Kalangan petani berharap persyaratan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dipermudah. Sebab, saat ini, sebanyak 84 dari 100 petani yang mengajukan diri mengikuti  program tersebut dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan lahan harus bebas dari kawasan hutan. Realisasi program PSR sepanjang 2017-2023 menjangkau 280.260 hektare (ha) atau sekitar 40 ribu ha kebun sawit rakyat pertahun, dibawah target yang dipatok pemerintah 180 ribu ha tiap tahun. Dalam catatan asosiasi  Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dengan mengutip data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), sepanjang 2017-2023, realisasi penerbitan  rekomtek (rekomondasi teknik) mencakup 280.620 ha dengan transfer dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Rp7,49 triliun. (Yetede)

Korban tewas akibat ledakan tungku peleburan nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, bertambah lima orang. Total korban tewas menjadi 18 orang dan puluhan lainnya dirawat secara intensif. Disnakertrans Sulteng mengakui adanya kelemahan dalam pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja. Ledakan tungku smelter itu terjadi di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Minggu (24/12), salah satu tenant atau penyewa yang beroperasi di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Kadisnakertrans Sulteng Arnold Firdaus mengatakan, pihaknya cukup rutin mengawasi dan memantau lokasi industri, termasuk di wilayah IMIP. Terbaru, tim telah ditugasi melakukan pengecekan berkala pada awal Desember lalu. ”Berdasarkan pemantauan dan pengawasan selama ini, sistem K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) di IMIP lumayan bagus, tidak ada masalah dan berjalan sesuai aturan. Hanya saja, harus diakui juga pengawasan kami belum sempurna,” kata Arnold, dihubungi Selasa (26/12) petang dari Kendari, Sultra.

Menurut Arnold, pemantauan dan pengawasan di wilayah Morowali dilakukan UPT Wilayah II. Unit kerja yang beranggotakan lima orang ini mengawasi tujuh kabupaten. Di sisi lain, kawasan industri dan fasilitas pemurnian nikel di beberapa kabupaten tersebut tidak hanya IMIP. ”Untuk IMIP saja itu tidak cukup satu hari untuk pantau semua. Jadi, memang ada keterbatasan dari kami juga, baik operasional maupun anggaran,” ucapnya. Saat ini Disnakertrans Sulteng fokus pada pemantauan bersama tim Kemenaker yang telah tiba di lokasi kejadian. Hal itu untuk mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang merenggut banyak nyawa itu. ”Ke depan, agar kawasan industri besar seperti IMIP diawasi secara terpadu bersama pemerintah pusat karena kami di daerah memiliki banyak keterbatasan untuk memantau kawasan, apalagi yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional,” ujarnya. (Yoga)

Polemik tarif batas atas pesawat kembali mengemuka pada libur Natal dan Tahun Baru. Penumpang mengeluhkan tingginya harga tiket, sedangkan maskapai terbebani biaya operasional. Solusi terpadu dibutuhkan untuk mencegah persoalan berulang. Chris Tria Wati Girsang (28), karyawan swasta di Jakarta, terpaksa tidak mudik untuk merayakan Natal dan libur Tahun Baru bersama keluarganya di Simalungun, Sumut, karena tiket Jakarta-Medan yang terlalu mahal. Harga tiket pesawat melalui aplikasi agen perjalanan daring (online travel agent) untuk keberangkatan tanggal 22 Desember 2023, menyentuh Rp 2,1 juta. Padahal, pada hari biasa, harganya berkisar Rp 1,2 juta-Rp 1,5 juta. ”Kalau pulang, kan, tidak bisa semata-mata pulang.Harus beli ini itu untuk oleh-oleh dan kasih salam tempel. Kalau tiket mahal, uang justru habis hanya untuk perjalanan,” ujar Tria, Selasa (26/12). Ia pun mengurungkan niatnya untuk mudik.

Harga tiket Jakarta-Medan Rp 2 juta itu melebihi tarif batas atas, Rp 1.799.000. Aturan itu tertuang dalam Kepmenhub No KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Sekjen Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Bayu Sutanto mengatakan, harga tiket saat ini tidak bisa dilepaskan dari masalah finansial maskapai. Apalagi, industri penerbangan sebelumnya terdampak pandemi. Jumlah penumpang, katanya, menyusut 60 % sehingga pendapatan maskapai juga menurun saat pandemi. Di sisi lain, maskapai masih harus mengeluarkan biaya operasional, seperti suku cadang. Tarif batas atas yang ditetapkan pemerintah pada 2019, menurut dia, juga sudah tidak relevan. Sebab, aturan itu memakai parameter harga avtur Rp 10.000 per liter dengan kurs Rp 14.100 per USD. Padahal, harga avtur sudah berada jauh di atas itu, yaitu Rp 13.656 per liter pada periode 15-31 Desember 2023. Posisi kurs terhadap dollar AS adalah Rp 15.503 pada 15 Desember. (Yoga)

