Indonesia tengah memasuki fase paceklik produksi beras dan gula. Fase itu dibayangi anomali beras dan gula dunia yang mencerminkan produksi berlimpah, tetapi harga justru naik. Padahal, Pemerintah Indonesia tengah membutuhkan kedua komoditas itu sebagai cadangan pangan di tengah penurunan produksi pada tahun ini.  Fase paceklik produksi beras dan gula di Indonesia diperkirakan terjadi berbarengan, pada November 2023-Mei 2024. Musim tanam (MT) I padi di sejumlah daerah produsen beras nasional baru mulai pada November dan Desember 2023 akibat dampak El Nino, yang menyebabkan panen raya hasil MT I mundur dari Maret-April 2024 menjadi April-Mei 2024. Meskipun tetap ada panen pada Januari-Maret 2024, hasilnya masih belum berlimpah. Sementara musim giling tebu yang selesai pada November 2023 baru akan dimulai Mei 2024. Pada bulan tersebut, produksi gula belum banyak sehingga masih mengandalkan sisa stok produksi gula 2023. Karena itu, penambahan cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan gula pemerintah (CGP) sangat diperlukan tahun depan, mengingat produksi beras dan gula pada 2023 diperkirakan anjlok. Kementan memperkirakan produksi beras turun 650.000 ton hingga 1,2 juta ton.

Asosiasi Gula Indonesia memproyeksikan produksi gula konsumsi turun 120.000 ton. Selain itu, harga beras dan gula masih cukup tinggi. Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, per 22 Desember 2023, harga rata-rata nasional beras medium dan gula konsumsi masing-masing Rp 13.190 per kg dan Rp 17.260 per kg. Dalam setahun, harga beras naik 14,02 % dan gula 17,26 %. Khusus beras, pemerintah berencana memberikan bantuan beras 10 kg bagi setiap keluarga berpenghasilan rendah pada Januari-Juni 2024. Jumlah keluarga penerima manfaat bantuan beras itu bertambah dari 21,3 juta keluarga menjadi 22 juta keluarga. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan kuota impor beras 3,5 juta ton pada 2023. Per pekan I Desember 2023, impor beras baru terealisasi 61,91 %. Belum semua kuota impor beras terealisasi, pemerintah telah menetapkan kuota impor beras 2024 sebanyak 2 juta ton guna menambah CBP yang awal tahun depan diperkirakan tinggal 1,2 juta ton. Selain itu, Presiden Jokowi meminta CBP pada tahun depan bisa mencapai 3 juta ton. Terkait CGP, pada tahun ini pemerintah telah meminta perusahaan swasta dan milik negara mengimpor 990.000 ton gula mentah dan 215.000 gula konsumsi. Per pekan I Desember 2023, impor gula mentah baru terealisasi 79,15 % dan gula konsumsi 57,82 %. (Yoga)

Kementerian ESDM memastikan mulai 1 Januari 2024 hanya pembeli yang terdata atau menunjukkan KTP yang bisa membeli gas elpiji 3 kg. Di sisi lain, sosialisasi masih perlu dilakukan agar program yang bertujuan supaya elpiji bersubsidi tersalur secara tepat sasaran itu berjalan optimal. Pendataan konsumen elpiji 3 kg telah dilakukan sejak 1 Maret 2023 dan akan berakhir 31 Desember 2023 sehingga nantinya hanya yang terdata atau menunjukkan KTP yang dilayani. Menurut data Kementerian ESDM, per November 2023, sebanyak 27,8 juta pengguna elpiji 3 kg telah bertransaksi melalui merchant app Pertamina di penyalur/pangkalan resmi. Ketua Bidang Elpiji Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Heddy Shedian, dihubungi di Jakarta, Selasa (26/12) mengatakan, uji coba pembelian elpiji 3 kg dengan menunjukkan KTP telah dilakukan sejak Oktober 2023. Diakuinya, masih ada sebagian kecil masyarakat yang enggan melakukannya (membeli dengan menunjukkan KTP). Namun, edukasi dan pemahaman akan terus diberikan.

”Ada sedikit keengganan masyarakat menunjukkan KTP karena khawatir, mengingat KTP adalah identitas bersifat privasi, (dikaitkan) dengan kondisi tahun politik saat ini. Namun, konsumen tetap diberikan edukasi dan sosialisasi atas program ini agar memahami bahwa barang bersubsidi (harus) tepat  sasaran,” ujar Heddy. Sosialisasi akan terus diberikan hingga sepenuhnya diterapkan mulai Januari 2024. Menurut Heddy, sosialisasi tersebut akan dibantu berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota agar pelaksanaannya optimal. Menteri ESDM Arifin Tasrif, Jumat (22/12), menuturkan, penerapan kebijakan tersebut disertai dengan sistem pendataan konsumen. Dengan demikian, diharapkan celah-celah yang membuat penyaluran elpiji ”melon” dapat ditutup sehingga hanya warga yang berhak yang dapat membeli elpiji bersubsidi itu. (Yoga)

Rencana relokasi pedagang Pasar Mardika di Ambon, Maluku, ke gedung baru masih menghadapi kendala karena persoalan data dan harga sewa kios pasar yang dinilai terlalu mahal. Pedagang pun terpaksa berjualan di luar pasar. DPRD Maluku membentuk panitia khusus guna mengungkap persoalan relokasi tersebut. Pasar Mardika menurut rencana menjadi pasar modern pertama di Maluku. Revitalisasi pasar ini jadi salah satu program modernisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah pusat di provinsi tersebut. Dari pantauan di lapangan, Selasa (26/12) pembatas berupa seng yang sebelumnya menutupi gedung baru Pasar Mardika sudah dibongkar. Pedagang Pasar Mardika, Fatimah Maraban (40), menjelaskan, dirinya menjadi salah satu pedagang yang akan pindah ke pasar baru ini. Fatimah yang masih berdagang tepat di luar Pasar Mardika berharap dirinya dan puluhan pedagang lain bisa segera menempati gedung baru tersebut.

Proses relokasi dari sisi jalan ke dalam gedung terhambat akibat adanya permasalahan biaya sewa dan sengkarut pendaftaran kios. Adanya perbedaan data penyewa membuat pemerintah melakukan pendataan uang. ”Belum ada jadwal pasti mengenai penempatan pedagang karena sempat ada penundaan registrasi dan verifikasi data ulang. Dalam waktu dekat akan pendataan ulang lagi. Harapannya, bisa segera ditempati karena beberapa pedagang juga sudah membayar sewa untuk masuk ke dalam,” tuturnya. Pengelola Pasar Mardika menetapkan biaya sewa sebesarRp 600.000 per bulan untuk sewa kios buah dan sayur serta Rp 1,2 juta per bulan untuk kios bahan-bahan kebutuhan pokok. Menurut rencana, puluhan pedagang yang masih berjualan di sisi jalan akan dipindahkan ke gedung baru ini. Halimah Kailulu (42), pedagang buah, mengatakan, biaya sewa tersebut masih terlalu besar untuk dirinya yang memiliki penghasilan tidak tetap. Ia berharap pemerintah dan pengelola dapat memberikan harga yang sesuai nilai keekonomian pedagang. (Yoga)

Sebanyak 27 petani di Kampung Susun Bayam, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakut, mulai menanam sejumlah komoditas pangan di lahan tersisa di tempat tinggal mereka. Walau tak sebanyak kala Kampung Bayam masih berdiri sebelum digusur untuk proyek Jakarta International Stadium (JIS), cara ini dianggap solusi untuk menyambung hidup. Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Muhammad Furkon, Selasa (26/12) menyebutkan, 27 petani memanfaatkan lahan yang ada di Kampung Susun Bayam sekitar 1 hektar untuk menanam cabai, bayam, dan timun suri. ”Komoditas ini kami persiapkan untuk menyambut bulan puasa,” kata Furkon. Luas lahan tersisa di Kampung Susun Bayam memang tidak sebanding ketika Kampung Bayam belum dialihfungsikan menjadi stadion. Ketika Kampung Bayam masih berdiri, ada 26 hektar lahan yang bisa digunakan sebagai lahan pertanian dan tambak. Kini, jumlah lahan yang bisa dimanfaatkan hanya 1 hektar.

Furkon menuturkan, ilmu dari pelatihan pertanian yang dimulai 2017 menjadi bekal mengolah lahan telantar menjadi lahan yang lebih produktif. Kala itu, mereka diajari untuk membuat pupuk cair, pakan ternak dan ikan, serta pola penanaman lahan sehingga bisa mendongkrak produktivitas di tengah keterbatasan lahan. Termasuk memasarkan produk hasil pertanian. ”Dengan adanya lahan (walau sangat terbatas), kami bisa memperoleh penghidupan,” ucap Cecep, anggota Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, yang masuk ke Kampung Bayam pada 2006. Cecep meyakini, hasil yang diperoleh tidak sebanyak ketika mereka tinggal di Kampung Bayam. Sebelum digusur, ia memperoleh hingga Rp 5 juta per bulan dari tambak dan bertani. ”Karena dipindah dan tidak memiliki ruang bertani, pendapatan merosot Rp 700.000 hingga Rp 2 juta per bulan,” ujar Cecep. Untuk menambah pendapatan, beberapa petani terpaksa mencari pendapatan lain, seperti menjadi penjual minuman dan buruh lepas. (Yoga)

Biaya hidup tinggi memaksa warga Jakarta bersiasat agar bisa bertahan. Ada yang mencari cuan tambahan dengan mencari pekerjaan sampingan hingga memilih hidup prihatin guna menyesuaikan pendapatan dengan pengeluaran. Noer (50), penjual rujak ulek di Pasar Rawajati, Pancoran, Jaksel, menjual tiap porsi rujak ulek Rp 15.000. Sudah 35 tahun Noer menjadi pedagang rujak ulek. Dari sana ia membiayai hidupnya dan keluarga. Ia memilih hidup sendiri, sementara istri dan anak di Brebes, Jateng. ”Biaya hidup di Brebes lebih murah dibanding harus tinggal di Jakarta,” kata ayah tiga anak ini, Selasa (26/12). Penghasilannya per hari berkisar Rp 100.000-Rp 150.000 per hari, tergantung jumlah pelanggan yang datang. Agar bisa mengirim uang ke keluarganya, Noer memilih hidup dengan biaya makan tak lebih dari Rp 50.000 per hari dan tinggal di kosan kecil Rp 1,5 juta per bulan. Noer merasa biaya hidup di Jakarta setiap tahun kian tinggi. ”Jika menjual rujak tidak lagi cukup, saya memilih pulang ke Brebes,” ucapnya. Yeski Kelsederi (31), warga Pancoran, Jaksel, juga harus mengelola keuangan agar gajinya sebagai ASN cukup untuk sebulan. Dalam sebulan, ia mengeluarkan uang Rp 15 juta-Rp 20 juta. ”Beruntung suami saya juga bekerja sehingga kami bisa berbagi beban,” lanjutnya. Melihat dari komposisi kebutuhan, biaya tertinggi adala untuk makan dan biaya transpor sehari-hari, biaya untuk sekolah bagi anak tunggalnya, sewa rumah, dan tagihan listrik.

”Terkadang, untuk memenuhi kebutuhan, suami saya mencari pekerjaan tambahan di luar kantornya,” ujar Yeski. Di kawasan padat penduduk, sejumlah warga memilih tinggal berdesakan di satu rumah. Fenomena ini terlihat di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakpus. Irma Suryani (55) tinggal bersama 11 anggota keluarganya di rumah dua lantai dengan luas 22 meter persegi dengan kamar mandi 1 x 1 meter yang digunakan bersama empat tetangga. Mereka memilih hidup berdesakan guna menekan biaya. Di wilayah itu, sebagian besar warga bekerja sebagai pedagang, pengamen, dan tukang parkir. Berdasarkan Survei Biaya Hidup Tahun 2022 yang dikeluarkan BPS, kebutuhan biaya hidup rumah tangga di Jakarta mencapai Rp 14,88 juta per bulan., tertinggi di Tanah Air. Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, meminta Pemprov DKI Jakarta mencermati kenaikan biaya hidup itu karena tidak sebanding dengan upah minimum provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp 5.067.381. Biaya hidup di Jakarta bertambah Rp 1,43 juta dari survei tahun 2018 sehingga menjadi Rp 14,88 juta, sedangkan UMP bertambah Rp 1.419.346 dari tahun 2018 sehingga menjadi Rp 5.067.381. ”Perlu ditinjau lagi besaran upah di Jakarta. Harus ada penyesuaian dengan tuntutan biaya hidup. (Yoga)

Harga kebutuhan pokok yang naik sejak beberapa bulan lalu masih melanjutkan tren kenaikan. Beberapa harga komoditas tak kunjung turun, di antaranya cabai, bawang, dan beras. Tingginya harga komoditas tersebut membuat daya beli masyarakat menurun. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jaktim, Selasa (26/12) harga eceran cabai rawit merah berkisar Rp 75.000-Rp 80.000 per kg, jauh lebih tinggi dibandingkan harga normal pada hari-hari biasa yang berkisar Rp 40.000-Rp 50.000 per kg. ”Sudah sebulan lebih harga cabai naik. Sampai sekarang belum turun. Harga dari pemasoknya juga masih tinggi,” kata Wahyudin (33), penjual cabai di Pasar Induk Kramat Jati. Di Pasar Kramat Jati, harga cabai rawit merah Rp 90.000 per kg. Meski lebih mahal dibandingkan dengan di pasar induk, harga itu lebih baik daripada beberapa hari sebelumnya. Wiwin (42), pedagang, mengatakan, tiga hari lalu harga cabai rawit merah Rp 100.000 per kg.

