Petani Manfaatkan Lahan Sisa di Kampung Susun Bayam
Sebanyak 27 petani di Kampung Susun Bayam, Kelurahan
Papanggo, Tanjung Priok, Jakut, mulai menanam sejumlah komoditas pangan di
lahan tersisa di tempat tinggal mereka. Walau tak sebanyak kala Kampung Bayam
masih berdiri sebelum digusur untuk proyek Jakarta International Stadium (JIS),
cara ini dianggap solusi untuk menyambung hidup. Ketua Kelompok Tani Kampung
Bayam Madani Muhammad Furkon, Selasa (26/12) menyebutkan, 27 petani memanfaatkan
lahan yang ada di Kampung Susun Bayam sekitar 1 hektar untuk menanam cabai,
bayam, dan timun suri. ”Komoditas ini kami persiapkan untuk menyambut bulan puasa,”
kata Furkon. Luas lahan tersisa di Kampung Susun Bayam memang tidak sebanding
ketika Kampung Bayam belum dialihfungsikan menjadi stadion. Ketika Kampung
Bayam masih berdiri, ada 26 hektar lahan yang bisa digunakan sebagai lahan pertanian
dan tambak. Kini, jumlah lahan yang bisa dimanfaatkan hanya 1 hektar.
Furkon menuturkan, ilmu dari pelatihan pertanian yang
dimulai 2017 menjadi bekal mengolah lahan telantar menjadi lahan yang lebih produktif.
Kala itu, mereka diajari untuk membuat pupuk cair, pakan ternak dan ikan, serta
pola penanaman lahan sehingga bisa mendongkrak produktivitas di tengah
keterbatasan lahan. Termasuk memasarkan produk hasil pertanian. ”Dengan adanya
lahan (walau sangat terbatas), kami bisa memperoleh penghidupan,” ucap Cecep,
anggota Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, yang masuk ke Kampung Bayam pada
2006. Cecep meyakini, hasil yang diperoleh tidak sebanyak ketika mereka tinggal
di Kampung Bayam. Sebelum digusur, ia memperoleh hingga Rp 5 juta per bulan
dari tambak dan bertani. ”Karena dipindah dan tidak memiliki ruang bertani,
pendapatan merosot Rp 700.000 hingga Rp 2 juta per bulan,” ujar Cecep. Untuk menambah
pendapatan, beberapa petani terpaksa mencari pendapatan lain, seperti menjadi penjual
minuman dan buruh lepas. (Yoga)
Siasat Bertahan Hidup di Jakarta
Biaya hidup tinggi memaksa warga Jakarta bersiasat agar bisa
bertahan. Ada yang mencari cuan tambahan dengan mencari pekerjaan sampingan
hingga memilih hidup prihatin guna menyesuaikan pendapatan dengan pengeluaran. Noer
(50), penjual rujak ulek di Pasar Rawajati, Pancoran, Jaksel, menjual tiap
porsi rujak ulek Rp 15.000. Sudah 35 tahun Noer menjadi pedagang rujak ulek.
Dari sana ia membiayai hidupnya dan keluarga. Ia memilih hidup sendiri,
sementara istri dan anak di Brebes, Jateng. ”Biaya hidup di Brebes lebih murah
dibanding harus tinggal di Jakarta,” kata ayah tiga anak ini, Selasa (26/12). Penghasilannya
per hari berkisar Rp 100.000-Rp 150.000 per hari, tergantung jumlah pelanggan
yang datang. Agar bisa mengirim uang ke keluarganya, Noer memilih hidup dengan
biaya makan tak lebih dari Rp 50.000 per hari dan tinggal di kosan kecil Rp 1,5
juta per bulan. Noer merasa biaya hidup di Jakarta setiap tahun kian tinggi.
