Kementerian Perhubungan telah menganggarkan dana wewajiban pelayanan publik atau public service obligation Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek selama 2023 sebesar Rp119,79 miliar. Dengan anggaran subsidi sebesar itu, LRT Jabodebek menerima subsidi Rp119,79 miliar untuk operasional selama 126 hari karena kereta ringan itu beroperasi komersial mulai 28 Agustus 2023. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan, dana public service obligation (PSO) untuk subsidi LRT Jabodebek itu dilakukan pemerintah guna mendorong pergeseran mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi massal. “Pemerintah telah memberikan beragam insentif untuk menarik minat masyarakat, seperti pada LRT Jabodebek,” ujarnya saat Penandatanganan Kontrak Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Tahun 2023 di Stasiun LRT Jabodebek Halim, Kamis (7/12). Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo menegaskan bahwa perseroan berkomitmen melaksanakan penugasan PSO dengan sebaik-baiknya. Dia memastikan bahwa PT KAI terus melakukan peningkatan pelayanan sarana, fasilitas, dan pelayanan lainnya, dengan berkoordinasi serta berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait seiring pemanfaatan PSO tersebut.

Sejumlah pemuka agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai memandang situasi politik dalam Pemilu 2024 kian memanas. Mereka menyerukan agar semua pihak, baik peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemerintah, maupun masyarakat, menaati aturan guna menjaga situasi bangsa tetap damai. Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud menyampaikan, benih-benih perpecahan sudah bermunculan di daerah tertentu. Selain itu, dalam pemilu, kini sudah muncul propaganda dan persaingan yang tidak sehat via media sosial. ”Sesungguhnya, berbangsa dan bernegara itu harus memegang teguh aturan. Menyiasati aturan itu yang membuat karut-marut, membuat negara ini dalam kondisi bahaya kare-na aturannya dilanggar. Jika persaingan tetap di dalam ring (aturan), kita bisa melewatinya dengan gembira, senang, tanpa gesekan,” ujarnya dalam konferensi pers Seruan Indo-nesia Damai, di Gedung Karya Sosial, Kompleks Gereja Katedral Jakarta, Jakarta, Rabu (6/12).

Forum itu dihadiri pula Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia Philip K Widjaja, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Budi S Tanuwibowo, dan Sri Eko Sriyanto Galgendu dari kepemimpinan Spiritual Nusantara. Dalam pertemuan itu, delapan pemuka agama di Indonesia menyerukan Sembilan poin untuk perdamaian bangsa saat pemilu. Hal itu mulai dari mengutamakan kepentingan umum, meneguhkan konsep Pancasila, mendesak aparat untuk netral, menghindari hoaks, membangun kesiagaan terhadap potensi turbulensi politik, membersihkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, mendorong terwujudnya rekonsiliasi nasional, berdoa untuk keselamatan bangsa, hingga mengajak tokoh agama merapatkan barisan. (Yoga)

Kompas mengangkat hasil Sensus Pertanian 2023 yang memberi gambaran suram sektor pertanian, khususnya pangan. Dalam beberapa sensus pertanian terakhir, terlihat, kita belum bisa membalikkan tren kemunduran sektor pertanian yang terjadi beberapa dekade terakhir, yang bukan hanya tecermin dari rata-rata pertumbuhan sektor pertanian yang di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, sektor pertanian yang terus menjadi kantong konsentrasi penduduk miskin, stagnannya produksi, atau meningkatnya ketergantungan pada impor. Kemunduran pertanian juga tergambar dari menyempitnya luas lahan pertanian akibat konversi, jumlah unit usaha tani yang terus mengecil, dan terus menciutnya penguasaan lahan oleh petani, dengan jumlah petani gurem juga terus meningkat. Selain itu, tak adanya regenerasi petani, dengan 70 % petani berusia 50 tahun ke atas. Generasi muda tak tertarik terjun ke pertanian karena tidak menjanjikan kesejahteraan. Terpuruknya pertanian, dan terus terperangkapnya petani dalam kemiskinan ekonomi subsisten selama beberapa dekade ini, menjadi gambaran terus dianaktirikannya sektor yang jadi tumpuan 40 % angkatan kerja nasional.