”Kemarin-kemarin harganya sampai Rp 150.000 per kg. Ini sudah mulai turun meskipun masih tinggi. Pas Tahun Baru belum tahu, mungkin nanti bisa naik lagi,” kata Wiwin. Harga bawang merah dan bawang putih juga naik. Di Pasar  Induk Kramat Jati, harga bawang merah Rp 40.000 per kg dan harga bawang putih Rp 33.000-Rp 35.000 per kg, naik hingga rata-rata Rp 5.000 per kg dibandingkan sebelum Natal. Di Pasar Kramat Jati, harga bawang merah dan bawang putih sama-sama Rp 40.000 per kg atau naik Rp 5.000 per kg. ”Biasanya orang beli sekilo, sekarang paling seperempat atau setengah kilo,” kata Anik (50), salah satu pedagang di Pasar Kramat Jati. Di tempat itu, harga beras juga masih tinggi. Harga beras pandan wangi Rp 16.000 per kg, IR42 Rp 14.500 per kg, dan Bulog Rp 13.000 per kg. Harga itu masih jauh dari HET zona I untuk beras medium, yakni Rp 10.900.

Kenaikan harga juga terjadi sejak September lalu. ”Ini bukan naik lagi namanya, tapi enggak terkendali. Harga beras kalau naik enggak pernah turun lagi,” kata Udin (51), pedagang beras di Pasar Kramat Jati.Tingginya harga bahan pokok  membuat sejumlah warga membatasi jumlah pembelian.  Riana (34), warga Kebayoran Lama, misalnya, hanya membeli cabai merah seperempat kg. Ia mengaku mengurangi membuat menu sambal karena harga cabai masih ”pedas”. Menurut dia, tak mudah mengatur uang belanja di tengah lonjakan harga bahan pokok. Ia harus pintar-pintar mengatur uang belanja agar pengeluaran tidak membengkak. ”Saya belanja sayur dan lauk yang harganya terjangkau, yang penting cukup untuk sekeluarga,” ucapnya. (Yoga)

Proyek smelter nikel yang dibanggakan pemerintah terus dibayangi masalah. Tak hanya masalah minimnya penciptaan lapangan kerja, kini penerapan standar keselamatan kerja (K3) yang menyebabkan maraknya kecelakaan kerja di pabrik pengolahan nikel yang ada di Indonesia disoal. Insiden ini pula yang kerap terjadi di sejumlah pabrik smelter nikel di kawasan Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Sejauh ini, sudah tiga kali terjadi kecelakaan kerja fatal di smelter nikel yang menghuni kawasan industri IMIP. Semuanya menelan korban jiwa dari kalangan pekerja.  Desakan itu salah satunya datang dari Komisi VII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mendesak dilakukannya audit fasilitas smelter ITSS, serta seluruh fasilitas smelter yang ada di kawasan IMIP. Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi juga menyampaikan, insiden ITSS menunjukkan lemahnya perhatian investor smelter terhadap standar K3. Perhatian pemerintah terhadap aspek ini juga dinilai rendah. Menurut Fahmy, penerapan standar K3 harusnya mengacu pada standar internasional, bukan standar nasional maupun standar negara investor. Untuk itu, Fahmy juga mendesak pemerintah untuk tidak mengabaikan aspek keamanan dalam hal investasi. Pemerintah memang tak tinggal diam. Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemperin), Febri Hendri Antoni Arif bilang, pihaknya akan mengirim tim untuk melakukan audit langsung ke lokasi smelter. Walhi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan, dari beberapa peristiwa kecelakaan kerja di lingkungan smelter nikel yang ada di Morowali, tak satupun perusahaan yang dijatuhi sanksi atas kejadian yang merenggut nyawa para pekerjanya itu. "Tapi tak ada yang disanksi. Sebaliknya, perusahaan malah memberi sanksi ke para pekerja yang menuntut hak mereka," ujar Aulia Hakim, Kepala Advokasi dan Kampanye Walhi Sulteng, Selasa (26/12). Di sisi lain, keberadaan belasan smelter nikel di wilayah itu juga dinilai belum bisa mengangkat kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Riset yang dilakukan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) mengungkap fakta, pertumbuhan ekonomi di Morowali tidak seluruhnya dinikmati warga lokal.

Pemerintah masih punya tugas untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar produk domestik bruto (PDB) nasional. Terutama konsumsi para kelas menengah. Pasalnya, konsumsi kelas menengah terus naik. Di sisi lain, tabungan mereka tergerus. Data terbaru Bank Indonesia (BI) menunjukkan, proporsi pendapatan masyarakat berpenghasilan Rp 3,1 juta hingga Rp 4 juta per bulan, yang digunakan untuk menabung, turun. Pada Januari 2023, proporsinya 17,3% dan November hanya 16,1%. Selain itu, proporsi pendapatan masyarakat berpenghasilan Rp 4,1 juta hingga Rp 5 juta per bulan, yang digunakan untuk menabung, juga turun. Yakni dari sebesar 18,8% pada Januari 2023 menjadi 17% pada November lalu. Ekonom Senior Chatib Basri mewanti-wanti adanya kemungkinan masyarakat kelompok tersebut mulai menghemat, sehingga lambat laun konsumsinya melambat. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 11% cukup mempengaruhi daya beli kelompok menengah, ditambah kenaikan harga beras, cabai dan gula. Sementara pendapatan masyarakat terhambat sulitnya mencari pekerjaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui belum ada kebijakan yang fokus pada masyarakat kelas menengah lantaran jangkauannya cukup besar. Meski begitu, yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat kelas menengah saat ini adalah memastikan seluruh sektor pelayanan publik terjangkau dengan kualitas baik.

Indeks saham Kompas100 bergerak positif sepanjang tahun 2023 ini. Sejumlah saham penghuni Kompas100 juga mencetak return cukup tinggi. Sepanjang tahun 2023, saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) menjadi saham Kompas 100 yang memberi imbal hasil tertinggi, sebesar 129,14%. Disusul PT Barito Pacific Tbk (BRPT) sebesar 87,16% dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dengan return 64,23%. Direktur Utama Kiwoom Sekuritas Indonesia, Chang-kun Shin mengatakan, sentimen utama dari kenaikan saham-saham tersebut berasal dari kinerja fundamental yang masih kuat. "Misalnya saham TPIA, rugi bersih TPIA terus menyusut, seiring dengan normalisasi harga minyak mentah," kata Shin, Jumat (22/12). Sementara itu, saham BRPT disokong oleh kinerja PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) yang sampai di sembilan bulan pertama 2023 juga masih mencetak pertumbuhan laba dua digit. Sedangkan PT Ace Hardware Tbk (ACES) ditopang SSSG yang tumbuh 10% yoy per September 2023, sehingga laba bersih ikut naik 38% secara tahunan. Lalu, saham ISAT didorong oleh kenaikan average revenue per user (ARPU) sebesar 2,5% yoy menjadi Rp 34.700 yang mendorong pertumbuhan pendapatan sebesar 8,5%. Shin mengatakan, prospek bursa saham tahun depan akan didorong oleh pelonggaran kebijakan moneter bank sentral. Menurutnya, emiten penghuni Kompas100 pun dapat memanfaatkan momentum untuk kembali melakukan ekspansi bisnis, terutama untuk sektor telekomunikasi dan ritel yang dinilai masih akan punya prospek cerah. CEO Edvisor Profina Visindo Praska Putrantyo juga sepakat, prospek Indeks kompas100 di tahun depan masih positif sejalan dengan outlook kebijakan moneter tahun depan. Indeks ini juga ditopang oleh saham-saham dari sektor keuangan dengan porsi lebih dari 40% serta saham-saham sektor barang baku dan barang konsumen primer yang masing-masing punya porsi lebih dari 10%. Sebagai alternatif acuan investasi, Kompas100 masih menarik untuk dipertimbangkan, selain LQ45 atau IDX80, karena komposisi konstituen yang terdiversifikasi ke dalam 11 sektor. Menurut Praska, ada sejumlah saham Kompas100 yang menarik untuk dipertimbangkan akumulasi beli atau buy on weakness. saham-saham tersebut di antaranya ASII, ADRO, INDF, GGRM, BDMN, PNBN, BSDE, TKIM, ERAA, SMDR, MPMX, dan ABMM.