JAKARTA,ID-Pemerintah menjadikan investasi  sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya menggenjot realisasi investasi harus dilakukan secara simultan mulai dari kementerian/lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah, dalam menjaga iklim investasi hingga mempermudah perizinan terhadap investor. Presiden Joko Widodo mengatakan, dengan gejolak perekonomian global yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi dan investasi  belum bisa berfungsi secara optimal untuk mendorong roda perekonomian. "Saat ini semua negara butuh investasi, karena jadi kunci pertumbuhan ekonomi. Sulit sekali, menaikkan konsumsi masyarakat dan ekspor, tetapi yang dikejar-kejar semua negara saat ini adalah investasi," Kata Presiden Jokowi. Upaya mendorong pertumbuhan investasi diharapkan dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja. (Yetede)

Sistem daring yang diimplementasikan dalam perizinan investasi masih problematik. Banyak-nya jumlah pemerintah daerah (pemda) yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) lahan investasi menjadi pemicu sehingga pemerintah terpaksa kembali ke jalur konvensional alias luring. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dari target 2.000 RDTR yang harus dipenuhi pada 2024, hingga saat ini baru tersedia 401 RDTR. Tak pelak, Indonesia pun menghadapi backlog RDTR sebanyak 1.599. Tidak adanya RDTR ini menyulitkan pemodal dalam mengajukan perizinan investasi. Apalagi, dari 401 RDTR tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA). Pemerintah pun terpaksa membentuk tim khusus yang terdiri atas Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta instansi terkait lainnya untuk memberikan layanan secara manual. Presiden Joko Widodo, dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023, Kamis (7/12), menekankan bahwa perizinan adalah aspek krusial dalam ekosistem investasi. Kepala Negara pun menginstruksikan kepada jajarannya baik di pusat maupun daerah segera melakukan perbaikan sehingga tidak menghambat aliran modal yang pada 2023 ditargetkan Ro1.400 triliun dan tahun depan Rp1.650 triliun. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan RDTR dan OSS memang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat diurai. Sejalan dengan itu, perizinan secara manual disiagakan untuk tetap memberikan pelayanan kepada investor. Namun dia menegaskan skema ini adalah solusi jangka pendek. Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan apabila RDTR tersedia dan terintegrasi dengan OSS, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin investasi hanya satu hari dan gratis. Sementara itu, jika daerah tidak memiliki RDTR, KKPR dikeluarkan dengan mekanisme manual. Dengan begitu, proses perizinan harus diarahkan ke pemerintah pusat dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dikenai pungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beralasan lambatnya penerbitan RDTR disebabkan banyaknya sengketa batas wilayah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara itu, kalangan pengusaha memandang tanpa adanya RDTR realisasi investasi akan terhambat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan tanpa RDTR pelaku usaha akan menunda realisasi investasi sehingga berdampak pada tidak adanya penciptaan lapangan kerja dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dalam mendorong pemberdayaan dan pendampingan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, memperoleh apresiasi tinggi dari Presiden Joko Widodo.Saat menghadiri pembukaan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 yang menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-128 Bank Rakyat Indonesia (BRI), Presiden Jokowi menegaskan peran penting pelaku UMKM sebagai penopang ekonomi nasional. “61% PDB nasional disumbang oleh UMKM dan 97% tenaga kerja di Indonesia diserap oleh UMKM. Oleh karenanya, saya menghargai dan mengapresiasi event ini, karena produk yang ditampilkan dikurasi sangat baik. Kemasan dan branding serta yang paling penting BRI mempertemukan UMKM dengan para buyer,” kata Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan pen tingnya pelaku UMKM naik kelas, lebih terampil dalam pemanfaatan teknologi atau go digital, dan mampu menembus pasar internasional atau go internasional. “UMKM harus mampu menguasai pasar lokal namun tidak melupakan pasar global,” kata Presiden Joko Widodo.Senada dengan Presiden, Menteri BUMN RI Erick Thohir yang turut hadir pada acara tersebut mengungkapkan berbagai program yang telah diterapkan oleh BRI, termasuk program pemberdayaan seperti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, terbukti sukses memutar perekonomian. Melalui program tersebut diharapkan menum buh kembang kan pelaku UMKM dan meningkatkan ekspor nasional. BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-5 dengan mengambil tema “Crafting Global Connection” atau Merakit Koneksi Global.Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan program UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 menjadi langkah konkret perseroan sebagai lembaga keuangan yang turut bertanggung jawab memajukan UMKM Indonesia. Dalam UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, BRI mengajak 700 UMKM yang telah melewati proses terkurasi.Terdapat lima kategori UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR tahun ini yang dapat berpartisipasi yakni Home Decor & Craft, Food & Beverage, Accessories & Beauty, dan Fashion & Wastra, serta Healthcare/Wellness.

