobirin dalam paparan di gedung Ombudsman RI, Jakarta, kemarin. Sebagai program yang dimandatkan oleh negara, dia meneruskan, penetrasi kepesertaan Jamsostek jauh tertinggal dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan catatan Ombudsman RI, jumlah peserta Jamsostek per Februari 2023 hanya 34,84 juta dari total 138,63 juta angkatan kerja di Indonesia. Namun, sampai awal Desember lalu, peserta Jamsostek hanya bertambah 3,5 juta orang menjadi 38,39 juta. Padahal BPJS Ketenagakerjaan sedang mengejar target 70 juta anggota pada 2026. Jumlah keanggotaan itu membuat jangkauan Jamsostek baru 27,69 persen dari total pekerja di Tanah Air. Bandingkan dengan keanggotaan JKN yang sudah menembus 262,74 juta atau 94,6 persen dari total penduduk. “Ada gap luar biasa meski sama-sama diwajibkan,” tutur Sobirin. (Yetede)

Bunga Acuan Tetap 6% Antisipasi Risiko Inflasi

Yuniati Turjandini 22 Dec 2023 Investor Daily (H)

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI (BI rate) sebesar 6,00%. Adapun kalangan ekonom menilai hal ini untuk mengantisipasi adanya risiko dari inflasi dalam negeri dan berkurangnya surplus  perdagangan. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Desember 2023 tersebut, BI juga menahan suku bunga deposit facility sebesar 5,25%, dan suku bunga lending facility 6,75% dalam. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keputusan mempertahankan BI rate pada level 6% konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang prostabilitas yaitu untuk penguatan stabilitas nilai tukar rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5  pada 2024. "Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Perry Warjiyo. (Yetede)

Toyota dan Daihatsu Tegaskan Produk di Indonesia Aman

Yuniati Turjandini 22 Dec 2023 Investor Daily
JAKARTA,ID-Daihatsu Motor Co, Ltd memutuskan untuk menghentikan  sementara semua pengiriman semua  model yang diproduksi, baik di jepang maupun diluar negeri, terkait skandal terbaru yang menimpa mereka. PT Astra Daihatsu Motor (ADM) dan PT Toyota-Astra Motor (TAM) menegaskan bahwa semua kendaraan mereka yang dipasarkan di Indonesia tidak memiliki masalah kualitas dan keselamatan. Corporate Planning and Communication  Director PT Astra Daihatsu Motor Sri Agung Handayani menerangkan,  pihaknya sudah memastikan  kepada prinsipal bahwa semua kendaraan Daihatsu  yang diproduksi, didistribusi, dan di pasarkan di Indonesia  tidak memiliki  masalah kualitas dan keselamatan.  Dia menambahkan, kendaraan Daihatsu juga sudah memenuhi regulasi  yang berlaku dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah  Indonesia. (Yetede)

Menhub Minta Beri Perhatian Khusus untuk Perjalanan Wisata

Yuniati Turjandini 22 Dec 2023 Investor Daily
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi  menyampaikan perlu adanya perhatian khusus pada perjalanan wisata untuk memastikan keamanan dan keselamatan selama libur Natal 2023 dan tahun Baru 2024 (Nataru). "Kita tahu ada perkiraan 107 juta orang yang bergerak pada libur Nataru tahun ini dan kebanyakan akan menuju tempat wisata," kata Menhub. Menurut dia, hal tersebut merupakan salah satu upaya antisipasi   karena moda transportasi bisa banyak digunakan untuk perjalanan ke destinasi wisata. Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, Jalur tol Cikopo-Palimanan (Cipali)  menjadi salah satu titik krusial yang akan terjadi kepadatan. Di tol Cipali, ada perjumpaan dengan tol  Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), "Kami bersama-sama dengan Korlantas  dan Dinas Perhubungan telah menyiapkan upaya-upaya rekayasa lalu lintas," kata Menhub. (Yetede)

BP Tapera Kelola Dana Rp7,73 Triliun

Yuniati Turjandini 22 Dec 2023 Investor Daily
JAKARTA, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menjaga transparansi dan kehati-hatian (prudent) dalam mengelola dan peserta  yang mencapai Rp7,73 triliun pada 2023. Di sisi lain, kinerja pengelola  dana sepanjang 2021-2023 tercatat cukup impresif. "Kami mengelola dana secara  transparan, hati-hati, dan aman sehingga memberi manfaat kepada peserta  Tapera," ujar Adi Setianto, Komisioner BP Tapera kepada Investor Daily. Dia juga menegaskan, dalam penyaluran dana subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senantiasa tepat sasaran dan memprioritaskan kualitas rumah  yang dibangun. Di sisi lain, BP Tapera  mencetak kinerja impresif dalam pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat (tapera). Ini terlihat pada tingginya imbal hasil (return) Kontrak Pengelolaan Dana Tapera konvensional dan syariah tapera. (Yetede)

Pilihan Editor