Terletak di garis khatulistiwa membawa comparative advantage yang besar bagi Indonesia karena berbeda dengan negara-negara yang berada di iklim lainnya, negara yang berlokasi di iklim tropis, seperti Indonesia, memiliki suhu udara yang hangat dan ideal sebagai tempat bermukim bagi beragam flora dan fauna serta keanekaragaman hayati lainnya. Namun, posisi strategis ini juga memiliki risiko terutama di akhir dan awal tahun baru seperti saat ini. Angin muson barat yang berhembus dari arah Asia bergerak menuju Australia, melalui Samudra Hindia dalam periode Oktober – April menyebabkan musim penghujan. Karenanya, sudah menjadi siklus tahunan bahwa menjelang akhir tahun, kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana seperti banjir dan tanah longsor meningkat terutama karena bertambahnya curah hujan. Hingga akhir 2020, IFG Progress menemukan bahwa rasio jumlah polis asuransi jiwa terhadap populasi, hanya sekitar 1,4% di Indonesia jauh tertinggal dari Singapura (7,6%) dan Malaysia (4%). Demikian pula, densitas premi asuransi umum yang memungkinkan penutupan risiko seperti kecelakaan, kesehatan, kerusakan properti, dan risiko kesehatan juga sangat rendah.

Secara rata-rata, setiap penduduk Indonesia hanya memiliki coverage US$17 per orang untuk risiko yang ditanggung asuransi umum – jauh di bawah Singapura (US$1.110/orang) dan Malaysia (US$153/orang). Salah satu faktor dari rendahnya penetrasi ini adalah biaya akuisisi yang sangat tinggi di Indonesia. Secara rata-rata, studi IFG Progress menemukan bahwa untuk kasus unit-link sebagai contoh, struktur alokasi premi dalam lima tahun pertama terutama mencakup biaya akuisisi, biaya bulanan, asuransi, dan biaya administrasi. Dengan biaya akuisisi rata-rata sekitar 35% setiap tahun dalam lima tahun pertama, sisa bagian yang dialokasikan ke dana investasi hanya berada di bawah 15% dari total premi yang dibayarkan. Fenomena yang sama terjadi dalam asuransi umum di mana bagian biaya pialang masih cukup mahal. Di sinilah seharusnya peran dari digitalisasi dan teknologi menjadi krusial.

Di industri asuransi, adopsi teknologi yang digunakan dalam proses bisnis ini disebut dengan insurtech. Istilah "insurtech" muncul dari kebutuhan untuk implementasi inovasi digital oleh perusahaan asuransi, dengan tujuan mengejar perkembangan ekonomi global yang semakin dipengaruhi oleh teknologi digital. Pengembangan insurtech diarahkan untuk memiliki potensi mengurangi biaya yang terlalu mahal salah satunya dalam proses akuisisi. Dengan memanfaatkan teknologi seperti Kecerdasan Buatan (AI), insurtech dapat memperpendek proses rantai nilai, memungkinkan perusahaan asuransi untuk menganalisis dan mengelola secara efisien, memberikan panduan produk yang akurat, menyederhanakan pengadaan dan pengolahan data, serta mempercepat proses underwriting sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian diperlukan kerja sama lintas sektoral untuk mendorong peran digitalisasi di industri asuransi ini agar bisa meningkatkan coverage proteksi di masyarakat sehingga dapat berperan dalam mitigasi risiko. Prasyarat ini sangat penting terutama di negara yang dikelilingi oleh berbagai potensi bencana alam seperti Indonesia untuk menjaga keberlangsungan generasi ke depan.

