SGIE & Ekonomi Syariah 2024
Debat Cawapres yang digelar di JCC Senayan pada 22 Desember 2023, masih menyisakan perdebatan ‘lanjutan’ di ruang publik. Pasalnya, pertanyaan Cawapres Gibran, “bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk meningkatkan peringat Indonesia di SGIE”, sempat menimbulkan sedikit ketegangan. Sebab, pertanyaan tersebut dijawab Gus Imin, “terus terang saya tidak paham SGIE”. Ketidakpahaman ini boleh jadi karena akronim SGIE tidak sepopuler akronim KPU misalnya, tentu akan lebih bijak jika langsung diiringi dengan kepanjangan singkatan tersebut. Kini, SGIE terlanjur viral di media sosial. Pertanyaan yang mengusik nalar kritis, bagaimana strategi pemerintah dalam waktu yang relatif singkat, bisa mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat halal dunia, sehingga mampu mengerek peringkat Indonesia di SGIE? Laporan State of The Global Islamic Economy (SGIE) merupakan laporan hasil survei untuk mengukur total pencapaian perkembangan ekonomi syariah secara global. Laporan SGIE diterbitkan oleh lembaga riset DinarStandard yang berkantor pusat di Dubai Uni Emirat Arab (UEA). Terdapat sejumlah indikator yang digunakan SGIE untuk memeringkat perkembangan ekonomi syariah, atau yang disebut dengan peringkat Indikator Ekonomi Syariah Global (Global Islamic Economy Indicator/GIEI).
GIEI mengukur 10 besar terbaik dengan indikator yang meliputi, makanan halal, keuangan syariah, pariwisata halal, fesyen halal, ekonomi kreatif syariah dan farmasi-kosmetik halal. Sementara itu, perkembangan berikutnya pada laporan SGIE 2022, Malaysia masih bertahan menduduki peringkat pertama untuk semua indikator (overall score 207,2). Kemudian diikuti Arab Saudi (peringkat 2) dan UEA (peringkat 3). Sedangkan Indonesia mengalami lompatan kenaikan peringkat yang cukup spektakuler dibandingkan 2018-2019. Perkembangan ekonomi syariah nasional pada 2022, berada pada peringkat keempat dengan skor total sebesar 68,5. Terdapat sejumlah indikator yang mengerek kenaikan peringkat Indonesia secara keseluruhan, yakni makanan halal (peringkat 2), fesyen halal (peringkat 3), keuangan syariah (peringkat 6) dan farmasi-kosmetik (peringkat 9). Terutama yang menjadi prioritas, meningkatkan indikator yang skornya masih rendah, dan tidak masuk tiga besar. Indikator kelompok ini meliputi, keuangan syariah (peringkat 6), farmasi-kosmetik (peringkat 9), wisata ramah muslim (tidak masuk 10 besar), dan ekonomi kreatif syariah (tidak masuk 10 besar). Untuk meningkatkan peringkat indikator ini, diperlukan sejumlah strategi. Pertama, penguatan keuangan syariah dan infrastrukturnya. Kedua, peningkatan produktifitas dan daya saing. Ketiga, penerapan dan penguatan kebijakan/regulasi. Kempat, penguatan merek dan kesadaran halal.
PENGEJARAN ASET : TEKA-TEKI MASA BAKTI SATUAN TUGAS BLBI
Teka-teki perihal masa depan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia masih tak pasti. Perpanjangan yang diharapkan pun belum mendapat lampu hijau dari Kepala Negara, meski urgensi untuk menambah napas kinerja petugas sangatlah tinggi. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2021, dan berakhir pada 31 Desember 2023.Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, di tingkat kementerian teknis yang mencakup Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM telah mencapai kata sepakat untuk memperpanjang masa tugas Satgas BLBI.Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjadi mitra kerja dari satgas pun memberikan dukungan penuh agar masa bakti tim khusus tersebut diperpanjang. Apalagi, kinerja Satgas BLBI sejauh ini masih terbilang biasa-biasa saja. Dari total hak tagih negara yang harus dikejar senilai Rp110 triliun, satgas baru berhasil mengeksekusi senilai Rp34 triliun atau sektar 30%.Inilah kemudian yang mendasari tingginya urgensi dari perpanjangan masa tugas tersebut. Terlebih, pemanggilan yang dilakukan terhadap obligor/debitur tak sepenuhnya berjalan mulus. Banyak pula yang mangkir atau tidak diketahui keberadaannya.
