Di sela perundingan utama Konferensi Perubahan Iklim Ke-28 atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, Indonesia menegaskan kembali upaya penurunan emisi di sektor kehutanan dan  tata guna lahan. Upaya pengelolaan hutan untuk pengendalian perubahan iklim ini juga melibatkan dua negara dengan hutan tropis terbesar, yakni Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menyatakan, Indonesia memiliki pengalaman dalam menurunkan emisi di sektor kehutanan dan tata guna lahan (FOLU), terutama dalam mengurangi deforestasi. Bahkan, penurunan deforestasi sudah sampai pada angka terendah. ”Atas capaian ini, kita seharusnya berhak menerima result-based payment (pembayaran berbasis hasil). Faktanya, saat ini Indonesia memang sudah menerima dari Global Climate Fund, kemudian dari Kerajaan Norwegia, dan kerja sama dengan Bank Dunia,” ujarnya di Dubai, Uni Emirat Arab, Sabtu (2/12/2023).

Pada 2019, emisi Indonesia di sektor FOLU mencapai 922 juta ton emisi setara karbon dioksida (CO2e) akibat adanya kebakaran hutan dan lahan. Emisi ini turun menjadi 183 juta ton CO2e pada 2020. Kemudian, tahun 2021 emisi kembali naik menjadi 224 juta ton CO2e dan tahun 2022 turun menjadi 222 juta ton CO2e. Guna meningkatkan upaya pengelolaan hutan dalam penurunan emisi, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Ketiga negara ini dikenal memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia dan kerap menghadapi permasalahan deforestasi. Kerja sama trilateral ini telah terjalin dalam COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada 2021. Kerja sama bertujuan untuk memperkuat posisi ketiga raksasa hutan tropis ini dalam negosiasi iklim, termasuk mendorong peningkatan pendanaan berbasis hasil untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan plus (REDD+). Alue menekankan bahwa negara-negara maju jangan hanya meminta Indonesia dan negara lain untuk menjaga hutan tropisnya. Namun, mereka juga perlu berkomitmen untuk memberi dukungan sumber daya melalui pendanaan iklim global sebesar 100 miliar USD per tahun.

Di sela-sela World Climate Action Summit, rangkaian kegiatan COP28 di Dubai, Jumat, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan PM Norwegia Jonas Gahr Støre. Keduanya membahas sejumlah isu, di antaranya kerja sama lingkungan hidup. Menurut siaran pers KLHK, Støre mengumumkan lanjutan kontribusi Norwegia sebesar 100 juta USD untuk kinerja penurunan deforestasi Indonesia periode 2017-2018 dan 2018-2019. Kontribusi ini merupakan pembayaran kedua. Pada Oktober 2022, Pemerintah Norwegia membayar 56 juta USD untuk kinerja penurunan deforestasi 2016-2017. Terkait pembayaran 100 juta USD dari Norwegia ini, Bustar Maitar, CEO Yayasan EcoNusa, menyatakan, itu bukanlah hadiah, melainkan penghargaan atas kerja keras Pemerintah Indonesia menurunkan angka deforestasi Indonesia secara drastis, dari 1,09 juta hektar pada 2014-2015 jadi 115.500 hektar pada 2019-2020. (Yoga)