Transisi energi merupakan cara menjaga kelangsungan bumi demi masa depan kehidupan yang lebih baik. Di sela-sela dialog bisnis dalam pertemuan G20 pada 2022 di Bali, Kementerian ESDM memperkirakan, percepatan transisi energi di Indonesia memerlukan investasi 1 triliun USD, setara Rp 15.489 triliun, yang dialokasikan guna membangun pembangkit energi baru terbarukan dan transmisinya hingga 2060. Kebutuhan dana ini masih bisa bertambah karena ada rencana Indonesia mengakhiri operasi PLTU lebih dini. Transisi energi, mengutip S&P, merujuk pada peralihan energy global, dari produksi dan konsumsi berbasis energi fosil menjadi sumber energi terbarukan. Transisi energi akan terus meningkat seiring prioritas investor terhadap faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG). Hal ini didukung kesadaran yang mulai muncul di kalangan pebisnis dan investor perihal ESG. Mulai banyak pebisnis dan investor yang mempertimbangkan faktor ESG saat akan berekspansi bisnis atau menambah portofolio investasi.

Namun, kebutuhan dana yang cukup besar dalam transisi energi tak serta-merta bisa dipenuhi. Perlu upaya guna menggerakkan berbagai pihak untuk berkomitmen dan merealisasikan komitmen pendanaan itu. Aturan yang mendukung pembiayaan bisa diterbitkan dan insentif bisa diberikan sebagai penarik, yang akan memicu pemilik dana mengucurkan pinjaman atau dananya ke proyek transisi energi. Salah satu insentif, misalnya, diberikan pemerintah melalui bank-bank BUMN kepada pengusaha yang bergerak di bidang usaha pembangkit listrik. Insentif berupa pinjaman bersuku bunga rendah akan diberikan kepada pengusaha yang akan menurunkan emisi atau menerapkan transisi energi dalam kegiatan bisnisnya. Untuk memperluas transisi energi ke berbagai jenjang, insentif bisa diberikan kepada publik. Misalnya, memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin memasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap di rumah mereka. (Yoga)

Indonesia tengah memasuki fase paceklik produksi beras dan gula. Fase itu dibayangi anomali beras dan gula dunia yang mencerminkan produksi berlimpah, tetapi harga justru naik. Padahal, Pemerintah Indonesia tengah membutuhkan kedua komoditas itu sebagai cadangan pangan di tengah penurunan produksi pada tahun ini.  Fase paceklik produksi beras dan gula di Indonesia diperkirakan terjadi berbarengan, pada November 2023-Mei 2024. Musim tanam (MT) I padi di sejumlah daerah produsen beras nasional baru mulai pada November dan Desember 2023 akibat dampak El Nino, yang menyebabkan panen raya hasil MT I mundur dari Maret-April 2024 menjadi April-Mei 2024. Meskipun tetap ada panen pada Januari-Maret 2024, hasilnya masih belum berlimpah. Sementara musim giling tebu yang selesai pada November 2023 baru akan dimulai Mei 2024. Pada bulan tersebut, produksi gula belum banyak sehingga masih mengandalkan sisa stok produksi gula 2023. Karena itu, penambahan cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan gula pemerintah (CGP) sangat diperlukan tahun depan, mengingat produksi beras dan gula pada 2023 diperkirakan anjlok. Kementan memperkirakan produksi beras turun 650.000 ton hingga 1,2 juta ton.

Asosiasi Gula Indonesia memproyeksikan produksi gula konsumsi turun 120.000 ton. Selain itu, harga beras dan gula masih cukup tinggi. Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, per 22 Desember 2023, harga rata-rata nasional beras medium dan gula konsumsi masing-masing Rp 13.190 per kg dan Rp 17.260 per kg. Dalam setahun, harga beras naik 14,02 % dan gula 17,26 %. Khusus beras, pemerintah berencana memberikan bantuan beras 10 kg bagi setiap keluarga berpenghasilan rendah pada Januari-Juni 2024. Jumlah keluarga penerima manfaat bantuan beras itu bertambah dari 21,3 juta keluarga menjadi 22 juta keluarga. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan kuota impor beras 3,5 juta ton pada 2023. Per pekan I Desember 2023, impor beras baru terealisasi 61,91 %. Belum semua kuota impor beras terealisasi, pemerintah telah menetapkan kuota impor beras 2024 sebanyak 2 juta ton guna menambah CBP yang awal tahun depan diperkirakan tinggal 1,2 juta ton. Selain itu, Presiden Jokowi meminta CBP pada tahun depan bisa mencapai 3 juta ton. Terkait CGP, pada tahun ini pemerintah telah meminta perusahaan swasta dan milik negara mengimpor 990.000 ton gula mentah dan 215.000 gula konsumsi. Per pekan I Desember 2023, impor gula mentah baru terealisasi 79,15 % dan gula konsumsi 57,82 %. (Yoga)

