Teka-teki nama bank syariah yang akan dicaplok Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) untuk digabung dengan unit usaha syariahnya akhirnya terjawab sudah. Seperti diberitakan sebelumnya, unit syariah BTN akan digabung dengan Bank Muamalat. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini tengah memproses rencana penggabungan tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pembicaraan merger tersebut kini sedang berlangsung. Jika tak ada aral melintang, penggabungan ditargetkan bisa rampung pada Maret 2024. Erick menyatakan, kementerian sudah mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama dan pemegang saham Bank Muamalat, yakni Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). "Gabungan antara BTN Syariah dan Bank Muamalat akan menjadi alternatif bank syariah dengan kemungkinan aset bisa masuk dalam 16 besar secara global," kata Erick, Selasa (19/12). Penggabungan Bank Muamalat dan unit usaha syariah (UUS) BTN bakal menghasilkan bank syariah terbesar kedua di Indonesia, setelah Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengakui telah mengirimkan surat ketertarikan untuk mengakuisisi saham dua bank syariah sejak November lalu. Sementara itu, Kementerian BUMN juga masih terus melanjutkan pencarian calon investor baru untuk BSI. Dari roadshow yang sudah dilakukan ke negara-negara Timur Tengah, sudah ada calon investor yang berminat masuk ke bank tersebut. Erick mengatakan, Kementerian BUMN hanya menawarkan 10%-12% saham BSI. "Memang dalam roadshow ini, mereka ingin lebih dari 10%. Kalau bisa, mereka ingin 15% hingga 20% jadi strategic partner. Ini yang mungkin pemegang saham seperti BNI, BRI, Bank Mandiri masih perlu saling curhat," ungkapnya.

Prahara Dana Pensiun (Dapen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terus memanas. Bahkan persoalan ini diperkirakan belum akan selesai dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pendiri Dapen BUMN harus bertanggung jawab untuk menambah modal (top up) ke perusahaannya yang tengah bermasalah. Proses top up ini bisa memakan waktu lebih dari tiga tahun. Tapi Erick enggan membuka nama-nama Dapen BUMN bermasalah. Ia juga tidak menyebut berapa suntikan yang dibutuhkan. Erick saat ini juga masih menunggu proses audit dua perusahaan Dapen milik BUMN. Erick menjelaskan, ada dua Dapen BUMN yang tengah diaudit di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Iya, ada dua Dapen BUMN mau dilaporkan, cuma audit-nya belum selesai," ujar dia. Erick menyebut, di tahun depan bisa jadi lebih banyak Dapen BUMN yang akan dilaporkan. Sebelumnya dia mengungkapkan, langkah ini demi menyehatkan Dapen BUMN, sehingga dalam tiga tahun ke depan Dapen pelat merah bisa lebih sehat. Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi pun sepakat menyebut, butuh waktu paling tidak tiga tahun untuk menyelesaikan top up Dapen pelat merah ini. Tetapi, dia menyebut, perlu komitmen pendiri dalam hal pendanaan. Sebelumnya Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo berujar perlu ada suntikan dana Rp 12 triliun ke Dapen BUMN. Pemerintah juga melakukan stress test terhadap Dapen BUMN.

