Menyambut positivisme tahun ini, Bank Mandiri bersama anak perusahaan Mandiri Sekuritas akan kembali menggelar Mandiri Investment Forum (MIF) 2024. Forum investasi tahunan terbesar ini akan berlangsung 5 hari, 4-8 Maret 2024. Rangkaian acaranya terdiri atas: Macro Day, Investmen Day, Site Visit dan Corporate Day. Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria menjelaskan, MIF 2024 menjadi penyelenggaraan ke 13 dari wujud konsistensi Bank Mandiri mendorong keran investasi di Indonesia dengan melibatkan ragam investor dan pembicara terkemuka dari dalam dan luar negeri.

Mengusung tema  "Thriving Through Transition," Forum investasi bertaraf internasional ini membahas isu-isu strategis terkait proyek ekonomi Indonesia di tengah tahun pemilu global (superelection year). "MIF kali ini membahas sumber-sumber pertumbuhan penting bagi Indonesia, diantaranya sektor manufaktur dan pertanian," kata Eka di Jakarta, Rabu (21/2). Untuk MIF 2024, Mandiri Sekuritas melalui Site Visit dan Corporate Day akan menghadirkan 200 investor dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Hongkong, negara-negara Eropa dan AS. (Yoga)

Pemerintah kembali mengguyur subsidi fiskal untuk mendorong industri mobil listrik dan properti pada tahun ini. Namun di tengah pelemahan daya beli kelas menengah, subsidi fiskal ini dinilai hanya menahan risiko perlambatan ekonomi, alias tak bisa mengungkit pertumbuhan signifikan. Kementerian Keuangan baru saja merilis tiga aturan baru insentif pajak untuk industri kendaraan listrik, juga properti. Pertama, pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian mobil listrik yang diproduksi lokal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/2024. Kedua, insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP atas impor mobil listrik completely built up (CBU) dan penyerahan mobil listrik completely knocked-down (CKD) yang diatur melalui  PMK Nomor 9/2024. Insentif PPnBM DTP atas impor  CBU dan CKD diberikan 100% dari jumlah PPnBM yang terutang. Ketiga, insentif PPN DTP untuk pembelian rumah Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar yang diatur melalui PMK Nomor 7/2024. Selama ini, sokongan industri otomotif terhadap produk domestik bruto (PDB) tak terlalu besar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, industri alat angkutan hanya berkontribusi 1,49% terhadap PDB.

Sementara perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya menyumbang 2,24% ke PDB. Adapun real estate berkontribusi 2,42% terhadap PDB dan sektor konstruksi menyumbang 9,29% ke PDB. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita melihat pemberian insentif PPN DTP untuk mobil listrik tak signifikan mengerek penjualan lantaran terbatasnya infrastruktur pendukung mobil listrik. Ia juga menilai, pemberian insentif untuk impor CBU tak tepat. "Karena sama dengan mensubsidi orang kaya," terang dia, Rabu (21/2). Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri juga berpendapat, insentif ini tidak bisa diharapkan menggerakkan ekonomi lantaran daya beli masyarakat yang masih lemah. Sementara kunci untuk mendorong perekonomian dalam negeri adalah memacu daya beli masyarakat. Direktur Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menilai, insentif mobil listrik yang diberikan oleh pemerintah belum akan kelihatan dampaknya dalam waktu singkat, atau setidaknya dalam waktu 10 tahun. Alhasil, belum akan berdampak signifikan terhadap perekomian. 

Kinerja PT Vale Indonesia Tbk (INCO) diproyeksi turun di 2024. Meski begitu, prospek INCO dinilai tetap positif didorong perkembangan industri kendaraan listrik.Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Arinda Izzaty mengatakan, tren pertumbuhan kinerja INCO akan terkoreksi akibat adanya kelebihan pasokan yang menyebabkan tekanan pada harga nikel. Ia memperkirakan harga nikel tahun ini berkisar US$ 16.000 - 17.000 per ton setelah rata-rata tahun lalu di kisaran US$ 21.688 ton.Berdasar data Bloomberg, harga nikel untuk kontrak tiga bulan di level harga Rp 16.347 per ton pada Rabu (21/2). "Kami menilai hal ini mungkin saja menjadi peluang bagi INCO. Menurunnya harga nikel justru akan meningkatkan permintaan akan nikel terutama yang menjadi bahan baku baterai NMC," ujarnya, Rabu (21/2).Selama ini kendaraan listrik yang menggunakan Litium Nikel Mangan Kobalt Oksida (NMC) adalah kendaraan listrik kelas atas. Sehingga dengan menurunnya harga nikel, bukan tidak mungkin dapat menekan harga kendaraan listrik yang menggunakan baterai NMC dan dapat bersaing dengan kendaraan listrik yang menggunakan baterai Lithium Ferro-Phospate (LFP). "Prospek nikel sebagai bahan utama baterai NMC masih menonjol, mengingat NMC mendominasi pasar kendaraan listrik 50%-60% dibandingkan LFP," sambungnya.Dus, di tengah tekanan harga nikel, Arinda memperkirakan adanya potensi pertumbuhan volume penjualan. Terlebih pemerintah sangat mendukung industri tersebut melalui berbagai insentif.

