Badan Pengusahaan (BP) Batam mengeklaim waktu sandar atau dwelling time kapal di Terminal Peti Kemas (TPK) Pelabuhan Batu Ampar menurun hingga 81% sejak pengoperasian ship to shore (STS) crane. Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam Dendi Gustinandar menjelaskan, sebelumnya proses bongkar 100—600 box kontainer dari kapal di pelabuhan itu membutuhkan waktu 48—52 jam. Namun, saat ini hanya berkisar 9—22 jam. “Makin singkatnya waktu sandar kapal di pelabuhan otomatis mengurangi biaya logistik. Sebab, semua tahu setiap menit, atau bahkan detik dalam aktivitas kemaritiman, apalagi jika sudah waktunya membongkar atau memuat barang. Makin lama, tentunya biaya yang dikeluarkan akan makin membengkak,” katanya, Kamis (21/12). Dendi mengungkapkan, sejak beroperasi STS crane telah mengakomodasi 15% dari total volume kegiatan bongkar muat di TPK Batu Ampar. Dia pun optimistis pemanfaatan STS crane untuk kegiatan bongkar muat dapat terus meningkat. Dendi menegaskan, Batam harus mengambil potensi international transhipment port yang saat ini masih didominasi oleh pelabuhan di Singapura (32,3 Juta TEUs), Busan (12,2 Juta TEUs), Tanjung Pelepas (10,6 Juta TEUs), dan Port Klang (8,4 Juta TEUs). Dendi menegaskan, BP Batam membutuhkan dukungan dari semua pihak dalam mewujudkan target Batam sebagai hub logistik internasional.

Tambahan 298.000 guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN PPPK segera diumumkan. Penambahan guru PPPK ini membuat pemerintah yakin rekrutmen 1 juta guru pada tahun 2024 bisa dipenuhi karena masuk dalam prioritas pemenuhan layanan dasar. Berdasarkan pengumuman Badan Kepegawaian Negara (BKN), hasil kelulusan guru PPPK diumumkan paling lambat 22 Desember 2023. Sebab, sebelum itu, perlu dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap beberapa elemen data, seperti hasil seleksi manajerial dan sosiokultural bagi peserta prioritas 1 (P1), hasil seleksi kompetensi teknis tambahan, dan afirmasi sertifikasi pendidik. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan, seleksi guru PPPK merupakan kerja panitia seleksi nasional.

Pada pengumuman tahun 2023 ini tidak ada masa sanggah bagi yang diumumkan lulus PPPK. ”Jadi, harus hati-hati. Harus teliti, jangan sampai salah. Maksimal diumumkan tanggal 22 Desember 2023. Kami berharap dari semua formasi guru PPPK tahun ini, sekitar 298.000 guru bisa terisi semua supaya tahun depan beban Kemendikbudristek semakin ringan,” ujar Nunuk. Dari target program rekrutmen 1 juta guru ASN PPPK, untuk tahun 2023 sudah terpenuhi target sekitar 800.000 guru. Pada 2024, formasi guru yang direkrut diperkirakan sekitar 300.000 guru. Rekrutmen tersebut selain untuk memenuhi target 1 juta guru juga untuk mengganti guru-guru yang pensiun. Kemendikbudristek juga akan mengembangkan ruang talenta guru berisi para guru yang sudah lulus rekrutmen PPPK. Sekolah dapat memilih guru yang cocok karena tidak boleh lagi ada rekrutmen guru honorer di sekolah-sekolah milik pemerintah daerah. (Yoga)

Antusiasme masyarakat menjelang libur hari raya Natal yang berlanjut dengan pergantian tahun 2023 ke 2024, rasa senang pulang ke kampung halaman berpadu dengan semangat menjelajahi lokasi wisata baru. Tak ketinggalan, mencicipi makanan dan minuman atau mencoba menu di kedai dan restoran yang sedang ramai di kalangan pesohor. Tak lupa, meninggalkan jejak eksistensi di media sosial. Mobilitas masyarakat di akhir tahun meningkat. Bepergian, menginap, berbelanja, dan makan-minum menggerakkan roda perekonomian. Hasil Survei Pergerakan Masyarakat pada Masa Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan diprediksi 107,63 juta orang, atau 39,83 % masyarakat Indonesia, akan bergerak pada periode libur Natal dan Tahun Baru. Pergerakan orang di akhir tahun menimbulkan pergerakan uang.

