Langkah pemerintah melakukan investasi di luar Pulau Jawa dinilai sebagai kebijakan yang tepat. Pemerataan investasi merupakan keharusan untuk menghapus kesenjangan, karena 52% perekonomian Indonesia masih terpusat di Jawa. Adapun berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi triwulan III (Juni-September) 2023 mencapai Rp 374,4 triliun atau meningkat 7% dibanding periode sebelumnya. Secara kumulatif, realisasi investasi periode Januari-September 2023 mencapai Rp 1.053,1 triliun atau meningkat 18% dibanding periode yang sama pada 2022. Nilai tersebut sudah mencapai 75,2% dari target investasi 2023 sebesar Rp1.400 triliun. Secara lebih spesifik, pada triwulan III-2023, kontribusi investasi di luar Jawa melampaui di Pulau Jawa, yaitu sebesar Rp 190,9 triliun. Angka itu meningkat 14,7% dibanding kuartal III-2022 yang sebesar Rp166,3 triliun. Untuk periode januari-September 2023, kontribusi investasi di luar Jawa melebihi di Pulau Jawa, yaitu sebesar Rp545,8 triliun. Angka itu meningkat 15,6% jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 atau sebesar Rp 472,1 triliun. (Yetede)

Hengton Optic-Electric International Co Ltd, holding investasi dan perdagangan  berbasis di Hongkong, siap melakukan penawaran terder (tender offer) saham PT Voksel Electric Tbk (VOKS) setelah jadi pengendali baru emiten produsen kabel tersebut. Saat ini, Hengton menjadi pemegang saham pengendali Voksel dengan kepemilikan 73,05% saham. Pada 22 desember 2023, Hengton mengambil alih sebanyak 1,78 miliar (42,97) saham VOKS dengan nilai transaksi Rp003,5 miliar. Hengton memborong saham Voksel Electric dari para penjual pada harga Rp 226 per saham. Sebelumnya, Hengton melalui DBS Vickers (Hong Kong) Ltd A/C Client telah memiliki 1,25 miliar (30,08%) saham Voksel Electric. Selanjutny, Hengton akan menggelar penawaran tender wajib (Mandatory) Tender Offer) saham VOKS. Pada perdagangan Rabu (27/12/2023), saham VOKS ditutup menguat 2 poin ke posisi Rp216. Dalam satu bulan terakhir, saham emiten kabel tersebut telah menguat 10,77&, dan melesat hingga 55,4% secara year to date (ytd). (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadikan program asuransi wajib (PWA) dan program penjamin  polis (PPP) sebagai program strategis mendatang. Kedua program ini akan menjadi instrumen untuk  meningkatkan penetrasi asurans di Indonesia. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Panjamin, dan Dana Pensiun OJK Djonieri mengatakan, program asuransi wajib  akan menjadi salah satu program  strategis dalam peta jalan  atau roadmap industri asuransi 2023-2027. "Di dalam roadmap ini kita akan mengembangkan  yang namanya asuransi wajib. Dengan adanya asuransi wajib  ini nantinya kendaraan bermotor, mobil, wajib. Kalau sekarang kan enggak wajib," kata Djonieri. Dia mengatakan, program asuransi wajib kendaraan bermotor akan menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia. Saat ini, penetrasi industri asuransi umum di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu sekitar 0,5%. (Yetede)

Riset Colliers Internasional Indonesia menyebutkan bahwa sembilan gedung perkantoran akan masuk ke Jakarta sepanjang rentang 2023-2025, sebanyak 3 diantaranya masuk tahun depan. Mengutip riset kuartal III/2023 Colliers Internasional Indonesia, gedung perkantoran anyar itu terletak di kawasan pusat bisnis (central business district/CDB) dan non-CBD Jakarta. Pasokan kantor diperkirakan meningkat berkisar 2,0% hingga 2,5% setiap tahun selama periode 2023-2025. Konsultan riset properti itu juga menyebutkan sebanyak 5 gedung perkantoran masuk dalam rentang 2024 dan 2025, sedangkan 4 lainnya pada 2023. Gedung perkantoran diproyeksikan masuk pada 2024 adalah Sun&Moon (The Owner Suite by Dharmawangsa), Menara Jakarta Office Tower, dan ADR Office. "Secara total, ada tujuh proyek yang sedang berjalan konstruksi, siap untuk memperkenalkan sekitar 270.000 meter persegi pasokan baru di luar CBD hingga 2025. Tiga dari tujuh proyek ini diharapkan selesai siap pada akhir tahun 2023, sehingga menghasilkan pasokan kumulatif pada tahun 2023, sehingga menghasilkan pasokan kumulatif pada tahun 2023 mencerminkan pertumbuhan 3,3% dibandingkan tahun 2022. (Yetede)