Progress positif pembangunan smelter tembaga yang dicapai PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara tidak serta-merta membuat kedua perusahaan itu tenang menjalankan bisnisnya di dalam negeri. Perkara produksi smelter yang harus melalui peningkatan secara bertahap atau ramp-up hingga mencapai kapasitas penuh menjadi ganjalan bagi Freeport Indonesia dan Amman Mineral. Pasalnya, keduanya mesti memikirkan monetisasi konsentrat tembaga yang telah diproduksi, tetapi belum bisa diolah di smelter tersebut. Pemerintah dan kedua perusahaan tersebut perlu segera mencari jalan tengah agar penumpukan konsentrat yang belum bisa diolah tidak menimbulkan dampak luas bagi pendapatan negara dan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga yang disertai dengan penyesuaian bea keluar bisa menjadi solusi yang diambil pemerintah untuk menjaga keberlangsungan industri hulu pertambangan mineral nasional. Menurut Kementerian ESDM, izin ekspor konsentrat tembaga Freeport Indonesia dan Amman Mineral hanya berlaku mulai Juli 2023 hingga Mei 2024. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasli berpendapat, pemerintah perlu memberikan tambahan waktu bagi Freeport Indonesia dan Amman Mineral Nusa Tenggara untuk mengekspor konsentrat tembaga hingga smelter yang dibangun oleh kedua perusahaan tersebut mencapai kapasitas produksi maksimal. Saat ini, sebenarnya sudah ada Peraturan Menteri Keuangan No. 71/2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Berdasarkan aturan yang ditandatangani pada 12 Juli 2023 itu, tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga bagi perusahaan dengan progres smelter 70%–90% dikenakan sebesar 7,5% pada periode 17 Juli–31 Desember 2023, dan naik menjadi 10% pada periode 1 Januari–31 Mei 2024. Sementara itu, untuk perusahaan dengan progres smelter di atas 90%, bea keluar yang dikenakan sebesar 5% pada periode 17 Juli–31 Desember 2023, dan naik menjadi 7,5% pada periode 1 Januari–31 Mei 2024. Di sisi lain, VP Corporate Communication Amman Mineral Nusa Tenggara Kartika Octaviana menjelaskan bahwa hingga kini perusahaan berupaya mengakselerasi pengerjaan smelternya agar bisa mencapai target pemerintah. Sementara itu, Freeport McMoran sejak jauh-jauh hari telah menyoroti perkara izin ekspor konsentrat tembaga yang bakal berakhir pada Mei 2024 dan bertepatan dengan tenggat perampungan smelternya. Dalam conference call yang dilakukan perusahaan, Presiden Freeport-McMoRan Inc. Kathleen Quirk mengatakan pihaknya masih perlu mengekspor konsentrat tembaga dalam jumlah tertentu saat periode ramp-up smelter Manyar di Gresik hingga akhir tahun depan. Di tempat terpisah, Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas sempat berharap Pemerintah Indonesia mengerti dengan kondisi pembangunan smelter di lapangan, sehingga mau mengabulkan permintaan perusahaan untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga hingga akhir 2024. Anggawira, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara, berharap ada win win solution terkait dengan persoalan ekspor konsentrat tembaga selepas 2024. Adapun, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengaku belum pernah melihat langsung permintaan perpanjangan izin ekspor tembaga dari Freeport Indonesia maupun Amman Mineral Nusa Tenggara. Hal itu membuat pemerintah enggan memberikan komentar lebih jauh terkait dengan hal tersebut.

Upaya pemerintah mempercepat kepemilikan kendaraan roda dua berbasis baterai dengan memberikan insentif agaknya belum sesuai dengan yang diharapkan. Minimnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab rendahnya pembelian. Padahal, untuk meningkatkan penjualan, pemerintah telah memperluas basis penerima insentif sebesar Rp7 juta sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No. 6 Tahun 2023, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua. Pada Permenperin 21/2023 disebutkan bahwa program bantuan diberikan untuk satu kali pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua dengan satu nomor induk kependudukan (NIK) yang sama. Bandingkan dengan aturan sebelumnya yang memberi syarat tertentu untuk para penerima insentif yaitu subsidi sepeda motor listrik diprioritaskan untuk masyarakat produktif, di antaranya penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), termasuk keluarga penerima subsidi listrik (450VA dan 900VA). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam hal ini Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menyebutkan, penerima Bantuan Pemerintah melalui program tersebut pada 2023 diharapkan mampu mencapai 50.000 unit dan meningkat menjadi 150.000 pada 2024. Berdasarkan catatan Bisnis, sejak bergulir pada Maret 2023, program subsidi itu baru tersalurkan sebanyak 11.532 unit, masih jauh di bawah target yang ditetapkan baik oleh asosiasi maupun pemerintah. Banyak faktor menjadi penyebab. Aismoli menyebutkan sosialisasi kemudahan pemberian insentif masih minim, sementara Kementerian Perindustrian menilai perbedaan standar baterai yang digunakan oleh masing-masing merek kendaraan bermotor listrik roda dua yang menjadi penghambat. Terlepas dari beragam alasan yang disampaikan, langkah pemerintah mempercepat penetrasi kepemilikan kendaraan listrik harus dicarikan solusinya. Bila memang sosialisasi dinilai kurang, maka pemerintah bersama para pelaku usaha harus bersama-sama menyebarluaskan perihal kebijakan tersebut.

