JAKARTA,ID-Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita menerangkan, sektor industri kreatif memiliki kinerja yang baik. Terlihat dari realisasi  nilai tambah industri kreatif memiliki kinerja yang baik. Terlihat dari realisasi nilai  tambah industri kreatif yang mencapai Rp1,05 triliun pada kuartal III-2023, atau telah mencapai 82,1% dari target 2023 sebesar Rp 1,28 triliun. Selain itu, kinerja ekspor industri kreatif  pada kuartal III-2023 mencatat nilai sebesar US$ 17,4 miliar, dengan subsektor fesyen menyumbang hingga US$ 9,88 miliar dan subsektor kriya menyumbang US$ 6,26 miliar. Dia mengatakan, hasil tersebut merupakan sebuah capaian yang membanggakan dan menunjukkan bahwa prospek industri kreatif di Indonesia semakin besar. "Kami berharap pembinaan yang diberikan melalui program ini dapat menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh, menjaga jaringan informasi dan komunikasi antar peserta dan nara sumber, serta menjadi penggerak ekonomi ditengah masyarakat dan menjadi contoh bagi pelaku industri fesyen dan kriya," ujar Reni.   (Yetede)

Sejumlah saham pendatang baru unjuk gigi sejak debut perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga jelang tutup tahun 2023 ini. Beberapa emiten baru ini bahkan memberi cuan multibagger dengan kenaikan harga ratusan hingga ribuan persen. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) menduduki puncak klasemen sebagai emiten baru pemberi return tertinggi, yakni naik 4.877% dari harga perdananya. Lalu disusul oleh PT Pelita Teknologi Global Tbk (CHIP), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN). Nama besar di balik IPO boleh jadi penambah daya tarik calon investor untuk mengoleksi saham pendatang baru. Misalnya, nama Prajogo Pangestu yang membuat minat investor di saham CUAN dan BREN cukup tinggi. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengatakan, saham BREN juga didorong oleh sentimen Energi Baru Terbarukan (EBT) dan fundamental bisnis yang kuat. "Sementara kenaikan harga AMMN sudah diantisipasi dari lama sebelum IPO sehingga setelah melantai di BEI pembelinya semakin ramai," kata dia, Selasa (12/12). Founder CTA Saham, Andri Zakaria mengatakan, kenaikan harga saham-saham yang baru IPO ini juga banyak dipengaruhi oleh euforia sesaat. Biasanya, banyak pelaku pasar yang mengambil posisi jangka pendek untuk memanfaatkan kenaikan harga saham IPO saat debut perdana. Nah, jelang akhir tahun ini, gelaran IPO mulai sepi. Sepanjang Desember, baru ada satu perusahaan yang melantai di BEI. Teranyar ada PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) yang baru memulai masa penawaran awal, kemarin. Bisa jadi, ini karena sudah banyak investor yang siap merealisasikan keuntungan menjelang libur akhir tahun. Sehingga, calon emiten lebih memilih untuk IPO tahun depan. Direktur Utama Surya Fajar Sekuritas, Steffen Fang mengatakan, para calon emiten cenderung memilih mengeksekusi IPO di awal tahun depan likuiditas di pasar saham lebih tinggi. Sedangkan MNC Sekuritas memproyeksikan penawaran awal IPO masih akan ramai pada pekan depan. Mengingat masa berlaku laporan keuangan Juni akan habis di Desember. Heri Herdiyanto, Direktur Investment Banking MNC Sekuritas mengatakan, di sisa tahun ini akan ada beberapa calon emiten yang akan melakukan bookbuilding dan melakukan penawaran saham pada awal Januari 2024.

Mulai tahun 2024, pengukuran tingkat inflasi diklaim akan lebih akurat. Sebab, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pemutakhiran tahun dasar dalam perhitungan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar mengungkapkan, langkah pemutakhiran itu dilakukan lewat Survei Biaya Hidup (SBH) 2022. Sebelumnya, perhitungan IHK oleh BPS menggunakan SBH 2018. SBH adalah survei pengeluaran konsumsi rumah tangga di daerah perkotaan dan pedesaan, untuk mendapatkan pola konsumsi masyarakat sebagai bahan penyusunan diagram timbang dan paket komoditas yang baru dalam penghitungan IHK. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengungkapkan, terdapat beberapa perubahan dalam SBH 2022 dibandingkan SBH 2018. Pada 2018, cakupan kota IHK adalah 90 kabupaten/kota, dengan rincian 34 ibu kota provinsi dan 56 kabupaten/kota. Sedangkan untuk SBH 2022, ada tambahan sekitar 60 kabupaten, sehingga totalnya 150 kabupaten/kota. Selain itu, dalam SBH 2022 juga menunjukkan perubahan bobot nilai konsumsi menurut kelompok tersebut. Bobot beberapa kelompok meningkat, seperti kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mencatat peningkatan bobot nilai konsumsi sebesar 2,99 poin. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran juga mencatat peningkatan bobot 1,37 poin, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mencatat peningkatan bobot 0,44 poin, dan kelompok kesehatan mencatat peningkatan bobot sebesar 0,40 poin. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, perubahan tahun dasar akan berefek pada perhitungan inflasi. Terutama dengan melihat perubahan bobot di beberapa komoditas.

