Ketiga cawapres beradu gagasan dan memaparkan janji-janji program pembangunan dalam debat presidensial kedua yang digelar Jumat (22/12) malam. Akan tetapi, belum ada yang mampu menawarkan terobosan strategifiskal untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendanai dan merealisasikan berbagai kebijakan itu. Secara umum, debat presidensial kedua yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, itu mengangkat delapan tema, yaitu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi dan pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto, Jumat, dari berbagai isu yang mengemuka, belum ada cawapres yang mampu menjabarkan strategi detail dan terobosan untuk membiayai janji-janji program dan kebijakan yang mereka tawarkan. Taktik mengerek penerimaan negara muncul beberapa kali dalam debat, tetapi tidak dielaborasi secara lebih rinci.

”Belum ada kandidat yang bisa menjelaskan secara clear dan strategis cara membiayai program dan kebijakan mereka. Padahal, semua program dan kebijakan pembangunan yang mereka janjikan itu perlu didukung dengan pendanaan yang memadai,” kataTeguh. Jika diperhatikan,hampir semua pertanyaan yang dirumuskan oleh tim panelis sebenarnya mengungkit tentang strategi fiskal yang bakal ditempuh kandidat untuk mengatasi bermacam-macam masalah yang ada di masyarakat. Misalnya, pada sesi kedua dan ketiga mengenai strategi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur fisik, sosial, dan pengembangan SDM. Ada pula pertanyaan tentang strategi fiskal untuk mengatasi problem kompleks di kawasan perkotaan, seperti isu kawasan kumuh, sampah, dan transportasi publik. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menjawab dirinya dan Prabowo Subianto juga menargetkan kenaikan rasio pajak (tax ratio) demi mengerek penerimaan negara. Namun, Gibran tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara menaikkan rasio pajak tersebut.

Di sisi lain, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, juga tidak mengelaborasi strategi fiskal untuk mengatasi masalah kompleks di perkotaan. Ia hanya menyebutkan bahwa dalam mengelola fiskal, pemerintah perlu pintar-pintar menerapkan skala prioritas. ”Kita juga perlu melibatkan investor swasta dan memberikan mereka kepercayaan,” ujar Muhaimin. Jawaban-jawaban ”populis” untuk menaikkan penerimaan negara juga terlontar. Misalnya, ketika Muhaimin menyatakan ingin menaikkan tarif pajak orang kaya dan menurunkan tariff pajak kelas menengah, tanpa mengelaborasinya lebih lanjut. Adapun cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, nyaris tidak menjelaskan strateginya untuk mengerek penerimaan negara. Ia lebih banyak bertanya tentang isu tersebut ke lawan debatnya serta lebih banyak fokus pada isu korupsi yang menghambat pengelolaan keuangan negara dan menghalangi masuknya investasi ke Indonesia. (Yoga)

Masyarakat pada 2023 semakin berminat berinvestasi di obligasi pemerintah. Peminat obligasi ini mengalami kenaikan paling tinggi dibandingkan investasi aset keuangan lainnya. Kebanyakan investor adalah kelompok tabungan menengah. Pertumbuhan dana simpanan nasabah bank yang terbaca dalam data dana pihak ketiga (DPK) dalam dua bulan terakhir terus menurun. BI mencatat, total dana masyarakat di bank hanya naik 3,04 % secara tahunan pada November, turun dari 3,9 % pada Oktober 2023. Pertumbuhan itu hampir hanya sepertiga dibandingkan dengan 8,08 % pada November 2022 dan 9,01 % pada Desember 2022. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, pada acara Outlook Perekonomian Indonesia 2024 oleh Kemenko Perekonomian di Jakarta, Jumat (22/12) mengatakan, lonjakan kenaikan DPK pada tahun lalu adalah anomali karena kebangkitan ekonomi pascapandemi. Angka DPK tahun ini justru disebut mendekati tren sebelum pandemi.

