JAKARTA,ID-Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  berencana membuat persaingan  industri perbankan syariah lebih sehat. Salah satunya dengan melakukan penggabungan atau merger antara Unit usaha Syariah PT bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.  Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, bahwa perlu ada persaingan yang sehat dari industri perbankan syariah. Saat ini, hanya ada satu bank syariah besar yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), sehingga perlu ada bank syariah lainnya agar bisa bersaing dan masyarakat memiliki banyak pilihan layanan syariah. "Untuk itu, kami diskusi dengan PPKH (Badan Pengelolaan Haji) dan Menteri Agama, mungkin nggak kita bersinergi antara Bank Muamalat dan BTN Syariah, kita jadikan alternatif bank syariah besar," jelas Erick, di Jakarta, Selasa (19/12/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah menjamin ketersediaan barang pokok (bapok). Untuk itu, masyarakat diminta untuk tidak memborong sembako.  Menteri Perdagangan (Mendang) Zulkifli Hasan menerangkan, stok bapok seperti telor, minyak, dan cabai melimpah dan harganya terjangkau. Dia menyarankan kepada masyarakat untuk tidak khawatir menghadapi Nataru dan meminta  tidak belanja secara berlebihan. Masyarakat enggak perlu borong sembako, karena barangnya banyak. (Belanja) biasa saja," ucap Mendag seperti dikutip  dari Antara. Pria yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan, harga daging ayam yang sebelumnya mencapai Rp35 ribu sampai Rp 38 ribu per kilo, hari ini sudah turun menjadi Rp32 ribu per kg. Sementara harga telur sebesar Rp 26 ribu per kg, sedangkan harga cabai tidak lagi mencapai Rp100 ribu per kg. (Yetede)

JAKARTA,ID-Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut sekitar 107 juta orang diperkirakan bakal melakukan perjalanan mudik pada Natal 2023 dan Tahun baru 2024 (Nataru). Angka tersebut diambil dari survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT). "Hasil survei dari BKT  bahwa yang akan mudik ada 107 juta orang. jadi ini cukup challlenging,"  kata Menhub dalam pembukaan Posko Nasional Penyelenggaraan Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Menhub mengatakan, angka tersebut meningkat sekitat 43% jika dibandingkan dengan Nataru tahun lalu. Tercatat, mobil pribadi diprediksi menjadi moda transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat pada Nataru tahun ini. Disusul, penggunaan motor 17%, kereta api 13%, pesawat 11%, bus 10%, penyebrangan 6%, dan kapal laut 3%. "Saya berharap dibentuknya posko-posko tingkat pusat, maka moda transportasi di sektor darat, laut, dan udara dapat dipantau secara langsung," katanya. (Yetede)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi keuangan mencurigakan pada lebih dari 6.000 rekening pengurus partai politik peserta Pemilu 2024 ataupun calon legislator. Transaksi keuangan itu mengarah pada dugaan politik uang di masa kampanye pemilu. Seorang pejabat PPATK menyebutkan beberapa contoh transaksi keuangan yang mengarah pada politik uang. Misalnya ada rekening pengurus partai politik mendapat aliran uang miliaran rupiah pada masa kampanye Pemilu 2024 ini. Tidak berselang lama, uang di rekening pengurus partai tersebut ditukar dengan mata uang pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu. “Ini jadi pertanyaan, untuk apa penukaran uang itu? Apakah untuk transportasi atau politik uang?” kata pejabat PPATK ini, kemarin. “Kejadiannya juga baru.” Contoh lain, ada rekening bendahara partai politik yang menampung uang ratusan miliar rupiah. Di samping itu, kata dia, PPATK mendapati pergerakan transaksi keuangan di rekening bendahara partai ataupun sejumlah calon legislator sangat masif. Padahal rekening khusus dana kampanye (RKDK) peserta pemilu sama sekali tidak bergerak alias tak ada transaksi keuangan dalam rekening tersebut.

