Perdagangan RI-Korsel Bisa Lebih Efisien
Pelaku usaha Indonesia yang akan berdagang dan berinvestasi
di Korsel ataupun sebaliknya bisa menggunakan mata uang lokal masing-masing
serta tak lagi wajib menggunakan dollar
AS mulai 2024. Situasi ini diyakini bisa membuat kegiatan ekonomi kedua negara
lebih efisien karena pelaku usaha tak perlu repot bertukar kurs sehingga terhindar
dari potensi rugi kurs. Wakil Ketua Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar
Negeri Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, terjalinnya kerja
sama transaksi mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) antara
Indonesia dan Korsel memungkinkan aktivitas perdagangan kedua negara menggunakan
mata uang lokal masing-masing, yakni rupiah dan won Korea.
Shinta menjelaskan, dunia usaha sangat mendukung kebijakan
ini karena bisa menciptakan efisiensi. Pelaku usaha tidak perlu repot
menukarkan mata uang sehingga bisa terhindar dari potensi rugi kurs. ”Beban
biaya transaksi bisa lebih rendah,” ujar Shinta saat dihubungi pada Kamis (14/12)
di Jakarta. Dari aspek makroekonomi, LCT mengurangi ketergantungan Indonesia
akan dollar AS sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil. Hal ini, lanjut
Shinta, disukai pengusaha karena menciptakan kepastian usaha yang lebih mantap.
Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, kerja
sama ini akan meningkatkan efisiensi karena baik eksportir maupun importir tak perlu
repot-repot menukarkan dulu uangnya ke dollar AS saat bertransaksi dan cukup
menggunakan mata uang lokal. (Yoga)
Ekspansi Smelter Freeport Ditargetkan Tarik Investasi Hilirisasi
PT Freeport Indonesia menambah kapasitas serapan konsentrat
tembaga pada PT Smelting di Gresik, Jatim, dari 1 juta ton menjadi 1,3 juta ton
per tahun. Ekspansi atau peningkatan kapasitas tersebut menjadi salah satu
langkah yang diharapkan mendatangkan investasi di produk yang lebih hilir lagi,
seperti foil tembaga. Peresmian ekspansi pada smelter PT Smelting itu dilakukan
Presiden Jokowi di Gresik, Kamis (14/12).Dengan ekspansi itu, PT Smelting, yang
juga kerja sama PTFI dengan Mitsubishi Materials Corporation (MMC), serta pertama
kali beroperasi pada 1998, total sudah lima kali ekspansi. Kini, dengan
pendanaan ekspansi senilai 250 juta USD, yang sepenuhnya oleh PTFI, membuat
saham PTFI di PT Smelting meningkat dari 39,5 % menjadi lebih dari 60 %. Presiden
Jokowi mengatakan, ekspansi tersebut merupakan bagian dari komitmen PTFI dalam
membangun hilirisasi. Dengan demikian, nilai tambah yang didapat Indonesia kian
meningkat.
Belum lagi jika pembangunan smelter baru di Java Integrated
Industrial and Ports Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, sudah rampung dan beroperasi.
Nantinya, dari dua smelter akan dihasilkan total 942.000 ton katoda tembaga per
tahun. ”Kita harapkan dengan smelter di JIIPE, Gresik, ada tambahan lagi. Artinya,
(total) smelter kita bisa berproduksi (menyerap) 3 juta ton (konsentrat
tembaga) per tahun. Nilai tambahnya ada semua di Indonesia karena dengan itu
akan muncul industri baru, seperti yang sedang dalam proses pembangunan, yakni
copper foil. Turunan-turunan lainnya juga harus ditarik ke negara kita,” katanya.
Presiden menekankan, hilirisasi mineral tak hanya pada tembaga, nikel, bauksit,
dan timah, tetapi juga di luar bahan tambang mineral. Semuanya harus
dihilirisasikan agar ada nilai tambah serta terbukanya kesempatan kerja. Baik
di sektor perkebunan, pertanian, maupun perikanan. Jangan sampai Indonesia
mengirim kembali mineral serta komoditas per-tanian dan perkebunan dalam bentuk
mentah. (Yoga)
Menanam Bibit Varietas Inpari 33
Indonesia Masih Jadi Konsumen Teknologi
Konektivitas Maritim Perkuat Jalur Rempah
Stok Pangan Ditambah Tiga Kali Lipat untuk Natal dan Tahun Baru
Bank Bakal Menjala Transaksi dari Nataru
Surplus Neraca Dagang Bakal Menyusut
Pilih Menahan Dulu Cairkan Kredit Perbankan
MENGIMBANGI LENGGANG THE FED
Kabar gembira datang dari Amerika Serikat (AS) setelah Federal Reserve (The Fed) menyuarakan komitmen yang kuat untuk memangkas acuan suku bunga hingga 75 basis poin (bps) pada tahun depan. Apalagi pada pertemuan kemarin, Kamis (14/12), The Fed sesuai ekspektasi kembali menahan suku bunga acuan di level 5,25%—5,5%. Artinya, sepanjang paruh kedua tahun ini tak ada perubahan di bank sentral yang paling berpengaruh sedunia itu. Kabar ini tentu memberikan energi baru bagi perekonomian negara berkembang termasuk Indonesia, yang sejak tahun lalu kelabakan menangkal efek dari pengetatan moneter AS. Sinyal bersahabat tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan serupa dari Bank Indonesia (BI) sehingga manuver moneter memiliki daya dorong yang kuat untuk mendorong perekonomian dan menciptakan stabilitas pasar keuangan. Arah kebijakan BI selama ini yang bersifat preemptive dan forwardlooking, melahirkan ekspektasi bahwa bank sentral akan menurunkan acuan suku bunga lebih awal dibandingkan The Fed. Kalangan pebisnis dan pelaku pasar pun berharap BI menyiapkan respon ramah. Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, sinyal perlindungan agresivitas The Fed menggambarkan bahwa pemanasan global mereda. Oleh karena itu, kalangan pengusaha berharap BI juga memangkas suku bunga acuan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, memandang meski memberikan angin segar realisasi komitmen The Fed itu bergantung pada dinamika global 3—6 bulan mendatang. Sembari menunggu kepastian The Fed, Shinta mengusulkan pemerintah agar fokus menjaga stabilitas ekonomi makro terutama terkait dengan kecukupan devisa, stabilitas rupiah, dan pengendalian inflasi. Oleh karena itu, kalangan analis dan ekonom menyarankan BI untuk mulai memasang kuda-kuda pelonggaran kebijakan suku bunga acuan yang saat ini di level 6%. Kepala Ekonom Bank Central Asia David Sumual, melihat kabar dari AS memberikan sinyal kepada BI untuk ikut memperlonggar suku bunga acuan. Ahli Strategi Makro Samuel Sekuritas Lionel Priyadi, mengatakan harapan pasar soal pelonggaran moneter di AS dan dalam negeri terlalu spekulatif. Menurutnya, penurunan suku bunga AS mengakibatkan indeks obligasi emerging market naik 0,7% dan imbal hasil 10Y UST dan Bund masing-masing turun 18 bps dan 5 bps menjadi 4,02% dan 2,17%.









