ANGGARAN PEMILU, PENGELUARAN ATAU INVESTASI NEGARA?

;

ANGGARAN PEMILU, PENGELUARAN ATAU INVESTASI NEGARA?

Politik dan Birokrasi Yoga 20 Dec 2023 Kompas

Secara pragmatis, anggaran pemilu disebut pengeluaran karena sekali pesta demokrasi usai, semua akan menjadi catatan sejarah. Namun, sudut pandang idealis menilai, anggaran pemilu adalah investasi yang menjamin stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang. Setiap lima tahun se- kali dalam dua decade terakhir, anggaran yang besarnya 10 % anggaran belanja pendidikan nasional secara rutin dikeluarkan pemerintah untuk penyelenggaraan pemiu di Indonesia. Untuk penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024, Kemenkeu mengalokasikan anggaran Rp 71,3 triliun dari usulan Rp 76,66 triliun. Sebagai perbandingan, anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp 608,3 triliun. Kompas mencatat, anggaran untuk Pemilu 2024 mulai di- salurkan sejak jauh-jauh hari, 20 bulan sebelum pemilu terselenggara. Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan Rp 3,1 triliun. Tahun 2023, alokasinya bertambah menjadi Rp 30 triliun. Pada 2024, alokasinya naik lagi menjadi Rp 38,2 triliun, untuk membiayai berbagai kebutuhan teknis operasional penyelenggaraan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pengadaan serta pengelolaan logistik, dan lain sebagainya, termasuk mengantisipasi jika pemilu berjalan dua putaran.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta menganalogikan alokasi anggaran jumbo itu sebagai investasi untuk tatanan kehidupan demokrasi di Indonesia. Ia mengklaim keberhasilan Pemilu 2024 akan menghasilkan suksesi kepemimpinan nasional dan stabilitas politik. Hal ini menggaransi keberlanjutan pembangunan nasional di berbagai sektor. Dari sisi penyelenggaraannya, pesta demokrasi akan merangsang sektor produksi dan distribusi karena adanya kebutuhan pengadaan logistik serta barang dan jasa. Kegiatan kampanye dari para peserta pemilu juga akan turut memutar roda perekonomian masyarakat. ”Jadi, yang akan ikut bergeliat adalah semua sektor kehidupan masyarakat, tidak hanya sektor sosial dan politik, tetapi juga sektor ekonomi,” ujarnya dalam konferensi pers APBN edisi Oktober 2023. Mantan Ketua KPU yang juga Guru Besar Perbandingan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Ramlan Surbakti, mengatakan, besarnya biaya politik, dana kampanye, dan peningkatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kampanye politik turut memberi sumbangsih pada perekonomian. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teuku Riefky, mengatakan ”Stabilitas politik yang dihasilkan pemilu menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat membawa sentimen positif bagi masyarakat dan dunia usaha.” (Yoga)