Tekanan akibat suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) terhadap perekonomian global pada 2024 diperkirakan tidak akan seberat tahun ini. Di sisi lain,  APBN Indonesia memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mengantisipasi risiko ekonomi global. Kondisi perekonomian Amerika Serikat akan pulih pada 2024  dan berimplikasi pada penurunan suku bunga acuan The Fed (Feds fund rate/FFR). Kejelasan arah kebijakan moneter di negara maju mendorong mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. "Jadi ini memberi harapan paling tidak muncul optimisme, karena berarti shock yang terburuk dari suku bunga sudah terlewati," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan, sampai saat ini belum ada perkiraan pasti terkait berkelanjutan  era suku bunga tinggi (higer for longer) yang terjadi saat ini. Namun, ada prognosa yang memperkirakan suku bunga acuan The Fed akan menurun pada semester II-2023. (Yetede)

Para manajer  logistik global dihadapkan pada dua tantangan, yaitu kenaikan harga angkutan  laut dan udara serta kargo yang tertahan. Kondisi ini terjadi setelah ada pengalihan rute di Laut Merah oleh perusahaan pelayaran termasuk, Maersk karena serangan oleh Houthi. Dua tantangan tersebut di klaim menjadi ancaman bagi rantai pasok global pasca tiga tahun penuh gejolak akibat tekanan  inflasi, dan penundaan akibat gangguan Covid yang baru-baru ini tampaknya berhasil ditangani.  Tercatat dalam hitungan  jam saja, pada Kamis (21/12/2023), harga tertinggi angkutan laut  telah melonjak karena makin banyak kapal mengalihkan rute dari Laut Merah. Menurut pernyataan Manajer Logistik yang dikutip, tarif angkutan laut sebesar US$ 10.000 per kontainer ukuran 40 kaki dari Shanghai ke Inggris. (Yetede)

Pembangunan infrastruktur transportasi secara merata turut  berkontribusi pada peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional. Mengutip dari Kemenko Perekonomian, berdasarkan data dari Internasional Institute for Management Development (IMD) Global Competitiveness Index Tahun 2023, dengan sejumlah kriteria penilaian dari sisi kinerja ekonomis, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur, posisi Indonesia berada di  peringkat 34 dunia, atau naik 10 peringkat dari tahun 2022. Sektor transportasi juga berkontribusi pada biaya logistik nasional. Berdasarkan data Bapennas, Kementerian Perekonomian  dan Badan Pusat Statistik, Biaya logistik nasional saat ini sebesar 14,29% dari PDB. "Dalam sepuluh tahun kedepan, biaya logistik  diharapkan akan dapat diturunkan hinga berada di kisaran 10% dari PDB, dan ditargetkan turun dalam kisaran 8% dari PDB pada 2045" ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Yetede)

Menjelang tutup tahun 2023, PT Bank Tabunan Negara (persero) Tbk (BTN) menyusun strategi  untuk mendorong kenaikan  dana pihak ketiga 2,62% (yoy) menjadi Rp 345 triliun. Pertumbuhan DPK BTN didorong oleh pertumbuhan dana murah atau CASA yang tumbuh 11,41% (yoy) dengan rasio CASA yang telah mencapai 51,86%. Bank BTN telah menjalankan  beberapa langkah inisiatif strategi dalam mendongkrak dana murah, salah satunya adalah pengembangan kapasitas digital dalam mengakuisisi pendanaan berbunga rendah atau low-cost-funding dan peningkatan transaksi berbasis pendapatan non bunga atau free-based income," ungkap Direktur Distribution and Funding BTN Jasmin dalam keterangannya. Jasmin menambahkan, BTN juga sedang melakukan  pengembangan segmentasi baru pada segmen prioritas  dengan melakukan penambahan segmen private untuk nasabah  dengan AUM antara Rp 100 juta hingga Rp 500 juta. (Yetede)

Kementerian Keuangan mengungkapkan utang pemerintah per 30 November 2023 berjumlah Rp 8.041 triliun. Angka ini meningkat dibanding jumlah utang pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp 7.950,52 triliun. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan beban untuk pembayaran utang pemerintah berpotensi mempersempit ruang fiskal. “Ketika belanja untuk pembayaran bunga utang bertambah, proporsi dari belanja pemerintah pusat untuk belanja produktif semakin berkurang,” kata Yusuf kepada Tempo, kemarin. Dia menambahkan, belanja bunga utang merupakan konsekuensi dari penarikan utang dalam jumlah besar.