Menjelang akhir 2023, sejumlah emiten meracik strategi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada tahun depan. Fasilitas pinjaman perbankan menjadi opsi yang ditempuh sejumlah emiten kendati dibayangi oleh tren suku bunga tinggi. Berdasarkan catatan Bisnis, sedikitnya sembilan emiten menandatangani perjanjian fasilitas kredit bank dalam sebulan terakhir. Mayoritas berencana menggunakan dana segar dari perbankan untuk modal kerja. Teranyar, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) meraih fasilitas pinjaman dengan plafon US$197 juta dari PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Fasilitas tersebut dijamin a.l. dengan aset perseroan. Susan Chandra, Sekretaris Perusahaan Dian Swastatika Sentosa, mengatakan fasilitas pinjaman yang ditandatangani pada 18 Desember 2023 itu rencananya akan digunakan untuk membiayai keperluan umum emiten energi Grup Sinar Mas tersebut. Kebutuhan itu mencakup untuk modal kerja perusahaan dan entitas anak.“Penerimaan fasilitas pinjaman ini dapat menyebabkan rasio utang terhadap ekuitas perseroan meningkat sebesar 12,4%,” paparnya dalam keterbukaan informasi, Selasa (19/12). Masih di Grup Sinar Mas, anak usaha PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) juga menarik pinjaman bank pada akhir November 2023. Sekretaris Perusahaan GEMS Sudin SH mengatakan fasilitas pinjaman diraih PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). Lebih terperinci, PT Borneo Indobara (BIB) mengantongi fasilitas kredit modal kerja dengan limit Rp1,95 triliun dan PT Barasentosa Lestari (BSL) meraih fasilitas modal kerja maksimal Rp225 miliar. Sekretaris Perusahaan TAPG Joni Tjeng menyampaikan fasilitas kredit modal kerja diraih 14 anak usaha perseroan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) senilai Rp200 miliar. Sementara itu, Direktur Keuangan JARR Temmy Iskandar menjelaskan perseroan melakukan adendum perjanjian kredit investasi senilai Rp500 miliar dengan Bank Mandiri setelah pelaksanaan merger antara PT Jhonlin Agro Lestari dengan perseroan. Fasilitas kredit bernilai jumbo juga baru-baru ini digenggam oleh emiten tambang batu bara milik Prajogo Pengestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN). Adalah tiga bank jumbo, yakni Bank Mandiri, BCA, dan BNI menyalurkan kredit sindikasi kepada CUAN. Direktur Utama Petrindo Jaya Kreasi Michael mengungkapkan perseroan bersama dengan entitas anak yaitu PT Mareta Persada dan kreditur telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit berjangka dan revolvingsindikasi dengan nilai fasilitas maksimal Rp3,51 triliun dan tenor 72 bulan. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan biaya yang harus dikeluarkan emiten untuk menggalang dana lewat emisi surat utang maupun kredit bank saat suku bunga masih tinggi akan sangat besar.

Paparan Sunda yang mencakup Sumatra, Jawa, dan Kalimantan masih menyimpan potensi emas dan tembaga yang cukup signifi kan. Sejumlah eksplorasi dari perusahaan multinasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup apik. Cebakan Trenggalek dan Wonogiri kini menjadi primadona baru. Sebagai komoditas prime mineral, sumber daya dan cadangan tembaga seringkali diikuti dengan penemuan produk-produk mineral ikutan lainnya seperti emas dan perak. Acapkali, pada aktivitas eksplorasi mineral emas juga ditemukan tembaga.Tak ayal, Suwarnadwipa atau Pulau Sumatra yang berarti Pulau Emas pun menyimpan potensi mineral tembaga, di samping mineral emas yang menjadi prioritas perburuan para penambang.Hal ini didukung oleh laporan aktivitas eksplorasi para penambang multinasional yang melakukan perburuan mineral di sekitar Sumatra Utara dan Aceh.Setidaknya ada tiga perusahaan yang melakukan eksplorasi emas dan tembaga di Pulau Sumatra, Sihayo Gold Limited, Baru Gold Corporation, dan Far East Gold Ltd. Dalam laporan aktivitas eksplorasi kuartal III/2023, manajemen Sihayo Gold Limited berencana melakukan eksplorasi lanjutan pada area prospek ini setelah mengantongi izin akses kegiatan eksplorasi di lahan kehutanan yang diperkirakan dapat diraih pada paruh pertama 2024.Laporan itu juga menunjukkan bahwa hasil emas dan tembaga yang sangat menggembirakan itu mendukung prospektivitas kawasan. Bahkan, deposit untuk tembaga emas bermutu tinggi. Oleh karena itu, kegiatan pengeboran lanjutan akan dilakukan pada tahun depan.Executive Chairman Sihayo Gold Limited Colin Moorhead mengungkapkan bahwa kru lapangan selama kuartal III/2023 secara sistematis memetakan dan mengambil sampel dua wilayah target prioritas tertinggi perusahaan di luar area prospek Sihayo. Sementara itu, Asiamet Resources Limited juga melakukan perburuan mineral di Pulau Sumatra lewat aset kaya tembaga mereka di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.Ada tiga area prospektif pada tambang Beutong yakni Beutong East Porphyry (BEP), Beutong West Porphyry (BWP), dan Beutong Skarn (BSK). Chief Executive Officer ARS Darryn McClelland mengungkapkan bahwa proyek Beutong akan dikembangkan dalam tiga tahapan.Pertama, meningkatkan sumber daya baik measured resources dan indicated resourcessebanyak 90 juta ton dengan kadar tembaga 0,61%, kadar emas 0,12 gram per ton (gr/t), dan kadar perak 1,92 gr/t, menjadi cadangan sebanyak 65 juta ton dengan kadar tembaga 0,68%.Kedua, memperluas sumber daya di kedalaman 500 meter di bawah permukaan tanah sehingga memungkinkan dilakukannya tambang terbuka.Ketiga, pengeboran pada area prospek bawah tanah untuk memastikan potensi bijih berkualitas tinggi, dan melakukan perencanaan pengembangan jangka panjang. Chairman Far East Gold Ltd. Paul Walker mengungkapkan bahwa perusahaan saat ini menggenggam kepemilikan sebesar 51% pada aset Woyla. Di sisi lain, Far East Gold Ltd. juga terus melakukan perburuan emas dan tembaga di Pulau Jawa yang masih tergabung dalam Sunda Arc yang kaya akan mineral. Dalam laporan aktivitas eksplorasi yang dipublikasikan pada awal Desember, Far East Gold Ltd. menemukan potensi tembaga pada proyek Trenggalek.

PT Astra Tol Nusantara memprediksi volume volume lalu lintas pada delapan ruas tol milik Astra Infra Group bisa menembus 7,2 juta kendaraan selama periode Natal dan Tahun Baru 2023/2024 atau melonjak 8,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. CEO Astra Infra Firman Yosafat Siregar mengatakan bahwa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024 menjadi momentum meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. “Untuk mengantisipasi hal ini, kami bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Korlantas Polri sudah menyiapkan sejumlah skema, salah satunya memberlakukan contra flow dan penambahan pasukan,” katanya dalam Media Gathering Astra Infra Group, Selasa (19/12). Secara terperinci, Ketua Gugus Tugas Nataru Astra Infra 2023 Rinaldi menambahkan volume kendaraan terbanyak bakal terjadi di Tol Tangerang-Merak sebanyak 174.000 unit kendaraan melintas pada 22 Desember 2023. Khusus di jalan tol Cipali, dia menyiapkan Salah satu langkah yang dilakukan dengan melakukan pelebaran jalan di Tol Cipali menjadi tiga lajur. Rinaldi menjelaskan bahwa telah melakukan pelebaran jalan menjadi 3 lajur di sepanjang 13 kilometer (km) Jalan Tol Cipali. Menurutnya, total kendaraan yang melintasi Jalan Tol Cipali selama momentum libur Nataru bisa mencapai 1,08 juta kendaraan.

Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, telah berakhir. Kesepakatan bersejarah tercapai, yaitu komitmen meninggalkan energi fosil secara bertahap dengan mengembangkan secara sistematis energi terbarukan. Kesepakatan ini mengikat 198 pihak (anggota) yang diperkuat dengan beberapa inisiatif pendukung lainnya. Pertama, disepakatinya pusat informasi yang merangkum seluruh inisiatif berikut kendala dan upaya percepatan mencapai kesepakatan Paris dalam sistem inventori global yang terintegrasi (global stocktake). Kedua, disepakatinya komitmen pendanaan perubahan iklim yang mencakup beberapa inisiatif, seperti Green Climate Fund, Adaptation Fund, Least Development Countries Fund, dan Special Climate Change Fund. Dalam pertemuan tersebut, 13 negara mendeklarasikan Global Climate Finance Framework yang bertujuan membuka peluang investasi pendanaan iklim melalui aksi bersama. Indonesia tidak termasuk deklarator. Namun, substansi Global Climate Finance Framework sangat relevan. Ini, berkaitan dengan peningkatan mobilisasi sumber daya domestik, keterlibatan sektor swasta, serta sistem perdagangan karbon yang bertanggung jawab. Substansi ini sekaligus sejalan dengan dokumen G20 Principles to Scale up Blended Finance yang diluncurkan di Bali pada 2022 saat Indonesia memegang presidensi.

