Kalangan dunia usaha menaruh asa yang cukup tinggi pada pemerintahan periode 2024—2029 di berbagai isu ekonomi. Mulai soal investasi, stabilitas, kemitraan dagang, dukungan pada manufaktur, hingga soliditas laju produk domestik bruto (PDB). Debat calon wakil presiden (cawapres) yang digelar hari ini, Jumat (22/12), pun diharapkan mampu memberikan optimisme bagi kalangan pebisnis untuk tetap melanjutkan ekspansi selama warsa transisi. Terlebih, debat kedua dalam rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini mengangkat isu yang dekat dengan kelompok pengusaha, yakni ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, fiskal negara, hingga infrastruktur. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan sejauh ini visi misi yang telah dipublikasikan oleh ketiga pasangan calon presiden (capres)-cawapres cukup komperehensif. Tuntutan pengusaha agar pasangan capres-cawapres menunjukkan aksi konkret bukanlah berlebihan. Pasalnya, Apindo menerbitkan Roadmap Perekonomian 2024—2029 yang juga telah disampaikan kepada setiap kontestan. Di sisi lain, tidak adanya pasangan yang memiliki latar belakang ekonomi juga menjadi tantangan dalam pemilu tahun depan. Apalagi, Indonesia dituntut lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian yang diestimasi masih cukup kuat. Jika dicermati, angka sasaran ekonomi yang tertuang dalam visi misi capres-cawa­pres cukup ambisius.

Pertumbuhan ekonomi misalnya, yang rata-rata menargetkan di kisaran 5,5%—7%. Sejalan dengan itu, debat hari ini juga perlu menyinggung komitmen untuk menjaga stabilitas sosial dan politik sehingga modal tetap mengalir ke Tanah Air. Dalam konteks ekspor, para cawapres juga patut memaparkan strategi dan komitmen soal pengaturan pembatasan impor terutama bahan baku dan penolong dalam rangka menjaga geliat manufaktur. Ketua Bidang Perhubungan dan Logistik Apindo yang juga Wakil Ketua Koordinator Energi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Carmelita Hartoto menyoroti soal kebijakan penghiliran sumber daya alam (SDA). Menurutnya, dunia usaha mendorong adanya peta jalan penghiliran mineral yang jelas dan terukur. Musababnya, meski penghiliran nikel telah berjalan sejak 2020, hingga detik ini kebijakan yang disusun belum menuju kemandirian. Terlepas dari adanya aneka tantangan dan dinamika tersebut, dengan penanganan yang cekatan pengusaha meyakini laju ekonomi pada tahun depan masih bisa eksis di kisaran 5%. Sementara itu, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengatakan tekanan ekonomi masih cukup kuat pada tahun depan, terutama dari eksternal. Menurut kajian yang dilakukan BI, ungkapnya, dampak dari Pemilu 2024 mulai terlihat pada tahun ini. Berdasarkan penghitungan bank sentral, penyelenggaraan pemilu dua putaran akan memberikan kontribusi sekitar 0,6% terhadap konsumsi di dalam negeri. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad melihat prospek 2024 cukup menantang baik dari sisi perdagangan maupun investasi.