Lewat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur secara ketat aturan penagihan dan penggunaan kontak darurat bagi nasabah pinjaman online. Nyatanya, hadirnya edaran tersebut tak membuat laporan aduan masyarakat terkait dengan proses penagihan menjadi susut. Masih ada saja penagihan pinjaman dengan kata-kata kasar dan ancaman serta penggunaan kontak darurat di luar kesepakatan.Regulator mendapati 4.497 pengaduan terkait dengan financial technology (fintech) hingga 24 November 2023. Dari pengaduan itu, mayoritas adalah tentang perilaku petugas penagihan atau debt collector (DC) pinjaman online (pinjol). Masalah yang sering diadukan antara lain cara penagihan dengan kata-kata kasar, ancaman, hingga membuat malu. “Serta menghubungi kontak darurat di luar yang telah disepakati,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi. Keluhan nasabah yang diterima OJK bisa ditangkap dari dua sisi. Sisi pertama adalah nasabah proaktif melaporkan pelanggaran yang dilakukan platform pinjol. Namun, di sisi lain, ini bisa dipandang sebagai ‘kebandelan’ platform pinjol meskipun OJK telah menerbitkan surat edaran yang ditetapkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman pada 8 November dan berlaku saat itu juga.

Dalam beleid itu, OJK a.l. melarang penagihan terhadap debitur dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, intimidasi, dan merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fi sik maupun di dunia maya (cyber bullying). Apabila debitur masih menemukan tenaga penagih yang melanggar, Friderica mengatakan mereka dapat mengingatkan penagih untuk tidak bertindak kasar. Selain itu, debitur juga bisa melaporkan tindakan petugas penagih yang melanggar tersebut kepada pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Sesuai dengan POJK No. 6/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, PUJK juga bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan internal maupun pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK. Di sisi lain, penyelenggara platform pinjol mengaku telah menjalankan praktik sesuai dengan SEOJK 19.Group CEO & Co Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengatakan perusahaan tidak menggunakan kontak darurat untuk penagihan, tetapi hanya untuk mengonfi rmasi keberadaan penerima pinjaman. Sementara itu, platform PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) menuturkan sebelum berlakunya SEOJK 19/2023, Modalku belum menggunakan kontak darurat sebagai salah satu mekanisme analisis identitas penerima dana.Country Head Indonesia Modalku Arthur Adisusanto mengatakan sejak diterbitkannya SEOJK 19/2023, Modalku terus melakukan pemetaan terhadap ketentuan-ketentuan baru yang diatur oleh OJK kepada penyelenggara LPBBTI, salah satunya mengenai penggunaan kontak darurat.

Lambatnya peningkatan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional membuat pemerintah mengerahkan segala upaya untuk memastikan target 23% pada 2025 bisa tercapai. Sejumlah aral mulai ditangkal dengan harapan bisa melipatgandakan capaian pada tahun ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menjanjikan perbaikan regulasi untuk memasifkan kembali investasi di sektor energi baru terbarukan atau EBT yang menjadi salah satu tulang punggung dalam upaya menggapai net zero emission pada 2060. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengakui bahwa porsi EBT dalam bauran energi saat ini masih jauh dari harapan. Padahal, beragam upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menggeliatkan iklim investasi energi bersih di dalam negeri. Pembenahan regulasi menjadi ‘kartu truf’ yang akan dikeluarkan pemerintah untuk memacu kembali pembangunan pembangkit listrik berbasis energi bersih, sehingga mampu memperbesar porsi EBT dalam bauran energi nasional.

Tidak hanya itu, pemerintah juga bakal mendorong peningkatan permintaan listrik dari industri di dalam negeri. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah sempat menyampaikan bakal mengandalkan sejumlah smelter untuk memacu demand tenaga listrik berbasis EBT di dalam negeri. Hal itu juga sejalan dengan strategi pemerintah saat ini yang terus memacu penghiliran di Tanah Air. Pemerintah juga sebelumnya sempat pesimistis terhadap pencapaian target porsi EBT sebesar 23% dalam bauran energi nasional pada 2025, karena sebagian besar commercial operation date (COD) pembangkit listrik berbasis energi bersih diperkirakan baru bisa dieksekusi 1 tahun setelahnya, yakni selepas 2026. Itu pun secara bertahap. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, realisasi bauran EBT sepanjang paruh pertama 2023 baru mencapai 12,5% atau jauh dari target yang ditetapkan tahun ini di level 17,9%. Capaian paruh pertama tahun ini tidak banyak bergeser dari torehan sepanjang 2022 dan 2021, masing-masing di level 12,3% dan 12,2%. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa saat ini permintaan listrik sudah mulai menunjukan tren peningkatan. Dengan demikian, lelang-lelang pembangkit PLN bakal diarahkan untuk blok yang lebih besar di atas 1 GW tersebut. “Kami ingin bidding tidak dalam skala kecil 50 MW atau 100 MW, tapi kami ingin blok bidding 1 GW atau 2 GW, sehingga skalanya untuk percepatan mengejar 24 GW EBT bisa terjadi dalam 10 tahun ke depan,” jelasnya. Misalnya saja PLTS Terapung Cirata yang dikerjakan oleh sub-holding PLN Nusantara Power dengan perusahaan energi asal Uni Emirat Arab (UEA), Masdar. Proyek itu diresmikan akhir Oktober 2023 lalu dengan nilai investasi mencapai Rp1,7 triliun.