Jika dibiarkan, hal ini akan menjadi ancaman besar bagi masa depan ketahanan pangan dan sektor pertanian. Kekhawatiran akan ketidakmampuan sektor pertanian menyediakan kebutuhan pangan bagi 274 juta penduduk yang terus bertambah ke depan membuat isu kemandirian, ketahanan, atau swasembada pangan terus menjadi isu panas setiap tahun, terutama karena kurangnya perhatian atau banyaknya kebijakan yang tak berpihak kepada petani sebagai ujung tombak sektor pertanian. Ketergantungan pada impor pangan yang terus meningkat membuat posisi kita rentan terhadap gejolak sosial ekonomi, terutama dalam situasi krisis pangan global. Enam dari Sembilan barang kebutuhan pokok masih harus diimpor. Sebagai negara agraris dengan lahan subur melimpah, ketahanan pangan kita masih rentan. Di posisi ke-10 di Asia-Pasifik, dan ke-60 di dunia, menurut The Global Food Security Index 2022. Pembenahan sektor pertanian dikatakan berhasil jika tidak hanya mampu menopang ketahanan pangan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi ke depan. (Yoga)

Penerapan prinsip keberlanjutan berpeluang membawa manfaat ekonomi bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai perusahaan mulai mengadopsi di dalam strategi bisnisnya. Hal ini mengemuka dalam forum diskusi CEO Goes to Campus UI bertajuk Powering the Future: Innovations for a Sustainable Mission di Fakultas Teknik UI, Depok, Jabar, Kamis (6/12). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Kompas100 CEO Forum Powered by PLN. Hadir sebagai pembicara, antara lain, Executive VP Aneka Energi Baru Terbarukan PLN (Persero) Zainal Arifin, Segment Digital Transformation Department Head SKF Indonesia Anis Lutfi, Ketua Program Studi Teknik Lingkungan UI Cindy Rianti Priadi, serta dosen dan peneliti tetap Departemen Manajemen & Research Associate Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Anna Amalyah Agus.

”Keberlanjutan kini bukan lagi hanya sebagai suatu keinginan, melainkan sebuah kebutuhan. Jangan dilihat ini (keberlanjutan) sebagai ancaman, tetapi peluang baru,” kata Zainal. Upaya PLN mencapai pembangunan berkelanjutan ini salah satunya dalam hal transisi energi atau peralihan dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Di antaranya adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Cirata, co-firing biomasa untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan pembangkit listrik dari sampah. Anis menambahkan, keberlanjutan telah mengubah strategi bisnis berbagai perusahaan besar, tak terkecuali SKF. Pada 2030, SKF menargetkan mampu mencapai nol emisi karbon (net zero emission) pada lini rantai pasok, mulai dari material bahan baku, hingga produk bearing atau laher yang dihasilkan ke pelanggan. ”Keberlanjutan sudah menjadi strategi bisnis. Oleh sebab itu, kami memiliki dua strategi, yakni dengan memanfaatkan digitalisasi dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya. (Yoga)

Ekonomi dunia semakin terfragmentasi dan terbelah ke berbagai blok kawan atau lawan. Indonesia mesti bersiap menghadapi kemungkinan pergeseran kekuatan global di masa depan dan hati-hati menyusun strategi aliansi ekonomi agar tidak tertinggal dalam rantai pasok global. Pemilu 2024 pun jadi pertaruhan agar reputasi Indonesia di panggung global tetap terjaga setelah rezim berganti. Diskursus mengenai masa depan tatanan ekonomi dunia akhir-akhir ini semakin sering mencuat dalam berbagai forum internasional di tengah kondisi geopolitik yang semakin terfragmentasi. Ajang Annual International Forum of Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-12 pada 6-7 Desember 2023 pun ikut mengangkatnya dengan tema ”The Fragmented World: Recalibrating Development Strategies”. Saat membuka forum AIFED, Rabu (6/12/2023), di Nusa Dua, Badung, Bali, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, dunia yang dulunya saling terkoneksi dalam panggung globalisasi kini semakin terbelah ke dalam kubu-kubu geopolitik dan geoekonomi, khususnya di lingkup perdagangan, investasi, dan  keuangan.

