Pelaku UMKM makanan di sejumlah daerah menyiasati tingginya harga beras dalam dua pekan terakhir. Mereka berupaya agar harga jual ke konsumen tidak naik meskipun itu berdampak pada berkurangnya keuntungan. Di kawasan Surabaya, Jatim, para penjual lontong bersiasat dengan cara mencampur beras premium dan beras medium. ”Saya biasanya pakai beras premium, tetapi karena harga sedang tinggi, saya campur dengan beras medium yang dibeli dari tetangga,” ujar Sugiyanto, warga kampung lontong Sawahan, Surabaya, Rabu (21/2). Dalam sehari, Sugiyanto mengolah maksimal 5 kg beras menjadi lontong. Dengan pencampuran beras medium dan premium, ongkos produksi lontong bisa ditekan. Penganan ini bisa dijual kepada pelanggan dengan harga Rp 1.500-Rp 2.000 per lontong. Jika memakai beras premium seutuhnya, harga jual lontong naik sampai dua kali lipat. ”Dampaknya, bisa tidak laku dan bikin rugi,” katanya.

Suminto, penjual lontong balap di gerobak keliling di Gubeng, Surabaya, mengatakan, saat harga beras tinggi, ukuran lontong yang diterimanya dari pembuat lontong biasanya mengecil dan berbahan beras campuran. Namun, baginya itu tak menjadi masalah karena penjual lontong telah memberitahukan hal tersebut. ”Yang paling penting,lontongnya segar atau dibuat pagi tadi. Saya juga membatasi beli lontong sekaligus mengurangi bikin sayurnya (taoge),” katanya. Menurut Suminto, dengan membatasi produksi, pedagang makanan sebenarnya akan terdampak berupa berkurangnya keuntungan. Padahal, bagi pedagang mikro dan kecil, keuntungan penjualan makanan merupakan sandaran utama keberlangsungan hidup ekonomi keluarga. Suminto dapat menjual 50 porsi lontong balap dengan keuntungan maksimal Rp 100.000 sehari. ”Tiga hari ini, produksi lontong balap turun, ya, keuntungan juga turun sampai Rp 20.000 sehari,” ujarnya. (Yoga)

Para peladang tangguh dari Kalbar menikmati jalan hidup dan kesetiaan mereka pada alam. Saat kini harga beras melambung tinggi, mereka masih dikaruniai cukup persediaan, bahkan hingga tahun depan. ”Kami tidak terlalu terdampak kenaikan harga beras. Kami punya ladang. Berasnya melimpah,” kata Igoh (59), warga adat Dayak Iban, di Rumah Panjang Sungai Utik di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar, Selasa (20/2). Bahkan, saat stok panen tahun lalu belum habis, dia akan panen lagi dalam waktu dekat. Menurut Igoh, panennya diperkirakan 1 ton beras dari sebagian lahan seluas 2 hektar. Jumlah itu akan mencukupi kebutuhan tiga anggota keluarganya hingga lebih dari setahun. Kondisi ini, lanjut Igoh, juga dirasakan masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik lainnya. Saat ini komunitas adat itu berjumlah 281 orang Sebagian tinggal di rumah tunggal. Namun, ada juga yang masih bermukim di Rumah Panjang khas suku Dayak. Dibangun pada 1978, rumah sepanjang 168 meter, dimana warga tinggal di 28 bilik. Untuk hidup, mereka memiliki wilayah adat Sungai Utik seluas 10.048 hektar. Seluas 9.480 hektar di antaranya hutan adat.

Di sana, warga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Tidak hanya beras, juga sayur-mayur dan buah-buah lokal. ”Saya dan masyarakat di kampung bahkan mengirim beras kepada anak-anak kami yang sedang bersekolah di luar daerah. Biasanya 5 kg per setiap panen agar mereka juga ikut menikmati hasil panen,” kata Igoh. Hal serupa terjadi di salah satu wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Dusun Sontas, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Temenggung (pemimpin adat) Benua Desa Entikong, Kanisius Kartus (49), Rabu (21/2) mengatakan, dirinya memiliki ladang seluas 2 hektar. Pekan depan, ia akan panen hingga 300 kg beras. Kartus mengatakan, dari lebih kurang 1.000 warga adat, 80 % masih berladang. Dengan demikian, kebutuhan pangan warga tetap terpenuhi. Tahun lalu, panen ladang milik adiknya mencapai 1 ton beras dan masih ada stok untuk konsumsi. ”Kami bahkan bisa mengirim beras untuk kerabat di luar daerah melalui taksi (moda transportasi mobil) antar kabupaten,” ucapnya. (Yoga) 

