;

Berbenah Problem Klasik Penyaluran Pupuk

Ekonomi Yoga 29 Dec 2023 Kompas
Berbenah Problem Klasik
Penyaluran Pupuk

Kelangkaan pupuk bersubsidi pada saat musim tanam berulang kali terjadi di berbagai daerah sentra pertanian menjadi problem pelik dan klasik di Indonesia. Padahal, pupuk menjadi elemen krusial dalam upaya menggenjot peningkatan produksi pertanian. Di sisi lain, pemerintah memiliki agenda besar kedaulatan pangan, misalnya dengan pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat. Menurut pengamat ekonomi pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Padang, Muhammad Makky, saat dihubungi pada Kamis (28/12) pengawasan saja tak cukup dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Namun, bagaimana pengawasannya konsisten dan menyeluruh. Juga perlu insentif dan hukuman (punishment) bagi yang menjalankannya dengan baik atau sebaliknya. Pengawasan yang menyeluruh, hingga level terbawah, dapat menekan potensi kebocoran. Dengan demikian, secara bertahap, diharapkan masalah-masalah yang ada di lapangan teratasi dan tak ada lagi kelangkaan saat musim tanam tiba.

Sebelumnya, Koordinator Pupuk Subsidi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Yanti Erma, dalam diskusi tentang transformasi kebijakan pupuk bersubsidi, Rabu (6/12), mengatakan, dana subsidi pupuk pada 2024 dianggarkan Rp 26,68 triliun dengan alokasi 4,8 juta ton. Padahal, kebutuhan pupuk urea dan NPK bersubsidi 10,7 juta ton. ”Artinya, kalau merujuk pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), pupuk bersubsidi yang diterima petani tidak sampai separuhnya,” ujarnya. Per 5 Desember 2023, Kementan menutup pengajuan RDKK meskipun hampir semua provinsi mengajukan perpanjangan masa pengusulan. RDKK itu masih perlu penyelarasan kembali dan harus mendapatkan SK kepala daerah kabupaten/kota per akhir Desember 2023. Penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun depan akan dimulai per Januari. (Yoga)

Tags :
#Pupuk #subsidi
Download Aplikasi Labirin :