Jumlah Petani Menyusut, Hati-Hati Inflasi Menanjak
Penurunan jumlah pelaku usaha pertanian di Indonesia membawa kecemasan baru. Pasokan pangan bisa menyusut, hingga ujung-ujungnya berdampak terhadap laju inflasi. Mengacu Sensus Pertanian 2023 Tahap I Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah usaha pertanian tercatat 29,36 juta unit usaha. Angka ini turun 7,42% dibandingkan Sensus Pertanian 2013.
Pelaku usaha pertanian Indonesia dalam 10 tahun terakhir masih didominasi usaha pertanian perorangan (UTP). Pada 2023, UTP mencapai 29,34 juta unit, turun dibandingkan 2013 yang mencapai 31,71 juta unit. Sedangkan sisanya adalah usaha pertanian berbadan hukum (UPB) sebesar 5.705 unit. Angka ini naik 35,54% dibandingkan 2013. Demikian pula usaha pertanian lainnya (UTL) sebesar 12.926 unit atau menanjak 116,08% dari tahun 2013.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan bilang, meskipun usaha pertanian menurun, hal itu tak membuat produktivitas pertanian menurun.
Pemerintah terus berupaya mengerek produksi pertanian, baik melalui ekstensifikasi lahan, peningkatan indeks pertanaman, inovasi budidaya maupun mendorong tingkat produktivitas. "Kenaikan tingkat produktivitas salah satunya dilakukan melalui penggunaan teknologi budidaya pertanian. Saat ini, 46,84% petani telah menggunakan teknologi modern untuk budidaya pertanian," tutur Ferry kepada KONTAN, Rabu (6/12).
Selain itu, pemerintah terus mendorong penguatan kelembagaan petani melalui beberapa program kerja yang tercantum dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024, di antaranya melalui korporatisasi petani dan peningkatan akses pembiayaan.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga bilang, meskipun usaha pertanian menurun, produktivitasnya meningkat dan tidak berdampak pada inflasi. Artinya, kata dia, meski jumlah usaha pertanian menurun, penerapan teknologinya meningkat atau semakin maju sehingga mampu menjaga jumlah produksi tani. "Jadi sebenarnya dampak ke inflasi dari sisi ini cenderung netral," ungkap dia.
Emiten Rumah Sakit Dapat Sentimen Positif di Akhir Tahun
Belum lama ini terjadi kembali lonjakan kasus Covid-19 di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Vietnam. Selain itu, telah ditemukan penyakit pneumonia atau infeksi pada kantung udara yang terdapat di paru-paru yang menjangkit anak-anak di negara China..
"Peningkatan kasus terkait Covid-19 membawa sentimen baik dalam industri. Masyarakat akan mengonsumsi lebih banyak layanan dan produk terkait kesehatan secara keseluruhan," kata Bryan Soetopo, Analis Henan Putihrai Sekuritas, Rabu (6/12).
PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) membukukan laba neto periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk alias laba bersih sebesar Rp 348,84 miliar per September 2023. Laba bersih HEAL melesat 42,07% secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan laba bersih per September 2022 yang tercatat sebesar Rp 245,52 miliar.
Lalu, PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) juga mencatatkan laba bersih sebesar Rp 858,90 miliar pada kuartal III 2023.
Bryan merekomendasikan
buy
pada saham HEAL dengan target harga Rp 1.950 per saham dan SILO dengan target harga Rp 2.900 per saham.
Tahun Pemilu, Tahun Indomie
Laju saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) berpeluang lebih moncer pada tahun depan. Ada sejumlah katalis positif yang bakal menopang kinerja produsen mi instan semiliar umat, Indomie, ini.
Salah satu daya dorong saham ICBP ke depan adalah tingkat konsumsi domestik yang meningkat di tengah sentimen pemilihan umum (pemilu). Harga komoditas yang menjadi bahan baku utama produk-produk ICBP juga tak setinggi tahun lalu. Alhasil, emiten Grup Salim ini diramal bisa menuai margin laba yang lebih baik tahun depan.