Sementara itu, PLN memastikan bakal berupaya merealisasikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL). Gregorius Adi Trianto, EVP Komunikasi Korporat & TJSL PLN, mengatakan bahwa PLN tetap membutuhkan dukungan pihak lain untuk bisa merealisasikan RUPTL yang mayoritas menggunakan energi bersih. Secara terpisah, Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) mengidentifikasi melesetnya target bauran pembangkit EBT pada 2025 disebabkan oleh mundurnya tenggat operasi komersial yang terdapat dalam rencana penyediaan listrik PLN. Analis Energi IEEFA Putra Adhiguna mengatakan bahwa beberapa persoalan ihwal kendala pendanaan, perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA), dan teknis di lapangan menyebabkan rencana kapasitas terpasang pembangkit terbarukan mundur. Setali tiga uang, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Fabby Tumiwa berpendapat bahwa aturan terkait dengan kebijakan komposisi TKDN masih menjadi kendala utama di tengah upaya untuk meningkatkan produksi panel surya di dalam negeri.

Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif memastikan pemerintah akan turun tangan langsung menangani insiden di smelter nikel miliki Indonesia Tsingshan Stainless Steel. “Pelaksanaan K3 harus menjadi prioritas bagi dunia usaha. Kami mengajak dan mendorong sektor industri agar budaya K3 melekat pada setiap individu di perusahaan,” katanya, dikutip Senin (25/12). Febri menjelaskan, nantinya tim yang akan dikirim ke Morowali akan melakukan inspeksi dan investigasi agar mengetahui penyebab insiden tersebut, sekaligus mengevaluasi operasional perusahaan. Adapun Kementerian Ketenagakerjaan juga mengirimkan tim pengawas untuk memastikan penanganan korban bisa dilakukan dengan baik. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang memastikan para korban, baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka akan mendapatkan manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

Keberlanjutan menjadi prinsip penting dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi melalui optimalisasi peran nikel di Tanah Air. Pemerintah pun menekankan pentingnya melaksanakan prinsip pertambangan yang berkelanjutan agar produk olahan nikel nasional bisa melenggang ke pasar global. PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) yang juga dikenal sebagai Harita Nickel mencoba menerapkan prinsip berkelanjutan tersebut melalui sejumlah upaya pada kegiatan operasionalnya di Pulau Obi Maluku Utara. Salah satu langkah yang dilakukan Harita Nickel adalah dengan pemanfaatan teknologi penangkap panas dan sistem pengolahan yang bisa digunakan kembali dalam proses manufaktur agar bisa lebih esien dalam pemanfaatan energi.Head of Technical Support Harita Nickel Rico Windy Albert mengatakan bahwa beberapa smelter yang dioperasikan perusahaan telah menggunakan teknologi yang lebih esien dalam pemanfaatan energi.Dia mencontohkan smelter rotary kiln electric furnace (RKEF) yang dioperasikan oleh salah satu entitas usahanya, yakni PT Halmahera Jaya Feronikel yang memanfaatkan panas dari peleburan bijih nikel di tungku pembakaran elektrik bakal ditangkap dan dimanfaatkan untuk proses kalsinasi di rotary kiln.