Meski demikian, ia melihat, saat ini masyarakat cenderung lebih berminat menyimpan uangnya di instrumen keuangan lain yang lebih bervariasi. ”Termasuk dengan kemungkinan investasi di SBN atau juga di pasar modal, atau berkaitan dengan deposito,” ujarnya dalam acara yang disiarkan secara daring. Gubernur BI Perry Warjiyo pada konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (21/12), juga menyebut rendahnya pertumbuhan penyimpanan uang nasabah di perbankan dipengaruhi pergeseran ke investasi berupa pembelian obligasi pemerintah. Pergeseran initerjadi terutama pada kelompok tabungan menengah. ”Ada alternatif investasi lain, yang dulunya DPK di tabungan perbankan, sekarang bisa beli SBN, ritel, ataupun investasi-investasi yang lain. Jadi, komponennya di dalam neraca bank bukan lagi DPK, melainkan ke net claim to government, itu ada perpindahan-perpindahan,” kata Perry. (Yoga)

Sektor pertanian pangan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Permasalahan dan tantangan yang muncul tak hanya mencakup aktor utama, kebijakan, dan produksi pangan. Tanah sebagai wadah hidup tanaman pangan juga terus dipaksa ”kerja rodi” demi mengejar peningkatan produksi. Sepanjang 2023, La Nina dan El Nino menampakkan kerapuhan sektor pertanian pangan nasional, terutama pada sumber pangan utama masyarakat, yakni beras. Berdasarkan hasil penghitungan kerangka sampel area, BPS memperkirakan produksi beras nasional pada 2023 turun 650.000 ton, berbeda dengan Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani (AB2TI) yang memproyeksikan produksi beras anjlok 1,5 juta ton. Situasi itu memicu kenaikan harga gabah dan beras. Panel harga Bapanas mencatat, harga rata-rata nasional beras medium tertinggi terjadi pada Oktober 2023, yakni Rp 13.210 per kg, naik 16,24 % secara tahunan dan 17,49 % di atas HET beras medium di tingkat konsumen di zona I.

Untuk menstabilkan stok dan harga beras, pemerintah semula mengalokasikan kuota impor beras sebanyak 2 juta ton, yang kemudian ditambah 1,5 juta ton menjadi 3,5 juta ton. Pada 2024, pemerintah sudah berancang-ancang akan mengimpor lagi beras sebanyak 2 juta ton. Wajah rapuh sektor pertanian tak berhenti di situ. Petani yang merupakan aktor utama penyedia pangan masyarakat juga semakin menua dan mengalami guremisasi.”Hal ini perlu menjadi perhatian bersama. Pekerja di sektor pertanian yang semakin menua membutuhkan regenerasi petani yang berkelanjutan. Bertambahnya petani gurem juga dapat menurunkan kesejahteraan petani,” kata PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (4/12). Kini, pola tanam padi (musim tanam/MTI)-padi(MT II)-palawija (MT III) mulai banyak ditinggalkan daerah-daerah sentra penghasil beras.

Padahal, pola tanam itu bertujuan untuk mengendalikan hama dan penyakit serta menjaga kesuburan tanah. Kini, pola tanam itu berubah menjadi padi-padi-padi. Bahkan, pola tanam itu didukung dengan penyediaan sumur-sUmur bor berbasis listrik di areal persawahan, seperti di Sragen, Jateng (Kompas, 19/9). Sawah yang dipaksa ”kerja rodi” menghasilkan gabah sepanjang tahun itu dapat menyebabkan kesuburan tanah berkurang. Apalagi jika tidak diikuti dengan pola pemupukan yang seimbang, hal itu akan mempercepat berkurangnya ”kesehatan” tanah. Sebagian besar sawah di Jawa bahan organiknya di bawah 1 persen. ”Lahan dengan bahan organik di bawah 1 persen merupakan lahan sakit. Kalaupun ditingkatkan produktivitasnya, hasilnya tetap tidak akan maksimal. Untuk itu, upaya-upaya mengembalikan kesuburan lahan pertanian juga sangat penting dilakukan,” katanya. (Yoga)