Saat ini, utang pemerintah terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Penerbitan SBN didominasi oleh SBN domestik sebesar Rp 5.725,25 triliun dan SBN valuta asing senilai Rp 1.372,7 triliun. Sementara itu, pinjaman didominasi dari luar negeri sebesar Rp 886 triliun dan dalam negeri senilai Rp 29,97 triliun. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan utang pemerintah masih dapat dikendalikan. Pasalnya, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih 38,11 persen. "Rasio utang tetap di bawah 40 persen, terendah dibanding negara maju. Bahkan negara berkembang lainnya ada yang di atas 100 persen,” kata Airlangga di sela acara Seminar Nasional Perekonomian Outlook Indonesia, kemarin. Angka ini juga lebih kecil dibanding batasan yang ditetapkan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 60 persen. Menurut Airlangga, sejauh ini utang telah digunakan dengan baik, khususnya untuk pembangunan infrastruktur. (Yetede)

Kalangan dunia usaha menaruh asa yang cukup tinggi pada pemerintahan periode 2024—2029 di berbagai isu ekonomi. Mulai soal investasi, stabilitas, kemitraan dagang, dukungan pada manufaktur, hingga soliditas laju produk domestik bruto (PDB). Debat calon wakil presiden (cawapres) yang digelar hari ini, Jumat (22/12), pun diharapkan mampu memberikan optimisme bagi kalangan pebisnis untuk tetap melanjutkan ekspansi selama warsa transisi. Terlebih, debat kedua dalam rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini mengangkat isu yang dekat dengan kelompok pengusaha, yakni ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, fiskal negara, hingga infrastruktur. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan sejauh ini visi misi yang telah dipublikasikan oleh ketiga pasangan calon presiden (capres)-cawapres cukup komperehensif. Tuntutan pengusaha agar pasangan capres-cawapres menunjukkan aksi konkret bukanlah berlebihan. Pasalnya, Apindo menerbitkan Roadmap Perekonomian 2024—2029 yang juga telah disampaikan kepada setiap kontestan. Di sisi lain, tidak adanya pasangan yang memiliki latar belakang ekonomi juga menjadi tantangan dalam pemilu tahun depan. Apalagi, Indonesia dituntut lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian yang diestimasi masih cukup kuat. Jika dicermati, angka sasaran ekonomi yang tertuang dalam visi misi capres-cawa­pres cukup ambisius.

Pertumbuhan ekonomi misalnya, yang rata-rata menargetkan di kisaran 5,5%—7%. Sejalan dengan itu, debat hari ini juga perlu menyinggung komitmen untuk menjaga stabilitas sosial dan politik sehingga modal tetap mengalir ke Tanah Air. Dalam konteks ekspor, para cawapres juga patut memaparkan strategi dan komitmen soal pengaturan pembatasan impor terutama bahan baku dan penolong dalam rangka menjaga geliat manufaktur. Ketua Bidang Perhubungan dan Logistik Apindo yang juga Wakil Ketua Koordinator Energi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Carmelita Hartoto menyoroti soal kebijakan penghiliran sumber daya alam (SDA). Menurutnya, dunia usaha mendorong adanya peta jalan penghiliran mineral yang jelas dan terukur. Musababnya, meski penghiliran nikel telah berjalan sejak 2020, hingga detik ini kebijakan yang disusun belum menuju kemandirian. Terlepas dari adanya aneka tantangan dan dinamika tersebut, dengan penanganan yang cekatan pengusaha meyakini laju ekonomi pada tahun depan masih bisa eksis di kisaran 5%. Sementara itu, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengatakan tekanan ekonomi masih cukup kuat pada tahun depan, terutama dari eksternal. Menurut kajian yang dilakukan BI, ungkapnya, dampak dari Pemilu 2024 mulai terlihat pada tahun ini. Berdasarkan penghitungan bank sentral, penyelenggaraan pemilu dua putaran akan memberikan kontribusi sekitar 0,6% terhadap konsumsi di dalam negeri. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad melihat prospek 2024 cukup menantang baik dari sisi perdagangan maupun investasi.