Analis NH Korindo Sekuritas, Cindy Alicia mengatakan, secara historis, konsumsi masyarakat saat pemilu lebih tinggi dari biasanya. "Potensi kenaikan konsumsi tersebut juga ditopang oleh inflasi domestik yang masih terjaga," ujar Cindy kepada KONTAN, Rabu (6/12).
Penjualan mi instan tercatat melaju 6,6% yoy menjadi Rp 38,1 triliun. EBIT margin segmen mi instan pada periode tersebut juga lebih tinggi, yakni sebesar 25,7% dibandingkan periode sama tahun 2022 yang sebesar 21,9%.
Sedangkan untuk tahun 2024 mendatang, analis BRI Danareksa Sekuritas, Natalia Sutanto memperkirakan, pendapatan ICBP akan tumbuh 7,9% yoy menjadi Rp 73,25 triliun. Pertumbuhan ini ditopang oleh kontribusi berimbang dari kenaikan volume penjualan sebesar 3,8% yoy dan penyesuaian
average selling price
(ASP) 4% yoy.
"Tumbuhnya volume penjualan juga didukung momentum pemilu, khususnya pada semester I-2024 dan perkembangan pasar ekspor pada semester II-2024," tutur Natalia dalam riset 9 November 2023.
Analis Sinarmas Sekuritas, Vita Lestari dalam riset 8 November 2023 mengatakan, kinerja ICBP pada sembilan bulan pertama 2023 sejalan dengan ekspektasi. Pertumbuhan volume penjualan khususnya segmen makanan ringan dan mi instan dapat menjadi tanda dimulainya aliran masuk dana dari kampanye pemilu. Sinarmas Sekuritas menaikkan proyeksi pendapatan ICBP tahun 2023 dan 2024. Target pendapatan ICBP dinaikkan 2,3% menjadi Rp 71,78 triliun dari Rp 70,16 triliun.
Aliran Kredit ke Batubara Masih Tetap Membara
Perbankan di Tanah Air tampaknya masih sulit mengurangi porsi pembiayaan batubara. Maklum, kebutuhan batubara sebagai sumber energi masih tinggi. Proses peralihan dari energi fosil yang mengandung banyak polutan ke sumber energi bersih yang kini digalakkan pemerintah masih butuh waktu panjang.
Bank-bank asing saat ini memang sudah menutup diri terhadap pembiayaan baru di sektor batubara. Kondisi ini membuat pemenuhan pendanaan sektor batubara di Indonesia hanya mengandalkan bank-bank lokal.
Tak heran, porsi kredit ke sektor batubara oleh bank lokal masih meningkat. Kenaikan portofolio kredit batubara di antaranya ditorehkan bank pelat merah, seperti Bank Mandiri dan BNI.
Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan, pembiayaan ke sektor barubara memang akan dikurangi. Namun, sebagai bank BUMN, Bank Mandiri saat ini harus tetap mendukung program pemerintah dalam mendukung ketersedian energi nasional.
Jadi, Bank Mandiri masih harus mengalirkan kredit ke proyek-proyek energi dan rantai pasoknya, termasuk batubara. "Di dalam praktiknya, kami memastikan proyek yang dibiayai sesuai dengan timeline dan roadmap transisi energi menuju net zero emission," kata Sandra, sapaan akrab Alexandra.
Sementara itu, Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen melakukan fungsi intermediasi untuk mendukung kedaulatan ekonomi nasional. Namun, mitigasi risiko untuk penyaluran kredit ke industri berisiko tinggi seperti batubara diperketat. Per September, porsi pembiayaan batubara BCA di bawah 1% dari total kreditnya. Hera bilang, porsinya tak naik signifikan.