Presiden Joko Widodo kembali memberikan gula-gula bagi industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Harapannya, industri yang sedang dibangun Indonesia kian menggeliat. Gula-gula yang dimaksud, pertama, relaksasi kewajiban atas penggunaan komponen lokal sebesar 40% untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai hingga tahun 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Kemudian, minimal TKDN 60% ditetapkan tercapai pada tahun 2027 sampai tahun 2029. Adapun untuk tahun 2030 dan seterusnya, TKDN ditetapkan minimal 80%. Sementara untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai beroda empat atau lebih, tingkat TKDN pada tahun 2019 hingga 2021 minimum 35%, kemudian tahun 2022 hingga 2026 minimum 40%, tahun 2027 hingga 2029 minimum 60%, dan tahun 2030 hingga seterusnya maka TKDN minimum 80%. Kedua, insentif pajak bagi pengimpor mobil listrik utuh (completely built-up/CBU), berupa pembebasan bea masuk hingga pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Ronny P Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution menilai, insentif pajak belum perlu diberikan kepada industri yang mengimpor CBU. Menurut dia, pemerintah seharusnya memprioritaskan pemberian insentif tersebut untuk produsen yang mau memproduksi kendaraan listrik di Indonesia.

Jumlah emiten baru yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini memang tokcer. Bahkan, telah mencapai rekor terbanyak, yakni 79 emiten baru. Tapi nyatanya, tak semuanya punya prospek bagus. Memang belakangan, BEI mendorong perusahaan dengan aset kecil dan menengah untuk melakukan initial public offering (IPO). Namun nyatanya, saham emiten menengah-kecil yang sahamnya dicatatkan di papan akselerasi ini banyak yang mangkrak, bahkan ambles. Catatan KONTAN, dari 79 emiten baru yang listing di BEI tahun ini, ada 14 emiten saham yang berkubang di kisaran Rp 50-an per saham. Lalu, sembilan emiten harganya di bawah gocap. Saham PT Lavender Bina Cendikia Tbk (BMBL) menjadi saham IPO tahun 2023 yang paling boncos, dengan penurunan harga hingga 90,43% dari harga IPO. Emiten jasa bimbingan akademik ini mulanya memasang harga IPO di harga Rp 188 per saham. Tapi per Selasa (12/12) harganya tersisa Rp 18 per saham. Produsen makanan bayi, PT Hassana Boga Sejahtera Tbk (NAYZ) juga sahamnya ambles 85% dari Rp 100 menjadi Rp 15. Kemudian ada saham PT Mitra Tirta Buwana Tbk (SOUL) dan PT Menn Teknologi Indonesia Tbk (MENN) masing-masing anjlok 80,91% dan 80,77% dari harga IPO. Muhammad Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia mengatakan, secara garis besar ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan harga saham-saham IPO tersebut. Pertama, penurunan kinerja keuangan emiten. Faktor kedua yang menekan ialah minimnya aksi korporasi yang dilakukan emiten-emiten ini. "Lalu, faktor ketiga ialah kurangnya implementasi good corporate governance (GCG) dari emiten pasca IPO," ucap Nafan saat Selasa (12/12). Head of Research Retail Sinarmas Sekuritas, Ike Widiati mengatakan, di tengah banyaknya saham-saham baru yang memiliki kinerja buruk, maka pelaku pasar sebaiknya lebih selektif dan bijaksana dalam melakukan investasi saham. "Jangan terjebak fear of missing out (FOMO) semata," kata Ike. Di sisi lain, saham-saham IPO yang telah turun ini bukan berarti tak punya peluang naik. Founder CTA Saham Andri Zakaria mengatakan, investor yang berani mengambil risiko dan tertarik untuk melirik saham di level gocap atau di bawahnya, tetap harus mencermati beberapa hal penting. Di antaranya, saham-saham itu harus didukung isu fundamental positif dan volume transaksi yang meningkat.