Kerja sama ekonomi antarnegara tidak lagi dibangun berdasarkan efisiensi atau hitung-hitungan paling menguntungkan, tetapi kawan atau lawan. Negara-negara menjadi lebih inward looking atau mengutamakan kepentingan domestiknya. Kebijakan bernuansa proteksionisme dan populisme pun semakin menguat di sejumlah negara. Gelagat dunia yang semakin mengarah ke deglobalisasi itu sebenarnya mulai tampak sejak krisis keuangan global pada tahun 2008, tetapi semakin menjadi-jadi pascapandemi Covid-19, terutama setelah perang Rusia-Ukraina dan Hamas-Israel. Ke depan, ketegangan politik global itu diperkirakan akan terus berlanjut dan berpotensi menggeser poros   kekuatan ekonomi global. ”Perdagangan bebas yang semestinya seimbang dan saling menguntungkan, kini menjadi urusan menang atau kalah, kawan atau lawan. Ini menciptakan dinamika ekonomi yang benar-benar baru. Entah teori yang dulu kita pelajari sudah usang dan perlu diubah, atau cara kita memandang dunia yang memang sudah berubah,” kata Sri Mulyani. (Yoga)

Pembenahan angkutan umum harus menjadi agenda prioritas dalam pembangunan kota-kota di Indonesia pada tahun depan. Keberpihakan pemerintah pusat dan kolaborasi dengan pemda penting dalam pembenahan tersebut. Strategi yang bisa ditempuh adalah pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi. Menurut Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro, pembatasan kendaraan pribadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya sudah tak terhindarkan. Kemacetan yang menimbulkan kerugian ekonomi menunjukkan sudah saatnya kendaraan pribadi dibatasi.

”Saya rasa pembatasan kendaraan pribadi di Jakarta dan kota besar sudah tidak bisa dihindari lagi, kalau kita ingin punya sistem transportasi efisien yang bisa memfasilitasi kita mencapai tujuan dan menghubungkan akses pada kesempatan berusaha dan kegiatan ekonomi,” tutur Tory dalam Rakernas MTI 2023 di Jakarta, Rabu (6/12). Sekjen MTI Haris Muhammadun menambahkan, isu keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan angkutan umum perlu jadi perhatian. Angkutan umum belum menjadi prioritas pembangunan kota-kota di Indonesia. ”Jumlah lajur jalan untuk kendaraan pribadi lebih banyak dibandingkan untuk angkutan umum,” katanya. (Yoga)

Sektor perikanan Aceh berkontribusi positif pada perekonomian daerah. Namun, pengembangan sektor ini masih minim karena seretnya investasi. Keseriusan daerah menggaet investor diperlukan untuk mengatasi persoalan ini. Pada 7 Desember 2023, Provinsi Aceh genap berusia 67 tahun. Dengan ditopang dana otonomi khusus sejak 2006 hingga 2027, pembangunan Aceh terus bergulir. Namun, pada kenyataannya angka kemiskinan Aceh masih lebih tinggi daripada rata-rata kemiskinan nasional. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh yang dirilis BPS Aceh 30 November 2023 menyebutkan, angka kemiskinan Aceh pada Maret 2023 sebesar 14,45 % atau 806.750 orang dari 5,482 juta jiwa, lebih tinggi daripada rata-rata kemiskinan nasional sebesar 9,36 %. Situasi ini ironi di tengah potensi sumber daya alam di Aceh yang belum banyak disentuh.

Sebelum dana otonomi khusus berakhir, Aceh mesti mempersiapkan sumber-sumber lain untuk menopang fiskal daerah. Salah satu sektor yang memiliki peluang besar di Aceh ialah perikanan. Dalam buku laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh disebutkan, produksi perikanan tangkap setiap tahun sejak 2018 hingga 2022 terus meningkat. Pada 2018, produksi perikanan Aceh 288.034 ton dan menjadi 309.073 ton pada 2022. Produktivitas itu tercatat lebih tinggi dalam data statistik KKP yang menyebutkan, pada 2022, produksi perikanan tangkap Aceh 324.618 ton. Aceh pun menjadi provinsi dengan tangkapan kedua terbanyak di Sumatera dan nomor delapan di Indonesia. Sebagian ikan dari Aceh diekspor ke luar negeri, yakni Jepang, AS, China, Eropa, dan Arab Saudi. Catatan dari DKP Aceh tahun 2022 menyebutkan, nilai ekspor ikan mencapai 15,92 juta USD dengan total ekspor 3.417 ton. Perairan Aceh menyimpan potensi perikanan tangkap 272.000 ton per tahun yang seharusnya dapat diolah lebih baik dan ditingkatkan untuk mendongkrak kesejahteraan warga.