Beragam inovasi lahir dari para produsen jamu di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lewat kreativitas, mereka membuat jamu tradisional tetap relevan dengan zaman. Untuk mempertahankan eksistensi jamu tradisional, para pelaku usaha jamu di Desa Bokoharjo, Sleman, menginisiasi pemasaran secara daring dan meracik jamu kekinian yang menyasar anak muda. Inovasi antara lain dilakukan oleh Sri Slamet (68) yang merintis usaha jamu Bu Slamet sejak tahun 1971. Mengelola usaha jamu bersama lima anaknya, perempuan itu memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 untuk mengembangkan usahanya. Sejak tiga tahun lalu, ia membuat produk baru yang disebut   empon-empon anti-corona. Produk itu laku keras karena banyak warga yang mengonsumsi minuman berbahan empon-empon untuk menjaga kesehatan saat pandemi. Bahkan, pembelinya juga dari luar negeri.

”Kami pun terkejut ketika menerima permintaan racikan empon-empon anti-corona dari Korea dan Malaysia,” ujar Drajat Wiranto (49), anak tertua Bu Slamet, ditemui di sela-sela Festival Sewu Bakul Jamu di kompleks Candi Banyunibo, Desa Bokoharjo, Selasa (19/12). Inovasi juga dilakukan dalam proses produksi lebih dari 20 jenis jamu, salah satunya penggunaan mesin penggiling mekanis berbahan batu sejak lima tahun silam. Mesin itu dibuat atas saran sejumlah mahasiswa yang menjalankan KKN di desanya. Meski begitu, Bu Slamet juga masih berjualan jamu di Pasar Prambanan. Bahkan, tidak jarang Bu Slamet diminta pembeli untuk mencekoki jamu ke anak yang susah makan. Produsen jamu lain di Desa Bokoharjo, Sri Sudaryanti (56), juga berinovasi dengan memproduksi jamu menggunakan mesin penggiling untuk menggiling rempah menjadi serat halus. Namun, untuk proses selanjutnya, masih secara tradisional, memakai wajan besar yang dipanaskan di atas tungku kayu bakar. ”Proses memasak dilakukan manual karena ada saatnya racikan rempah harus dimasak dengan api kecil dan adakalanya menggunakan api besar, tidak bisa tergantikan mesin,” katanya. Sejak tahun 2002 Sri memproduksi jamu berupa empon-empon bubuk yang siap dikonsumsi dengan diseduh air panas. Hingga kini dia memproduksi tujuh jenis empon-empon bubuk, misalnya jahe, temulawak, dan kunir putih. (Yoga)

Sebagian keluarga yang digusur dari Kampung Bayam memilih bertahan di Kampung Susun Bayam, Jakarta International Stadium (JIS), Jakut. Mereka kukuh menghuni kampung susun sebagaimana janji ketika penggusuran. Hingga kini belum ada titik temu antara sebagian warga dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai pengelola. Situasi ini berpotensi jadi masalah hukum. Spanduk berisi protes warga terpampang di salah satu sisi Kampung Susun Bayam, Selasa (19/12) siang. Mereka mempertanyakan mengapa tidak kunjung menjadi penghuni kampung susun yang sah. Mereka juga meminta intimidasi dihentikan. Siang itu, Junaidi (48), salah satu warga, memperlihatkan kamar berukuran 8 x 7 meter yang dia tempati di Kampung Susun Bayam, terdiri dari ruang tamu, dua kamar, dapur, dan kamar mandi. Dia menempati kamar itu sejak 29 November 2023 kendati belum mendapat kunci. ”Sebenarnya, kami dijanjikan untuk bisa menempati rumah susun ini pada 1 Januari 2023. Namun, sampai sekarang, kami tidak boleh menempatinya tanpa alasan yang jelas,” kata Junaidi.

