Kinerja saham emiten batu bara pada 2024 dihantui penurunan laba karena harga komoditas yang cenderung ke bawah mengingat ketidakpastian pemulihan ekonomi China dan perlambatan pertumbuhan global. International Energy Agency (IEA) memprediksi konsumsi batu bara global tahun ini mencapai rekor 8,54 miliar ton. Namun, kemudian turun pada 2024 dan stabil hingga 2026. Diiringi dengan pertumbuhan pasokan yang stabil dari produsen utama seperti Australia dan Indonesia, harga batu bara pun diprediksi melandai. Dalam risetnya, analis BRI Danareksa Sekuritas Erindra Krisnawan memperkirakan prospek permintaan batu bara termal yang lemah akan berlanjut pada tahun depan. Sementara itu, untuk batu bara kalori rendah dan menengah Indonesia (ICI4 dan ICI3) diramal akan rata-rata US$72 per ton dan US$55 per ton tahun depan, dibandingkan dengan US$84 per ton dan US$63 per ton pada 2023. Alhasil, BRI Danareksa Sekuritas merev Erindra pun mempertahankan peringkat ‘neutral’ pada sektor batu bara Indonesia berdasarkan valuasi yang tidak tinggi (1,7—6,7 FY24 EV/ EBITDA), yield dividen yang menarik (9,1—28,4%), dan kepemilikan yang rendah oleh dana domestik, meskipun pendapatan diprediksi masih turun pada 2024—2025. isi perkiraan pendapatan sejumlah perusahaan tambang batu bara pada 2024-2025 dengan dengan mempertimbangkan perkiraan harga batu bara dan ekspektasi operasional terbaru.

Sementara itu, emiten batu bara lainnya dari Grup Astra, PT United Tractors Tbk. (UNTR) mencatatkan kenaikan penjualan batu bara hingga November 2023. Pada saat yang sama, lini bisnis pertambangan emas UNTR justru mengalami penurunan. Berdasarkan dokumen resmi yang diterima Bisnis, unit usaha UNTR di bidang kontraktor pertambangan, PT Pamapersada Nusantara (PAMA), mencatatkan peningkatan volume produksi batu bara sebesar 15,58% secara year-on-year (YoY) menjadi 121,6 juta ton per November 2023. Berdasarkan konsensus analis di Bloomberg, 21 dari 27 analis menyematkan rating ‘buy’ untuk UNTR, sedangkan 5 lainnya ‘hold’ dan sisanya merekomendasikan ‘sell’. Faktor lainnya adalah aksi korporasi M&A terbaru UNTR di bidang tambang nikel, yang memanfaatkan gelombang pasokan untuk kendaraan listrik (EV) yang berkembang pesat di Indonesia. Menurut J.P. Morgan, aksi itu dapat memberikan momentum penilaian ulang berlipat ganda dalam jangka menengah hingga panjang.

Emiten bahan kimia PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA) bakal terus menggenjot lini bisnis energi baru terbarukan (EBT), terutama dalam pemanfaatan listrik ramah lingkungan. Emiten besutan Prajogo Pangestu itu memiliki Krakatau Chandra Energy (KCE) yang berfokus pada pembangkit listrik gas combined cycle power plant (CCPP) sebesar 120 megawatt (MW). KCE diplot menjadi perusahaan penyedia energi baru terbarukan (EBT). Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy Chandra Asri Group Edi Rivai mengatakan kebutuhan listrik industri akan semakin meningkat. Hal itu sejalan dengan pertumbuhan industri petrokimia dan hilirisasi. Belum lama ini pun, TPIA menerima aliran investasi sebesar US$194 juta atau sekitar Rp3,03 triliun (kurs Jisdor Rp15.631 per dolar AS) dari Electric Generating Public Company Limited atau EGCO Group (EGCO), produsen energi independen asal Thailand. Menurutnya, kolaborasi ini penting bagi kedua perusahaan karena menggabungkan keahlian Chandra Asri Group di sektor kimia dan infrastruktur dengan kemahiran EGCO di bidang solusi ketenagalistrikan dan energi. Sementara itu, peneliti ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut pemerintah berperan dalam memenuhi kebutuhan listrik ramah lingkungan serta mendorong bauran EBT. Yusuf juga menyoroti niat pemerintah yang telah menetapkan target bauran EBT sebesar 23% pada 2025. “Untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu terus mendorong pengembangan EBT, terutama untuk pembangkit listrik skala besar,” katanya.