Warga yang berjibaku di sektor perikanan pun masih merasakan sejumlah kendala. Heri Fahmi (45), pengusaha kapal perikanan di dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Kota Banda Aceh, Minggu (3/12), mencatat timbangan keranjang ikan yang diturunkan dari kapal. Sekali bongkar kapal ukuran 60 gross tonnage (GT), ia mendapatkan 20 ton ikan campuran. Sebagian ikan dijual di pasar Banda Aceh, sisanya dikirim ke Sumut. ”Perikanan Aceh sangat menjanjikan. Jenis ikannya beragam dan tangkapan melimpah,” kata Heri yang memiliki empat unit kapal. Ia kerap terkendala kelangkaan solar, es yang tak mencukupi, ataupun dermaga yang dangkal. ”Sarana masih terbatas. Kita sangat butuh investasi agar sektor perikanan cepat berkembang,” katanya. (Yoga)

Sejumlah warga penghuni rumah susun sederhana sewa mengeluhkan kembali normalnya pembayaran biaya sewa. Mereka kelimpungan karena belum pulih dari dampak pandemi Covid-19. DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan kembali hal tersebut agar warga tidak kesulitan. Kebijakan itu berlaku setelah Pemprov DKI Jakarta mencabut Pergub No 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Wabah Covid-19. Beleid itu digantikan Pergub Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar kepada Wajib Retribusi dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Covid-19.

Para penghuni rusun yang mengeluhkan hal itu ialah warga relokasi dari Rusunawa Marunda ke Rusun Nagrak di Jaku. Mereka terdiri dari 451 keluarga yang kebanyakan bergantung dari pendapatan harian, seperti berjualan. Warga direlokasi lantaran kondisi blok rusun yang mereka tempati sebelumnya tidak layak huni. Namun, lapak dagangan mereka di Rusun Nagrak belum selesai dibangun. Tak pelak, warga bingung cara membayar sewa per unit Rp 505.000-Rp 765.000. Biaya ini lebih tinggi dari sewa Rusunawa Marunda Rp 144.000 per unit. Saharudin, Ketua RT 005 RW 012 Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakut, menyampaikan keluhan warga tersebut pada Rabu (6/12). Mereka kaget ketika dipanggil pengelola rusun yang memberitahukan ada perubahan kebijakan. Bahkan, sebanyak 451 keluarga tengah mempertimbangkan untuk kembali ke Blok C5 Rusunawa Marunda. Konsekuensinya, mereka tinggal di tenda karena blok itu dalam proses revitalisasi. Saharudin berharap ada keringanan bagi mereka sampai ekonomi mulai pulih. (Yoga)

Menjelang penghujung tahun, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai tancap gas. Saham-saham dengan kapitalisasi pasar besar memang masih menjadi pendorong utama pergerakan indeks. Tapi, saham lapis dua dan tiga juga terlihat mulai unjuk gigi. Kemarin (6/12), IHSG berhasil menembus level 7.140, kendati di akhir perdagangan terpeleset 0,19% ke posisi 7.087,39. Dengan posisi itu, IHSG sudah mencetak penguatan 3,46% year to date (ytd). Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project William Hartanto menyoroti, pendorong IHSG dominan berasal dari saham baru yang harganya langsung melejit. Seperti PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). BREN dan AMMN bahkan memimpin di posisi teratas. Sebaliknya, William memandang kontribusi saham-saham lapis kedua dan lapis ketiga terbilang mini. Equity Sales Jasa Utama Capital Sekuritas Alfredo Gusvirli mengamini hal itu. Menurut dia, kondisi ini juga menunjukkan saham lapis kedua dan ketiga cenderung sideways dalam memberikan kontribusi terhadap IHSG. William sepakat, saham-saham lapis kedua dan lapis ketiga yang pergerakannya masih tertinggal, justru berpeluang melaju. Apalagi, pelaku pasar mulai cenderung menghindari risiko mengejar saham-saham yang penguatannya sudah signifikan. Toh, cukup banyak saham blue chips anggota indeks LQ45 yang juga menjadi konstituen dari IDX SMC Liquid. Meski demikian, William menyarankan agar lebih cermat mengkombinasikan analisa teknikal dan menelaah kinerja keuangan terbaru. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengamati secara teknikal sejumlah saham di IDX SMC berpotensi menguat. Saham pilihannya adalah ANTM, ERAA, dan ADMR.