Junaidi tidak sendiri, ada 44 keluarga dengan jumlah 100 orang yang tinggal di lantai dua Kampung Susun Bayam di Tanjung Priok, Jakut. Sebanyak 60 keluarga lain masih tinggal di hunian sementara dan 35 keluarga sudah direlokasi ke Rusun Nagrak di Cilincing, Jakut. Keluarga yang bertahan di lantai dua Kampung Susun Bayam itu tinggal dengan fasilitas seadanya. Tidak ada listrik ataupun air yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, warga menggunakan genset, dengan solar Rp 80.000 per hari sebagai bahan bakar, dari uang patungan. Untuk air, warga memanfaatkan keran yang masih berfungsi. Warga memanfaatkan lahan di sekitar Kampung Susun Bayam untuk ditanami kacang, bayam, kangkung, dan timun suri. ”Kami tanami itu untuk persiapan puasa (Ramadhan mendatang),” kata Cecep, warga lain yang bertahan di Kampung Susun Bayam. Bertani sudah jadi aktivitas Cecep dan warga sebelum penggusuran. Mereka menggantungkan hidup dari sayur-mayur dan budidaya ikan dengan pendapatan Rp 3 juta-Rp 5 juta per bulan. (Yoga)

Sebelum tahun 2023 berakhir, perlu dilakukan financial check up atau pengecekan kondisi keuangan pribadi untuk melihat efektivitas strategi pengelolaan keuangan yang telah dilakukan dan posisi aset serta utang yang dimiliki untuk menyusun strategi perencanaan keuangan di tahun 2024, termasuk mengubah portofolio investasi jika dibutuhkan. Beberapa hal yang perlu perhatikan : 1. Menetapkan tujuan keuangan untuk menentukan strategi pengelolaan keuangan yang akan digunakan, jangka waktu, dan sebagai tolok ukur efektivitas langkah yang dilakukan.

2. Cek arus kas, pemasukan dan pengeluaran di tahun berjalan untuk menilai kembali apakah penggunaan dana di tahun berjalan sudah sesuai tujuan investasi atau terjadi pengeluaran yang tidak tepat sasaran. 3. Evaluasi utang, termasuk evaluasi jenis utang, dana yang dibutuhkan, dan jangka waktu pelunasan. Pembayaran utang, khususnya utang berbunga tinggi akan mengurangi beban keuangan di masa mendatang. 4. Pastikan memiliki dana darurat dan asuransi. 5. Evaluasi aset dan instrumen investasi untuk mengetahui total kekayaan yang dimiliki. (Yoga)

Di Manado, Natal tak hanya dirayakan pada 25 Desember, tetapi juga sepanjang bulan itu. Jalanan yang semarak oleh kelap-kelip lampu hias mendadak macet setiap hari, orang dari segala penjuru tumpah ruah untuk belanja, dari baju, kue, hingga kado natal. Bersama ingar-bingar itu tumbuh tren memberi semacam hamper atau kotak berisi aneka hadiah untuk saudara, teman, atau kekasih. Peluang pasar ini segera ditangkap para pengusaha mikro yang merintis bisnis kreatifnya dari rumah atau bahkan indekos. Ketiadaan toko fisik tak menjadi masalah selama ada media sosial. Christy Natalia (29) salah satunya. Empat tahun lalu, ia mulai merintis usaha cendera mata bernama Unboxingme.id. Produk utamanya adalah plakat akrilik yang kian diminati sebagai bentuk ucapan selamat atas ulang tahun, kelulusan, hingga kelanggengan hubungan asmara orang-orang terkasih. Menariknya, bisnis tersebut dijalankan dari kamar kosnya di bilangan Sario Kotabaru. Etalase Unboxingme.id sepenuhnya digital dalam bentuk akun Instagram, Facebook, Tiktok, dan Whatsapp Business.

