Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tercatat Rp 241,4 triliun hingga 28 Desember 2023. Angka ini jauh lebih rendah dari target awal sebesar Rp 598,2 triliun, juga lebih mini dibandingkan target dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2023 yang sebesar Rp 479,9 triliun. Defisit anggaran ini sejalan dengan realisasi pendapatan yang lebih tinggi ketimbang belanja negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi pendapatan negara hingga 28 Desember 2023 Rp 2.725,4 triliun, setara 110,65% dari target awal APBN dan mencapai 103,34% dari target Perpres 75/2023. Namun dari sisi belanja, realisasinya hanya Rp 2.966,8 triliun. Angka itu setara 96,92% dari target awal APBN dan hanya mencapai 95,18% dari target Perpres 75/2023. Sementara realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 337,8 triliun, lebih rendah dari target APBN 2023 yang senilai Rp 598,2 triliun. Angka itu juga lebih rendah dari target Perpres 75/2023 yang dipatok Rp 479,9 triliun. Menkeu Sri Mulyani bilang, kinerja APBN 2023 yang solid akan membawa optimisme pada tahun 2024 sehingga diharapkan APBN tahun ini tetap menjadi alat yang digunakan sebagai shock absorber, responsif dan mampu menciptakan stabilitas serta distribusi, juga meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang jelas, Kemkeu tetap mewaspadai berbagai risiko dan guncangan di tahun ini, terutama yang berasal dari faktor eksternal. Sebab, geopolitik masih belum selesai, dan dunia masih dihadapkan fragmentasi. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyayangkan realisasi belanja negara yang tak mencapai target, meski sesuai keinginan Presiden Joko Widodo yakni belanja negara 2023 minimal 95% dari target. Sebab, "Peran belanja negara tetap urgen dalam rangka counter cyclical untuk mempertahankan ekonomi dari gejolak eksternal yang terjadi tidak saja pada tahun 2023, tetapi awal 2024," ungkap Bhima, Senin (1/1). Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, belanja negara yang kerap kali tertumpuk di akhir tahun adalah masalah klasik. Oleh karena itu, problem seperti perencanaan dan eksekusi dari belanja perlu dievaluasi pemerintah selanjutnya. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengingatkan jika pola belanja pemerintah yang menumpuk di akhir tahun masih berlanjut pada 2024, maka laju ekonomi akan terhambat.

Satu setengah bulan menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024, di tengah masa kampanye, dugaan kekerasan membayangi pelaksanaan Pemilu 2024. Pada Sabtu (30/12) lima sukarelawan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menjadi korban dugaan kekerasan di beberapa daerah di Yogyakarta dan Jateng. Berdasarkan data Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, satu sukarelawan Ganjar-Mahfud yang juga kader PDI-P tewas dengan dugaan kekerasan oleh pendukung partai politik lain di Sleman, Yogyakarta. Korban diduga dianiaya pada 24 Desember hingga mengalami koma dan dirawat di rumah sakit di Klaten, Jateng. Hingga akhirnya, Sabtu, korban tewas. Selain itu, empat sukarelawan Ganjar-Mahfud juga mengalami luka-luka, diduga menjadi korban penganiayaan oknum TNI di Boyolali, Jateng, Sabtu.

Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, di Jakarta, Sabtu, menyatakan, segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran hukum yang tidak bisa diterima. Ia pun mengajak agar semua kontestan menghormati hukum, tidak terlibat dalam tindakan kekerasan, dan tunduk pada aturan yang berlaku. Dalam konteks kronologi kejadian, Todung mendesak untuk dilakukan investigasi oleh TNI dan Polri. ”Kondisi meninggalnya korban di RS Klaten menambah seriusnya situasi yang memerlukan respons segera untuk mencegah lebih banyak kerugian,” ucapnya. Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, juga meminta aparat penegak hukum dapat menjaga Pemilu 2024 agar berlangsung damai. Untuk itu, aparat penegak hukum perlu cepat menindak pihak-pihak yang mengganggu jalannya proses demokrasi di masa kampanye ini. (Yoga)

Masyarakat menghadapi berbagai persoalan selama 2023, mulai masalah rumah tangga hingga impitan ekonomi. Meski demikian, mereka tetap berjuang untuk bertahan dan optimistis di tahun yang baru. Kisah warga tersebut terekam dalam program interaktif Kompas ”Hari Ini Kita Cerita tentang 2023”. Setidaknya 730 orang berbagi cerita tentang perjuangan mereka melalui tahun 2023. Dwi Ratna (30), warga Bojonegoro, Jatim, masih berjuang sembuh dari depresi karena persoalan dengan suaminya ditambah usaha yang bangkrut dan pekerjaan sepi. Ia sempat mengonsumsi obat antidepresi. Ratna bekerja sebagai editor buku, tetapi sejak sepi permintaan dan suaminya tak bekerja lagi, ia berjualan ayam krispi. ”Saya dulu mengira krisis ekonomi itu mitos. Ternyata saya rasakan sendiri, memang susah. Daya beli turun, jualan susah. Makanya bangkrut. Job edit buku juga sepi, penjualan buku sepi, penghasilan tak ada. Ekonomi saya benar-benar sulit. Semua barang dijual satu per satu hingga listrik sempat diputus sementara karena tidak bisa bayar tagihan,” ujar ibu tiga anak itu, Sabtu (30/12).