Kementerian ESDM memastikan mulai 1 Januari 2024 hanya pembeli yang terdata atau menunjukkan KTP yang bisa membeli gas elpiji 3 kg. Di sisi lain, sosialisasi masih perlu dilakukan agar program yang bertujuan supaya elpiji bersubsidi tersalur secara tepat sasaran itu berjalan optimal. Pendataan konsumen elpiji 3 kg telah dilakukan sejak 1 Maret 2023 dan akan berakhir 31 Desember 2023 sehingga nantinya hanya yang terdata atau menunjukkan KTP yang dilayani. Menurut data Kementerian ESDM, per November 2023, sebanyak 27,8 juta pengguna elpiji 3 kg telah bertransaksi melalui merchant app Pertamina di penyalur/pangkalan resmi. Ketua Bidang Elpiji Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Heddy Shedian, dihubungi di Jakarta, Selasa (26/12) mengatakan, uji coba pembelian elpiji 3 kg dengan menunjukkan KTP telah dilakukan sejak Oktober 2023. Diakuinya, masih ada sebagian kecil masyarakat yang enggan melakukannya (membeli dengan menunjukkan KTP). Namun, edukasi dan pemahaman akan terus diberikan.

”Ada sedikit keengganan masyarakat menunjukkan KTP karena khawatir, mengingat KTP adalah identitas bersifat privasi, (dikaitkan) dengan kondisi tahun politik saat ini. Namun, konsumen tetap diberikan edukasi dan sosialisasi atas program ini agar memahami bahwa barang bersubsidi (harus) tepat  sasaran,” ujar Heddy. Sosialisasi akan terus diberikan hingga sepenuhnya diterapkan mulai Januari 2024. Menurut Heddy, sosialisasi tersebut akan dibantu berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota agar pelaksanaannya optimal. Menteri ESDM Arifin Tasrif, Jumat (22/12), menuturkan, penerapan kebijakan tersebut disertai dengan sistem pendataan konsumen. Dengan demikian, diharapkan celah-celah yang membuat penyaluran elpiji ”melon” dapat ditutup sehingga hanya warga yang berhak yang dapat membeli elpiji bersubsidi itu. (Yoga)

Rencana relokasi pedagang Pasar Mardika di Ambon, Maluku, ke gedung baru masih menghadapi kendala karena persoalan data dan harga sewa kios pasar yang dinilai terlalu mahal. Pedagang pun terpaksa berjualan di luar pasar. DPRD Maluku membentuk panitia khusus guna mengungkap persoalan relokasi tersebut. Pasar Mardika menurut rencana menjadi pasar modern pertama di Maluku. Revitalisasi pasar ini jadi salah satu program modernisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah pusat di provinsi tersebut. Dari pantauan di lapangan, Selasa (26/12) pembatas berupa seng yang sebelumnya menutupi gedung baru Pasar Mardika sudah dibongkar. Pedagang Pasar Mardika, Fatimah Maraban (40), menjelaskan, dirinya menjadi salah satu pedagang yang akan pindah ke pasar baru ini. Fatimah yang masih berdagang tepat di luar Pasar Mardika berharap dirinya dan puluhan pedagang lain bisa segera menempati gedung baru tersebut.

Proses relokasi dari sisi jalan ke dalam gedung terhambat akibat adanya permasalahan biaya sewa dan sengkarut pendaftaran kios. Adanya perbedaan data penyewa membuat pemerintah melakukan pendataan uang. ”Belum ada jadwal pasti mengenai penempatan pedagang karena sempat ada penundaan registrasi dan verifikasi data ulang. Dalam waktu dekat akan pendataan ulang lagi. Harapannya, bisa segera ditempati karena beberapa pedagang juga sudah membayar sewa untuk masuk ke dalam,” tuturnya. Pengelola Pasar Mardika menetapkan biaya sewa sebesarRp 600.000 per bulan untuk sewa kios buah dan sayur serta Rp 1,2 juta per bulan untuk kios bahan-bahan kebutuhan pokok. Menurut rencana, puluhan pedagang yang masih berjualan di sisi jalan akan dipindahkan ke gedung baru ini. Halimah Kailulu (42), pedagang buah, mengatakan, biaya sewa tersebut masih terlalu besar untuk dirinya yang memiliki penghasilan tidak tetap. Ia berharap pemerintah dan pengelola dapat memberikan harga yang sesuai nilai keekonomian pedagang. (Yoga)