Hari ini, Jumat (22/12), debat pemilihan presiden kembali digelar. Kali ini mempertemukan calon wakil presiden dengan mengusung isu di bidang ekonomi. Sejumlah asa digantungkan dunia usaha dari janji para kandidat. Tema debat yang diambil kali ini adalah Ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, Investasi, Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan. Ekonomi merupakan isu paling dinanti oleh dunia usaha. Paling tidak untuk membangkitkan harapan dan optimisme kalangan pebisnis dalam memacu ekspansi selama masa transisi. Terlebih lagi pasca-pagebluk Covid-19, ekonomi belum mampu mencapai pertumbuhan yang diharapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi, begitu biasa disapa, menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% saat dirinya menjabat. Harapan itu tampaknya hanya akan tertulis di angan-angan putra daerah Solo tersebut.Oleh sebab itu, kandidat wapres pada ajang debat kali ini bakal dinanti programnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam visi misi, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) menjanjikan pertumbuhan ekonomi hingga 6,5% pada 2025—2029. Adapun Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memasang target pertumbuhan ekonomi yang sama dengan Jokowi, yakni 7%, mulai 2025. Hal serupa dijanjikan oleh pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Namun, target 7% pada pasangan ini tidak disebutkan tahunnya. Target pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud dapat dikatakan sangat optimistis. Apalagi pertumbuhan ekonomi 7% disebutkan Prabowo-Gibran bakal terjadi pada 2025.Pengalaman negara lain di mana rata-rata pertumbuhan pendapatan sejak pertama kali melewati batas UMIC sampai 2022 adalah China 6,7%, Thailand 2,18%, Malaysia 2,94%, Korea Selatan 4,59%, dan Brasil 1,13%. Apalagi kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan negara lain ketika memiliki pendapatan per-kapita yang sama menjadi UMIC yang per 2022 senilai US$4.580. Kalangan dunia usaha menilai biaya investasi terhadap produk yang dihasilkan cukup tinggi (Investment Capital Output Ratio/ICOR) sehingga sulit pertumbuhan ekonomi mencapai 7%. Saat ekonomi tumbuh di atas 5%, ICOR mencapai 7,6%. Padahal negara maju ICOR rata-rata hanya sekitar 3%. Masalah ekonomi ini yang diharapkan dunia usaha dapat dipahami oleh para kandidat, sehingga tidak mudah menebar janji yang sulit untuk ditepati. Setidaknya optimisme itu terpancar dari janji yang realistis.

Penghiliran bauksit yang ditandai dengan penghentian ekspor komoditas tersebut sejak 10 Juni 2023 tidak semulus yang dibayangkan. Berbagai tantangan silih berganti mengadang upaya peningkatan nilai tambah sumber daya mineral yang bisa diolah menjadi aluminium tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga kini baru ada empat smelter bauksit yang beroperasi di Tanah Air. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya menghasilkan smelter grade alumina (SGA) dengan total kapasitas 4 juta ton per tahun, sedangkan satu lainnya memproduksi chemical grade alumina(CGA) berkapasitas 300.000 ton per tahun.Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan bahwa progres pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bauksit masih belum sesuai harapan padahal, pemerintah sudah memberikan berbagai insentif untuk memacu pembangunannya.Bahkan, pemerintah aktif memfasilitasi pelaku industri pertambangan bauksit dengan perbankan dan PT PLN (Persero) agar lebih mudah mendapatkan pendanaan hingga kepastian pasokan energi. Persoalan smelter bauksit sebenarnya telah lama mendapatkan perhatian pemerintah. Bahkan, Menteri ESDM Arifin Tasrif sempat mengungkapkan kekesalannya karena ada progres smelter yang tidak sesuai dengan laporan yang diberikan kepada pemerintah.Arifi n pun mendorong pelaku usaha pertambangan bauksit untuk lebih masif berinvestasi pada pembangunan smelter di Tanah Air agar bisa menyiasati larangan ekspor yang diberlakukan pemerintah. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) mendorong pemerintah untuk meninjau ulang peta jalan penghiliran bauksit, khususnya terhadap kewajiban delapan perusahaan untuk mendirikan smelter.Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto mengatakan bahwa pengerjaan smelter dari delapan perusahaan yang diwajibkan untuk mendirikan pabrik pengolahan lanjutan saat ini masih jalan di tempat. Menanggapi banyaknya proyek smelter bauksit yang mandek, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pembentukan konsorsium antarperusahaan tambang bauksit untuk mengakali kesulitan pendanaan dalam membangun fasilitas tersebut.“Kami pernah mengusulkan kepada pemerintah agar dibuat semacam konsorsium bersama antarpelaku usaha dalam mencari pembiayaan dalam pembangunan alumina plant,” kata Ketua Komite Tetap Minerba Kamar Dagang dan Induestri (Kadin) Indonesia Arya Rizqi Darsono saat dikonfi rmasi Bisnis, Kamis (21/12). Selain usaha patungan Inalum dan ANTM, tujuh IUP lainnya yang ikut mendirikan smelter, di antaranya PT Quality Sukses Sejahtera, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Sumber Bumi Marau, PT Kalbar Bumi Perkasa, dan PT Laman Mining.Delapan rencana smelter anyar itu memiliki kapasitas input bauksit mencapai 27,41 ton dan kapasitas produksi alumina sebesar 9,98 juta ton. Di sisi lain, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ing Tri Winarno mengatakan, proyek SGAR Mempawah belakangan telah menunjukan kemajuan signifi kan untuk dapat beroperasi atau commercial operation date (COD) pada akhir tahun depan. Direktur Utama Inalum Danny Praditya mengatakan, perseroan menargetkan pengiriman alumina pertama dari smelter itu dapat dilakukan pada semester II/2024. Selanjutnya, operasi komersial secara penuh ditarget terjadi pada 2025