Secara terpisah, Environmental Superintendent Harita Nickel Indra Maizar menjelaskan bahwa perusahaan memang memiliki sistem pengelolaan air khusus untuk kepentingan aktivitas produksi nikel. Menurutnya, Harita Nickel memiliki dua kolam khusus yang berfungsi untuk menampung air hujan dan air bekas aktivitas produksi dari smelter.Air hujan yang telah ditampung pada kolam tersebut dalam prosesnya akan dipompa ke fasilitas smelter perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi. Sementara itu, air yang sudah digunakan untuk proses produksi nikel akan dialirkan kembali pada kolam yang berbeda untuk ditampung. Prinsip pertambangan yang berkelanjutan memang telah menjadi komitmen Harita Nickel dalam memanfaatkan nikel secara terintegrasi di Pulau Obi. Hal itu juga yang mendasari perusahaan untuk selalu patuh terhadap prinsip pertambangan ramah lingkungan atau green mining yang diatur oleh pemerintah.Direktur Operasional NCKL Younsel Evand Roos mengatakan bahwa salah satu kunci utama dalam melakukan bisnis berkesinambungan adalah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan regulasi-regulasi yang berlaku. Salah satu contoh batasan yang diatur oleh pemerintah dalam aspek lingkungan, kata Younsel, adalah terkait dengan baku mutu air limbah pengolahan nikel. Dia berkata, perusahaan pun telah memiliki sistem pengelolaan air (water management) untuk mengelola air hasil aktivitas industri nikel sebelum dilepas ke lautan. 

Selain itu, Harita Nickel juga gencar melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan eks tambang yang telah selesai diproses. Dia menjelaskan bahwa perusahaan menutup kembali lubang-lubang bekas tambang dengan menggunakan lapisan tanah top soil yang kemudian dilanjutkan dengan penanaman beragam tumbuhan.Selain itu, Harita Nickel juga terus menerapkan prinsip environmental, social, and governance (ESG) dalam kegiatan operasi dan bisnisnya. Bahkan, perusahaan telah memiliki sertikasi ISO 14001 terkait dengan sistem manajemen lingkungan, serta ISO 45001 untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Kementerian Perindustrian menilai bahwa praktik yang mengusung ESG menjadi penting dalam upaya mewujudkan pembangunan industri nasional yang berdaya saing global. Langkah tersebut juga sebagai salah satu faktor kunci dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). “Dengan mengembangkan kinerja pembangunan berkelanjutan dan memperluas kebijakan ESG, daya tarik sektor industri bagi para investor bisa ditingkatkan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Septian Hario Seto, Deputi Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan bahwa produsen besar nikel di Indonesia akan didorong untuk mendapatkan sertikasi dari entitas global, seperti the Initiative for Responsible Mining Assurance agar bisa memastikan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya. Harita Nickel pun menargetkan mampu mengirimkan produk nikel sulfat ke pasar global sebanyak 240.000 ton dalam setahun, sesuai dengan kapasitas produksi pabrik.“Ke depan, perusahaan akan berusaha mengirimkan kurang lebih sebanyak empat kapal untuk memenuhi target permintaan produksi nikel sulfat tersebut,” kata Direktur Utama Harita Nickel Roy A. Arfandy. Di sisi lain, stok persediaan nikel jenis saprolite milik NCKL saat ini ada sekitar 3,8 juta metrik ton. Jumlah tersebut digunakan untuk memasok dua entitas anak perusahaan yang mengolah bijih saprolite menjadi feronikel, yaitu PT Halmahera Jaya Feronikel dan PT Megah Surya Pertiwi. Selain itu, perusahaan juga bersiap untuk masuk ke IUP yang dimiliki entitas anak lainnya, yaitu PT Jikodolong Megah Pertiwi. Dia menuturkan bahwa pihaknya sedang menunggu perizinan dari pemerintah untuk dapat mengeksekusi IUP yang dimiliki oleh perusahaan.