Hari ini, Jumat (22/12), debat pemilihan presiden kembali digelar. Kali ini mempertemukan calon wakil presiden dengan mengusung isu di bidang ekonomi. Sejumlah asa digantungkan dunia usaha dari janji para kandidat. Tema debat yang diambil kali ini adalah Ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, Investasi, Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan. Ekonomi merupakan isu paling dinanti oleh dunia usaha. Paling tidak untuk membangkitkan harapan dan optimisme kalangan pebisnis dalam memacu ekspansi selama masa transisi. Terlebih lagi pasca-pagebluk Covid-19, ekonomi belum mampu mencapai pertumbuhan yang diharapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi, begitu biasa disapa, menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% saat dirinya menjabat. Harapan itu tampaknya hanya akan tertulis di angan-angan putra daerah Solo tersebut.Oleh sebab itu, kandidat wapres pada ajang debat kali ini bakal dinanti programnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam visi misi, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) menjanjikan pertumbuhan ekonomi hingga 6,5% pada 2025—2029. Adapun Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memasang target pertumbuhan ekonomi yang sama dengan Jokowi, yakni 7%, mulai 2025. Hal serupa dijanjikan oleh pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Namun, target 7% pada pasangan ini tidak disebutkan tahunnya. Target pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud dapat dikatakan sangat optimistis. Apalagi pertumbuhan ekonomi 7% disebutkan Prabowo-Gibran bakal terjadi pada 2025.Pengalaman negara lain di mana rata-rata pertumbuhan pendapatan sejak pertama kali melewati batas UMIC sampai 2022 adalah China 6,7%, Thailand 2,18%, Malaysia 2,94%, Korea Selatan 4,59%, dan Brasil 1,13%. Apalagi kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan negara lain ketika memiliki pendapatan per-kapita yang sama menjadi UMIC yang per 2022 senilai US$4.580. Kalangan dunia usaha menilai biaya investasi terhadap produk yang dihasilkan cukup tinggi (Investment Capital Output Ratio/ICOR) sehingga sulit pertumbuhan ekonomi mencapai 7%. Saat ekonomi tumbuh di atas 5%, ICOR mencapai 7,6%. Padahal negara maju ICOR rata-rata hanya sekitar 3%. Masalah ekonomi ini yang diharapkan dunia usaha dapat dipahami oleh para kandidat, sehingga tidak mudah menebar janji yang sulit untuk ditepati. Setidaknya optimisme itu terpancar dari janji yang realistis.

Penghiliran bauksit yang ditandai dengan penghentian ekspor komoditas tersebut sejak 10 Juni 2023 tidak semulus yang dibayangkan. Berbagai tantangan silih berganti mengadang upaya peningkatan nilai tambah sumber daya mineral yang bisa diolah menjadi aluminium tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga kini baru ada empat smelter bauksit yang beroperasi di Tanah Air. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya menghasilkan smelter grade alumina (SGA) dengan total kapasitas 4 juta ton per tahun, sedangkan satu lainnya memproduksi chemical grade alumina(CGA) berkapasitas 300.000 ton per tahun.Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan bahwa progres pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bauksit masih belum sesuai harapan padahal, pemerintah sudah memberikan berbagai insentif untuk memacu pembangunannya.Bahkan, pemerintah aktif memfasilitasi pelaku industri pertambangan bauksit dengan perbankan dan PT PLN (Persero) agar lebih mudah mendapatkan pendanaan hingga kepastian pasokan energi. Persoalan smelter bauksit sebenarnya telah lama mendapatkan perhatian pemerintah. Bahkan, Menteri ESDM Arifin Tasrif sempat mengungkapkan kekesalannya karena ada progres smelter yang tidak sesuai dengan laporan yang diberikan kepada pemerintah.Arifi n pun mendorong pelaku usaha pertambangan bauksit untuk lebih masif berinvestasi pada pembangunan smelter di Tanah Air agar bisa menyiasati larangan ekspor yang diberlakukan pemerintah. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) mendorong pemerintah untuk meninjau ulang peta jalan penghiliran bauksit, khususnya terhadap kewajiban delapan perusahaan untuk mendirikan smelter.Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto mengatakan bahwa pengerjaan smelter dari delapan perusahaan yang diwajibkan untuk mendirikan pabrik pengolahan lanjutan saat ini masih jalan di tempat. Menanggapi banyaknya proyek smelter bauksit yang mandek, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pembentukan konsorsium antarperusahaan tambang bauksit untuk mengakali kesulitan pendanaan dalam membangun fasilitas tersebut.“Kami pernah mengusulkan kepada pemerintah agar dibuat semacam konsorsium bersama antarpelaku usaha dalam mencari pembiayaan dalam pembangunan alumina plant,” kata Ketua Komite Tetap Minerba Kamar Dagang dan Induestri (Kadin) Indonesia Arya Rizqi Darsono saat dikonfi rmasi Bisnis, Kamis (21/12). Selain usaha patungan Inalum dan ANTM, tujuh IUP lainnya yang ikut mendirikan smelter, di antaranya PT Quality Sukses Sejahtera, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Sumber Bumi Marau, PT Kalbar Bumi Perkasa, dan PT Laman Mining.Delapan rencana smelter anyar itu memiliki kapasitas input bauksit mencapai 27,41 ton dan kapasitas produksi alumina sebesar 9,98 juta ton. Di sisi lain, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ing Tri Winarno mengatakan, proyek SGAR Mempawah belakangan telah menunjukan kemajuan signifi kan untuk dapat beroperasi atau commercial operation date (COD) pada akhir tahun depan. Direktur Utama Inalum Danny Praditya mengatakan, perseroan menargetkan pengiriman alumina pertama dari smelter itu dapat dilakukan pada semester II/2024. Selanjutnya, operasi komersial secara penuh ditarget terjadi pada 2025