Pemerintah hendaknya lebih serius lagi dalam memitigasi dampak El Nino yang mempengaruhi anjloknya produksi beras nasional. Musim kering akibat perubahan iklim tersebut menyebabkan mundurnya masa tanam padi yang berimbas bergesernya masa panen raya kali ini. Hal itu berpotensi membuat defisit beras pada 2024 lebih panjang. Sebagai dampak El Nino, musim tanam yang biasanya dimulai pada Oktober-November kini mundur ke Desember 2023, bahkan Januari mendatang. Akibatnya, masa panen ikut mundur dari seharusnya dimulai pada Februari bergeser menjadi Maret atau April 2024. 

Konsekuensinya, defisit kebutuhan beras pun bisa menjadi lebih panjang daripada biasanya karena panen raya mundur dari Maret-April menjadi April-Mei atau bahkan Mei-Juni 2024. Kerangka Sampel Area amatan Badan Pusat Statistik pada November 2023 memproyeksikan produksi beras pada Januari dan Februari 2024 hanya sebesar 0,93 juta ton dan 1,32 juta ton. Dengan tingkat konsumsi masing-masing 2,54 juta ton dalam dua bulan tersebut, diprediksi Indonesia mengalami defisit beras 1,61 juta ton pada Januari 2024 dan 1,22 juta ton pada Februari 2024. Bila tidak ada mitigasi yang memadai, stok yang terus menipis itu akan membuat paceklik beras jadi lebih panjang. Harga beras akan terus melambung. Kondisi pangan saat ini akan makin sempoyongan. Ancaman inflasi pun mengintai. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit properti tumbuh 7,8% secara tahunan (year on year/yoy) pada November 2023. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran  kredit bulan sebelumnya yang naik 7,3% (yoy). Merujuk data uang beredar, perbankan telah menyalurkan  kredit properti sebesar Rp 1.294,5 triliun per November 2023. "Terutama berasal dari pertumbuhan KPR (Kredit pemilikan apartemen) 12,2% (yoy)," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi  BI Erwin Haryono,"  Berdasarkan riset dan data PT Bank Sentral Asia Tbk (BCA), dalam tiga tahun terakhir sebanyak 55,1% debitur yang melakukan pencairan untuk KPR datang dari generasi milenial. Sementara itu, sebanyak 36,3% berasal dari kalangan Z (Gen Z) dan 8,6 dari segmen lainnya. (Yetede)

Kinerja saham emiten batu bara pada 2024 dihantui penurunan laba karena harga komoditas yang cenderung ke bawah mengingat ketidakpastian pemulihan ekonomi China dan perlambatan pertumbuhan global. International Energy Agency (IEA) memprediksi konsumsi batu bara global tahun ini mencapai rekor 8,54 miliar ton. Namun, kemudian turun pada 2024 dan stabil hingga 2026. Diiringi dengan pertumbuhan pasokan yang stabil dari produsen utama seperti Australia dan Indonesia, harga batu bara pun diprediksi melandai. Dalam risetnya, analis BRI Danareksa Sekuritas Erindra Krisnawan memperkirakan prospek permintaan batu bara termal yang lemah akan berlanjut pada tahun depan. Sementara itu, untuk batu bara kalori rendah dan menengah Indonesia (ICI4 dan ICI3) diramal akan rata-rata US$72 per ton dan US$55 per ton tahun depan, dibandingkan dengan US$84 per ton dan US$63 per ton pada 2023. Alhasil, BRI Danareksa Sekuritas merev Erindra pun mempertahankan peringkat ‘neutral’ pada sektor batu bara Indonesia berdasarkan valuasi yang tidak tinggi (1,7—6,7 FY24 EV/ EBITDA), yield dividen yang menarik (9,1—28,4%), dan kepemilikan yang rendah oleh dana domestik, meskipun pendapatan diprediksi masih turun pada 2024—2025. isi perkiraan pendapatan sejumlah perusahaan tambang batu bara pada 2024-2025 dengan dengan mempertimbangkan perkiraan harga batu bara dan ekspektasi operasional terbaru.