Koridor manufaktur Jawa Tengah bagian selatan yang mulai meredup membawa angin baru bagi sejumlah kawasan industri di pesisir pantai utara, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Sejumlah perwajahan dan fasilitas yang diselesaikan pada 2023, diharapkan menjadi pengungkit inventasi di jantung Pulau Jawa itu pada tahun depan. Sektor manufaktur di Indonesia pada pengujung 2023 masih berada pada fase ekspansif. Hal tersebut terlihat dari laju pertumbuhan sektor industri pengolahan yang mencapai angka 5,20% secara tahunan (yaer-on-year/YoY) pada kuartal III/2023. “Saya juga ingin menyampaikan data lain yang memperkuat bahwa Indonesia sedang mengalami ekspansi dari sektor industri manufakturnya, yakni hasil Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang dirilis oleh Kementerian Perindustrian pada November 2023 menunjukkan angka sebesar 52,43 [poin], atau meningkat 1,73 poin dibandingkan dengan Oktober 2023,” kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sayangnya, kinerja cemerlang itu tak begitu terasa di Jawa Tengah yang jadi salah satu motor manufaktur Pulau Jawa. Sinyal pelemahan manufaktur Jawa Tengah terlihat dari konsumsi listrik pada sektor industri yang turun 4,75% sepanjang tahun ini. Alhasil, laju pertumbuhan sektor manufaktur juga masih terhambat. Pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah hingga kuartal III/2023, laju pertumbuhan sektor usaha industri pengolahan secara kuartalan masih tertahan di bawah angka 1,50 poin secara kuartal (quarter-to-quarter/QtQ).Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa secara YoY, laju pertumbuhan atas dasar harga konstan sektor tersebut berkisar di angka 3,9—4,9 poin. Sedikit lebih baik, mengingat laju pertumbuhan tahunan pada 2022 hanya 3,88 poin YoY. Pada 2019, tepatnya dengan terbitnya PP No. 85/2019, Kawasan Industri Kendal (KIK) ditunjuk sebagai KEK pertama di Pulau Jawa dan digadang-gadang mampu mendatangkan investasi dalam jumlah besar ke Jawa Tengah.KIK sendiri punya luas lahan hingga 2.200 hektare, meski saat ini yang telah dikembangkan pada fase pertama pembangunan baru mencapai 1.000 hektare. 

Harapannya, 70% dari keseluruhan produksi di KIK dapat dilepas ke pasar ekspor usai disematkannya status KEK oleh pemerintah. “KIK siap menerima para investor yang ingin merelokasi pabriknya ke Indonesia. Apalagi KIK telah ditetapkan sebagai KEK yang tentunya memberikan lebih banyak keuntungan kepada para investor, berupa pemberian insentif dan fasilitas tax holiday, tax allowance, kepabeanan, serta yang terpenting jaminan ketersediaan infrastruktur untuk menunjang kegiatan industri,” kata Didik Pambudi, Executive Director KIK, pada awal 2023. “Sekitar sebulan lalu, diresmikan auto gate yang merupakan pelayanan satu pintu, sehingga setiap pemasukan barang itu terdata,” kata Cahya Nugraha, Kepala Seksi Humas Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah-DI Yogyakarta, kepada Bisnis, pekan lalu. Sebagai informasi, pada tahun ini hampir di setiap bulan nilai ekspor nonmigas Jawa Tengah berada di bawah kinerja 2022, dengan pengecualian pada Mei dan Oktober 2023. BPS mencatat pada Mei 2023, nilai ekspor nonmigas berada di angka US$955,46 juta. Sementara itu, di Oktober 2023, nilainya US$858,27 juta.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji bahkan mengungkapkan bahwa toll fee atau biaya pengangkutan gas melalui pipa Cisem-1 menjadi lebih rendah, hanya sekitar US$0,3 per MMBTu.Dampak positifnya, imbuhnya, industri di KIK akan mendapatkan harga gas yang lebih murah, sehingga produktivitas dan daya saing industri meningkat, terjadi peningkatan investasi, serta penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat. KIK juga tidak tinggal diam. Pengelola aktif berjejaring dan mempromosikan kawasan itu di berbagai kesempatan, misalnya dengan mengikuti gelaran Hannover Messe 2023 di Jerman pada awal tahun ini. Bupati Kendal Dico Mahtado Ganinduto bahkan menyempatkan diri untuk menjemput investor ke Hong Kong demi mendatangkan proyek pengolahan limbah plastik ke KIK.Dari berbagai usaha tersebut, Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan Resilience & Sustainable Industry 2023 kepada KIK sebagai pengelola kawasan, serta Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai pemerintah daerah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bakal membangun 31 pasar pada tahun depan setelah sukses menyelesaikan pembangunan atau rehabilitasi 29 pasar.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hal itu merupakan program kerja selama pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, pembangunan/rehabilitasi pasar dilakukan dengan meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih estetis (tidak kumuh). Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti menambahkan, dari 2015 hingga 2023, tercatat Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan pasar sebanyak 29 pasar. “Akan dilanjutkan pada 2024 sebanyak 31 pasar,” kata Diana. Pada Tahun Anggaran (TA) 2023, salah satu pasar yang telah selesai dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah Pasar Mardika Maluku. Kepala BPPW Maluku Reza Rizka Pratama mengatakan pembangunan Pasar Mardika merujuk pada Peraturan Menteri PUPR No. 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau.