”Jika menjual rujak tidak lagi cukup, saya memilih pulang ke Brebes,” ucapnya. Yeski
Kelsederi (31), warga Pancoran, Jaksel, juga harus mengelola keuangan agar gajinya
sebagai ASN cukup untuk sebulan. Dalam sebulan, ia mengeluarkan uang Rp 15
juta-Rp 20 juta. ”Beruntung suami saya juga bekerja sehingga kami bisa berbagi
beban,” lanjutnya. Melihat dari komposisi kebutuhan, biaya tertinggi adala
untuk makan dan biaya transpor sehari-hari, biaya untuk sekolah bagi anak
tunggalnya, sewa rumah, dan tagihan listrik.
”Terkadang, untuk memenuhi kebutuhan, suami saya mencari
pekerjaan tambahan di luar kantornya,” ujar Yeski. Di kawasan padat penduduk,
sejumlah warga memilih tinggal berdesakan di satu rumah. Fenomena ini terlihat
di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakpus. Irma Suryani (55) tinggal bersama
11 anggota keluarganya di rumah dua lantai dengan luas 22 meter persegi dengan
kamar mandi 1 x 1 meter yang digunakan bersama empat tetangga. Mereka memilih
hidup berdesakan guna menekan biaya. Di wilayah itu, sebagian besar warga bekerja
sebagai pedagang, pengamen, dan tukang parkir. Berdasarkan Survei Biaya Hidup
Tahun 2022 yang dikeluarkan BPS, kebutuhan biaya hidup rumah tangga di Jakarta
mencapai Rp 14,88 juta per bulan., tertinggi di Tanah Air. Anggota Fraksi PKS
DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, meminta Pemprov DKI Jakarta mencermati kenaikan
biaya hidup itu karena tidak sebanding dengan upah minimum provinsi (UMP) 2024
sebesar Rp 5.067.381. Biaya hidup di Jakarta bertambah Rp 1,43 juta dari survei
tahun 2018 sehingga menjadi Rp 14,88 juta, sedangkan UMP bertambah Rp 1.419.346
dari tahun 2018 sehingga menjadi Rp 5.067.381. ”Perlu ditinjau lagi besaran
upah di Jakarta. Harus ada penyesuaian dengan tuntutan biaya hidup. (Yoga)
Harga Pangan Masih Tinggi
Harga kebutuhan pokok yang naik sejak beberapa bulan lalu
masih melanjutkan tren kenaikan. Beberapa harga komoditas tak kunjung turun, di
antaranya cabai, bawang, dan beras. Tingginya harga komoditas tersebut membuat
daya beli masyarakat menurun. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jaktim, Selasa (26/12)
harga eceran cabai rawit merah berkisar Rp 75.000-Rp 80.000 per kg, jauh lebih
tinggi dibandingkan harga normal pada hari-hari biasa yang berkisar Rp
40.000-Rp 50.000 per kg. ”Sudah sebulan lebih harga cabai naik. Sampai sekarang
belum turun. Harga dari pemasoknya juga masih tinggi,” kata Wahyudin (33),
penjual cabai di Pasar Induk Kramat Jati. Di Pasar Kramat Jati, harga cabai
rawit merah Rp 90.000 per kg. Meski lebih mahal dibandingkan dengan di pasar
induk, harga itu lebih baik daripada beberapa hari sebelumnya. Wiwin (42),
pedagang, mengatakan, tiga hari lalu harga cabai rawit merah Rp 100.000 per
kg.
”Kemarin-kemarin harganya sampai Rp 150.000 per kg. Ini sudah
mulai turun meskipun masih tinggi. Pas Tahun Baru belum tahu, mungkin nanti
bisa naik lagi,” kata Wiwin. Harga bawang merah dan bawang putih juga naik. Di
Pasar Induk Kramat Jati, harga bawang
merah Rp 40.000 per kg dan harga bawang putih Rp 33.000-Rp 35.000 per kg, naik hingga
rata-rata Rp 5.000 per kg dibandingkan sebelum Natal. Di Pasar Kramat Jati,
harga bawang merah dan bawang putih sama-sama Rp 40.000 per kg atau naik Rp 5.000
per kg. ”Biasanya orang beli sekilo, sekarang paling seperempat atau setengah
kilo,” kata Anik (50), salah satu pedagang di Pasar Kramat Jati. Di tempat itu,
harga beras juga masih tinggi. Harga beras pandan wangi Rp 16.000 per kg, IR42
Rp 14.500 per kg, dan Bulog Rp 13.000 per kg. Harga itu masih jauh dari HET
zona I untuk beras medium, yakni Rp 10.900.