Jelang pergantian tahun, serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sejauh ini terpantau masih amat rendah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kementerian Dalam Negeri mencatat realisasi serapan APBD 2023 per 15 Desember hanya 72,71%, sementara jika mengacu pada data tersebut tahun anggaran 2023 hanya menyisakan dua pekan. Secara terperinci, serapan APBD di tingkat provinsi hanya 76,59%, sementara di level kabupaten 70,98%, sedangkan di tingkat kota hanya 71,95%. Artinya, dalam dua pekan pemerintah daerah (pemda) wajib menggelontorkan belanja di kisaran 25%—30%. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, mengatakan institusinya akan segera mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan daerah dalam rangka memacu serapan belanja. Provinsi dengan realisasi belanja APBD 2023 terendah, antara lain Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, Kementerian Keuangan terus menyediakan insentif fiskal untuk pemda yang dapat menjalankan kebijakan anggaran dengan cukup baik, termasuk dalam kaitan serapan APBD. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada bulan lalu, pemerintah pusat kembali memberikan insentif fiskal tahun berjalan periode ketiga untuk pengendalian inflasi daerah pada tahun anggaran 2023. Anggaran yang dikucurkan sebesar Rp340 miliar kepada 34 pemerintah daerah berprestasi yakni 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten.

Badan Pengantar Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta agar peningkatan konsumsi Bahan Bakar Minyak  (BBM) di jalur non-tol perlu diantisipasi dengan penambahan pasokan BBM, mengingat saat ini banyak truk-truk pengangkut  logistik yang melintasi jalur tersebut. "Berdasarkan pemantauan di lapangan, pasokan BBM untuk wilayah Tumanggung dan Semarang dalam kondisi aman. Kita juga meminta agar pasokan BBM di jalur non tol dilakukan penambahan karena banyak truk-truk yang melintasi jalur tersebut." ungkap Anggota Komite  BPH Migas  Iwan Parasetya. Pergeseran jalur jalan yang dilintasi truk-truk ini, lanjut Iwan, perlu diantisipasi agar tidak  terjadi kekosongan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan apabila dibiarkan dapat terjadi antrian. "Kami harapkan teman-teman dari Pertamina mengantisipasi  peningkatan kebutuhan Solar di jalan non tol. Kalau di jalan tol mungkin  kebutuhannya malah menurun  karena adanya pembatasan untuk kendaraan truk. Kita harus lebih waspada," tambahnya(Yetede)

Kalangan petani berharap persyaratan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dipermudah. Sebab, saat ini, sebanyak 84 dari 100 petani yang mengajukan diri mengikuti  program tersebut dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan lahan harus bebas dari kawasan hutan. Realisasi program PSR sepanjang 2017-2023 menjangkau 280.260 hektare (ha) atau sekitar 40 ribu ha kebun sawit rakyat pertahun, dibawah target yang dipatok pemerintah 180 ribu ha tiap tahun. Dalam catatan asosiasi  Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dengan mengutip data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), sepanjang 2017-2023, realisasi penerbitan  rekomtek (rekomondasi teknik) mencakup 280.620 ha dengan transfer dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Rp7,49 triliun. (Yetede)

Korban tewas akibat ledakan tungku peleburan nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, bertambah lima orang. Total korban tewas menjadi 18 orang dan puluhan lainnya dirawat secara intensif. Disnakertrans Sulteng mengakui adanya kelemahan dalam pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja. Ledakan tungku smelter itu terjadi di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Minggu (24/12), salah satu tenant atau penyewa yang beroperasi di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Kadisnakertrans Sulteng Arnold Firdaus mengatakan, pihaknya cukup rutin mengawasi dan memantau lokasi industri, termasuk di wilayah IMIP. Terbaru, tim telah ditugasi melakukan pengecekan berkala pada awal Desember lalu. ”Berdasarkan pemantauan dan pengawasan selama ini, sistem K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) di IMIP lumayan bagus, tidak ada masalah dan berjalan sesuai aturan. Hanya saja, harus diakui juga pengawasan kami belum sempurna,” kata Arnold, dihubungi Selasa (26/12) petang dari Kendari, Sultra.