Inflasi yang mendekati akhir 2023 ini, rasa ‘pedasnya’ benar-benar serasa pedasnya cabai. Untuk November 2023, inflasi secara bulanan didominasi oleh komoditas volatile foodsterutama hortikultura yaitu cabai merah, cabai rawit dan bawang merah. Menurut BPS, cabai merah dan cabai rawit menjadi kontributor utama kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Sumatra dan Jawa. Pada November 2023, cabai merah mengalami inflasi bulanan 42,83% dengan andil 0,08% dan bawang merah 11,49% dengan andil 0,03%. Komoditas hortikultura tersebut telah memberikan dampak inflasi yang paling menonjol.Siklus harga komoditas hortikultura khususnya harga cabai pernah dirasakan di sebagian besar daerah pada semester I/2022, yang kemudian menjadi pendorong Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dicanangkan di Malang pada 10 Agustus 2022. Kenaikan harga komoditas hortikultura pada saat itu terjadi ditengarai karena dampak La Nina atau musim hujan yang cukup lama dalam setahun sehingga mengganggu produksi tanaman hortikultura khususnya cabai. Sedangkan kenaikan harga cabai di ujung 2023, lebih karena dampak dari El Nino atau musim panas yang panjang sehingga mengganggu produksi hortikultura khususnya cabai. Dari aspek produksi (sisi hulu), pertanian masih dihadapkan kendala yang hingga saat ini masih menjadi yang belum juga mendapatkan solusi terbaiknya. Kendala itu mengemuka dan muncul pada saat 50 petani cabai yang berasal dari sentra produksi utama cabai se Jawa Timur yang tergabung dalam Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) berembuk di Malang, pada pertengahan November 2023, untuk membicarakan tantangan yang dirasakan para petani cabai pada 2023—2024 serta dampaknya pada harga cabai. Paling tidak ada tiga kendala utama yang dihadapi para petani cabai saat ini. Pertama, fluktuasi harga yang cenderung selalu tinggi. Kedua, yaitu kendala dari sisi produksi (hulu) yang masih dirasakan hingga saat ini. Ketiga, masih terbatasnya implementasi inovasi-inovasi pertanian. Salah satu contoh inovasi yang tercetus dari para petani adalah implementasi greenhouse dengan rate of return yang baik untuk tanaman cabai karena dapat menghasilkan panen 5,2 kg/tanaman selama 11 bulan yang telah dilakukan oleh salah satu petani di Jawa Timur.

Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai kisaran 4,7-5,5% pada 2024 dan akan meningkat 4,8-5,6% pada 2025. Sementara itu, inlasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025 didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan iskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inlasi Pangan (GNPIP).Selain itu, stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga, dan digitalisasi juga terus berkembang pesat.Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) yang diselenggarakan pada pada Rabu (29/11/2023). Acara rutin tahunan dihadiri para petinggi instansi pemerintah mulai dari Presiden Joko Widodo, jajaran menteri kabinet Indonesia maju, hingga kalangan bankir dan media. “Untuk itu sinergi sebagai kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia dalam melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi terus diperkuat,” tambahnya.Presiden RI, Joko Widodo yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun sehingga proses pemulihan ekonomi berjalan dengan baik dan perekonomian Indonesia dalam kondisi stabil. Presiden juga berpesan agar tetap mengantisipasi semua skenario ke depan dan cepat dalam merespon setiap perubahan.Di sisi eksternal, prospek perekonomian Indonesia pada 2024-2025 tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian global. Nilai tukar Rupiah tahun 2024 diperkirakan akan tetap stabil. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga mendukung tetap terjaganya stabilitas eksternal, sejalan dengan prakiraan deisit transaksi berjalan yang terjaga rendah pada kisaran deisit 0,1% sampai dengan deisit 0,9% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2024 dan deisit 0,5% sampai dengan deisit 1,3% dari PDB pada 2025. “Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kebijakan makroprudensial longgar akan kami pertahankan pada 2024,” ujar Gubernur BI Perry WarjiyoTerakhir, nilai transaksi digital banking akan terus tumbuh 23,2% pada 2024 hingga mencapai Rp71.584 triliun, dan tumbuh 18,8% pada 2025 menjadi Rp85.044 triliun. Transaksi e-commerce juga akan terus tumbuh 2,8% menjadi Rp487 triliun pada 2024 dan 3,3% menjadi Rp503 triliun pada 2025. Adapun empat kebijakan BI, yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, serta kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (pro-growth). Pada kesempatan tersebut, BI juga memberikan Bank Indonesia Awards 2023 kepada 64 mitra strategis yang berasal dari perbankan, korporasi, dan perorangan sebagai apresiasi dan sekaligus pengakuan nasional kepada para mitra kerja yang telah mendukung pelaksanaan tugas-tugas BI selama 2023.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berkeyakinan Indonesia bisa memenangkan sengketa perdagangan bea masuk imbalan produk biodiesel oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menyatakaan BPDPKS tetap menaruh optimisme terhadap litigasi sengketa biodisel di WTO bisa dimenangkan Indonesia. “Kami selalu optimistis, tetapi kan segala sesuatunya tergantung pada proses litigasi di situ,” katanya seusai menghadiri Pertemuan Nasional Petani Sawit Indonesia Apkasindo, Kamis (7/12). Sejauh ini, dia menyatakan BPDPKS bakal memberikan sejumlah dukungan dalam penyelesaian sengketa biodiesel di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono menyebutkan sejumlah tantangan untuk memenangkan sengketa tersebut, di antaranya memperoleh data-data pendukung untuk memperkuat argumen pemerintah Indonesia dalam membantah tudingan Uni Eropa. “Dalam proses bersengketa, tantangan lainnya yang akan dihadapi adalah bagaimana mendapatkan hakim atau panelis yang fair, independen dan imparsial,” ujarnya, belum lama ini. Adapun, Indonesia pada forum pertemuan reguler Dispute Settlement Body (DSB) WTO pada 27 Oktober 2023 kembali mengajukan pembentukan panel penyelesaian sengketa biodiesel dengan Uni Eropa. Pengajuan pembentukan panel itu menjadi yang kedua kalinya setelah pengajuan pertama ditolak oleh Uni Eropa. Dengan pengajuan pembentukan panel kedua kalinya, secara otomatis telah terbentuk oleh WTO terlepas penolakan dari Uni Eropa. Biro Advokasi Perdagangan Kemendag Nugraheni Prasetya Hastuti mengatakan pengajuan kembali pembentukan panel sengketa biodiesel menjadi upaya pemerintah untuk memperjuangkan akses pasar produk biodiesel Indonesia di pasar Uni Eropa. Adapun, pokok gugatan yang diajukan Indonesia dalam sengketa biodiesel antara lain isu tuduhan pendanaan biodiesel dari BPDPKS yang dianggap subsidi oleh Komisi Eropa. Selain itu, tuduhan Komisi Eropa terkait dengan dukungan dari Pemerintah Indonesia untuk penyediaan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO). Lalu, perhatian atas penghitungan ancaman kerugian material oleh Komisi Eropa yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Kementerian Perhubungan telah menganggarkan dana wewajiban pelayanan publik atau public service obligation Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek selama 2023 sebesar Rp119,79 miliar. Dengan anggaran subsidi sebesar itu, LRT Jabodebek menerima subsidi Rp119,79 miliar untuk operasional selama 126 hari karena kereta ringan itu beroperasi komersial mulai 28 Agustus 2023. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan, dana public service obligation (PSO) untuk subsidi LRT Jabodebek itu dilakukan pemerintah guna mendorong pergeseran mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi massal. “Pemerintah telah memberikan beragam insentif untuk menarik minat masyarakat, seperti pada LRT Jabodebek,” ujarnya saat Penandatanganan Kontrak Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Tahun 2023 di Stasiun LRT Jabodebek Halim, Kamis (7/12). Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo menegaskan bahwa perseroan berkomitmen melaksanakan penugasan PSO dengan sebaik-baiknya. Dia memastikan bahwa PT KAI terus melakukan peningkatan pelayanan sarana, fasilitas, dan pelayanan lainnya, dengan berkoordinasi serta berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait seiring pemanfaatan PSO tersebut.

Sejumlah pemuka agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai memandang situasi politik dalam Pemilu 2024 kian memanas. Mereka menyerukan agar semua pihak, baik peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemerintah, maupun masyarakat, menaati aturan guna menjaga situasi bangsa tetap damai. Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud menyampaikan, benih-benih perpecahan sudah bermunculan di daerah tertentu. Selain itu, dalam pemilu, kini sudah muncul propaganda dan persaingan yang tidak sehat via media sosial. ”Sesungguhnya, berbangsa dan bernegara itu harus memegang teguh aturan. Menyiasati aturan itu yang membuat karut-marut, membuat negara ini dalam kondisi bahaya kare-na aturannya dilanggar. Jika persaingan tetap di dalam ring (aturan), kita bisa melewatinya dengan gembira, senang, tanpa gesekan,” ujarnya dalam konferensi pers Seruan Indo-nesia Damai, di Gedung Karya Sosial, Kompleks Gereja Katedral Jakarta, Jakarta, Rabu (6/12).