Bisnis bioskop diproyeksi akan terus melaju paska status pandemi Covid-19 dicabut pada pertengahan tahun ini. Makanya, para pebisnis bioskop semakin gencar melancarkan ekspansi bisnisnya di tahun depan. Salah satunya adalah PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ), emiten pengelola bioskop CGV. Direktur Graha Layar Prima, Haryani Suwirman mengatakan, BLTZ fokus melakukan ekspansi bioskop di tahun depan. Program lainnya adalah memaksimalkan alternative content movie & non movie, meningkatkan target penonton, dan memaksimalkan penjualan makanan dan minuman. Ia menjelaskan, BLTZ akan meningkatkan kerjasama dengan para distributor dan produser film, yang tentunya akan meningkatkan target penonton di tahun depan. Ia menambahkan, khusus untuk bisnis makanan dan minuman (F&B), BLTZ akan banyak melakukan inovasi dengan menghadirkan menu baru Selain juga memperkuat  kerja sama dengan perbankan dan perusahaan pembiayaan lainnya untuk memperluas bisnis F&B. Terkait kinerja keuangan, BLTZ mencatatkan pendapatan sebesar Rp 796,7 miliar hingga September 2023. Angka ini naik tipis 0,34% dari periode sama di tahun sebelumnya sebesar Rp 794 miliar. Meskipun mencatatkan kenaikan pendapatan, BLTZ masih mencatat rugi bersih sebesar Rp 37,49 miliar per September 2023. Angka kerugian ini lebih dalam 60,44% dibandingkan dengan periode sama tahun 2022 yang sebesar Rp 14,83 miliar. Hingga Desember 2023 ini, BLTZ telah mengoperasikan 74 bioskop dan 422 layar. Adapun beberapa film terlaris di CGV hingga kuartal III-2023 adalah film Sewu Dino dengan 854.982 penonton, FasX 714.550 penonton, dan Transformers: Rise of The Beasts sebanyak 522.627 penonton.

Seluruh calon presiden berkomitmen apabila terpilih menjadi presiden 2024 akan memperkuat penegakan hukum terutama upaya pemberantasan korupsi. Komitmen itu disampaikan capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 di Kantor KPU RI Jakarta, Selasa (12/12) malam. Debat yang dipandu moderator jurnalis TVRI Valerina Daniel dan Ardianto Wijaya itu mengangkat enam sub tema yakni pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga. Capres Anies Baswedan menyatakan bakal menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadirnya rasa keadilan, kebermanfaatan, dan memperhatikan kepastian bagi semua. “Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasan baik di puncak dan seluruh jajaran, tetapi yang terjadi banyak aturan ditekuk oleh pemegang kekasaan. Apakah ini harus diteruskan? Tidak. Ini harus diubah,” katanya. Sementara itu, capres Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pendiri bangsa mendirikan sebuah republik didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Namun, tidak munafik bahwa dalam perjalanannya mengalami banyak kekurangan. Menurut Prabowo, kondisi saat ini harus disyukuri bahwa di tengah dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian di mana terjadi perang, kerusuhan, Indonesia masih aman. Prabowo mengajak kepada masyarakat bahwa kekurangan harus disikapi secara arif, dewasa, dan tidak munafik dengan segala macam kekurangan. Sementara itu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa penegakan hukum sangat penting terutama dalam pemberantasan korupsi. Tren vonis pengadilan yang relatif rendah serta minimnya pengembalian aset, menurut Ganjar, perlu upaya pemiskinan koruptor dan perampasan aset melalui Undang-Undang Perampasan Aset. Sementara itu, pejabat yang korupsi perlu dijebloskan ke penjara Nusa Kambangan agar memberikan efek jera. Namun, di sisi lain, perlu contoh seorang pemimpin harus hidup sederhana untuk mengajarkan integritas. Selain penegakan hukum, dalam debat tersebut sedikit memanas ketika pembahasan isu penguatan demokrasi terutama pembenahan tata kelola partai politik yang kepercayaan publiknya rendah. Capres Anies Baswedan menilai bahwa rakyat tidak percaya demokrasi. Menurutnya, ketika bicara parpol, kebebasan berbicara, oposisi, proses pemilu dan pilpres netral transparan jujur adil menjadi persoalan. "Persoalan demorasi lebih luas. Parpol saat ini baru mengembalikan kepercayaan, di sini peran negara. Masalah mendasar parpol membutuhkan biaya, selama ini tidak diperhatikan. Sudah saatnya pembiayaan politik dihitung dengan benar, tranparansi," ujarnya. Pernyataan Anies tersebut dinilai berlebihan oleh capres Prabowo. Menurut Prabowo, Anies mengeluh terkait demokrasi tetapi berhasil terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta menghadapi pemerintah yang berkuasa.Suasana juga memanas ketika Ganjar Pranowo menanyakan kepada Prabowo terkait hilangnya 13 orang terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan sejumlah rekomendasi telah diberikan pada 2009. 

