Penerapan Bisnis Hijau Masih Jadi Tantangan
Berdasarkan hasil survei internal yang dilakukan Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait terbatasnya pengetahuan perusahaan lokal mengenai ESG, kependekan dari environment (lingkungan), social (sosial), dan governance (tata kelola) terhadap 1.000 perusahaan anggota, tidak sampai 30 % perusahaan memahami ESG. Ketua Umum Apindo sekaligus CEO Sintesa Group Shinta W Kamdani mengatakan, hasil survei tersebut menunjukkan, yang mulai mengimplementasikan praktik ekonomi sirkular dan mematuhi prinsip-prinsip ESG umumnya perusahaan, itupun umumnya masih dalam bentuk ”keterpaksaan” untuk berbagai kebutuhan, seperti memperkuat daya tarik investasi dan sebagai bentuk akuntabilitas laporan pertanggungjawaban kepada publik dan investor. Investor memandang ESG penting untuk menyaring perusahaan sekaligus mendorong perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab. Konsep ESG juga dapat mengawasi perusahaan agar tidak terlibat dalam praktik-praktik yang berisiko dan tidak etis secara aspek lingkungan, sosial, ataupun tata kelola.
Menurut Shinta, bahkan di tahun 2024 masih akan ada ketimpangan
pengetahuan tentang prinsip ESG antara perusahaan berskala besar dan usaha berskala
kecil-menengah. Perusahaan yang terbiasa menjalankan prinsip ESG akan semakin
mapan dan menikmati ”kue” pembiayaan, baik dari sumber konvensional maupun
alternatif, yang hanya bisa disalurkan untuk proyek yang memenuhi prinsip
keberlanjutan, sedang perusahaan berskala kecil yang belum terbiasa menggunakan
kerangka ESG dalam praktik bisnis mereka masih membutuhkan dorongan atau
stimulus agar secara perlahan bisa turut menjalankan praktik-praktik keberlanjutan
dalam bisnis mereka. ”Untuk menerapkan ESG, kebanyakan perusahaan harus
merekrut konsultan untuk membuat sustainability reporting dan lain-lain. ini
masih jadi pekerjaan rumah sangat besar bagi para pemangku kepentingan dalam
menyosialisasikan apa itu ESG dan manfaatnya,” ujar Shinta. (Yoga)
Mitigasi Kerawanan Distribusi Surat Suara
Komisi Pemilihan Umum memastikan pengadaan dan distribusi
logistik Pemilu 2024 tahap II yang, antara lain, mencakup surat suara, masih
berada di rentang waktu yang direncanakan. Kendati begitu, Badan Pengawas
Pemilu mendorong KPU memitigasi potensi kerawanan distribusi logistik agar tiba
tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, kualitas, dan sesuai dengan prosedur.
Anggota KPU, Yulianto Sudrajat, dihubungi di Jakarta, Rabu (27/12) mengatakan,
produksi dan distribusi logistik pemilu tahap kedua dilakukan simultan dengan
pengiriman, penyortiran, dan pelipatan surat suara di KPU kabupaten / kota.
Logistik tahap kedua berupa surat suara, sampul, formulir, alat bantu
tunanetra, serta daftar pasangan calon dan daftar calon tetap (DCT). Adapun
produksi dan distribusi logistik pemilu tahap pertama berupa kotak suara, bilik
suara, segel plastik, tinta, dan segel sudah tuntas. Yulianto menuturkan, produksi dan pengiriman logistik
pemilu tahap kedua ke KPU kabupaten / kota telah berlangsung sejak 15 November
2023 dan dijadwalkan selesai 14 Januari 2024.
Dilanjutkan dengan proses sortir lipat, pengepakan, dan
distribusi ke tempat pemungutan suara mulai 15 Januari hingga 13 Februari 2024.