Forum itu dihadiri pula Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia Philip K Widjaja, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Budi S Tanuwibowo, dan Sri Eko Sriyanto Galgendu dari kepemimpinan Spiritual Nusantara. Dalam pertemuan itu, delapan pemuka agama di Indonesia menyerukan Sembilan poin untuk perdamaian bangsa saat pemilu. Hal itu mulai dari mengutamakan kepentingan umum, meneguhkan konsep Pancasila, mendesak aparat untuk netral, menghindari hoaks, membangun kesiagaan terhadap potensi turbulensi politik, membersihkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, mendorong terwujudnya rekonsiliasi nasional, berdoa untuk keselamatan bangsa, hingga mengajak tokoh agama merapatkan barisan. (Yoga)

Kompas mengangkat hasil Sensus Pertanian 2023 yang memberi gambaran suram sektor pertanian, khususnya pangan. Dalam beberapa sensus pertanian terakhir, terlihat, kita belum bisa membalikkan tren kemunduran sektor pertanian yang terjadi beberapa dekade terakhir, yang bukan hanya tecermin dari rata-rata pertumbuhan sektor pertanian yang di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, sektor pertanian yang terus menjadi kantong konsentrasi penduduk miskin, stagnannya produksi, atau meningkatnya ketergantungan pada impor. Kemunduran pertanian juga tergambar dari menyempitnya luas lahan pertanian akibat konversi, jumlah unit usaha tani yang terus mengecil, dan terus menciutnya penguasaan lahan oleh petani, dengan jumlah petani gurem juga terus meningkat. Selain itu, tak adanya regenerasi petani, dengan 70 % petani berusia 50 tahun ke atas. Generasi muda tak tertarik terjun ke pertanian karena tidak menjanjikan kesejahteraan. Terpuruknya pertanian, dan terus terperangkapnya petani dalam kemiskinan ekonomi subsisten selama beberapa dekade ini, menjadi gambaran terus dianaktirikannya sektor yang jadi tumpuan 40 % angkatan kerja nasional.

Jika dibiarkan, hal ini akan menjadi ancaman besar bagi masa depan ketahanan pangan dan sektor pertanian. Kekhawatiran akan ketidakmampuan sektor pertanian menyediakan kebutuhan pangan bagi 274 juta penduduk yang terus bertambah ke depan membuat isu kemandirian, ketahanan, atau swasembada pangan terus menjadi isu panas setiap tahun, terutama karena kurangnya perhatian atau banyaknya kebijakan yang tak berpihak kepada petani sebagai ujung tombak sektor pertanian. Ketergantungan pada impor pangan yang terus meningkat membuat posisi kita rentan terhadap gejolak sosial ekonomi, terutama dalam situasi krisis pangan global. Enam dari Sembilan barang kebutuhan pokok masih harus diimpor. Sebagai negara agraris dengan lahan subur melimpah, ketahanan pangan kita masih rentan. Di posisi ke-10 di Asia-Pasifik, dan ke-60 di dunia, menurut The Global Food Security Index 2022. Pembenahan sektor pertanian dikatakan berhasil jika tidak hanya mampu menopang ketahanan pangan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi ke depan. (Yoga)

Penerapan prinsip keberlanjutan berpeluang membawa manfaat ekonomi bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai perusahaan mulai mengadopsi di dalam strategi bisnisnya. Hal ini mengemuka dalam forum diskusi CEO Goes to Campus UI bertajuk Powering the Future: Innovations for a Sustainable Mission di Fakultas Teknik UI, Depok, Jabar, Kamis (6/12). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Kompas100 CEO Forum Powered by PLN. Hadir sebagai pembicara, antara lain, Executive VP Aneka Energi Baru Terbarukan PLN (Persero) Zainal Arifin, Segment Digital Transformation Department Head SKF Indonesia Anis Lutfi, Ketua Program Studi Teknik Lingkungan UI Cindy Rianti Priadi, serta dosen dan peneliti tetap Departemen Manajemen & Research Associate Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Anna Amalyah Agus.

”Keberlanjutan kini bukan lagi hanya sebagai suatu keinginan, melainkan sebuah kebutuhan. Jangan dilihat ini (keberlanjutan) sebagai ancaman, tetapi peluang baru,” kata Zainal. Upaya PLN mencapai pembangunan berkelanjutan ini salah satunya dalam hal transisi energi atau peralihan dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Di antaranya adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Cirata, co-firing biomasa untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan pembangkit listrik dari sampah. Anis menambahkan, keberlanjutan telah mengubah strategi bisnis berbagai perusahaan besar, tak terkecuali SKF. Pada 2030, SKF menargetkan mampu mencapai nol emisi karbon (net zero emission) pada lini rantai pasok, mulai dari material bahan baku, hingga produk bearing atau laher yang dihasilkan ke pelanggan. ”Keberlanjutan sudah menjadi strategi bisnis. Oleh sebab itu, kami memiliki dua strategi, yakni dengan memanfaatkan digitalisasi dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya. (Yoga)