Beruntung, Ratna dikelilingi teman-teman komunitas penulis, salah satunya Sasti. Kalimat Sasti yang selalu diingat Ratna adalah ”bertahan saja untuk hari ini” yang setiap hari dikirim melalui pesan singkat ke Ratna, yang membuat Ratna bertahan dan melewati 2023 dengan kuat. Tahun 2023 juga tidak bersahabat bagi Aulia Rochmatul Isnaeni (22). Ia merasakan banyak kepahitan di tahun ini, mulai dari kegagalan usaha, sakitnya orangtua, hingga kehilangan nenek tercinta. Warga Dukuh Kembang Wadas Gumantung, Kecamatan Tonjong, Brebes, Jateng itu menguatkan diri dengan menulis puisi. Cara itu berhasil. Dedi Mijwar (36), warga Kecamatan Bantargebang, Bekasi, Jabar, lulusan SMK teknik mesin itu sampai saat ini berusaha mencari kerja, tetapi belum ada kesempatan. Ia bahkan pernah bertahan hidup dari uang bantuan program Kartu Prakerja. Kini, ia bekerja paruh waktu membantu kakaknya berjualan sandal setiap Sabtu dan Minggu dengan upah Rp 50.000 per hari.

Dari Probolinggo, Jatim, ada cerita Juwita Listyasari (22) yang berjuang mendapatkan gelar sarjana. Ia mengalami kecelakaan saat selangkah lagi mengenakan toga. Jiwa Juwita terguncang karena seminggu setelah dioperasi, jadwal sidang sudah menantinya. Ia keteteran dan gelisah bukan main. ”Pelan-pelan, dibarengi kontrol selama tiga bulan, saya bereskan laporan sampai bisa sidang. Syukurlah saya diberi dispensasi,” ujarnya. Juwita juga disemangati dan dibantu dosen-dosen untuk mengatasi ketertinggalannya sehingga bisa mengenakan toga. Ia sungguh gembira sewaktu diwisuda. Peneliti budaya populer dan gaya hidup Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, dan Universitas Pasundan, Bandung, Idi Subandy Ibrahim, mengatakan, masyarakat semakin membutuhkan kelapangan hati. Setiap insan perlu ikhlas setelah berupaya semampunya. (Yoga)

Saat melintasi tol Trans-Jawa dari Jakarta memasuki Kendal di Jateng, di kiri ruas bebas hambatan yang dulu kelam sekarang penuh sinar lampu di malam hari. Kawasan Industri Kendal mengubah lanskap fisik lingkungan sekaligus mengusik tatanan sosial masyarakat. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan industri sejak dulu menjadi pilihan pemerintah karena dampak ekonominya luar biasa. Achmad Hadi. Dalam disertasinya, ”Model Dinamik Pengembangan Kawasan Industri di Wilayah Perkotaan Gresik Jatim” (2019) menyoroti dampak kawasan industri pada kabupaten seluas 1.200 km persegi yang kini dihuni 1,3 juta jiwa itu. Dalam kurun 1997-2017, lahan industri di Kabupaten Gresik meningkat 100 %. Pertambahan lahan industri jadi faktor utama tumbuh pesatnya area perkotaan Gresik. Dari 1.411 hektar lahan industri pada 1997 jadi 3.102 hektar tahun 2017. Gresik semakin meninggalkan pertanian dan perikanan yang menjadi penentu perubahan dari desa menjadi kota.

Ia memprediksi, 20 tahun ke depan kawasan industri Gresik bertambah 43-64 %, dan bakal ada peningkatan 48-68 % limbah padat dan cair di Gresik atau 61.809 ton per hari seiring membengkaknya jumlah penduduk. Hasil riset Hadi menunjukkan Gresik sebagai kawasan perkotaan berbasis industri, kurang berkelanjutan berdasarkan analisis dimensi ekologi dan teknologi infrastruktur. Agar Gresik tidak menjadi area urban kaya, tetapi semrawut dan berkubang masalah limbah dan sampah, krisis air bersih ketimpangan kemacetan serta menjadi terlalu padat, Hadi menyarankan penerapan pembangunan berkelanjutan. Kota perlu menata kawasannya berorientasi transit dengan sistem transportasi publik sebagai nadi mobilitas orang. Industri ramah lingkungan dengan penerapan zonasi seimbang antara industri, hunian, ruang terbuka hijau dan biru, serta sarana prasarana lain yang dibutuhkan.