Data yang dihimpun KPU hingga Senin (25/12) menunjukkan, produksi lima jenis
surat suara rata-rata mencapai 66 % dan separuhnya telah didistribusikan ke KPU
kabupaten / kota. Produksi 10 jenis formulir berkisar 23 % hingga 95 %, alat
bantu tunanetra berkisar 35 % hingga 46 %, daftar pasangan calon pilpres 98 %, serta
DCT anggota DPR dan DPD sudah 100 %. ”Produksi dan distribusi logistik pemilu
masih sesuai timeline. Sebagian besar di antaranya bahkan sudah dikirim ke gudang
KPU kabupaten/kota,” kata Yulianto. KPU juga akan segera mengganti 31.276 surat
suara pemilihan presiden dan 31.276 surat suara pemilihan anggota DPR untuk
pemilih di Taipei yang dinyatakan rusak, karena dikirim lewat pos oleh Panitia
Pemilihan Luar Negeri Taipei, Taiwan, sebelum jadwal yang ditentukan, yakni
2-11 Januari 2024. (Yoga)
Prospek dan Tantangan Ekonomi Global 2024
Rilis Economic Outlook terbaru dari Organisasi untuk Kerja
Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 29 November 2023 menyatakan, proyeksi
ekonomi global 2024 diprediksi bakal melambat ke level pertumbuhan 2,7 %,
setelah pada 2023 diprognosis mencapai 2,9 %. OECD memperkirakan pertumbuhan
ekonomi global akan melandai pada 2024, juga risiko terjadinya hard landing
perekonomian global mereda meski tingkat utang masih tinggi dan ketidakpastian
suku bunga masih bertahan tinggi. Setelah melandai di 2024, pada 2025 ekonomi
dunia diprediksi tumbuh 3,0 %. Pertumbuhan di 38 negara anggota OECD
diperkirakan mengalami soft landing. AS diperkirakan bertahan lebih baik dengan
prediksi pertumbuhan melambat dari 2,4 % tahun ini menjadi 1,5 % di 2024. Proyeksi
ini naik dari 2,2 % pada 2023 dan 1,3 % pada 2024 dalam outlook edisi September
2023.
OECD memandang risiko resesi tidak hilang begitu saja,
karena lemahnya pasar perumahan, harga minyak yang tinggi, dan lesunya
penyaluran pinjaman. China, perekonomian terbesar di Asia, diperkirakan
melambat karena terus bergulat dengan gelembung real estat yang pecah dan
rendahnya pengeluaran konsumen menghadapi meningkatnya ketidakpastian prospek
ekonomi. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi China turun dari 5,2 % (2023)
menjadi 4,7 % (2024) meski naik tipis dari proyeksi September 2023 sebesar 5,1 %
dan 4,2 %. Dizona euro, pertumbuhan ekonomi diproyeksi meningkat dari 0,6 % (2023)
menjadi 0,9 % (2024) dan 1,1 % (2025) karena Jerman sebagai ekonomi terbesar di
Eropa mampu keluar dari resesi tahun ini. OECD memperingatkan, dampak dari
kenaikan suku bunga acuan masih belum pasti karena tingginya tingkat pembiayaan
bank di zona euro. Hal ini dapat membebani pertumbuhan yang eksesif dari yang
diekspektasikan
Perkiraan OECD lebih kompromis ketimbang perkiraan Bank Dunia
yang memproyeksikan pertumbuhan global melambat secara signifikan dari 3,1 %
pada 2022 menjadi 2,1 % tahun ini, sebelum mengalami pemulihan moderat pada
2024 menjadi 2,4 %. Perlambatan ini dipicu oleh kebijakan moneter yang terus
diperketat guna mengendalikan inflasi tinggi. Dana Moneter Internasional (IMF) juga
memberikan proyeksi pertumbuhan global lebih rendah, menurun dari 3,5 % (2022)
menjadi 3 % (2023) dan 2,9 % (2024), di bawah rata-rata historis 3,8 %
(2000-2019). Secara umum, meskipun prospek pertumbuhan negara-negara berbeda damembentuk
fragmentasi atau divergensi, hampir seluruhnya memiliki tekanan fiskal yang
sama dengan beban utang negara-negara maju (termasuk G7) dan negara-negara
berkembang diproyeksikan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Inilah
yang menjadi concern IMF yang menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang
kredibel, berkelanjutan dan inklusif, disertai kolaborasi antarnegara dalam
memulihkan ekonomi dunia yang divergen. (Yoga)
2024, Rupiah Bakal Kian Perkasa
Ditengah ketidakpastian global yang terus berlangsung, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tercatat mengalami apresiasi 0,8% secara year to date (ytd) yakni dalam rentang akhir 2022 hingga Rabu (27/12/2023). Stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS itu diperkirakan berlanjut pada tahun depan, bahkan kurs rupiah berpeluang menjadi kian perkasa. Disamping kebijakan stabilitas yang dilakukan bank Indonesia (BI), berlanjutnya apresiasi nilai tukar rupiah didorong oleh aliran masuk portfolio asing, imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi yang positif. Dua faktor lain yang juga diyakini bakal memberi dampak positif adalah persepsi perilaku pasar atas sentimen davish kebijakan The Fed, serta pemilu bisa berlangsung damai. Berdasarkan data yang dihimpun B-Universe Research, kondisi kurs rupiah pada tahun ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kurs mata uang sejumlah negara seperti rupee India yang mengalami depresiasi sebesar 0,7%, yuan Cina (-2,8%), dong Vietnam (-3,1%), ringgit Malaysia (-5,1%) dan yen Jepang (-8,8%). Bahkan, pada periode tersebut, kurs lira Turki terhadap dolar AS terjun bebas hingga 57,3%. (Yetede)
Pemerataan Investasi Hapus Kesenjangan
Langkah pemerintah melakukan investasi di luar Pulau Jawa dinilai sebagai kebijakan yang tepat. Pemerataan investasi merupakan keharusan untuk menghapus kesenjangan, karena 52% perekonomian Indonesia masih terpusat di Jawa. Adapun berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi triwulan III (Juni-September) 2023 mencapai Rp 374,4 triliun atau meningkat 7% dibanding periode sebelumnya. Secara kumulatif, realisasi investasi periode Januari-September 2023 mencapai Rp 1.053,1 triliun atau meningkat 18% dibanding periode yang sama pada 2022. Nilai tersebut sudah mencapai 75,2% dari target investasi 2023 sebesar Rp1.400 triliun. Secara lebih spesifik, pada triwulan III-2023, kontribusi investasi di luar Jawa melampaui di Pulau Jawa, yaitu sebesar Rp 190,9 triliun. Angka itu meningkat 14,7% dibanding kuartal III-2022 yang sebesar Rp166,3 triliun. Untuk periode januari-September 2023, kontribusi investasi di luar Jawa melebihi di Pulau Jawa, yaitu sebesar Rp545,8 triliun. Angka itu meningkat 15,6% jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 atau sebesar Rp 472,1 triliun. (Yetede)
Jadi Pengendali Baru, Hengtong Tender Offer Saham Voksel Electric
Hengton Optic-Electric International Co Ltd, holding investasi dan perdagangan berbasis di Hongkong, siap melakukan penawaran terder (tender offer) saham PT Voksel Electric Tbk (VOKS) setelah jadi pengendali baru emiten produsen kabel tersebut. Saat ini, Hengton menjadi pemegang saham pengendali Voksel dengan kepemilikan 73,05% saham. Pada 22 desember 2023, Hengton mengambil alih sebanyak 1,78 miliar (42,97) saham VOKS dengan nilai transaksi Rp003,5 miliar. Hengton memborong saham Voksel Electric dari para penjual pada harga Rp 226 per saham. Sebelumnya, Hengton melalui DBS Vickers (Hong Kong) Ltd A/C Client telah memiliki 1,25 miliar (30,08%) saham Voksel Electric. Selanjutny, Hengton akan menggelar penawaran tender wajib (Mandatory) Tender Offer) saham VOKS. Pada perdagangan Rabu (27/12/2023), saham VOKS ditutup menguat 2 poin ke posisi Rp216. Dalam satu bulan terakhir, saham emiten kabel tersebut telah menguat 10,77&, dan melesat hingga 55,4% secara year to date (ytd). (Yetede)