Sesuai dengan aturan, RKDK untuk pemilu legislatif berbasis partai. Calon anggota legislatif tidak membuat rekening khusus dana kampanye. Dana kampanye mereka dikonsolidasikan lewat partai masing-masing. Lalu partai peserta pemilu yang melaporkannya ke Komisi Pemilihan Umum untuk diaudit. “Indikasi politik uang dan pelanggaran itu sudah kami sampaikan ke Bawaslu. Silakan tanya saja ke Bawaslu,” ujar sumber Tempo ini. Ia mengatakan data yang disampaikan ke Bawaslu ini sudah mencantumkan nama, partai, dan aliran dananya.Hasil analisis PPATK terhadap ribuan rekening peserta pemilu dan pengurus partai politik itu tak hanya mengenai indikasi politik uang. Mereka juga menduga transaksi keuangan yang mencapai triliunan rupiah pada ribuan rekening tersebut berasal dari kegiatan ilegal, seperti penambangan ilegal, perambahan hutan, penjualan satwa liar, pencucian uang, hingga indikasi korupsi. Selanjutnya, uang yang diduga dari hasil kejahatan tersebut ditengarai, di antaranya, dipergunakan untuk kegiatan kampanye pemilu. (Yoga)

Dana masyarakat di Indonesia makin deras mengalir ke surat berharga negara (SBN) sepanjang tahun ini. Gejala tersebut tercermin dari outstanding obligasi negara yang tumbuh melampaui pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Jumlah investor surat utang negara juga tercatat naik tertinggi sepanjang sebelas bulan pertama tahun ini dibanding instrumen investasi lainnya, meski trennya melambat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data KSEI, rekening investor SBN per November 2023 mencapai 992.787, tumbuh 19,4% secara tahunan. Jumlah investor reksadana naik 17,4% serta saham dan surat berharga lainnya naik 16,5%. Sedangkan rekening di bank hanya naik 8,3%. Head of Macroeconomic Outlook & Financial Market Research Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengakui, penghimpunan DPK cukup menantang tahun ini. Sebaliknya dengan pasar obligasi. "Tren pertumbuhan di obligasi untuk tahun ini masih cukup baik," kata dia, Selasa (19/12). Direktur Distribution & Funding Bank BTN Jasmin mengatakan, penempatan dana nasabah melalui deposito masih di atas instrumen investasi non bank. Ini karena suku bunga masih cukup tinggi. "Penempatan dana nasabah BTN pada produk non-banking seperti reksadana, SBN, obligasi dan lain-lain hanya sekitar 27%-30% dari total Rp 47 triliun dana kelolaan BTN Prioritas saat ini," kata Jasmin, Senin (18/12). Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan, dana kelolaan atau asset under management (AUM) wealth management BRI hingga 11 Desember 2023 sekitar Rp 205 triliun. AUM ini didominasi DPK, diikuti obligasi, saham dan reksadana. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, perlambatan pertumbuhan DPK perbankan lebih disebabkan oleh simpanan nasabah kecil. Banyak nasabah kecil sudah mulai makan tabungan karena terdampak perlambatan ekonomi dan inflasi.

Tarif cukai hasil tembakau (CHT) akan berlaku mulai 1 Januari 2024. Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah menyiapkan pita cukai untuk kebutuhan awal tahun depan. Seperti diketahui, kenaikan CHT diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022. Melalui beleid ini, pemerintah mengatur tarif cukai rokok beserta batasan harga jual eceran (HJE) dengan kenaikan rerata sebesar 10% masing-masing untuk tahun 2023 dan 2024. Khusus untuk jenis sigaret kretek tangan (SKT), kenaikan tarif cukainya lebih rendah, yakni maksimal 5%. Hal ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemkeu, Askolani mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 17 juta pita cukai untuk kebutuhan Januari 2024. Saat ini pita cukai desain 2024 telah siap dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Sejalan dengan naiknya tarif tahun ini, penerimaan CHT hingga 12 Desember 2023 terkontraksi 3,7% year on year (yoy). Adapun realisasi total penerimaan cukai pada periode tersebut mencapai Rp 196,7 triliun, turun 4,25% yoy. Di saat yang sama, produksi hasil tembakau juga turun 1,8% yoy. Di sisi lain, pada tahun 2024, pemerintah berencana menerapkan pengenaan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Sebab dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah memasang target penerimaan dari dua objek cukai tersebut masing-masing Rp 1,85 triliun dan Rp 4,39 triliun. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah tidak ambigu dalam mengenakan cukai terhadap produk plastik dan MBDK.  YLKI juga telah melakukan survei di 10 kota di Indonesia pada pertengahan Juni 2023. Sementara Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar masih ragu pemerintah akan memberlakukan ekstensifikasi cukai pada tahun politik.