Problem klasik yang mendekap petambak garam menjadi ‘awan mendung’ yang membayangi upaya pemerintah mewujudkan swasembada komoditas tersebut di Tanah Air. Gap kualitas antara garam produksi petambak lokal dan kebutuhan industri menjadi pekerjaan rumah paling penting untuk diselesaikan. Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan rencananya untuk mulai menyetop impor garam untuk seluruh kebutuhan nasional. Tingginya kebutuhan garam untuk industri dinilai menjadi peluang emas untuk meningkatkan kesejahteraan petambak komoditas tersebut. Sayangnya, petambak di dalam negeri masih harus pontang-panting mengejar standardisasi garam yang dibutuhkan oleh industri. Bukan tanpa alasan, Kementerian Perindustrian mencatat standar garam industri untuk grade 1 harus memiliki kandungan natrium klorida (NaCL) 99,5%, dan 98,5% untuk grade 2. Sementara itu, rata-rata garam yang diproduksi petambak lokal hanya memiliki kadar NaCL sebesar 87%—92%. Alhasil, petambak garam domestik harus berpuas hati memasok garam konsumsi di dalam negeri yang sekitar 1,9 juta ton per tahun. Padahal, kebutuhan untuk industri jauh lebih besar, yakni sekitar 4,7 juta ton per tahun. Pelaku industri, terutama chlor alkali plant, aneka pangan, dan farmasi pun mau tidak mau harus mengimpor garam sekitar 2,8 juta ton untuk memenuhi kebutuhannya.Ahmad Sanusi, salah seorang petambak garam Madura mengatakan bahwa dirinya dan petambak lainnya memerlukan lebih banyak bantuan pemerintah untuk bisa memenuhi standar garam industri agar bisa memenuhi kebutuhan nasional. Kenyataan tersebut juga dikonfirmasi oleh Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia Cucu Sutara yang mengatakan bahwa sebagian besar garam yang dihasilkan oleh petambak lokal adalah untuk konsumsi. Pelaku industri sendiri sebenarnya sudah berupaya menyerap garam lokal dengan cara menggandeng unit pengolahan aram (UPG), Koperasi Petambak Garam Nasional (KPGN), dan produsen garam farmasi. Garam yang diserap pun kebanyakan digunakan untuk pengalengan ikan, pengasinan, dan industri lain dengan produk akhir untuk dikonsumsi. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Biofarmasi & Bahan Baku Obat Irfat Hista Saputra mengatakan bahwa sekitar 90% bahan baku farmasi, termasuk garam masih harus impor dari Jerman, Amerika Serikat, China, dan India. Di sisi lain, Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian perindustrian Putu Nadi Astuti mengatakan, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kerja sama pemasaran garam dengan target peningkatan Nota Kesepahaman antara KPGN dan industri pengguna.   Pada 2023, sebanyak 34 industri pengguna garam dan 24 petani atau KPGN asal Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta tiga produsen garam farmasi menandatangani nota kesepahaman. Kerja sama tersbeut direncanakan akan mendorong penyerapan garam industri sebesar 736.911,265 ton, khususnya untuk farmasi. Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier mengatakan bahwa garam merupakan salah satu komoditas penting yang coba dikembangkan pemerintah, meski kualitasnya terus menurun seiring dengan polusi air yang makin parah. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan perikanan menargetkan produksi garam nasional pada tahun depan bisa menembus 2 juta ton per tahun. Hal itu membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis mimpi swasembada garam konsumsi bisa segera terwujud. “Harus optimistis, karena tahun ini kita surplus ,” katanya saat ditemui. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Gustaaf Manoppo menyebut bahwa produksi garam nasional tahun ini akan mencapai 2,5 juta ton. Produksi tersebut diklaim melampaui target yang ditetapkan sepanjang 2023 sebesar 1,7 juta ton.

