Layanan transportasi massal berbasis rel menjadi perhatian serius sejumlah pemerintah daerah. Seolah terbangun dari tidur panjang, daerah melihat pembangunan jalur kereta menjadi solusi mengurangi kemacetan sekaligus memacu denyut ekonomi. Jauh sebelum mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur Bali, I Wayan Koster sempat terbang ke Jakarta. Dia menemui koleganya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pertemuan keduanya berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta pada Juli 2023. Koster bicara soal ketertarikan Bali membangun transportasi massal berbasis rel dan ingin belajar dari sukses yang diukir DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai memiliki pengalaman matang dalam pembangunan mass rapid transit (MRT) dan light rapid transit atau Lintas Raya Terpadu (LRT). Bali berkepentingan dengan pembangunan MRT maupun LRT untuk mengatasi macet terutama di Kabupaten Badung dan Denpasar. Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memang perlu memperluas basis layanan transportasi untuk memberi kenyamanan pada para wisatawan. Keseriusan Bali membangun transportasi massal berbasis rel dipertegas oleh Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, belum lama ini. Dia menyebut rencana peletakan batu pertama proyek LRT Bali akan berlangsung pada Januari 2024. Proyek LRT Bali masuk dalam proyek strategis transportasi nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Suharso Monoarfa sempat memberikan saran kepada Kepala Dinas Perhubungan Bali IGW Samsi Gunarta supaya pembiayaan pembangunan LRT Bali melalui dua skema, yakni dengan pinjaman dalam negeri dan skema pengumpulan dana melalui Bali Kerthi Development Fund (BDF). Berdasarkan rencana strategis di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, pemerintah menyiapkan proyek pembangunan jalur baru kereta api di Bali sepanjang 14 kilometer yang menghubungkan Singaraja—Mengwitani.

Jaringan transportasi kereta api juga terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra. Layanan di Jawa mayoritas untuk angkutan penumpang, sedangkan di Sumatra untuk kebutuhan angkutan barang. Belakangan, pemerintah mengoptimalkan pembangunan transportasi rel dan mengaktifkan kembali atau reaktivasi jalur kereta api. Saat ini, beberapa proyek reaktivasi di Banten dan Jawa Barat sedang berlangsung dan diharapkan beroperasi dalam waktu dekat. Mengutip rencana strategis Ditjen Perkeretaapian Kemenhub hingga 2030, jaringan perkeretaapian nasional ditargetkan sepanjang 10.524 km yang membentang dari Pulau Jawa-Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Supandi menuturkan masih perlu melakukan penertiban lahan untuk reaktivasi jalur kereta api, seperti jalur Naras–Sungai Limau, Sumatra Barat. “Pembebasan lahan ini memang menjadi tantangan juga, tapi dalam hal ini akan kita lakukan sebaik mungkin, sehingga rencana reaktivasi ini berjalan dengan baik,” ujarnya, Selasa (21/11). Supandi optimistis reaktivasi jalur itu dapat dimulai pada 2024. Apalagi, reaktivasi jalur kereta api Naras–Sungai Limau tersebut telah dimasukan ke dalam rencana kerja prioritas. Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) sempat melakukan operasi tangkap tangan sejumlah pejabat terkait dengan kasus suap dalam proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perkeretapian. Dalam kesempatan lain, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro menuturkan pengembangan transportasi berbasis rel berada di jalur yang tepat ditunjang oleh banyaknya daerah yang mulai fokus pada pengembangan transportasi massal. Menurutnya, pendekatan infrastruktur di luar Jawa dinilai tidak sama dengan Pulau Jawa. Tory menuturkan pembangunan fasilitas kereta api luar Jawa yang sedang berlangsung di Sumatra dan Sulawesi, lebih tepat jika dilakukan melalui revitalisasi. Pengamat Transportasi Publik Djoko Setijowarno menuturkan sudah saatnya pemerintah bisa menarik investasi swasta untuk menjadi pemodal utama proyek pembangunan rel kereta api di Tanah Air. Terutama, di Pulau Jawa.