Revisi UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ditargetkan selesai tahun depan. UU itu dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi perkoperasian saat ini. Pokok revisi UU adalah membenahi tata kelola ekosistem perkoperasian sehingga pengawasannya diharapkan lebih optimal dalam melindungi anggota. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, UU tentang Perkoperasian harus diperbarui agar relevan dengan kondisi saat ini. ”Tata kelola dan ekosistem perkoperasian sudah terlalu lama tidak dibenahi. Ada banyak celah sehingga pengawasan dan perlindungan kepada anggota belum optimal,” ujarnya dalam acara ”Refleksi 2023 dan Outlook 2024: Mempercepat Transformasi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha yang Inklusif dan Berkelanjutan”, di Jakarta, Kamis (21/12).

Ia menambahkan, secara umum isi revisi membenahi tata kelola ekosistem perkoperasian. Namun, ada dua hal utama yang menjadi pembenahan. Pertama adalah usulan pembentukan lembaga atau otoritas pengawas koperasi untuk koperasi yang kapasitas usahanya mencapai miliaran rupiah dan anggotanya sudah ribuan. Kedua, mengusulkan adanya program penjaminan simpanan anggota, seperti halnya Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk nasabah perbankan. ”Kami berupaya menguatkan regulasi perkoperasian melalui penyusunan revisi UU perkoperasian agar tercipta koperasi yang adaptif dan tangguh dalam menjawab tantangan secara global,” katanya. (Yoga)

Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir banyak membangun proyek transportasi. Sejumlah manfaat telah dirasakan masyarakat. Namun, ada pekerjaan rumah yang belum tuntas. Ekosistem perairan Indonesia dalam jaringan internasional masih lemah. Pengajar maritim ITS Surabaya, Saut Gurning, di Jakarta, Kamis (21/12) berpendapat, konektivitas laut Indonesia selama sembilan tahun terakhir membaik. Konsep tol laut patut diapresiasi seiring dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan serta trayek perintis yang bertambah. Angka kargo logistik Indonesia juga meningkat, dari 1,4 miliar-1,5 miliar ton pada 2014, kemudian kini naik menjadi 2,2 miliar-2,3 miliar ton. Indonesia cenderung menikmati dan memanfaatkan pelaku usaha domestik sehingga daya ungkit logistik serta penerimaan lebih baik, tetapi tak merata. Meski demikian, Saut mengingatkan, ekosistem perairan Indonesia dalam skala internasional masih lemah.

Galangan kapal atau tempat memperbaiki serta memproduksi kapal Indonesia masih minim.  Akibatnya, banyak impor komponen, produksi kapal, serta perbaikannya dari luar negeri. Performa logistik Indonesia masih berfluktuasi, kurang progresif dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Sebab, pertumbuhan ekosistem ini masih berekspansi pada pasar domestik. Anggota Ombudsman periode 2016-2021 yang membidangi transportasi, informasi, telekomunikasi, dan lingkungan hidup, Alvin Lie, mengemukakan bahwa banyak pembangunan yang patut diapresiasi. Namun, ia juga memberi catatan. Salah satunya, transportasi perairan. Alvin berpendapat, masih terjadi dualisme pengelolaan transportasi perairan. Satu pihak adalah Ditjen Perhubungan Laut. Satu pihak lagi adalah Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan di bawah Ditjen Perhubungan Darat. Tumpang tindih ini mengakibatkan standardisasi aspek keselamatan menjadi berbeda-beda. Demikian pula dengan aspek administrasi serta surat izin berlayar. (Yoga)

Warga di pulau-pulau kecil di Batam, Kepri, mengelola matahari menjadi tenaga listrik dengan swadaya. Dengan melibatkan koperasi, warga mengelola pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang menghasilkan listrik murah selama 24 jam. Berkah dari matahari itu, antara lain, dinikmati Mustafa (50), warga Pulau Mecan. Ditemui pada Selasa (12/12) Mustafa menunjukkan gudang kecil di ujung jalan kampungnya, berisi 75 baterai untuk menyimpan listrik yang dipanen warga dengan 182 panel surya. Pulau Mecan yang luasnya 30 hektar itu berada di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, 30 menit menggunakan perahu mesin dari Pelabuhan Sekupang, Batam.

PLTS di Pulau Mecan dibangun Pemprov Kepri pada tahun 2018, menggunakan anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 2,03 miliar. Panel surya di Pulau Mecan menghasilkan daya hingga 15 kilowatt peak (kWp) per hari. Energi yang terkumpul lalu disalurkan ke 66 rumah yang masing-masing menerima daya 300 watt. Listrik juga mengaliri tiga fasilitas umum di pulau itu, yakni masjid, posyandu, dan balai pertemuan. PLTS diMecan dikelola warga secara swadaya dengan sistem koperasi. Setiap rumah membayar iuran Rp 40.000 per bulan. Dari jumlah itu, Rp 35.000 digunakan untuk menggaji warga yang menjadi operator dan Rp 5.000 sisany untuk kas. ”Selama lima tahun kami pakai tenaga surya, kerusakan yang terjadi baru minor saja. Beberapa waktu lalu ada meteran warga yang kena petir, untuk perbaikan kami ambil uang kas Rp 1,5 juta,” ujar Mustafa.

Warga lain di Pulau Mecan, Zaitun (48), mengatakan, dulu setiap rumah menghabiskan paling sedikit Rp 750.000 per bulan untuk membeli solar. Warga harus menggunakan perahu untuk mencari solar sampai ke Batam. Kadis ESDM Kepri Muhammad Darwin menyatakan, sejak tahun 2013, Pemprov Kepri membangun PLTS di 51 pulau kecil. PLTS itu dikelola warga dengan sistem koperasi seperti di Pulau Mecan. ”Sesuai kebijakan pemerintah pusat, PLN sudah tidak boleh membeli mesin genset. Jadi, ke depan, PLN akan lebih banyak membangun PLTS untuk pulau-pulau kecil. Pada tahun 2024 targetnya 24 pulau,” kata Darwin. (Yoga)