Perekonomian Indonesia perlu segera beralih dari yang mengandalkan ekonomi ekstraktif ke ekonomi hijau. Sebab, ekonomi ekstraktif yang masif akan merusak lingkungan. Sementara saat ini Indonesia masuk dalam 10 negara penghasil emisi terbesar di dunia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan indeks ekonomi hijau pada 2045 mencapai 90,65%, dengan pangsa energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer mencapai 70%. "Penerapan ekonomi hijau perlu perubahan dan harus didukung oleh ekosistem yang baik," kata Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Selasa (19/12). Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan, momentum pemilihan umum 2024 dapat digunakan sebagai katalis untuk mempercepat transisi ekonomi hijau di Indonesia. "Perlu ada komitmen politik yang kuat dari pemerintah serta calon presiden dan wakil presiden agar Indonesia mampu mengurangi ketergantungannya terhadap industri ekstraktif," kata Leonard. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pendapatan masyarakat akan meningkat jika transisi ekonomi hijau dilakukan. Bhima bilang, pekerja di sektor konstruksi, perdagangan dan industri pengolahan serta pertanian akan mendapat manfaat paling besar dengan adanya transisi ekonomi hijau. Tak hanya itu, pendapatan dari sektor pengadaan listrik dan gas, industri pengolahan, juga akan terdorong. Berdasarkan hitungan Celios dan Greenpeace Indonesia, transisi ekonomi hijau diperkirakan memberikan peluang positif bagi output perekonomian dalam negeri sebesar Rp 4.376 triliun. Peralihan ini juga diprediksi memberikan tambahan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 2.943 triliun dalam 10 tahun ke depan.

Aksi korporasi salah satu lini bisnis Grup Astra, yakni PT United Tractors Tbk  di ranah energi baru terbarukan (EBT) masih terus berlangsung. Terbaru, perusahaan dengan kode saham UNTR ini menambah kepemilikan saham di perusahaan listrik panas bumi, yakni PT Supreme Energy Sriwijaya. Dalam keterbukaan informasi, di Bursa Efek Indonesia (BRI) Selasa (19/12), UNTR mengumumkan amandemen terhadap rencana perjanjian pengambilan bagian alias subscription agreement atas saham Supreme Energy Sriwijaya oleh perusahaan terkendali milik UNTR. Perusahaan tersebut yakni PT Energia Prima Nusantara (EPN). Pada 18 Desember 2023, Energia Prima Nusantara telah menandatangani amandemen terhadap subscription agreement dengan PT Supreme Energy dan PT Supreme Energy Sriwijaya. Ini terkait dengan perubahan rencana pengambil bagian saham. Berdasarkan amandemen, Energia Prima Nusantara berencana akan mengambil bagian saham-saham baru dalam Supreme Energy Sriwijaya sebanyak 984.127 saham baru. Nilai tersebut setara dengan 49,6% dari total saham yang dikeluarkan oleh Supreme Energy Sriwijaya kepada Energia Prima Nusantara. Adapun total nilai keseluruhan dari pengambil bagian ini sebesar US$ 51,87 juta atau setara Rp 804,01 miliar. Sara K. Loebis, Sekretaris Perusahaan United Tractors menyatakan, penambahan saham Supreme Energy Sriwijaya diputuskan berdasarkan pertimbangan bisnis. Yakni untuk meningkatkan keterlibatan United Tractor di bisnis listrik panas bumi alias geotermal. Adapun akuisisi ini menandakan masuknya UNTR ke bisnis panas bumi, sekaligus melebarkan sayap UNTR ke bisnis non batubara. Supreme Energy Sriwijaya merupakan salah satu pemegang saham PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD). Ini adalah perusahaan pemegang izin panas bumi dengan kapasitas 2 x 49 megawatt (MW) yang telah beroperasi. Lokasinya berada di Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam dan Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan.