Data Bansos Masih Bermasalah
Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih
berkutat dengan persoalan data yang belum akurat. Akibatnya, penyaluran bantuan
sosial atau bansos tidak optimal lantaran masih ada kelompok masyarakat miskin
yang belum menerima program bansos secara lengkap. Sepanjang 2022, program bansos
terdiri dari bantuan reguler dan bantuan stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Bantuan reguler terdiri dari program keluarga harapan (PKH), sembako, bantuan
langsung tunai daerah (BLTD), dan bansos daerah. Adapun bantuan stimulus PEN
terdiri dari bantuan sosial tunai (BST), bantuan pangan, pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dan bantuan pro-duktif usaha mikro
(BPUM). Dalam data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022, hanya 0,37 %
rumah tangga di desil 1 yang menerima lima sampai delapan program tersebut.
Sisanya hanya menerima satu sampai empat program saja. Desil 1 adalah 10 %
keluarga yang termasuk dalam kondisi ekonomi terlemah.
”Kalau dimonitor ke lapangan, sangat sedikit yang mendapatkan
lima sampai delapan program,” kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi, Kamis (14/12) di Jakarta.
Penyaluran program perlindungan sosial ini, menurut Suprayoga, masih menghadapi
masalah data. Saat ini, data kemiskinan ekstrem masih menggunakan beberapa
data, yakni data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos, data
pengendalian kemiskinan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN), data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), serta
data registrasi sosial ekonomi (regsosek) dari Bappenas. Karena itu, TNP2K
menyebut tantangan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2024 masih berkutat
dengan data, baik penyempurnaan basis data, perbaikan kelompok yang belum
termasuk dalam daftar penerima (exclusion error), perbaikan data kelompok yang
termasuk dalam daftar, tetapi semestinya tidak berhak (inclusion error), serta
perbaikan kelembagaan pelaksana program dan penetapan sasaran. (Yoga)
Perdagangan RI-Korsel Bisa Lebih Efisien
Pelaku usaha Indonesia yang akan berdagang dan berinvestasi
di Korsel ataupun sebaliknya bisa menggunakan mata uang lokal masing-masing
serta tak lagi wajib menggunakan dollar
AS mulai 2024. Situasi ini diyakini bisa membuat kegiatan ekonomi kedua negara
lebih efisien karena pelaku usaha tak perlu repot bertukar kurs sehingga terhindar
dari potensi rugi kurs. Wakil Ketua Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar
Negeri Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, terjalinnya kerja
sama transaksi mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) antara
Indonesia dan Korsel memungkinkan aktivitas perdagangan kedua negara menggunakan
mata uang lokal masing-masing, yakni rupiah dan won Korea.
Shinta menjelaskan, dunia usaha sangat mendukung kebijakan
ini karena bisa menciptakan efisiensi. Pelaku usaha tidak perlu repot
menukarkan mata uang sehingga bisa terhindar dari potensi rugi kurs. ”Beban
biaya transaksi bisa lebih rendah,” ujar Shinta saat dihubungi pada Kamis (14/12)
di Jakarta. Dari aspek makroekonomi, LCT mengurangi ketergantungan Indonesia
akan dollar AS sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil. Hal ini, lanjut
Shinta, disukai pengusaha karena menciptakan kepastian usaha yang lebih mantap.
Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, kerja
sama ini akan meningkatkan efisiensi karena baik eksportir maupun importir tak perlu
repot-repot menukarkan dulu uangnya ke dollar AS saat bertransaksi dan cukup
menggunakan mata uang lokal. (Yoga)
Ekspansi Smelter Freeport Ditargetkan Tarik Investasi Hilirisasi
PT Freeport Indonesia menambah kapasitas serapan konsentrat
tembaga pada PT Smelting di Gresik, Jatim, dari 1 juta ton menjadi 1,3 juta ton
per tahun. Ekspansi atau peningkatan kapasitas tersebut menjadi salah satu
langkah yang diharapkan mendatangkan investasi di produk yang lebih hilir lagi,
seperti foil tembaga. Peresmian ekspansi pada smelter PT Smelting itu dilakukan
Presiden Jokowi di Gresik, Kamis (14/12).Dengan ekspansi itu, PT Smelting, yang
juga kerja sama PTFI dengan Mitsubishi Materials Corporation (MMC), serta pertama
kali beroperasi pada 1998, total sudah lima kali ekspansi. Kini, dengan
pendanaan ekspansi senilai 250 juta USD, yang sepenuhnya oleh PTFI, membuat
saham PTFI di PT Smelting meningkat dari 39,5 % menjadi lebih dari 60 %. Presiden
Jokowi mengatakan, ekspansi tersebut merupakan bagian dari komitmen PTFI dalam
membangun hilirisasi. Dengan demikian, nilai tambah yang didapat Indonesia kian
meningkat.
Belum lagi jika pembangunan smelter baru di Java Integrated
Industrial and Ports Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, sudah rampung dan beroperasi.
Nantinya, dari dua smelter akan dihasilkan total 942.000 ton katoda tembaga per
tahun. ”Kita harapkan dengan smelter di JIIPE, Gresik, ada tambahan lagi. Artinya,
(total) smelter kita bisa berproduksi (menyerap) 3 juta ton (konsentrat
tembaga) per tahun. Nilai tambahnya ada semua di Indonesia karena dengan itu
akan muncul industri baru, seperti yang sedang dalam proses pembangunan, yakni
copper foil. Turunan-turunan lainnya juga harus ditarik ke negara kita,” katanya.
Presiden menekankan, hilirisasi mineral tak hanya pada tembaga, nikel, bauksit,
dan timah, tetapi juga di luar bahan tambang mineral. Semuanya harus
dihilirisasikan agar ada nilai tambah serta terbukanya kesempatan kerja. Baik
di sektor perkebunan, pertanian, maupun perikanan. Jangan sampai Indonesia
mengirim kembali mineral serta komoditas per-tanian dan perkebunan dalam bentuk
mentah. (Yoga)









