Makan Siang Gratis dan Jebakan Ilusi Fiskal
Gaduh seputar program makan siang gratis dengan anggaran
jumbo mengingatkan adagium klasik, there is no such thing as free lunch. Tidak
ada makan siang yang gratis di dunia ini. Pemberian makan siang gratis sebagai
program andalan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada prinsipnya tidak
gratis. Ada”harga” yang harus ditanggung negara dan masyarakat selaku pembayar
pajak, entah sekarang atau di masa depan. Apalagi, anggaran untuk program makan
siang gratis tidak kecil. Menurut estimasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran,
diperlukan Rp 400 triliun per tahun untuk makan siang gratis 80 juta penerima
manfaat yang terdiri dari anak sekolah, anak balita, dan ibu hamil di seluruh
Indonesia.
Kebutuhan untuk makan siang gratis itu saja sudah mencakup 12
% dari total belanja negara di APBN 2024 yang nilainya Rp 3.325,1 triliun. Bahkan,
lebih besar dari total anggaran untuk berbagai program di bidang kesehatan (Rp
187,5 triliun), ketahanan pangan (Rp 114,3 triliun), dan program subsidi (Rp
286 triliun). Mengacu pada hitungan Bappenas, Januari 2024, anggaran yang
dibutuhkan bisa lebih kecil, yakni Rp 185,2 triliun per tahun. Meski lebih
kecil dari hitungan TKN, estimasi ini tetap memakan porsi anggaran yang besar, yakni
5,6 % dari total belanja APBN 2024. Sepanjang tahun lalu, pemerintah menyerap utang
Rp 347,6 triliun demi menutupi berbagai kebutuhan belanja. Hanya beda tipis
dari total kebutuhan anggaran makan siang gratis yang sebesar Rp 400 triliun.
Jika mengandaikan program makan siang gratis berjalan sejak
2024 dan tanpa terobosan pemasukan negara, 76,5 % dari ”kuota” defisit itu
berpotensi terpakai hanya untuk membiayai program makan siang gratis. Di tengah
ruang gerak defisit yang terbatas itu, laju penerimaan pajak selama satu dekade
terakhir melambat. Ke depan, tren perlambatan penerimaan perpajakan
diperkirakan berlanjut seiring ketidakpastian geopolitik, resesi global dan
perdagangan dunia yang melambat. Selain itu, juga dipengaruhi faktor
melandainya harga komoditas unggulan.
Dibutuhkan terobosan besar-besaran untuk mendongkrak
penerimaan pajak jika Prabowo-Gibran ingin membiayai program makan siang gratis
tanpa menambah utang. Ketidakjelasan sumber anggaran untuk program makan siang
gratis ini memunculkan kekhawatiran terjadinya ”ilusi fiskal” atau fiscal
illusion di kemudian hari. Diksi ini ditenarkan peraih Nobel Ekonomi James M
Buchanan. Ia menyebut bahwa pemilih (rakyat) cenderung terlena oleh kebijakan
dan belanja yang ”berpihak” pada mereka, tanpa menyadari risiko fiscal yang harus ditanggung di kemudian hari
akibat belanja tersebut. Untuk merealisasikannya, ada ”harga” yang harus ikut
ditanggung dan hal itu tidak disadari rakyat, biasanya berbentuk kenaikan tarif
pajak, beban utang negara yang membengkak, serta terjadinya inflasi. (Yoga)
Postingan Terkait
Anggaran 2025 Terancam Membengkak
Waspadai Dampak Perang pada Anggaran Negara
Rendahnya Belanja Produktif Menghambat Pemulihan
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023