Sejatinya, sejumlah pejabat Satgas BLBI telah aktif bergerilya meminta dukungan perpanjangan. Ketua Satgas BLBI sekaligus Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, misalnya, telah mengusulkan hal itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.Pun dengan Mahfud Md, Menkopolhukam sekaligus Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI, beberapa waktu lalu langsung berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta perpanjangan. Hanya saja, hingga detik ini masih belum ada legalitas hitam di atas putih perihal permintaan tersebut. Sementara itu, masa kerja Satgas BLBI hanya menyisakan 3 hari. Rasanya mustahil dalam 3x24 jam satgas mampu mengeksekusi kekurangan hak tagih negara senilai Rp76 triliun.Kalangan ekonom pun meminta kepada pemangku kebijakan untuk bertindak cepat dan taktis dalam rangka memulihkan hak tagih negara tersebut. Perpanjangan pun menjadi satu-satunya solusi cermat. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai perpanjangan masa kerja Satgas BLBI memang mendesak sehingga tidak ada pekerjaan rumah ketika terjadi suksesi kepemimpinan. Di sisi lain, Bhima tidak menampik bahwa upaya untuk mengambil alih Rp110 triliun cukup sulit apabila tidak diimbangi dengan optimalisasi instrumen lain. Di sisi lain, perpanjangan masa tugas itu juga patut diimbangi dengan gerak lincah satgas agar pengambilalihan hak negara bisa akseleratif.
Tahun lalu, pemangku kebijakan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN), yang bisa menjadi pisau untuk senjata perampas aset BLBI.Dalam regulasi itu, pemerin-tah secara sah dapat mengalienasi hak serta keberadaan debitur apabila tidak kooperatif. Tindakan keperdataan meliputi tidak memperoleh hak atau pelayanan dari lembaga jasa keuangan. Berdasarkan catatan Bisnis, ada delapan obligor BLBI yang menetap di negara tersebut. Persoalannya, tidak semua obligor kooperatif dengan Pemerintah Indonesia.Instrumen regulasi lain adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset yang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kunjung dibahas meski telah menerima Surat Presiden (Surpres) Joko Widodo.Faktanya, rancangan RUU itu menjadi senjata tambahan yang bisa mempermudah fungsi Satgas BLBI. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun, mendorong pemerintah untuk melakukan penelusuran aset guna mengoptimalisasi hasil kerja satgas.
PERFORMA MANUFAKTUR : Pemilu Picu Optimisme Pengusaha
Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, optimisme pelaku usaha terus mengalami peningkatan pada semester II/2023. Hal tersebut diyakini bakal berlanjut seiring dengan banyaknya momentum yang bisa memacu peningkatan produk manufaktur pada tahun depan. “Mayoritas responden yang menjawab optimistis menyampaikan keyakinannya terhadap kondisi pasar bakal terus membaik, dan kepercayaannya ditopang oleh kebijakan pemerintah yang lebih baik,” katanya, Kamis (28/12). Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perindustrian tercatat bahwa 62,4% responden menyatakan optimismenya terhadap kondisi usaha di dalam negeri hingga 6 bulan ke depan. Kepercayaan tersebut juga sejalan dengan persentase pelaku usaha yang menyebutkan kondisi kegiatan usahanya meningkat yang mencapai 31,8% pada Desember 2023, dan 46,8% lainnya menyatakan kondisi usahanya stabil. Setidaknya ada 15 subsektor yang mengalami ekspansi pada kuartal III/2023, di antaranya makanan, kendaraan bermotor trailer, minuman, dan tembakau.