Tekanan harga Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer mengatakan, meski belakangan naik, tetapi harga nikel masih turun lebih dari 40% dibanding tahun lalu. Harga tersebut juga mendekati level harga terendah sejak 2021."Penurunan ini tak lepas dari banjirnya pasokan baru nikel dari Indonesia dalam dua tahun terakhir," ujar Miftahul, Rabu (21/2).Kondisi surplus telah memicu penurunan yang lebih cepat pada harga nikel LME sejak awal kuartal IV 2023 menjadi di bawah US$ 17.000 per ton. Di tengah tekanan harga nikel, Mifta memperkirakan rata-rata harga jual (ASP) nikel INCO tahun ini berkisar US$ 13.260 per ton. Harga tersebut lebih rendah seiring pula volume produksi nikel yang kemungkinan tetap bertahan pada tingkat tinggi. Sementara Analis MNC Sekuritas Alif Ihsanario memperkirakan pendapatan INCO tahun ini turun 18,69% menjadi US$ 1 miliar dan laba bersih turun 49,69% menjadi US$ 138 juta.Prospek INCO tertahan karena ada juga kekhawatiran berkurangnya permintaan nikel karena meningkatnya preferensi industri kendaraan listrik terhadap baterai LFP. LFP memiliki siklus hidup yang lebih tinggi dan risiko lebih rendah.

Bank sentral menunjukkan gelagat dilematik. Ruang pelonggaran suku bunga acuan yang menjanjikan rupanya tidak terlalu leluasa dilakukan karena adanya gejolak global dan risiko di dalam negeri. Dari global, bayangan gelap muncul dari The Federal Reserve (The Fed) yang menganulir sinyal percepatan penurunan suku bunga acuan dari level 5,25%—5,5% pada awal paruh kedua 2024 karena inflasi Amerika Serikat (AS) yang kembali tinggi. Belum lagi resesi di Jepang dan Inggris, yang akan mempengaruhi prospek perekonomian dunia, tidak terkecuali Indonesia. Situasinya pun masih diperparah dengan belum adanya tanda-tanda merenggangnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur. Sejumlah faktor global yang berisiko melahirkan krisis energi dan pangan, pelemahan rupiah, serta penurunan inflasi barang impor. Apalagi menjelang Ramadhan, permintaan selalu meningkat dan secara historis mendorong inflasi, salah satu tolok ukur Bank Indonesia (BI) dalam mendorong arah bunga acuan. 

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Rabu (21/2), Gubernur BI Perry Warjiyo, tak memungkiri adanya dinamika baru dari eksternal yang turut mempengaruhi kebijakan domestik. Untuk saat ini, otoritas moneter mempertahankan BI-Rate sebesar 6,00%, dan memberikan sinyal pelonggaran baru akan dilakukan pada semester II/2024. Perry menambahkan, yang ditayangkan di pasar keuangan dunia saat ini masih cenderung tinggi, akibat berlanjutnya eskalasi ketegangan geopolitik. Hal itu kemudian mempengaruhi rantai pasok global yang kemudian memicu peningkatan harga komoditas pangan dan energi, serta menahan laju penurunan inflasi. Berbagai kondisi itulah yang pada akhirnya mendorong bank sentral untuk 'wait and see' soal acuan suku bunga, setidaknya hingga ancaman dari sisi inflasi, The Fed, serta stabilitas rupiah tetap terjaga. Dalam kaitan rupiah, bank sentral akan mengoptimalkan instrumen moneter yang telah tersedia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dampak dari suku bunga tinggi pun cukup menyakitkan ekonomi, terefleksi dari resesi yang terjadi di Inggris dan Jepang. "Ini tantangan untuk lingkungan global kita semuanya," katanya. Stagnasi suku bunga acuan di level 6% memang memberikan ruang bagi pemerintah dan BI untuk melakukan manuver guna menciptakan stabilitas harga dan ekspektasi inflasi. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan kalangan berusaha bahkan tidak lagi memiliki ekspektasi soal relaksasi suku bunga. Shinta menjelaskan, suku bunga di level 6% menjadi tidak ideal bagi pengusaha karena menjadi beban pembiayaan yang tinggi. Dampaknya, pertumbuhan kinerja usaha menjadi tidak kondusif. Fakultas Ekonomi dan Asosiasi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Ryan Kiryanto, memandang keputusan BI merupakan langkah preemptive sekaligus antisipatif untuk mendukung stabilitas guna mengendalikan inflasi dan rupiah. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual, menambahkan sejatinya pemerintah dan BI telah mengeluarkan banyak stimulus untuk merangsang perekonomian.