Ganjar menanyakan kepada Prabowo jika menjadi presiden apakah membentuk pengadilan HAM dan apakah akan menunjukkan makam kepada keluarga korban. Menurut Prabowo, kasus tersebut ditangani oleh Mahfud Md yang kini menjadi cawapre Ganjar Pranowo. "2009 itu sekian tahun lalu dan masalah ini ditangani wapres Anda. Jadi apa lagi mau ditanya kepada saya, saya sudah menjawab berkali-kali tiap 5 tahun kalau saya naik ditanya lagi soal itu," jelas Prabowo. Adapun, terkait dengan fenomena konstitusi kehakiman yang diintervensi turut menjadi isu yang menjadi prioritas para calon jika menjadi terpilih menjadi presiden. Prabowo setuju bahwa kehakiman harus independen dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Dia berkomitmen bahwa semua hakim dan pekerja di dipengadilan untuk diperbaiki kualitas hidupnya agar tidak diintervensi dan tidak bisa disogok. Sementara itu, Anies berpendapat bahwa ketika menjadi presiden maka akan ditegaskan bahwa di lingkar yudisial tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi menegakkan keadilan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani dari aspek hukum memiliki tantangan dalam hal meningkatkan disiplin implementasi regulasi di lapangan karena saat ini Indonesia memiliki gap besar antara kebijakan di atas kertas dengan penerapan di lapangan yang menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Kemudian tantangan lainnya yakni peningkatan transparansi dan disiplin dalam penerapan good regulatory-making practices yang memadai, sistematis, dan berkelanjutan dalam proses pembuatan dan review kebijakan/regulasi. “Regulasi usaha masih menyulitkan baik karena high cost ataupun tidak efisien. Ujung-ujungnya menyebabkan kebingungan, dan uncertainty iklim usaha tetap tinggi bagi pelaku usaha,” jelasnya. Dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM), Shinta mengatakan perihal itu erat kaitannya dengan kepercayaan pengusaha terhadap sistem hukum Indonesia dan praktik ESG yang makin dituntut implementasinya. Terutama untuk memperoleh investasi asing dengan nilai yang lebih tinggi atau untuk memenangkan peran/partisipasi yang lebih besar dalam rantai pasok global. Dari aspek pemerintahan, sejumlah hal seperti tantangan reformasi birokrasi yang belum selesai khususnya dari segi efisiensi birokrasi, kualitas layanan birokrasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat sipil negara (ASN) ataupun pelaksana kebijakan di lapangan.

Target sasaran rasio pajak terus menyusut. Pelemahan harga komoditas sumber daya alam (SDA), ancaman inflasi, hingga prospek penerimaan cukai menjadi faktor yang mendukung moderasi target rasio pajak tahun depan. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024, target rasio pajak pada 202 disasar cukup ambisius yakni 10,7%—12,3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Akan tetapi, dalam Perpres No. 52/2023 tentang Rencana Kerja Pemeirntah (RKP) Tahun 2024 yang diundangkan 6 September 2023, rasio pajak tahun depan hanya ditargetkan 10,0%—10,2%. Adapun, dalam Laporan Tahunan Ditjen Pajak yang terbit beberapa waktu lalu, rasio pajak tahun depan diestimasi hanya 8,59%—9,55%. Di sisi lain, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diyakini bakal memacu konsumsi di dalam negeri sehingga bakal mengakselerasi laju produk domestik bruto (PDB). Persoalannya, ada banyak fasilitas pembebasan dalam aktivitas konsumsi masyarakat sehingga gemuknya PDB tidak selalu linier dengan rasio pajak. Dalam kaitan ini, sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan dan otoritas pajak yang dihubungi Bisnis tidak bersedia memberikan tanggapan mengenai tantangan dan peluang dalam memacu rasio pajak pada tahun depan. Namun, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto, tak memungkiri aneka kendala di atas menjadi faktor yang memengaruhi penerimaan negara tahun depan. Terlebih di sektor bea dan cukai yang juga menghadapi kendala. Di antaranya downtrading konsumsi rokok ke golongan yang lebih murah, serta pelarangan ekspor mineral pada Juni 2024. Peluang untuk memacu rasio pajak makin berat lantaran otoritas fiskal menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2023 tentang Perubahan atas PMK No. 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, mengatakan penundaan itu disebabkan oleh penyesuaian jadwal implementasi sistem inti perpajakan alias Coretax Administration System (CTAS). Selain itu, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyiapkan sistem aplikasi dan melakukan pengujian sistem baru tersebut. Sementara itu, kalangan pemerhati pajak menyarankan pemerintah untuk membuat gebrakan agar rasio pajak dapat menanjak di tengah ketidakpastian ekonomi. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto, mengatakan RPJMN tidak bisa lagi dijadikan tolok ukur mengingat target itu dibuat berdasarkan asumsi-asumsi yang ditetapkan pada 2020. Direktur Program Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, memandang kunci dari akselerasi rasio pajak ada pada implementasi identitas tunggal wajib pajak.