Siapa pun dapat melihat produknya langsung dari genggaman tangan. ”Memang, selama ini banyak yang tanya, ’Ada tokonya enggak?’ Soalnya, mereka mau lihat langsung. Tapi, memang enggak ada. Biasanya, saya langsung arahkan ke Instagram karena semua (produk) ada fotonya,” kata lulusan Ilmu Manajemen Universitas Klabat, Minahasa Utara, itu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Desember ini Christy membuka pesanan kotak hadiah (gift box) bertema Natal. Dengan harga promosi Rp 95.000, setiap kotak umumnya berisi empat barang, misalnya boneka beruang bertopi sinterklas, mug bertuliskan ”Merry Christmas”, serta dua stoples kue kering. Ada pula paket yang berisi plakat akrilik bertuliskan ”Merry Christmas” dan nama penerima, satu stoples kukis, sebuah termos, dan sekotak alat makan. ”Tapi, bisa juga sesuai request (permintaan) customer (pelanggan). Kalau mau tambah satu barang, harga mengikuti,” kata Christy. Dua pekan menjelang 25 Desember, pesanan datang bertubi-tubi. ”Dimasa biasa, (omzet) Rp 5 juta-Rp 10 juta per bulan. Kalau sekarang (Natal), sih, pasti lumayan, kisaran Rp 25 juta per bulan,” ujarnya. (Yoga)

Persoalan guru di Indonesia meliputi berbagai aspek, seperti kesejahteraan guru yang sangat rendah, kompetensi guru yang masih rendah, rekrutmen dan distribusi guru yang masih amburadul, perlindungan guru yang minim, serta buruknya pengembangan karier guru. Sayangnya, visi dan misi para calon presiden dan calon wakil presiden dinilai belum mampu memberi solusi komprehensif terhadap ragam persoalan pendidikan dan guru di Tanah Air. ”Isi visi-misi dan program para capres dan  cawapres masih bersifat populis serta belum menyentuh akar masalah pendidikan dan guru,” kata Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim, Jumat (22/12) di Jakarta.

Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, menyebutkan, dari kajian P2G, pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin), ingin menuntaskan rekrutmen guru ASN, namun, solusi yang ditawarkan pasangan ini masih mengambang. P2G ingin kepastian agar pasangan Amin berkomitmen membuka kembali rekrutmen guru PNS, bukan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) saja. Slogan ”perubahan” yang diusung pasangan ini justru tidak menawarkan perubahan sama sekali dalam hal rekrutmen guru, kesejahteraan, peningkatan kompetensi, ataupun rekrutmen dan distribusi. Pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berjanji menambah tunjangan guru sebesar Rp 2 juta per bulan, yang akan menyedot APBN Rp 79,2 triliun per tahun.

Menurut Iman, Prabowo-Gibran tidak memberi solusi secara komprehensif terkait lima isu fundamental terkait guru. Sementara, pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, diapresiasi karena rencana mereka menetapkan gaji guru Rp 20 juta per bulan. Namun, dalam kalkulasi riil P2G, wacana ini tidak realistis karena Rp 20 juta jika dikalikan 3,3 juta guru setara Rp 66 triliun per bulan. Negara harus menyiapkan anggaran besar Rp 792 triliun (belum ditambah gaji ke-13 dan tunjangan hari raya per tahun) khusus untuk gaji guru. Hal ini melampaui alokasi 20 % APBN untuk fungsi pendidikan. ”P2G menilai janji ketiga pasangan capres-cawapres masih solusi yang parsial dan bersifat populis semata. Belum memandang dan menawarkan solusi komprehensif sebagai satu sistem pendidikan nasional,” paparnya. (Yoga)

Seluruh calon wakil presiden sepakat untuk membenahi dan mengakselerasi laju ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang makin menantang. Masing-masing cawapres dari nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memaparkan strateginya dalam debat yang digelar di Jakarta, Jumat (22/12) malam. Sejumlah strategi a.l. pengelolaan anggaran, peningkatan investasi, peningkatan sumber daya manusia (SDM) hingga literasi keuangan dan digital menjadi perhatian para kandidat wakil presiden. Kalangan pebisnis menilai visi misi yang disampaikan para cawapres dalam debat menjadi titik tolak dalam melakukan kalkulasi bisnis. Kendati beberapa jawaban cawapres tidak sesuai dengan tema, pebisnis mengharapkan strategi yang disampaikan dapat diperdalam sehingga mengungkit kinerja sektoral yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, para pelaku usaha berharap strategi tersebut dapat diimplementasikan secara nyata.