Sementara itu, emiten batu bara lainnya dari Grup Astra, PT United Tractors Tbk. (UNTR) mencatatkan kenaikan penjualan batu bara hingga November 2023. Pada saat yang sama, lini bisnis pertambangan emas UNTR justru mengalami penurunan. Berdasarkan dokumen resmi yang diterima Bisnis, unit usaha UNTR di bidang kontraktor pertambangan, PT Pamapersada Nusantara (PAMA), mencatatkan peningkatan volume produksi batu bara sebesar 15,58% secara year-on-year (YoY) menjadi 121,6 juta ton per November 2023. Berdasarkan konsensus analis di Bloomberg, 21 dari 27 analis menyematkan rating ‘buy’ untuk UNTR, sedangkan 5 lainnya ‘hold’ dan sisanya merekomendasikan ‘sell’. Faktor lainnya adalah aksi korporasi M&A terbaru UNTR di bidang tambang nikel, yang memanfaatkan gelombang pasokan untuk kendaraan listrik (EV) yang berkembang pesat di Indonesia. Menurut J.P. Morgan, aksi itu dapat memberikan momentum penilaian ulang berlipat ganda dalam jangka menengah hingga panjang.

Emiten bahan kimia PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA) bakal terus menggenjot lini bisnis energi baru terbarukan (EBT), terutama dalam pemanfaatan listrik ramah lingkungan. Emiten besutan Prajogo Pangestu itu memiliki Krakatau Chandra Energy (KCE) yang berfokus pada pembangkit listrik gas combined cycle power plant (CCPP) sebesar 120 megawatt (MW). KCE diplot menjadi perusahaan penyedia energi baru terbarukan (EBT). Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy Chandra Asri Group Edi Rivai mengatakan kebutuhan listrik industri akan semakin meningkat. Hal itu sejalan dengan pertumbuhan industri petrokimia dan hilirisasi. Belum lama ini pun, TPIA menerima aliran investasi sebesar US$194 juta atau sekitar Rp3,03 triliun (kurs Jisdor Rp15.631 per dolar AS) dari Electric Generating Public Company Limited atau EGCO Group (EGCO), produsen energi independen asal Thailand. Menurutnya, kolaborasi ini penting bagi kedua perusahaan karena menggabungkan keahlian Chandra Asri Group di sektor kimia dan infrastruktur dengan kemahiran EGCO di bidang solusi ketenagalistrikan dan energi. Sementara itu, peneliti ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut pemerintah berperan dalam memenuhi kebutuhan listrik ramah lingkungan serta mendorong bauran EBT. Yusuf juga menyoroti niat pemerintah yang telah menetapkan target bauran EBT sebesar 23% pada 2025. “Untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu terus mendorong pengembangan EBT, terutama untuk pembangkit listrik skala besar,” katanya.

Jelang pergantian tahun, serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sejauh ini terpantau masih amat rendah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kementerian Dalam Negeri mencatat realisasi serapan APBD 2023 per 15 Desember hanya 72,71%, sementara jika mengacu pada data tersebut tahun anggaran 2023 hanya menyisakan dua pekan. Secara terperinci, serapan APBD di tingkat provinsi hanya 76,59%, sementara di level kabupaten 70,98%, sedangkan di tingkat kota hanya 71,95%. Artinya, dalam dua pekan pemerintah daerah (pemda) wajib menggelontorkan belanja di kisaran 25%—30%. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, mengatakan institusinya akan segera mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan daerah dalam rangka memacu serapan belanja. Provinsi dengan realisasi belanja APBD 2023 terendah, antara lain Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, Kementerian Keuangan terus menyediakan insentif fiskal untuk pemda yang dapat menjalankan kebijakan anggaran dengan cukup baik, termasuk dalam kaitan serapan APBD. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada bulan lalu, pemerintah pusat kembali memberikan insentif fiskal tahun berjalan periode ketiga untuk pengendalian inflasi daerah pada tahun anggaran 2023. Anggaran yang dikucurkan sebesar Rp340 miliar kepada 34 pemerintah daerah berprestasi yakni 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten.

Badan Pengantar Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta agar peningkatan konsumsi Bahan Bakar Minyak  (BBM) di jalur non-tol perlu diantisipasi dengan penambahan pasokan BBM, mengingat saat ini banyak truk-truk pengangkut  logistik yang melintasi jalur tersebut. "Berdasarkan pemantauan di lapangan, pasokan BBM untuk wilayah Tumanggung dan Semarang dalam kondisi aman. Kita juga meminta agar pasokan BBM di jalur non tol dilakukan penambahan karena banyak truk-truk yang melintasi jalur tersebut." ungkap Anggota Komite  BPH Migas  Iwan Parasetya. Pergeseran jalur jalan yang dilintasi truk-truk ini, lanjut Iwan, perlu diantisipasi agar tidak  terjadi kekosongan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan apabila dibiarkan dapat terjadi antrian. "Kami harapkan teman-teman dari Pertamina mengantisipasi  peningkatan kebutuhan Solar di jalan non tol. Kalau di jalan tol mungkin  kebutuhannya malah menurun  karena adanya pembatasan untuk kendaraan truk. Kita harus lebih waspada," tambahnya(Yetede)