Urgensi pokoknya adalah bagaimana meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pendanaan iklim. Keputusan swasta pada prinsipnya selalu mempertimbangkan dua hal; kepastian tingkat pengembalian dan risiko yang terkelola. Jika keduanya terpenuhi, dengan sendirinya sektor swasta akan bergerak. Keputusan bisnis yang hanya mempertimbangkan aturan atau imbauan otoritas biasanya tak berkesinambungan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sistematis dan komprehensif membangun ekosistem yang berkelanjutan agar sektor swasta bisa berpartisipasi secara berkesinambungan. Peran pendanaan sektor swasta menjadi sangat penting karena dana pemerintah dan berbagai skema pendanaan konsesional tak akan mencukupi. Selain karena jumlahnya terbatas, persoalan yang dihadapi dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim skalanya juga terlalu luas dan besar. Bapanas memperkirakan kebutuhan partisipasi swasta dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia pada 2023 mencapai Rp 4.711 triliun. Pada 2030 kebutuhan pendanaannya diperkirakan Rp 6.763 triliun. (Yoga)

Pembiayaan kuliah di perguruan tinggi negeri yang berkeadilan membuka ruang mahasiswa untuk membayar uang kuliah sesuai dengan kemampuan. Dengan demikian, mereka yang berlebih secara ekonomi bisa bergotong royong menyubsidi silang mahasiswa yang tidak mampu. Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Nizam, di Jakarta, Senin (18/12) mengatakan, penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak murah. Subsidi pemerintah baru memenuhi 28 % dari pemenuhan standar minimum. Meski demikian, biaya pendidikan tinggi di Indonesia masih relatif murah dibandingkan negara lain. ”Jadi, gotong royong pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Prinsipnya yang mampu membayar sesuai kemampuan supaya bisa ada subsidi silang untuk membantu mahasiswa yang terbatas kemampuan finansial- nya,” kata Nizam.

Oleh karena itu, selain seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru (SNPMB), jalur mandiri di perguruan tinggi tetap dibuka sesuai aturan yang ditetapkan. Menurut Nizam, selama ini, terutama di media massa, laporan terkait biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) kurang terekspose. ”Yang diungkapkan hanya UKT (uang kuliah tunggal) tertinggi, padahal kenyataannya yang membayar dengan biaya tersebut hanya 2-5 % mahasiswa, sisanya membayar jauh di bawah UKT tertinggi,” ujar Nizam. Pembayaran biaya kuliah di tiap jalur masuk seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan kelompok UKT dari yang terendah sampai tertinggi. Di jalur mandiri, selain UKT yang dibayar setiap semester, ada juga iuran pengembangan institusi (IPI) atau uang kuliah awal. Biaya ini sering dikenal dengan istilah uang pangkal yang dibayar saat mahasiswa diterima. Adapun di jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) dan seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT), mahasiswa baru hanya dikenai UKT sesuai dengan kemampuan ekonomi. (Yoga)

Sepanjang Desember 2023, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menyetujui dua rencana pengembangan proyek pengurasan minyak tingkat lanjut atau Enhanced oil recovery (EOR) di Wilayah Kerja Rokan, Riau. Investasi proyek peningkatan produksi migas tersebut capai Rp 5,18 triliun. Persetujuan diberikan pada pengembangan lapangan (POD) chemical EOR di Lapangan Minas tahap 1 (Area-A) yang dikelola Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan investasi Rp 1,48 triliun dan POD steamflood EOR di Lapangan Rantaubais tahap 1, juga di Rokan senilai Rp 3,7 triliun. EOR ialah metode perolehan minyak bumi tahap lanjut dengan cara menginjeksikan material atau fluida khusus ke reservoir, salah satunya dengan injeksi kimia. Metode itu diperlukan di tengah laju penurunan produksi minyak bumi secara alamiah karena lapangan migas di Indonesia sudah mature (tua).

Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan, persetujuan dua proyek EOR dengan jenis berbeda (chemical dan steamflood) itu bagian dari upaya agar EOR segera terealisasi. Sebelumnya, kedua proyek itu telah teridentifikasi potensinya untuk proyek EOR. ”Kami berkomitmen untuk menyelesaikan secara tuntas. Begitu memasuki tahun 2024, (maka) menjadi tahun eksekusi untuk implementasi proyek-proyek EOR yang sudah ditunggu oleh banyak pihak,” kata Benny, Senin (18/12). Dengan persetujuan POD itu, Minas akan menjadi lapangan pertama di Indonesia yang mengimplementasikan Chemical EOR (CEOR) pada skala komersial, dengan menggunakan bahan kimia injeksi alkalisurfaktan-polimer (ASP). Perkiraan cadangan minyak tambahan dari pengembangan CEOR tahap 1 di Lapangan Minas itu mencapai 2,24 juta barel. Puncak produksi minyak proyek ini diperkirakan 1.566 barel per hari. Lapangan Minas teridentifikasi memiliki tambahan cadangan minyak mencapai 500 juta barel. (Yoga)