Federal Open Market Committee (FOMC) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,25%—5,5% dalam pertemuan perdana 30—31 Januari 2024. Kebijakan mempertahankan suku bunga acuan ini diambil oleh anggota komite dengan suara bulat. Gubernur The Fed Jerome Powell, dalam pidatonya usai rapat FOMC, menyatakan membuka ruang penurunan suku bunga pada 2024, tetapi kecil kemungkinan bakal dilakukan pada pertemuan FOMC kedua pada 19—20 Maret. Sebagai catatan, pertemuan FOMC dilakukan sebanyak delapan kali pada tahun ini untuk mengevaluasi kondisi ekonomi, memutuskan kebijakan moneter, dan menentukan suku bunga acuan. FOMC Meeting pada 2024 menjadi perhatian dunia karena perekonomian global tengah menanti sinyal dan kabar baik menyangkut sinyal berakhirnya tren suku bunga tinggi di AS yang bertahan di level tinggi sejak 26 Juli 2023. Selain itu, ada sejumlah data yang menjadi pertimbangan keputusan kebijakan moneter Federal Reserve, di antaranya produk domestik bruto (PDB), pengeluaran konsumen, dan produksi industri. Tentu saja, peristiwa-peristiwa besar seperti krisis keuangan, pandemi global hingga krisis geopolitik juga menjadi pertimbangan. Sebagai catatan, inflasi di AS mulai mendingin, dari 7% pada 2021 menjadi 6,5% pada 2022 dan kemudian turun lagi menjadi 3,4% pada 2023. Namun, merujuk pada data inflasi AS sepanjang 2013—2020 yang berkisar 0,7% hingga 2,3%; tentu saja inflasi 2023 belum cukup ideal. Persoalannya adalah inflasi di AS pada Januari 2024 tercatat 3,1%; lebih tinggi dari proyeksi di level 2,9%. Artinya, laju inflasi belum mereda seperti yang diharapkan. Pada saat bersamaan, Indonesia bakal memasuki bulan Ramadan pada Maret, yang biasanya diikuti dengan kenaikan sejumlah komoditas pangan sehingga berpotensi memacu laju inflasi nasional. Menjelang pekan terakhir Februari 2024 saja, sejumlah komoditas pangan di beberapa daerah terpantau naik. Memanasnya laju inflasi, baik di AS maupun nasional tentu bisa menjadi bola liar jika tidak terkendali. Pada saat bersamaan, perekonomian pun harus lebih banyak bersabar menanti penurunan suku bunga.

Melimpahnya potensi sumber daya energi baru terbarukan di Tanah Air menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk memuluskan pengembangan ekosistem hidrogen sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah mengoperasikan Stasiun Pengisian Hidrogen atau hydrogen refueling station (HRS) pertama di Indonesia. Dengan posisi geografis berupa negara kepulauan yang berada pada jalur perdagangan internasional, membuka peluang besar untuk Indonesia menjadi hub hidrogen global. Secara perlahan tapi pasti ekosistem hidrogren di Tanah Air pun terus berkembang. Setelah sukses memproduksi hidrogen hijau, kini PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui subholding PLN Indonesia Power resmi mengoperasikan Stasiun Pengisian Hidrogen atau hydrogen refueling station (HRS) pertama di Indonesia. Kendati adopsi kendaraan hidrogren untuk alat transportasi di Indonesia masih membutuhkan waktu, dengan adanya HRS tersebut setidaknya menjadi pijakan baru untuk memperkuat ekosistem hidrogen di dalam negeri. 

Jisman P. Hutajulu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong agar ekosistem hidrogen nasional dapat terbentuk dengan melibatkan berbagai peran dari semua pemangku kepentingan demi tercapainya keekonomian hidrogen di Indonesia. Bagaimana pun, imbuhnya, pemerintah mengharapkan hidrogen dapat menjadi salah satu kontributor transisi energi di Indonesia. Sasaran utama pengembangan hidrogen di Indonesia adalah tercapainya target penurunan emisi dalam enhanced nationally determined contribution (NDC) dan nol emisi karbon (net zero emission/NZE) melalui proses transisi energi dan dekarbonisasi sistem energi global. Terlebih, hidrogen juga dapat digunakan untuk tujuan dekarbonisasi pada berbagai sektor yang tidak mungkin atau sulit untuk diredakan seperti transportasi long distance, shipping, aviation, steel production, pemanasan industri, dan manufaktur. Sebagai gambaran, hidrogen telah dimanfaatkan di Indonesia dalam sektor industri, terutama sebagai bahan baku pupuk. Konsumsi hidrogen di Indonesia saat ini berkisar 1,75 juta ton per tahun, dengan pemanfaatan didominasi untuk urea (88%), amonia (4%), dan kilang minyak (2%). Di sisi lain, PLN saat ini telah memproduksi 203 ton hidrogen hijau dari 22 unit pembangkit atau green hydrogen plant (GHP) yang tersebar di seluruh Indonesia, dari yang sebelumnya hanya 51 ton hidrogen per tahun. 

 Selain itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa PLN juga tengah mengembangkan hidrogen hijau dari true renewable energy production dengan membangun hydrogen production di pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Kamojang. Dari total produksi tersebut, PLN hanya menggunakan 75 ton untuk kebutuhan operasional pembangkit, sementara sisanya 128 ton hidrogen hijau bisa digunakan untuk sektor transportasi.

Kementerian Perdagangan optimistis neraca perdagangan Indonesia membukukan surplus sepanjang 2024 pada kisaran US$31,6 miliar sampai dengan US$53,4 miliar ditopang peningkatan ekspor nonmigas. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menyampaikan bahwa target surplus neraca perdagangan itu cukup rasional mengingat total surplus pada 2023 tidak mencapai US$40 miliar.“Saya pikir sangat rasional kita mematok angka tersebut dengan asumsi bahwa kita mencapai angka lebih tinggi dari 2023,” katanya seusai menghadiri Rapat Kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) 2024 di salah satu hotel di Semarang, Rabu (21/2).Menurutnya, target batas bawah surplus neraca dagang sepanjang 2024 memang lebih rendah dibandingkan dengan perolehan pada 2023. Sebagai informasi, Kemendag pada 2023 mematok surplus neraca dagang pada kisaran US$38,3 miliar—US$38,5 miliar. Dia melanjutkan Kemendag juga mematok target nilai ekspor nonmigas sebesar US$260 miliar sepanjang 2024. Jerry berharap ekspor nasional makin meningkat per tahunnya mengingat Indonesia telah menerapkan program penghiliran guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri.Pada 2025, Kemendag juga telah menetapkan target surplus neraca dagang sebesar US$21,6 miliar—US$54,4 miliar, dengan nilai ekspor nonmigas pada kisaran US$258,7 miliar—US$265,2 miliar. Menurutnya, kebijakan penghiliran yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan salah satu upaya menyejahterakan masyarakat. Alasannya, kebijakan itu memberikan banyak manfaat positif, mulai dari penciptaan lapangan kerja, hingga memberikan kepastian bahwa produk dalam negeri dapat ekspansi ke kancah internasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penurunan ekspor nonmigas pada Januari 2024 terjadi pada sektor pertambangan dan industri pengolahan. Tercatat, ekspor sektor pertambangan anjlok sebesar 23,93%, sedangkan industri pengolahan turun 4,13% secara bulanan. Anjloknya ekspor tersebut dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas utama ekspor, seperti batu bara dan nikel, serta susutnya permintaan global akibat perlambatan ekonomi global. Beberapa produk utama ekspor nonmigas yang mengalami kontraksi terdalam, diantaranya bijih, terak dan abu logam (HS 26) turun 41,26%; logam mulia, perhiasan/permata (HS 71) 35,61%; bubur kayu (HS 47) 21,42%; ampas/sisa industri makanan (HS 23) 21,20%; serta bahan bakar mineral (HS 27) 20,81%.Untuk mencapai target surplus pada 2024 pada kisaran US$31,6 miliar sampai dengan US$53,4 miliar, Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto mengungkapkan siap merealisasikan penguatan fondasi transformasi dengan tiga agenda atau Tri Karsa Transformasi Perdagangan. Ketiganya yakni Transformasi Struktural, Integrasi Kewilayahan, dan Penerapan Tata Kelola Perdagangan yang baik dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. Sementara itu, ekonom makroekonomi dan pasar keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky menilai target surplus neraca perdagangan yang ditetapkan Kemendag cukup realistis. “Dari sisi impor pun kalau memang ada perlambatan dari global nampaknya kita juga akan mengimpor lebih sedikit sehingga kemudian on balance, terdampak dua-duanya ekspor dan impor kita,” jelasnya.Oleh karena itu, dia meminta pemerintah menggenjot ekspor nasional agar lebih kompetitif, alih-alih mengandalkan komoditas ekspor utama seperti nikel, minyak kelapa sawit, dan batu bara.