"KEUMAMAH” ACEH, MENGOLAH IKAN BUANGAN JADI BERKELAS
Pengolahan ikan menjadi keumamah atau disebut ikan kayu di
Provinsi Aceh diwariskan secara turun-temurun. Memanfaatkan ikan ”buangan” dari
pasar ekspor dan domestik, keumamah tetap tidak kalah pamor. Usaha ikan olahan
yang diberi nama Puteh Meulu di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh,
ini telah berusia 45 tahun. Meski dianggap kuliner tradisional, keumamah Puteh
Meulu laku keras di pasaran. Bahkan, pada momen tertentu tidak mampu memenuhi
permintaan. ”Ikan-ikan yang tidak lewat ke pabrik karena kepalanya putus atau
koyak kami beli untuk diolah menjadi keumamah,” ujar Mukhtar (42), pengelola usaha
Puteh Meulu, Selasa (5/12). Pagi itu, Mukhtar menjemur ikan tongkol di atas jaring
kawat, untuk bahan baku keumamah.
Keumamah mampu bertahan hingga setahun. Ikan-ikan tersebut
dibeli dari Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo yang berjarak 1 km dari
lokasi usaha Puteh Meulu. Setiap pagi, Mukhtar memburu ikan segar ke pelabuhan.
Meski dianggap ikan buangan, ikan tersebut masih segar karena baru dibongkar
dari kapal. Untuk menghilangkan bau amis, ikan itu dilumuri garam dan jeruk
nipis, lalu direbus 30 menit menggunakan kayu bakar. Saat perebusan, Mukhtar
menambahkan rempah, seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih. Ada
satu rempah khusus dalam keumamah Aceh, yakni asam sunti alias belimbing wuluh
kering. Ikan yang sudah direbus lalu dibelah dan tulangnya dipisahkan. Kemudian
ikan-ikan itu dijemur di bawah terik matahari langsung selama tiga hari.
Setelahnya, ikan tersebut mengeras dan siap dipasarkan. Satu kg keumamah Puteh
Meulu dijual Rp 35.000. Sekali produksi mencapai 35 kg. Namun, produksi
tergantung ketersediaan ikan segar di pelabuhan. (Yoga)
Penerapan Keamanan Siber Masih Menjadi Tantangan
Ancaman keamanan siber masih menjadi hambatan utama dalam
upaya mengimplementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Padahal,
integrasi data server instansi pemerintah di pusat dan daerah, ditambah luruhnya
ancaman siber dapat membantu mempercepat transformasi ekosistem digital di
Indonesia. Di sela peluncuran Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi
Digital Indonesia 2030, di Jakarta, Rabu (6/12), Menkominfo Budi Arie Setiadi
mengatakan, Indonesia punya 27.000 pusat data pemerintahan, dari tingkat pusat,
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Dari 27.000 pusat data di tingkat
lembaga, baik pemerintah pusat maupun daerah, baru 3 % yang sudah memiliki
sertifikasi pusat data. Selain menyulitkan integrasi data, perbedaan standar
keamanan dari setiap server instansi pemerintahan juga membuka celah bagi
aktivitas kriminal siber yang berbahaya bagi keamanan nasional.
”Sebagian pengelola situs instansi pemerintah telah menerapkan
standar keamanan yang ketat, tetapi ada juga yang belum,” ujar Budi. Kondisi
ini sejalan dengan laporan Lanskap Ancaman Siber 2023 Edisi Ke-4, Ensign Info Security
membahas sejumlah ancaman keamanan siber di wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya,
termasuk di Indonesia. Area yang paling rentan serangan siber di Indonesia ialah
layanan publik pemerintah. Kompas mencatat, serangan server instansi
pemerintahan yang cukup meresahkan warga sempat terjadi pada tahun 2021, saat
maraknya dilakukan penjualan data masyarakat Indonesia di situs Raidforums.com
yang diklaim oleh penjualnya bersumber dari BPJS Kesehatan. ”Keamanan siber
memang menjadi isu penting dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis
elektronik. Untuk meningkatkan keamanannya, semua akan disinergikan dalam pusat
data nasional (PDN),” kata Budi. (Yoga)