PROSPEK SEKTORAL : PELUANG CUAN DARI AJANG PEMILU 2024
Emiten sektor logistik dan konsumer berpeluang mendulang cuan dari gelaran pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan kembali bergeliatnya e-commerce. Demikian juga dengan sejumlah saham sektor tersebut yang berpotensi mendaki. Prospek saham logistik akan mengikuti tren positif seiring aktivitas ekonomi yang kembali pulih. Terlebih, momentum pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan mendorong kenaikan saham logistik. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan sektor transportasi dan logistik akan mengalami kenaikan. Namun, pada beberapa jenis bisnis utama tertentu. “Karena daya beli dan konsumsi juga berbeda ketika terjadi Pemilu. Untuk saham logistik, sejauh ini kami masih suka dengan ASSA,” ujar Nico kepada Bisnis, Kamis (28/12). Terpisah, analis Kiwoom Sekuritas Vicky Rosalinda mengatakan, menjelang Pemilu 2024 saham-saham logistik memiliki peluang bertumbuh dari segi pendapatan. Beberapa saham pilihan utama atau top picks Kiwoom Sekuritas yakni ASSA rekomendasi ‘buy’ dengan target harga Rp840, WEHA ‘trading buy’ dengan target harga Rp175, dan NELY ‘trading buy’ dengan TP Rp510. Adapun saham GIAA, dan CMPP direkomendasikan jual. Sementara itu, Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana merekomendasikan ‘trading buy’ untuk saham SAPX dengan target harga Rp985 hingga Rp1.045 per saham.
Presiden Direktur ASSA Prodjo Sunarjanto menyebut kinerja sektor logistik last mile delivery atau kurir akan terdongkrak tahun depan. Namun, dia lebih menggarisbawahi peran dagang-el atau e-commerce dalam mendongkrak kinerja sejalan dengan kembalinya TikTok Shop di Tanah Air usai resmi menggandeng Tokopedia. “Kerja sama antara TikTok dengan Tokopedia berpotensi meningkatkan pengiriman last mile, dan AnterAja akan siap melayani pengiriman jika harga yang ditawarkan sesuai,” ujar Prodjo kepada Bisnis, Kamis (28/12). Menurut Prodjo, sebagian besar perusahaan masih menggunakan multiple logistic supplier yang secara umum menghasilkan biaya yang lebih tinggi dan tidak terintegrasi. Oleh sebab itu, ASSA menawarkan layanan logistik terintegrasi melalui cargo share untuk solusi efisiensi biaya. “Perseroan sedang fokus untuk mengembangkan mid mile logistic yang berfokus kepada konsumen B2B, itu menghasilkan profitabilitas yang secara umum lebih baik daripada last mile di e-commerce,” imbuhnya. Langkah serupa juga diambil oleh emiten jasa kurir SAPX Express, PT Satria Antaran Prima Tbk. (SAPX) yang menyiapkan menyiapkan belanja modal sebesar Rp7 miliar—Rp10 miliar tahun depan. Corporate Secretary SAPX Denny Parhan mengatakan dana capex akan dialokasikan untuk memperkuat operasional, pemasaran, transportasi dan IT. Adapun target volume pada 2024 SAPX Express sebesar 60—70 juta kilogram kiriman. Analis Maybank Sekuritas Indonesia Willy Goutama dalam risetnya menyebut ICBP dan MYOR bakal menerima efek positif pemilu., sementara MAPI akan menjadi proxy utama ritel gaya hidup.
Investasi Manufaktur Ditarget Rp 630 T
IHSG Kembali Cetak Rekor
Garudafood Caplok Seluruh Saham Greatwall di Suntory
Manufaktur Ekspansif selama 2023
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
Ledakan tungku smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah,
menggambarkan minimnya perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.
Ledakan tungku ini pun bukan kali pertama terjadi. Peningkatan kompetensi dan
jumlah tenaga pengawas mendesak dilakukan. Kemenaker mengusulkan peningkatan
kompetensi sekaligus penambahan tenaga pengawas agar insiden seperti ledakan
tungku smelter di Morowali, Sulteng, tidak terulang. Hingga saat ini, penyebab
insiden yang mengakibatkan belasan pekerja tewas dan puluhan pekerja luka-luka
itu masih didalami. Berdasarkan data yang dikumpulkan lembaga Trend Asia dari
pemberitaan di media, pada 2015-2022, sebanyak 53 pekerja smelter tewas, yang
terdiri atas 40 pekerja Indonesia dan 13 warga negara China. Adapun pada
Januari-September 2023, ada 19 kecelakaan di smelter nikel yang membuat 16
orang tewas dan 37 orang terluka. Ledakan smelter nikel di Sulteng terjadi di
PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), salah satu perusahaan tenant atau
penyewa yang beroperasi di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park
(IMIP), Minggu (24/12) pukul 05.30 Wita.