Di Batam, kaum perempuan menjadi pelopor yang merintis wisata di pulau kecil. Suhana (41) memandu tiga wisatawan berjalan mengelilingi Kampung Melayu di Pulau Ngenang. Rumah-rumah warga tertata apik. Halamannya ditanami rumput jepang dan berbagai jenis bunga. Di pinggir kampung, hutan bakau dijaga agar tetap rindang untuk melindungi rumah warga dari hantaman ombak. ”Pemerintah banyak kasih bantuan sejak wisata di Ngenang berkembang. Pelabuhan dipercantik, jalan kampong dicor, juga dibikinkan saluran air,” kata Suhana, Kamis (14/12). Pulau Ngenang berada di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepri. Wisatawan bisa pergi ke Ngenang dengan menyewa perahu mesin, 15 menit dari Pelabuhan Telaga Punggur di Batam. Suhana adalah Ketua Perajin Tenun di Pulau Ngenang, dengan 18 perajin. Mereka awalnya diajari menenun oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Batam pada 2018. ”Pertama kali belajar, saya heran banget benang kusut, kok, bisa jadi kain cantik. Dari pertama kali lihat, saya langsung jatuh cinta,” ujarnya. Seperti umumnya perempuan Melayudi pulau-pulau kecil Nusantara, Suhana juga nelayan pesisir. Saat air surut, ia turun kelaut untuk memancing dan mencari siput. Setelah menenun, ia lebih banyak menghabiskan waktu di Rumah Tenun yang dibangun Pemkot Batam pada 2022. Disini tersedia lima alat tenun bukan mesin (ATBM) yang bisa digunakan para perajin. Kain tenun dijual Rp 400.000 hingga Rp 750.000 per meter, tergantung kerumitan motif. Motif tenun banyak terinspirasi dari alam pesisir, seperti burung layang-layang, ikan marlin, daun sirih, dan bunga setu. Setiap perajin rata-rata bisa mengantongi pendapatan Rp 2 juta per bulan.

Antusiasme perempuan Ngenang menjadi perajin tenun menular ke warga lainnya. Selain kelompok perajin tenun, di pulau itu dibentuk juga kelompok perajin batik dan perajin rajut. Salah satu perajin batik, Suminah (65), menuturkan, saat ini ada 10 orang yang bergiat di Rumah Batik Ngenang. Batik karya para perempuan Ngenang dijual Rp 160.000 per 2 meter untuk batik cap dan Rp 500.000 per 2 meter untuk batik tulis. Tak jauh dari Rumah Batik terdapat juga Rumah Rajut. Di situ, para perempuan Ngenang biasa berkumpul untuk membuat berbagai macam cendera mata dari benang wol. Gantungan kunci dijual Rp 10.000, sedangkan tas kecil dibanderol Rp 100.000. Perajin rajut di Ngenang ada belasan orang. Mereka memasarkan karya dengan memajang di kios-kios sepanjang jalan yang dilalui wisatawan. Setiap kali ada rombongan turis datang, mereka bisa mengantongi pendapatan sekitar Rp 500.000. Arus wisatawan ke Ngenang menumbuhkan kesadaran warga untuk bersama-sama membangun wisata kampung. Suami Apsah, Abdul Gani (63), bahkan rela menghibahkan tanahnya untuk dijadikan tempat bagi perajin menenun. ”Saya berikan tanah itu demi kemajuan kampung. Harapannya, kalau wisata di kampung semakin ramai, ekonomi warga juga akan lebih terangkat,” kata Abdul. Apsah menambahkan, warga Ngenang selalu antusias mengikuti pelatihan terkait wisata yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta. ”Kami juga minta diajari Bahasa Inggris sama mahasiswa yang lagi KKN di sini. Biar kami bisa bercakap-cakap sama turis-turis yang datang,” ujar Apsah. (Yoga)