Menurut Arnold, pemantauan dan pengawasan di wilayah Morowali dilakukan UPT Wilayah II. Unit kerja yang beranggotakan lima orang ini mengawasi tujuh kabupaten. Di sisi lain, kawasan industri dan fasilitas pemurnian nikel di beberapa kabupaten tersebut tidak hanya IMIP. ”Untuk IMIP saja itu tidak cukup satu hari untuk pantau semua. Jadi, memang ada keterbatasan dari kami juga, baik operasional maupun anggaran,” ucapnya. Saat ini Disnakertrans Sulteng fokus pada pemantauan bersama tim Kemenaker yang telah tiba di lokasi kejadian. Hal itu untuk mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang merenggut banyak nyawa itu. ”Ke depan, agar kawasan industri besar seperti IMIP diawasi secara terpadu bersama pemerintah pusat karena kami di daerah memiliki banyak keterbatasan untuk memantau kawasan, apalagi yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional,” ujarnya. (Yoga)

Polemik tarif batas atas pesawat kembali mengemuka pada libur Natal dan Tahun Baru. Penumpang mengeluhkan tingginya harga tiket, sedangkan maskapai terbebani biaya operasional. Solusi terpadu dibutuhkan untuk mencegah persoalan berulang. Chris Tria Wati Girsang (28), karyawan swasta di Jakarta, terpaksa tidak mudik untuk merayakan Natal dan libur Tahun Baru bersama keluarganya di Simalungun, Sumut, karena tiket Jakarta-Medan yang terlalu mahal. Harga tiket pesawat melalui aplikasi agen perjalanan daring (online travel agent) untuk keberangkatan tanggal 22 Desember 2023, menyentuh Rp 2,1 juta. Padahal, pada hari biasa, harganya berkisar Rp 1,2 juta-Rp 1,5 juta. ”Kalau pulang, kan, tidak bisa semata-mata pulang.Harus beli ini itu untuk oleh-oleh dan kasih salam tempel. Kalau tiket mahal, uang justru habis hanya untuk perjalanan,” ujar Tria, Selasa (26/12). Ia pun mengurungkan niatnya untuk mudik.

Harga tiket Jakarta-Medan Rp 2 juta itu melebihi tarif batas atas, Rp 1.799.000. Aturan itu tertuang dalam Kepmenhub No KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Sekjen Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Bayu Sutanto mengatakan, harga tiket saat ini tidak bisa dilepaskan dari masalah finansial maskapai. Apalagi, industri penerbangan sebelumnya terdampak pandemi. Jumlah penumpang, katanya, menyusut 60 % sehingga pendapatan maskapai juga menurun saat pandemi. Di sisi lain, maskapai masih harus mengeluarkan biaya operasional, seperti suku cadang. Tarif batas atas yang ditetapkan pemerintah pada 2019, menurut dia, juga sudah tidak relevan. Sebab, aturan itu memakai parameter harga avtur Rp 10.000 per liter dengan kurs Rp 14.100 per USD. Padahal, harga avtur sudah berada jauh di atas itu, yaitu Rp 13.656 per liter pada periode 15-31 Desember 2023. Posisi kurs terhadap dollar AS adalah Rp 15.503 pada 15 Desember. (Yoga)

Transisi energi merupakan cara menjaga kelangsungan bumi demi masa depan kehidupan yang lebih baik. Di sela-sela dialog bisnis dalam pertemuan G20 pada 2022 di Bali, Kementerian ESDM memperkirakan, percepatan transisi energi di Indonesia memerlukan investasi 1 triliun USD, setara Rp 15.489 triliun, yang dialokasikan guna membangun pembangkit energi baru terbarukan dan transmisinya hingga 2060. Kebutuhan dana ini masih bisa bertambah karena ada rencana Indonesia mengakhiri operasi PLTU lebih dini. Transisi energi, mengutip S&P, merujuk pada peralihan energy global, dari produksi dan konsumsi berbasis energi fosil menjadi sumber energi terbarukan. Transisi energi akan terus meningkat seiring prioritas investor terhadap faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG). Hal ini didukung kesadaran yang mulai muncul di kalangan pebisnis dan investor perihal ESG. Mulai banyak pebisnis dan investor yang mempertimbangkan faktor ESG saat akan berekspansi bisnis atau menambah portofolio investasi.

Namun, kebutuhan dana yang cukup besar dalam transisi energi tak serta-merta bisa dipenuhi. Perlu upaya guna menggerakkan berbagai pihak untuk berkomitmen dan merealisasikan komitmen pendanaan itu. Aturan yang mendukung pembiayaan bisa diterbitkan dan insentif bisa diberikan sebagai penarik, yang akan memicu pemilik dana mengucurkan pinjaman atau dananya ke proyek transisi energi. Salah satu insentif, misalnya, diberikan pemerintah melalui bank-bank BUMN kepada pengusaha yang bergerak di bidang usaha pembangkit listrik. Insentif berupa pinjaman bersuku bunga rendah akan diberikan kepada pengusaha yang akan menurunkan emisi atau menerapkan transisi energi dalam kegiatan bisnisnya. Untuk memperluas transisi energi ke berbagai jenjang, insentif bisa diberikan kepada publik. Misalnya, memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin memasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap di rumah mereka. (Yoga)