Saat itu pekerja memperbaiki tungku pembakaran dan memasang
pelat di bagian tungku formasi nomor 41. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, Rabu (27/12),
di Jakarta, mengakui, ledakan itu tidak lepas dari belum optimalnya pengawasan
sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3). ”Memang betul (pengawasan
belum optimal) karena pengawasan ketenagakerjaan itu harus linier dengan
perkembangan teknologi yang digunakan sehingga kami sebagai pengawas juga harus
linear secara kompetensi. Oleh sebab itu, kami mengusulkan update kompetensi
dan penambahan jumlah tenaga pengawasan kepada Kementerian PAN dan RB karena aturannya
harus PNS,” katanya. Terkait insiden ledakan tungku smelter di Morowali, Kemenaker
menugaskan tim pengawas ketenagakerjaan ke lokasi sejak Senin (25/12) untuk
melakukan investigasi. Pihaknya mengumpulkan data mengenai penerapan SMK3
secara lebih lengkap. ”Data yang kami minta, antara lain, job safety analysis (JSA),
prosedur standar operasional (SOP), terutama saat memperbaiki tungku smelter,”
katanya. (Yoga)
Akal Jitu ”Emak-emak” Hadapi Kenaikan Harga Pangan
Lonjakan harga pangan membuat ”emak-emak” kalang kabut.
Mereka harus mengeluarkan sejuta akal demi mengatur keuangan, mulai dari
berburu promo diskon, membatasi uang belanja, hingga menakar kebutuhan sambal. Riana
(34) tersenyum kecut saat berbelanja di Pasar Kebayoran Lama, Jaksel, Selasa (26/12)
siang, uang Rp 100.000 di dompetnya belum cukup membeli semua daftar
kebutuhannya. Ia hanya membeli satu ayam potong, setengah kg telur ayam,
setengah kg bawang merah dan bawang putih, serta seperempat cabai. Beberapa sayuran
yang ia beli pun hanya setengah porsi biasanya. Sisa uangnya Rp 50.000 juga digunakan
membeli tempe dan bumbu masak lainnya. ”Uang belanja sayur, lauk, dan kebutuhan
dapur saya patok Rp 150.000 per minggu. Kalau tidak begitu, bisa lebih besar pasak
daripada tiang,” ucap Riana menganalogikan biaya hidup yang semakin membengkak.
Data infopangan.jakarta.go.id per Selasa (26/12) mencatat
kenaikan harga cabai rawit merah, cabai merah besar, hingga bawang merah di sejumlah
pasar. Harga cabai merah keriting, naik Rp 4.000 menjadi Rp 44.000 per kg dibandingkan
sehari sebelumnya. Harga beras medium mencapai Rp 13.000 per kg atau di atas
HET, Rp 10.900 per kg. Di tengah lonjakan harga pangan itu, Riana mengaku tak mudah
mengatur uang belanja. Hampir separuh gaji suaminya sudah terpakai untuk
membayar kontrakan, tagihan listrik, pulsa, dan internet. Ia harus
pintar-pintar mengatur agar kebutuhan bulanan keluarga tak lebih dariRp 2 juta,
agar dia masih bisa menabung minimal Rp 100.000 setiap bulan.
Ia tak hanya berbelanja ke pasar tradisional, tetapi juga
supermarket demi berburu diskon membeli minyak goreng, gula pasir, detergen,
tisu, dan makanan ringan. Riana juga mengejar hadiah jika membeli produk
tertentu. Tidak hanya konsumen, pedagang makanan pun harus berhemat. Solikhah
(35), pemilik warung makan Magelang di Pasar Kramat Jati, Jakarta, mengaku
kerepotan akibat ”pedasnya” harga cabai. ”Naiknya harga cabai 2 bulan lalu
membuat saya harus mengurangi porsi membuat sambal. Jika biasanya buat sam bal
pakai cabai 1 kg, sekarang hanya setengahnya,” katanya. Porsi sambal kepada
pembeli pun berkurang. ”Jika dahulu setiap porsi makan bisa 1-2 sendok makan
berisi sambal, saat ini paling hanya dua sendok teh. Kalau mau nambah, ya, harga
makanannya dinaikkan,” kata Solikhah. (Yoga)