Badan Pengusahaan (BP) Batam mengeklaim waktu sandar atau dwelling time kapal di Terminal Peti Kemas (TPK) Pelabuhan Batu Ampar menurun hingga 81% sejak pengoperasian ship to shore (STS) crane. Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam Dendi Gustinandar menjelaskan, sebelumnya proses bongkar 100—600 box kontainer dari kapal di pelabuhan itu membutuhkan waktu 48—52 jam. Namun, saat ini hanya berkisar 9—22 jam. “Makin singkatnya waktu sandar kapal di pelabuhan otomatis mengurangi biaya logistik. Sebab, semua tahu setiap menit, atau bahkan detik dalam aktivitas kemaritiman, apalagi jika sudah waktunya membongkar atau memuat barang. Makin lama, tentunya biaya yang dikeluarkan akan makin membengkak,” katanya, Kamis (21/12). Dendi mengungkapkan, sejak beroperasi STS crane telah mengakomodasi 15% dari total volume kegiatan bongkar muat di TPK Batu Ampar. Dia pun optimistis pemanfaatan STS crane untuk kegiatan bongkar muat dapat terus meningkat. Dendi menegaskan, Batam harus mengambil potensi international transhipment port yang saat ini masih didominasi oleh pelabuhan di Singapura (32,3 Juta TEUs), Busan (12,2 Juta TEUs), Tanjung Pelepas (10,6 Juta TEUs), dan Port Klang (8,4 Juta TEUs). Dendi menegaskan, BP Batam membutuhkan dukungan dari semua pihak dalam mewujudkan target Batam sebagai hub logistik internasional.

Tambahan 298.000 guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN PPPK segera diumumkan. Penambahan guru PPPK ini membuat pemerintah yakin rekrutmen 1 juta guru pada tahun 2024 bisa dipenuhi karena masuk dalam prioritas pemenuhan layanan dasar. Berdasarkan pengumuman Badan Kepegawaian Negara (BKN), hasil kelulusan guru PPPK diumumkan paling lambat 22 Desember 2023. Sebab, sebelum itu, perlu dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap beberapa elemen data, seperti hasil seleksi manajerial dan sosiokultural bagi peserta prioritas 1 (P1), hasil seleksi kompetensi teknis tambahan, dan afirmasi sertifikasi pendidik. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan, seleksi guru PPPK merupakan kerja panitia seleksi nasional.

Pada pengumuman tahun 2023 ini tidak ada masa sanggah bagi yang diumumkan lulus PPPK. ”Jadi, harus hati-hati. Harus teliti, jangan sampai salah. Maksimal diumumkan tanggal 22 Desember 2023. Kami berharap dari semua formasi guru PPPK tahun ini, sekitar 298.000 guru bisa terisi semua supaya tahun depan beban Kemendikbudristek semakin ringan,” ujar Nunuk. Dari target program rekrutmen 1 juta guru ASN PPPK, untuk tahun 2023 sudah terpenuhi target sekitar 800.000 guru. Pada 2024, formasi guru yang direkrut diperkirakan sekitar 300.000 guru. Rekrutmen tersebut selain untuk memenuhi target 1 juta guru juga untuk mengganti guru-guru yang pensiun. Kemendikbudristek juga akan mengembangkan ruang talenta guru berisi para guru yang sudah lulus rekrutmen PPPK. Sekolah dapat memilih guru yang cocok karena tidak boleh lagi ada rekrutmen guru honorer di sekolah-sekolah milik pemerintah daerah. (Yoga)

Antusiasme masyarakat menjelang libur hari raya Natal yang berlanjut dengan pergantian tahun 2023 ke 2024, rasa senang pulang ke kampung halaman berpadu dengan semangat menjelajahi lokasi wisata baru. Tak ketinggalan, mencicipi makanan dan minuman atau mencoba menu di kedai dan restoran yang sedang ramai di kalangan pesohor. Tak lupa, meninggalkan jejak eksistensi di media sosial. Mobilitas masyarakat di akhir tahun meningkat. Bepergian, menginap, berbelanja, dan makan-minum menggerakkan roda perekonomian. Hasil Survei Pergerakan Masyarakat pada Masa Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan diprediksi 107,63 juta orang, atau 39,83 % masyarakat Indonesia, akan bergerak pada periode libur Natal dan Tahun Baru. Pergerakan orang di akhir tahun menimbulkan pergerakan uang.

Mudik dan liburan perlu persiapan mengambil cuti jauh-jauh hari dan menyiapkan dana, setidaknya untuk biaya transportasi, menginap, makan dan minum, serta oleh-oleh. Masyarakat Indonesia yang bepergian ke penjuru Nusantara tercatat sebagai wisatawan Nusantara (wisnus). Menurut data BPS, pada Januari-Oktober 2023 ada 688,78 juta perjalanan wisnus. Sekitar 74,11 % perjalanan wisnus di Pulau Jawa. Dari sisi kegiatan ekonomi, mobilitas warga dan kegiatan pariwisata turut menopang pertumbuhan ekonomi. Salah satu lapangan usaha yang kinerjanya dipicu pergerakan wisatawan adalah akomodasi dan makan-minum. Pada triwulan III-2023, porsi akomodasi dan makan-minum terhadap produk domestik bruto sekitar 2,51 % dengan pertumbuhan 10,9 %. Bagi pelaku usaha, uang yang dibelanjakan wisatawan bisa diputar lagi untuk membeli bahan baku dan barang modal sehingga usahanya berlanjut. Keuntungannya untuk menopang biaya hidup pelaku usaha. (Yoga)

Sekitar 54 juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat tidak aktif. Mereka terdaftar, tetapi terancam tidak terlindungi untuk mengakses pelayanan kesehatan. Diperlukan dana penyangga social alternatif demi menjamin perlindungan kesehatan itu. Ombudsman RI menemukan sejumlah masalah dalam program JKN-KIS. Proteksi kesehatan terhadap peserta program itu dinilai belum optimal. Berbagai kendala pun kerap muncul yang menyulitkan warga mendapatkan pelayanan kesehatan. Per Desember 2023, terdapat 54 juta peserta JKN-KIS tidak aktif, disebabkan peserta menunggak iuran atau mutase segmen kepesertaan, meningkat dari sebelumnya 52,3 juta pada 31 Agustus 2023.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan, peserta JKN-KIS yang tidak aktif rentan tidak mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan. Masyarakat sering terkendala membayar iuran karena keterbatasan ekonomi. ”Selain instrumen jaminan sosial lewat BPJS Kesehatan, perlu ada dana penyangga sosial alternatif. Pemda harus memilikinya untuk menjamin warga mendapatkan perlindungan kesehatan,” ujarnya dalam bincang media ”Pengawasan atas Pelayanan Publik Bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kepegawaian, Jaminan Sosial, dan Perlindungan Sosial”, di Jakarta, Kamis (21/12). Robert mengatakan, masalah pemadanan data dalam mutase segmen kepesertaan harus segera diselesaikan. Selain itu, masih terdapat sejumlah perusahaan yang tidak lagi menanggung iuran JKN pekerjanya meskipun masih dalam sengketa PHK. (Yoga)