Mudik dan liburan perlu persiapan mengambil cuti jauh-jauh hari dan menyiapkan dana, setidaknya untuk biaya transportasi, menginap, makan dan minum, serta oleh-oleh. Masyarakat Indonesia yang bepergian ke penjuru Nusantara tercatat sebagai wisatawan Nusantara (wisnus). Menurut data BPS, pada Januari-Oktober 2023 ada 688,78 juta perjalanan wisnus. Sekitar 74,11 % perjalanan wisnus di Pulau Jawa. Dari sisi kegiatan ekonomi, mobilitas warga dan kegiatan pariwisata turut menopang pertumbuhan ekonomi. Salah satu lapangan usaha yang kinerjanya dipicu pergerakan wisatawan adalah akomodasi dan makan-minum. Pada triwulan III-2023, porsi akomodasi dan makan-minum terhadap produk domestik bruto sekitar 2,51 % dengan pertumbuhan 10,9 %. Bagi pelaku usaha, uang yang dibelanjakan wisatawan bisa diputar lagi untuk membeli bahan baku dan barang modal sehingga usahanya berlanjut. Keuntungannya untuk menopang biaya hidup pelaku usaha. (Yoga)

Sekitar 54 juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat tidak aktif. Mereka terdaftar, tetapi terancam tidak terlindungi untuk mengakses pelayanan kesehatan. Diperlukan dana penyangga social alternatif demi menjamin perlindungan kesehatan itu. Ombudsman RI menemukan sejumlah masalah dalam program JKN-KIS. Proteksi kesehatan terhadap peserta program itu dinilai belum optimal. Berbagai kendala pun kerap muncul yang menyulitkan warga mendapatkan pelayanan kesehatan. Per Desember 2023, terdapat 54 juta peserta JKN-KIS tidak aktif, disebabkan peserta menunggak iuran atau mutase segmen kepesertaan, meningkat dari sebelumnya 52,3 juta pada 31 Agustus 2023.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan, peserta JKN-KIS yang tidak aktif rentan tidak mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan. Masyarakat sering terkendala membayar iuran karena keterbatasan ekonomi. ”Selain instrumen jaminan sosial lewat BPJS Kesehatan, perlu ada dana penyangga sosial alternatif. Pemda harus memilikinya untuk menjamin warga mendapatkan perlindungan kesehatan,” ujarnya dalam bincang media ”Pengawasan atas Pelayanan Publik Bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kepegawaian, Jaminan Sosial, dan Perlindungan Sosial”, di Jakarta, Kamis (21/12). Robert mengatakan, masalah pemadanan data dalam mutase segmen kepesertaan harus segera diselesaikan. Selain itu, masih terdapat sejumlah perusahaan yang tidak lagi menanggung iuran JKN pekerjanya meskipun masih dalam sengketa PHK. (Yoga)

Rata-rata nilai belanja warganet per sekali transaksi saat momen promo Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 2023 adalah Rp 311.000. Nilai rata-rata ini naik dibandingkan saat Harbolnas 2022. Temuan rata-rata nilai belanja warganet per sekali transaksi saat Harbolnas itu muncul dari survei NielsenIQ Indonesia. Survei dilakukan pada 13 Desember atau sehari setelah Harbolnas 12 Desember 2023. Responden survei mencapai 1.070 orang, berusia 15 tahun ke atas, pengguna internet, dan berada di 43 kota. Jumlah pengguna internet yang belanja daring di kota-kota itu sekitar 33 juta orang.

”Memang, ada responden survei yang berasal dari status sosial ekonomi atas yang sekali transaksi mengeluarkan uang lebih dari Rp 1 juta. Nilai Rp 311.000 yang kami sebut sebagai rata-rata pengeluaran per sekali transaksi sudah mencakup responden sosial ekonomi atas,” tutur Direktur NielsenIQ Indonesia Rusdy Sumantri, di Jakarta, Kamis (21/12). Sebanyak 90 % dari total responden sudah berencana bertransaksi saat Harbolnas 2023. Artinya, mereka sudah mempunyai daftar barang yang ingin dibeli, ditaruh di keranjang, lalu check out ketika Harbolnas 2023. Faktor penggerak responden berbelanja ketika Harbolnas 2023 pun masih sama dengan momen Harbolnas sebelum-sebelumnya, yaitu fasilitas bebas ongkos kirim dan kupon diskon. Tiga kategori barang terlaris saat Harbolnas 2023 juga tidak berbeda dengan sebelumnya, yaitu mode, perawatan diri, dan kosmetik. Perbedaannya, produk perawatan diri kali ini mengalami pertumbuhan penjualan yang signifikan. Sementara pertumbuhan penjualan kategori mode dan kosmetik cenderung turun meskipun masih besar. (Yoga)

Revisi UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ditargetkan selesai tahun depan. UU itu dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi perkoperasian saat ini. Pokok revisi UU adalah membenahi tata kelola ekosistem perkoperasian sehingga pengawasannya diharapkan lebih optimal dalam melindungi anggota. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, UU tentang Perkoperasian harus diperbarui agar relevan dengan kondisi saat ini. ”Tata kelola dan ekosistem perkoperasian sudah terlalu lama tidak dibenahi. Ada banyak celah sehingga pengawasan dan perlindungan kepada anggota belum optimal,” ujarnya dalam acara ”Refleksi 2023 dan Outlook 2024: Mempercepat Transformasi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha yang Inklusif dan Berkelanjutan”, di Jakarta, Kamis (21/12).