Problem klasik yang mendekap petambak garam menjadi ‘awan mendung’ yang membayangi upaya pemerintah mewujudkan swasembada komoditas tersebut di Tanah Air. Gap kualitas antara garam produksi petambak lokal dan kebutuhan industri menjadi pekerjaan rumah paling penting untuk diselesaikan. Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan rencananya untuk mulai menyetop impor garam untuk seluruh kebutuhan nasional. Tingginya kebutuhan garam untuk industri dinilai menjadi peluang emas untuk meningkatkan kesejahteraan petambak komoditas tersebut. Sayangnya, petambak di dalam negeri masih harus pontang-panting mengejar standardisasi garam yang dibutuhkan oleh industri. Bukan tanpa alasan, Kementerian Perindustrian mencatat standar garam industri untuk grade 1 harus memiliki kandungan natrium klorida (NaCL) 99,5%, dan 98,5% untuk grade 2. Sementara itu, rata-rata garam yang diproduksi petambak lokal hanya memiliki kadar NaCL sebesar 87%—92%. Alhasil, petambak garam domestik harus berpuas hati memasok garam konsumsi di dalam negeri yang sekitar 1,9 juta ton per tahun. Padahal, kebutuhan untuk industri jauh lebih besar, yakni sekitar 4,7 juta ton per tahun. Pelaku industri, terutama chlor alkali plant, aneka pangan, dan farmasi pun mau tidak mau harus mengimpor garam sekitar 2,8 juta ton untuk memenuhi kebutuhannya.Ahmad Sanusi, salah seorang petambak garam Madura mengatakan bahwa dirinya dan petambak lainnya memerlukan lebih banyak bantuan pemerintah untuk bisa memenuhi standar garam industri agar bisa memenuhi kebutuhan nasional. Kenyataan tersebut juga dikonfirmasi oleh Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia Cucu Sutara yang mengatakan bahwa sebagian besar garam yang dihasilkan oleh petambak lokal adalah untuk konsumsi. Pelaku industri sendiri sebenarnya sudah berupaya menyerap garam lokal dengan cara menggandeng unit pengolahan aram (UPG), Koperasi Petambak Garam Nasional (KPGN), dan produsen garam farmasi. Garam yang diserap pun kebanyakan digunakan untuk pengalengan ikan, pengasinan, dan industri lain dengan produk akhir untuk dikonsumsi. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Biofarmasi & Bahan Baku Obat Irfat Hista Saputra mengatakan bahwa sekitar 90% bahan baku farmasi, termasuk garam masih harus impor dari Jerman, Amerika Serikat, China, dan India. Di sisi lain, Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian perindustrian Putu Nadi Astuti mengatakan, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kerja sama pemasaran garam dengan target peningkatan Nota Kesepahaman antara KPGN dan industri pengguna.   Pada 2023, sebanyak 34 industri pengguna garam dan 24 petani atau KPGN asal Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta tiga produsen garam farmasi menandatangani nota kesepahaman. Kerja sama tersbeut direncanakan akan mendorong penyerapan garam industri sebesar 736.911,265 ton, khususnya untuk farmasi. Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier mengatakan bahwa garam merupakan salah satu komoditas penting yang coba dikembangkan pemerintah, meski kualitasnya terus menurun seiring dengan polusi air yang makin parah. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan perikanan menargetkan produksi garam nasional pada tahun depan bisa menembus 2 juta ton per tahun. Hal itu membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis mimpi swasembada garam konsumsi bisa segera terwujud. “Harus optimistis, karena tahun ini kita surplus ,” katanya saat ditemui. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Gustaaf Manoppo menyebut bahwa produksi garam nasional tahun ini akan mencapai 2,5 juta ton. Produksi tersebut diklaim melampaui target yang ditetapkan sepanjang 2023 sebesar 1,7 juta ton.