Sesuai data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) saat ini ada 18 KEK dan kawasan industri baru. Belum semua selesai, tapi dari yang telah beroperasi, metamorfosis kawasan itu menjadi area urban nyata terjadi. Seperti diberitakan Kompas, Jumat (29/12) Kawasan Industri Morowali, Sulteng, menyedot ribuan pekerja. Usaha ikutan pun menjamur, seperti warung makan dan tempat indekos. Kepadatan kendaraan bermotor selalu mewarnai akses jalan yang tak terlalu lebar. Tahun depan, pemerintah tancap gas dengan menetapkan 44 proyek prioritas strategis yang tercantum dalam Perpres No 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024.

Secara umum dalam RKP 2024 ada proyek memperkuat ketahanan ekonomi, termasuk pengembangan destinasi wisata prioritas serta kawasan industri prioritas dan smelter. Berkaca dari Gresik, kawasan pengembangan baru hasil pembangunan tak sekadar mesin ekonomi, tetapi ruang hidup bagi jutaan orang. Menjadi ironi ketika suatu area menjadi sumber cuan, tetapi tak layak huni dan kualitas hidup warganya buruk. Apalagi, pembangunan tak seimbang dan tidak berwawasan lingkungan biasanya berbuntut ketimpangan, rawan gesekan sosial, bekerja pun tak nyaman, industri yang digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi bisa tak maksimal hasilnya. Cepat atau lambat, bencana lingkungan, mulai dari banjir, wabah penyakit, sampai kecelakaan kerja, berpotensi terjadi. (Yoga)

Kematian pekerja migran ilegal asal NTT ibarat kisah tak berujung. Setiap bulan, rata-rata 12,58 PMI meninggal di luar negeri. Sepanjang 2023, total jenazah yang tiba melalui Bandara El Tari Kupang 151 orang. Belum termasuk jenazah yang dimakamkan di luar negeri atau tidak terlapor. Ratap tangis kembali pecah di terminal kargo Bandara El Tari Kupang di akhir tahun, Sabtu (30/12). Tiga jenazah pekerja migran ilegal (PMI) asal tiga kabupaten berbeda tiba pada Sabtu dan Minggu ini. Mereka meninggal karena kecelakaan dan sakit. Hati Aplonia Dhey (38), istri salah satu PMI NTT yang meninggal, Lenesius Soba (44), tersayat. Dhey tiba di Kupang sehari sebelum kedatangan jenazah suami dari Malaysia, Dhey menginap di rumah biarawati Katolik, Sr Laurentina PI, yang mengurus jenazah PMI ilegal di Kargo Bandara. Ibu tiga anak itu pingsan di depan peti jenazah suaminya dalam ambulans. Menurut Sr Laurentia PI, yang menjemput jenazah ketiga korban, Lenesius muntah darah di kamp penampungan pekerja kelapa sawit.

Jenazah kedua, Piter Bethan alias Petrus Doni Betan (60), Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka, Flores Timur, NTT, meninggal dunia akibat gagal ginjal. ”Korban sempat membiayai tiga anak sampai sarjana. Sisa anak bungsu yang belum lulus. Korban ingin anak bungsunya wisuda, kemudian pulang,” kata M Kleden, keluarga dekat korban. Jenazah Yohanes Baptista Baga (48), dijadwalkan datang Minggu (31/12). Paulus Wayan Kesu (53), kakak kandung Yohanes Baptista Baga, mengatakan, adiknya meninggal karena terjatuh ke lantai saat membenahi atap kamp tempatnya sawit di Keningau, Malaysia timur, yang bocor Pada Rabu (27/12). Koordinator Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia, Gabriel Goa, mengatakan, sampai 31 Desember 2023, ada 151 PMI NTT meninggal di luar negeri. Rata-rata setiap bulan 12,58 PMI meninggal di luar negeri.

”Jumlah 151 merupakan kematian terbanyak dalam sejarah PMI NTT. Ini yang datang melalui Bandara El Tari Kupang. Belum termasuk jenazah yang dimakamkan di Malaysia karena kesulitan biaya pemulangan. Juga jenazah yang dipulangkan melalui kapal laut,” katanya. Kabid Tenaga Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, Thomas Hoda, mengatakan, hal itu tanggung jawab pemkab dan pemkot di NTT. Provinsi hanya sebatas koordinasi. Perlindungan, pengawasan, pelatihan, penempatan, dan seterusnya, disebut Thomas, sebagai kewenangan kabupaten/kota. Melimpahkan persoalan ini ke pihak lain menandakan pengabaian atau ketidakseriusan pemda. Sinergitas semua pihak diperlukan sehingga tidak ada lagi tangisan keluarga menyambut jenazah PMI dari luar negeri. (Yoga)