Ia menambahkan, secara umum isi revisi membenahi tata kelola ekosistem perkoperasian. Namun, ada dua hal utama yang menjadi pembenahan. Pertama adalah usulan pembentukan lembaga atau otoritas pengawas koperasi untuk koperasi yang kapasitas usahanya mencapai miliaran rupiah dan anggotanya sudah ribuan. Kedua, mengusulkan adanya program penjaminan simpanan anggota, seperti halnya Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk nasabah perbankan. ”Kami berupaya menguatkan regulasi perkoperasian melalui penyusunan revisi UU perkoperasian agar tercipta koperasi yang adaptif dan tangguh dalam menjawab tantangan secara global,” katanya. (Yoga)

Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir banyak membangun proyek transportasi. Sejumlah manfaat telah dirasakan masyarakat. Namun, ada pekerjaan rumah yang belum tuntas. Ekosistem perairan Indonesia dalam jaringan internasional masih lemah. Pengajar maritim ITS Surabaya, Saut Gurning, di Jakarta, Kamis (21/12) berpendapat, konektivitas laut Indonesia selama sembilan tahun terakhir membaik. Konsep tol laut patut diapresiasi seiring dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan serta trayek perintis yang bertambah. Angka kargo logistik Indonesia juga meningkat, dari 1,4 miliar-1,5 miliar ton pada 2014, kemudian kini naik menjadi 2,2 miliar-2,3 miliar ton. Indonesia cenderung menikmati dan memanfaatkan pelaku usaha domestik sehingga daya ungkit logistik serta penerimaan lebih baik, tetapi tak merata. Meski demikian, Saut mengingatkan, ekosistem perairan Indonesia dalam skala internasional masih lemah.

Galangan kapal atau tempat memperbaiki serta memproduksi kapal Indonesia masih minim.  Akibatnya, banyak impor komponen, produksi kapal, serta perbaikannya dari luar negeri. Performa logistik Indonesia masih berfluktuasi, kurang progresif dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Sebab, pertumbuhan ekosistem ini masih berekspansi pada pasar domestik. Anggota Ombudsman periode 2016-2021 yang membidangi transportasi, informasi, telekomunikasi, dan lingkungan hidup, Alvin Lie, mengemukakan bahwa banyak pembangunan yang patut diapresiasi. Namun, ia juga memberi catatan. Salah satunya, transportasi perairan. Alvin berpendapat, masih terjadi dualisme pengelolaan transportasi perairan. Satu pihak adalah Ditjen Perhubungan Laut. Satu pihak lagi adalah Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan di bawah Ditjen Perhubungan Darat. Tumpang tindih ini mengakibatkan standardisasi aspek keselamatan menjadi berbeda-beda. Demikian pula dengan aspek administrasi serta surat izin berlayar. (Yoga)

Warga di pulau-pulau kecil di Batam, Kepri, mengelola matahari menjadi tenaga listrik dengan swadaya. Dengan melibatkan koperasi, warga mengelola pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang menghasilkan listrik murah selama 24 jam. Berkah dari matahari itu, antara lain, dinikmati Mustafa (50), warga Pulau Mecan. Ditemui pada Selasa (12/12) Mustafa menunjukkan gudang kecil di ujung jalan kampungnya, berisi 75 baterai untuk menyimpan listrik yang dipanen warga dengan 182 panel surya. Pulau Mecan yang luasnya 30 hektar itu berada di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, 30 menit menggunakan perahu mesin dari Pelabuhan Sekupang, Batam.

PLTS di Pulau Mecan dibangun Pemprov Kepri pada tahun 2018, menggunakan anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 2,03 miliar. Panel surya di Pulau Mecan menghasilkan daya hingga 15 kilowatt peak (kWp) per hari. Energi yang terkumpul lalu disalurkan ke 66 rumah yang masing-masing menerima daya 300 watt. Listrik juga mengaliri tiga fasilitas umum di pulau itu, yakni masjid, posyandu, dan balai pertemuan. PLTS diMecan dikelola warga secara swadaya dengan sistem koperasi. Setiap rumah membayar iuran Rp 40.000 per bulan. Dari jumlah itu, Rp 35.000 digunakan untuk menggaji warga yang menjadi operator dan Rp 5.000 sisany untuk kas. ”Selama lima tahun kami pakai tenaga surya, kerusakan yang terjadi baru minor saja. Beberapa waktu lalu ada meteran warga yang kena petir, untuk perbaikan kami ambil uang kas Rp 1,5 juta,” ujar Mustafa.

Warga lain di Pulau Mecan, Zaitun (48), mengatakan, dulu setiap rumah menghabiskan paling sedikit Rp 750.000 per bulan untuk membeli solar. Warga harus menggunakan perahu untuk mencari solar sampai ke Batam. Kadis ESDM Kepri Muhammad Darwin menyatakan, sejak tahun 2013, Pemprov Kepri membangun PLTS di 51 pulau kecil. PLTS itu dikelola warga dengan sistem koperasi seperti di Pulau Mecan. ”Sesuai kebijakan pemerintah pusat, PLN sudah tidak boleh membeli mesin genset. Jadi, ke depan, PLN akan lebih banyak membangun PLTS untuk pulau-pulau kecil. Pada tahun 2024 targetnya 24 pulau,” kata Darwin. (Yoga)