Kenaikan harga juga terjadi sejak September lalu. ”Ini bukan
naik lagi namanya, tapi enggak terkendali. Harga beras kalau naik enggak pernah
turun lagi,” kata Udin (51), pedagang beras di Pasar Kramat Jati.Tingginya
harga bahan pokok membuat sejumlah warga
membatasi jumlah pembelian. Riana (34),
warga Kebayoran Lama, misalnya, hanya membeli cabai merah seperempat kg. Ia
mengaku mengurangi membuat menu sambal karena harga cabai masih ”pedas”. Menurut
dia, tak mudah mengatur uang belanja di tengah lonjakan harga bahan pokok. Ia
harus pintar-pintar mengatur uang belanja agar pengeluaran tidak membengkak. ”Saya
belanja sayur dan lauk yang harganya terjangkau, yang penting cukup untuk
sekeluarga,” ucapnya. (Yoga)
Hilirisasi Nikel Morowali Terus Memakan Korban
Proyek smelter nikel yang dibanggakan pemerintah terus dibayangi masalah. Tak hanya masalah minimnya penciptaan lapangan kerja, kini penerapan standar keselamatan kerja (K3) yang menyebabkan maraknya kecelakaan kerja di pabrik pengolahan nikel yang ada di Indonesia disoal.
Insiden ini pula yang kerap terjadi di sejumlah pabrik smelter nikel di kawasan Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Sejauh ini, sudah tiga kali terjadi kecelakaan kerja fatal di smelter nikel yang menghuni kawasan industri IMIP. Semuanya menelan korban jiwa dari kalangan pekerja.
Desakan itu salah satunya datang dari Komisi VII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mendesak dilakukannya audit fasilitas smelter ITSS, serta seluruh fasilitas smelter yang ada di kawasan IMIP.
Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi juga menyampaikan, insiden ITSS menunjukkan lemahnya perhatian investor smelter terhadap standar K3. Perhatian pemerintah terhadap aspek ini juga dinilai rendah.
Menurut Fahmy, penerapan standar K3 harusnya mengacu pada standar internasional, bukan standar nasional maupun standar negara investor. Untuk itu, Fahmy juga mendesak pemerintah untuk tidak mengabaikan aspek keamanan dalam hal investasi.
Pemerintah memang tak tinggal diam. Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemperin), Febri Hendri Antoni Arif bilang, pihaknya akan mengirim tim untuk melakukan audit langsung ke lokasi smelter.
Walhi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan, dari beberapa peristiwa kecelakaan kerja di lingkungan smelter nikel yang ada di Morowali, tak satupun perusahaan yang dijatuhi sanksi atas kejadian yang merenggut nyawa para pekerjanya itu.
"Tapi tak ada yang disanksi. Sebaliknya, perusahaan malah memberi sanksi ke para pekerja yang menuntut hak mereka," ujar Aulia Hakim, Kepala Advokasi dan Kampanye Walhi Sulteng, Selasa (26/12).
Di sisi lain, keberadaan belasan smelter nikel di wilayah itu juga dinilai belum bisa mengangkat kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Riset yang dilakukan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) mengungkap fakta, pertumbuhan ekonomi di Morowali tidak seluruhnya dinikmati warga lokal.
Ungkit Konsumsi Kelas Menengah
Pemerintah masih punya tugas untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar produk domestik bruto (PDB) nasional. Terutama konsumsi para kelas menengah. Pasalnya, konsumsi kelas menengah terus naik. Di sisi lain, tabungan mereka tergerus.
Data terbaru Bank Indonesia (BI) menunjukkan, proporsi pendapatan masyarakat berpenghasilan Rp 3,1 juta hingga Rp 4 juta per bulan, yang digunakan untuk menabung, turun. Pada Januari 2023, proporsinya 17,3% dan November hanya 16,1%.
Selain itu, proporsi pendapatan masyarakat berpenghasilan Rp 4,1 juta hingga Rp 5 juta per bulan, yang digunakan untuk menabung, juga turun. Yakni dari sebesar 18,8% pada Januari 2023 menjadi 17% pada November lalu.
Ekonom Senior Chatib Basri mewanti-wanti adanya kemungkinan masyarakat kelompok tersebut mulai menghemat, sehingga lambat laun konsumsinya melambat.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 11% cukup mempengaruhi daya beli kelompok menengah, ditambah kenaikan harga beras, cabai dan gula. Sementara pendapatan masyarakat terhambat sulitnya mencari pekerjaan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui belum ada kebijakan yang fokus pada masyarakat kelas menengah lantaran jangkauannya cukup besar. Meski begitu, yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat kelas menengah saat ini adalah memastikan seluruh sektor pelayanan publik terjangkau dengan kualitas baik.
Cuan Terus dari Anggota Kompas 100
Indeks saham Kompas100 bergerak positif sepanjang tahun 2023 ini. Sejumlah saham penghuni Kompas100 juga mencetak
return
cukup tinggi.
Sepanjang tahun 2023, saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) menjadi saham Kompas 100 yang memberi imbal hasil tertinggi, sebesar 129,14%. Disusul PT Barito Pacific Tbk (BRPT) sebesar 87,16% dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dengan
return
64,23%.
Direktur Utama Kiwoom Sekuritas Indonesia, Chang-kun Shin mengatakan, sentimen utama dari kenaikan saham-saham tersebut berasal dari kinerja fundamental yang masih kuat. "Misalnya saham TPIA, rugi bersih TPIA terus menyusut, seiring dengan normalisasi harga minyak mentah," kata Shin, Jumat (22/12).
Sementara itu, saham BRPT disokong oleh kinerja PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) yang sampai di sembilan bulan pertama 2023 juga masih mencetak pertumbuhan laba dua digit.
Sedangkan PT Ace Hardware Tbk (ACES) ditopang SSSG yang tumbuh 10% yoy per September 2023, sehingga laba bersih ikut naik 38% secara tahunan. Lalu, saham ISAT didorong oleh kenaikan
average revenue per user
(ARPU) sebesar 2,5% yoy menjadi Rp 34.700 yang mendorong pertumbuhan pendapatan sebesar 8,5%.
Shin mengatakan, prospek bursa saham tahun depan akan didorong oleh pelonggaran kebijakan moneter bank sentral. Menurutnya, emiten penghuni Kompas100 pun dapat memanfaatkan momentum untuk kembali melakukan ekspansi bisnis, terutama untuk sektor telekomunikasi dan ritel yang dinilai masih akan punya prospek cerah.
CEO Edvisor Profina Visindo Praska Putrantyo juga sepakat, prospek Indeks kompas100 di tahun depan masih positif sejalan dengan
outlook
kebijakan moneter tahun depan. Indeks ini juga ditopang oleh saham-saham dari sektor keuangan dengan porsi lebih dari 40% serta saham-saham sektor barang baku dan barang konsumen primer yang masing-masing punya porsi lebih dari 10%. Sebagai alternatif acuan investasi, Kompas100 masih menarik untuk dipertimbangkan, selain LQ45 atau IDX80, karena komposisi konstituen yang terdiversifikasi ke dalam 11 sektor.
Menurut Praska, ada sejumlah saham Kompas100 yang menarik untuk dipertimbangkan akumulasi beli atau
buy on weakness.
saham-saham tersebut di antaranya ASII, ADRO, INDF, GGRM, BDMN, PNBN, BSDE, TKIM, ERAA, SMDR, MPMX, dan ABMM.
Freeport Keberatan Bayar Bea 10%
PT Freeport Indonesia (PTFI) belum menyatakan kesanggupan membayar bea keluar ekspor konsentrat 10% pada tahun 2024. Padahal, jika merujuk ke Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023, perusahaan dengan progress smelter mencapai 70%-90% (tahap II) akan dikenakan bea keluar konsentrat tembaga dengan tarif 7,5% sampai 31 Desember 2023. Tarif bea keluar akan dinaikkan menjadi 10% pada Januari 2024 sampai 31 Mei 2024. Sementara sampai dengan November 2023 perkembangan konstruksi smelter katoda tembaga PTFI di Gresik, Jawa Timur, baru mencapai 81,6%. Jika merujuk pada aturan tersebut, maka PTFI akan dikenakan bea keluar 10% di tahun depan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu), Askolani menyatakan, saat ini pemerintah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sejalan dengan PMK 71 Tahun 2023. Askolani tak merinci poin yang menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi Kementerian Keuangan. Dia hanya menegaskan, bahwa sejumlah poin masih akan divealuasi sampai akhir tahun ini.
Executive Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Agung Laksamana mengungkapkan, sesuai ketentuan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang disepakati antara pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc sebagai pemegang saham PTFI pada 2018, maka bea keluar konsentrat seharusnya tidak lagi dikenakan setelah progres smelter baru PTFI mencapai lebih dari 50%.
Jika kesepakatan tidak tercapai, maka menurut Agung, terbuka peluang pihaknya untuk mengajuakn keberatan dan banding terhadap penghitungan penetapan bea keluar ekspor.
Sementara itu, Freeport bakal mengajukan relaksasi ekspor konsentrat tembaga seiring berakhirnya izin ekspor pada Mei 2024.
"Smelter tembaga PTFI di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik baru beroperasi pada akhir Mei 2024, dan baru bisa mencapai kapasitas penuh (ramp-up) pada Desember 2024," ungkap Agung.
Selain itu, akan berakibat pada penurunan kapasitas produksi konsentrat maupun bijih tembaga."Dengan kondisi ini, kami berharap adanya relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga setelah Mei 2024 mendatang.
MEMANTIK KREDIT DI TAHUN POLITIK
Kinerja moncer penyaluran kredit pada tahun ini diperkirakan berlanjut pada 2024 kendati iklim ekonomi masih dibayangi oleh sejumlah tantangan mulai dari ketidakpastian global hingga penyelenggaraan Pemilu. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan industri perbankan memiliki bantalan tebal untuk melewati tahun 2024. Dari sisi eksternal, dia menilai konflik geopolitik telah diperhitungkan pasar sehingga diyakini tak akan menggoyah perkembangan industri. Situasi kondusif juga dipicu oleh rencana Federal Reserve, bank sentral Amerika Serikat (AS) yang akan mengakhiri era suku bunga tinggi. Dari sisi internal, penurunan suku bunga acuan The Fed akan diikuti oleh penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Penurunan suku bunga ini bisa menjadi mesin bagi penyaluran kredit.
Dia pun menyinggung soal antisipasi dampak berakhirnya restrukturisasi kredit Covid-19 pada pengujung Maret 2024. Hal itu tecermin pada penebalan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) untuk menangkal risiko kenaikan kredit bermasalah. Di sisi lain, dia meyakini kondisi makroekonomi di Tanah Air akan menguat sejalan dengan penyelenggaraan Pemilu yang berjalan lancar. Penyelenggaraan Pemilu akan memperkuat sendi-sendi konsumsi sehingga mendorong kebutuhan kredit. Mengacu pada Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia hingga November 2023, pertumbuhan periode kali ini melampaui realisasi pada Oktober 2023. Realisasi penyaluran kredit pada November 2023 tumbuh 9,7% secara tahunan dari 8,7% Year-on-Year (YoY) pada bulan sebelumnya. Berbeda dengan OJK dan BI, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Trioksa Siahaan justru memberikan perkiraan awal terkait kredit perbankan dengan angka yang lebih rendah, tumbuh berkisar 5%—7%. Sejumlah bank di Tanah Air membidik target penyaluran kredit double digit pada 2024. Melansir data yang dihimpun dari Bloomberg Selasa (26/12), PT Bank Mandiri Persero Tbk. (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang memproyeksikan pertumbuhan kredit sebesar 10%—12% pada 2024. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) kompak menetapkan target 10% untuk tahun depan.
Kepala Riset PT RHB Sekuritas Indonesia Andrey Wijaya menyebut meskipun permintaan pinjaman cenderung melambat selama Pemilu, penurunan suku bunga utama bank sentral dapat memacu permintaan dan mempertahankan margin perbankan. Di sisi lain, BCA akan fokus pada industri pertambangan untuk mengompensasi sektor lain yang berisiko menurun. BCA juga akan meningkatkan pembiayaan properti dan otomotif yang dapat memanfaatkan insentif dari bank sentral. Sementara itu, BRI menilai Pemilu memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat ‘akar rumput’ yang menjadi pangsa pasar utama perusahaan. Adapun, BNI menggarap sektor konsumer, transportasi laut, dan proyek penghiliran yang sedang berjalan untuk menjaga pertumbuhan kredit pada 2024. Bank lainnya seperti PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menargetkan pertumbuhan positif kredit 8%—10% pada 2024. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan pertumbuhan kredit tersebut bakal dimotori oleh ritel dan UMKM. Dia menyebut tantangan utama yang saat ini dihadapi perusahaan adalah terkait rasio margin bunga bersih. Pada bagian lain, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) meyakini segmen konsumsi rumah tangga dan perdagangan bakal tetap melaju.
Dorong Ekonomi Nasional dan Ciptakan SDM Unggul
Memacu Fungsi Intermediasi Perbankan
Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 yang diharapkan berlangsung aman dengan proyeksi penurunan suku bunga dan inflasi yang terjaga dapat menjadi katalis bagi para pelaku usaha untuk tak lagi bersikap wait and see sehingga pertumbuhan kredit berpotensi terus melaju. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini stabilitas politik yang ditopang oleh makin kondusifnya iklim usaha akan memudahkan pencapaian target laju kredit perbankan di atas dua digit. Dalam wawancara kepada Bisnis, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan keyakinan tersebut sejalan dengan rencana bisnis bank yang menunjukkan hampir semua bank menargetkan pertumbuhan kredit di atas 10% pada 2024. Sasaran dua digit tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi laju kredit saat ini.
Bank Indonesia mencatat kredit perbankan tumbuh 9,74% secara tahunan pada November 2023, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 8,99%. Peningkatan pembiayaan tersebut didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi dan rumah tangga.Perhelatan pesta politik diyakini akan mendorong sisi pengeluaran yang pada gilirannya menggerakkan konsumsi sebagai salah satu motor roda pertumbuhan ekonomi. Menggeliatnya sisi konsumsi tersebut akan berjalan mulus di tengah tren suku bunga pada tahun depan yang diperkirakan melandai seperti yang disampaikan The Fed dalam sidang Federal Open Market Committee terakhir. Pada 14 Desember 2023, Bank Sentral AS mengisyaratkan untuk memangkas suku bunga sebanyak tiga kali tahun depan. Sikap dovish The Fed tersebut jauh lebih lunak dibandingkan dengan pertemuan pada November lalu. Kala itu, The Fed bahkan menegaskan masih terlalu prematur memikirkan pemangkasan suku bunga.
Intermediasi merupakan salah satu fungsi lembaga keuangan bank melalui cara penarikan atau penghimpunan dana dari para penabung. Kemudian, dana yang dihimpun ini disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Kuatnya laju kredit ini juga tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi yang secara konsisten berada di atas 5%. Realisasi inflasi yang stabil ini merupakan bekal kuat bagi Tanah Air untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Pada tahun depan, tingkat inflasi bahkan diproyeksikan bisa lebih ditekan dengan sasaran 2,5% ± 1%. Tingkat inflasi terkendali menjadi salah satu faktor penting bagi laju ekspansi konsumsi yang menjadi salah satu penggerak produk domestik bruto. Salah satu kunci tercapainya angka pertumbuhan tersebut yakni pada konsumsi masyarakat yang juga membutuhkan pembiayaan usaha.