Pemprov DKI Jakarta menggratiskan biaya sewa rumah susun sederhana sewa atau rusunawa hingga Juni 2024. Payung hukum terkait penundaan penerapan tarif sewa rusun itu masih disiapkan. Penarikan biaya sewa rusun secara otomatis melalui autodebet Bank DKI untuk Desember ini dialihkan untuk pembayaran Juli 2024. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan menormalkan biaya sewa rusun setelah gratis selama pandemi Covid-19. Keputusan ini tercantum dalam Pergub No 36 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar kepada Wajib Retribusi dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Covid-19, yang diundangkan 14 November 2023 dan berlaku mulai 21 November 2023. Tapi, kebijakan menormalkan biaya sewa rusun itu dikeluhkan sejumlah penghuni yang rata-rata berpendapatan rendah.

Seiring keluhan penghuni rusun, Pemprov DKI Jakarta dan Komisi D DPRD DKI Jakarta, dalam rapat kerja yang berlangsung pekan lalu, sepakat menggratiskan biaya sewa rusun hingga Juni 2024. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan hal tersebut, Minggu (24/12) malam. Biaya sewa rusunawa gratis hingga Juni 2024 sesuai permintaan warga karena kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. ”Retribusi rusun tidak ditarik dulu. Sudah dipenuhi seperti permintaan masyarakat. Relaksasi sampai tahun depan,” ujar Heru. Kepala Unit Pengelola Rusunawa II Marunda, Jakut, Uye Yayat Dimiati menyatakan belum memulai sosialisasi kepada 2.352 keluarga yang menempati 24 blok rusun karena masih menunggu aturan hukum penundaan penerapan tarif sewa rusun. ”Penundaan retribusi belum dijalankan karena harus ada aturan legalnya. Otomatis pembayaran autodebet bulan ini juga berjalan. Nanti kami sesuaikan pembayaran itu dengan aturan legalnya,” kata Uye, Senin (25/12). (Yoga)

Ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden kembali menyapa pemilih di wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi penyumbang suara. Daerah-daerah itu, antara lain, menjadi basis suara partai politik pengusung, basis suara pada pemilu presiden sebelumnya, dan memiliki kantong-kantong komunitas pendukung yang kuat. Pada Sabtu-Senin (23-25/12) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, memulai kampanye di Jateng. Muhaimin berkampanye di Kudus, Demak, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang, sedangkan Anies berkampanye di Brebes, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan Rembang. Anies-Muhaimin juga  mendapatkan dukungan pengasuh Popes Lirboyo, Kediri; Ponpes Al Falah Ploso, Kediri; Ponpes Asrama Perguruan Islam Tegalrejo, Magelang; dan Ponpes Ma’hadul ’Ulum Asy-Syar’iyyah Rembang.

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berkampanye pula di Jateng, khususnya di SoloRaya. Ganjar menghadiri apel siaga kader PDI-P di Surakarta, Minggu (24/12). Mantan Gubernur Jateng itu juga menggelar pertemuan dengan tim pemenangan cabang, calon anggota legislatif, partai koalisi, dan sukarelawan se-Sragen, Senin (25/12). Calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tidak melakukan kampanye dua hari terakhir. Seusai debat cawapres, Gibran berkampanye di DKI Jakarta dan Manado, Sabtu (23/12). Sementara itu, Prabowo diagendakan kampanye di Aceh, Selasa (26/12), salah satu wilayah yang memenangkannya di Pilpres 2019. Dalam pidatonya di Sragen, Ganjar meminta pendukungnya untuk mempertahankan suara pemilih di Solo Raya guna mendukung kandidat yang diusung PDI-P. Seluruh pengurus, kader, dan simpatisan diminta mengunci ”kandang banteng” bersama parpol koalisi.