OJK Jadikan Asuransi Wajib dan PPP Program Strategis
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadikan program asuransi wajib (PWA) dan program penjamin polis (PPP) sebagai program strategis mendatang. Kedua program ini akan menjadi instrumen untuk meningkatkan penetrasi asurans di Indonesia. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Panjamin, dan Dana Pensiun OJK Djonieri mengatakan, program asuransi wajib akan menjadi salah satu program strategis dalam peta jalan atau roadmap industri asuransi 2023-2027. "Di dalam roadmap ini kita akan mengembangkan yang namanya asuransi wajib. Dengan adanya asuransi wajib ini nantinya kendaraan bermotor, mobil, wajib. Kalau sekarang kan enggak wajib," kata Djonieri. Dia mengatakan, program asuransi wajib kendaraan bermotor akan menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia. Saat ini, penetrasi industri asuransi umum di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu sekitar 0,5%. (Yetede)
2024, Jakarta Mendapat Tambahan 3 Gedung Perkantoran
Riset Colliers Internasional Indonesia menyebutkan bahwa sembilan gedung perkantoran akan masuk ke Jakarta sepanjang rentang 2023-2025, sebanyak 3 diantaranya masuk tahun depan. Mengutip riset kuartal III/2023 Colliers Internasional Indonesia, gedung perkantoran anyar itu terletak di kawasan pusat bisnis (central business district/CDB) dan non-CBD Jakarta. Pasokan kantor diperkirakan meningkat berkisar 2,0% hingga 2,5% setiap tahun selama periode 2023-2025. Konsultan riset properti itu juga menyebutkan sebanyak 5 gedung perkantoran masuk dalam rentang 2024 dan 2025, sedangkan 4 lainnya pada 2023. Gedung perkantoran diproyeksikan masuk pada 2024 adalah Sun&Moon (The Owner Suite by Dharmawangsa), Menara Jakarta Office Tower, dan ADR Office. "Secara total, ada tujuh proyek yang sedang berjalan konstruksi, siap untuk memperkenalkan sekitar 270.000 meter persegi pasokan baru di luar CBD hingga 2025. Tiga dari tujuh proyek ini diharapkan selesai siap pada akhir tahun 2023, sehingga menghasilkan pasokan kumulatif pada tahun 2023, sehingga menghasilkan pasokan kumulatif pada tahun 2023 mencerminkan pertumbuhan 3,3% dibandingkan tahun 2022. (Yetede)
Salah Arah Mengatasi Masalah Beras
Pemerintah hendaknya lebih serius lagi dalam memitigasi dampak El Nino yang mempengaruhi anjloknya produksi beras nasional. Musim kering akibat perubahan iklim tersebut menyebabkan mundurnya masa tanam padi yang berimbas bergesernya masa panen raya kali ini. Hal itu berpotensi membuat defisit beras pada 2024 lebih panjang. Sebagai dampak El Nino, musim tanam yang biasanya dimulai pada Oktober-November kini mundur ke Desember 2023, bahkan Januari mendatang. Akibatnya, masa panen ikut mundur dari seharusnya dimulai pada Februari bergeser menjadi Maret atau April 2024.
Konsekuensinya, defisit kebutuhan beras pun bisa menjadi lebih panjang daripada biasanya karena panen raya mundur dari Maret-April menjadi April-Mei atau bahkan Mei-Juni 2024. Kerangka Sampel Area amatan Badan Pusat Statistik pada November 2023 memproyeksikan produksi beras pada Januari dan Februari 2024 hanya sebesar 0,93 juta ton dan 1,32 juta ton. Dengan tingkat konsumsi masing-masing 2,54 juta ton dalam dua bulan tersebut, diprediksi Indonesia mengalami defisit beras 1,61 juta ton pada Januari 2024 dan 1,22 juta ton pada Februari 2024. Bila tidak ada mitigasi yang memadai, stok yang terus menipis itu akan membuat paceklik beras jadi lebih panjang. Harga beras akan terus melambung. Kondisi pangan saat ini akan makin sempoyongan. Ancaman inflasi pun mengintai. (Yetede)