Pada Pemilu 2019, PDI-P menjadi parpol pemenang di Jateng dengan raihan 5,8 juta suara, diikuti PKB yang menempati urutan kedua dengan raihan 2,7 juta suara. Anies mengatakan, suara pemilih Jateng tak hanya didominasi satu parpol. PKB yang menjadi salah satu parpol pengusung Anies-Muhaimin (AMIN) juga memiliki kekuatan yang tak kalah dengan PDI-P di Jateng karena berada di urutan kedua. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Juri  Ardiantoro, mengatakan, semua daerah ingin dikunjungi karena memiliki prioritas yang sama. Namun, ada keterbatasan waktu kampanye yang singkat dan tugas negara yang masih dijalankan Prabowo-Gibran. (Yoga)

Tenun tidak hanya menopang ekonomi, tetapi juga jadi pegangan hidup warga Pringgasela Selatan. Pada motif indahnya tersirat pesan kehidupan yang berharga. Tonggak budaya itu terus diwariskan secara turun-temurun dan dijaga bersama-sama. Kalimat ”Mun Ndek Ta Belajar Lekan Nengka, Punah Tenun Ta” (jika tidak belajar dari sekarang, punah tenun kita) tertulis pada spanduk di dinding rumah di Dusun Gubuk Lauk, Desa Pringgasela Selatan, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Minggu (17/12). Di bawahnya, Halwa (10) dan belasan anak perempuan antusias belajar menenun. Suara ”sek-sek” yang terdengar saat Halwa mengentakkan belida bercampur riuh suara anak-anak. Ada yang berdiskusi dengan teman, bertanya kepada guru, hingga mencoba berbagai proses menenun. Para guru yang juga petenun senior dengan sabar mendampingi, jika ada kesalahan, mereka memberi solusi dan menunjukkan teknik yang benar. Sekolah tenun itu diinisiasi oleh Kelompok Nina Penenun (perempuan petenun) sejak 2017.

”Tak mungkin orang-orang tua yang umurnya sudah 60-70 tahun terus kita harapkan untuk menenun. Jadi, kalau bukan dari kita yang regenerasi, tenun ini tidak ada yang meneruskan, pasti akan punah,” kata Sri Hartini (45), Kepala Sekolah sekaligus Ketua Kelompok Nina Penenun Pringgasela Selatan. Saat ini, sudah ada 25 siswa di Sekolah Tenun Kelompok Nina Penenun. Mereka adalah anak-anak Pringgasela Selatan yang rata-rata masih duduk di bangku SD hingga SMP. Sekolah tenun berlangsung dua kali seminggu dari pukul 14.00 sampai 17.00. Saat ini, ada 700 petenun di desa yang berada 40 km timur Mataram, ibu kota NTB, itu. ”Saya sedang menenun ragi (motif) Bayanan,” kata Raehan (48), warga Gubuk Lauk, Pringgasela Selatan, Selasa siang.

Selain menenun sendiri, petenun di Pringgasela Selatan mulai tergabung dalam Kelompok Nina Penenun yang dibentuk sejak 2017. Berkat kelompok ini, mereka semakin mendapat akses ke pasar sehingga produk mereka semakin bernilai. Sebelumnya, mereka harus melepas tenunnya dengan harga murah karena kebutuhan hidup. Bahkan sampai terjerat rentenir. Harga tenun bisa jatuh hingga Rp 150.000 per lembar. Kini, tenun mereka bernilai Rp 400.000 hingga jutaan rupiah per lembar. Pesan kehidupan yang tergambar di motif tenun Pringgasela Selatan adalah warisan berharga yang harus dijaga, sama seperti menjaga tenun itu sendiri. Ini adalah ikhtiar agar tenun Pringgasela Selatan yang menjadi sumber ekonomi dan pegangan hidup tidak punah. Dari tenun, mereka hidup dan berguru. (Yoga)