Selain dimeriahkan produsen kendaraan dari Asia Timur, Indonesia International Motor Show 2024 di Jakarta juga diramaikan oleh VinFast yang sangat ambisius. Bulan September 2017, VinFast memulai pembangunan pabrik di Hai Phong, Vietnam. Hanya dalam 21 bulan, pabrik itu sudah memproduksi mobil, kemudian sepeda motor listrik hingga bus listrik. Musim gugur 2018, tepatnya di Paris Motorshow, telah diperkenalkan LUX SA2.0 dan LUX A2.0, dua tipe mobil VinFast, yang didesain Pininfarina. Sebelum membantu VinFast, Pininfarina telah berkolaborasi dengan General Motors, Mitsubishi, dan Ferrari. Pada 2021, VinFast mengumumkan hanya memproduksi kendaraan listrik. Pada IIMS 2024, VinFast pun memboyong mobil-mobil listriknya dengan harga bersaing. Kuartal I-2022, VinFast dan pemerintah North Carolina, AS, menyepakati pembangunan pabrik berkapasitas 150.000 unit kendaraan per tahun. Hari Sabtu (13/1) Presiden Jokowi telah meninjau pabrikVinFast di HaiPhong,Vietnam.Presiden bahkan sempat duduk di dalam mobil VinFast.

”Kami mendukung rencana investasi VinFast di Indonesia,” ujar Presiden. VinFast memang berminat membangun pabrik seluas 240 hektar di Indonesia, karena potensi pasar di Indonesia besar. Tahun 2024 ini, VinFast berencana memulai pembangunan pabrik senilai 200 juta USD yang dapat menyerap 3.000 tenaga kerja. Ditargetkan, VinFast memproduksi 50.000 unit kendaraan per tahun. Langkah VinFast sesungguhnya mengekor Hyundai, Morris Garage (MG), dan Wuling Motors. Beberapa pabrikan mobil, yang baru-baru ini agresif berinvestasi di Indonesia, bahkan mengkhususkan diri pada produksi kendaraan listrik. Mereka tak sekadar menjual produk, tetapi juga mengedukasi pasar. Atas aksi korporasi sejumlah pabrikan mobil itu, idealnya kita, sebagai bangsa, dapat berkontemplasi. Mengapa tidak kita sendiri yang memanfaatkan pasar negeri ini. Jangan kalah dari Vietnam, sedang pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Logikanya, dengan potensi pasar sebesar ini, korporasi dapat tumbuh lebih besar. (Yoga) 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, Rabu (21/2) mengungkapkan, dua perusahaan tekstil yang berlokasi di Semarang, Jateng, pada Januari-Februari ini total sudah melakukan PHK terhadap 5.300 pekerja. Satu perusahaan telah mem-PHK 5.000 karyawan dan perusahaan yang lain 300 karyawan. Ia menjelaskan, PHK itu dilakukan karena terjadinya penurunan permintaan. Akibatnya, perusahaan tidak mampu lagi membiayai upah para pekerja. Kendati demikian, lanjut Ristadi, hak-hak dan pesangon dari karyawan yang di-PHK sudah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Ristadi menambahkan, sejak 2020 hingga kini, pihaknya mencatat ada 62.000 pekerja industri tekstil dan produk tekstil yang mengalami PHK. Mereka tersebar di Banten, Jabar dan Jateng. Perusahaan yang melakukan PHK itu ada yang produknya berorientasi pasar ekspor dan ada pula yang memiliki pasar dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM Nurdin Setiawan mengatakan, pihaknya belum memperoleh laporan resmi mengenai PHK di dua perusahaan itu. Namun, dia tidak menampik bahwa pada 2024, yang belum genap berjalan dua bulan ini, memang sudah terjadi PHK di industri tekstil dan produk tekstil. ”Pada 2024 ada (PHK), tapi tidak masif seperti 2022 dan 2023,” ujar Nurdin, dihubungi pada Rabu. Ia menambahkan, kini utilitas produksi industri ini berkisar 60-70 %. Angka ini tidak banyak berubah dalam 2-3 tahun terakhir yang juga berkisar 65-75 %. Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memperkirakan serapan tenaga kerja di industri initerus menurun. Saatini jumlahnya mendekati 3 juta orang, menurun dibandingkan 2019 yang pernah menyerap hingga 3,5 juta orang. Berkurangnya jumlah tenaga kerja itu disebabkan beberapa faktor, mulai dari langkah merumahkan sementara pekerja hingga PHK. (Yoga)

Gaduh seputar program makan siang gratis dengan anggaran jumbo mengingatkan adagium klasik, there is no such thing as free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis di dunia ini. Pemberian makan siang gratis sebagai program andalan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada prinsipnya tidak gratis. Ada”harga” yang harus ditanggung negara dan masyarakat selaku pembayar pajak, entah sekarang atau di masa depan. Apalagi, anggaran untuk program makan siang gratis tidak kecil. Menurut estimasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, diperlukan Rp 400 triliun per tahun untuk makan siang gratis 80 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, anak balita, dan ibu hamil di seluruh Indonesia.

Kebutuhan untuk makan siang gratis itu saja sudah mencakup 12 % dari total belanja negara di APBN 2024 yang nilainya Rp 3.325,1 triliun. Bahkan, lebih besar dari total anggaran untuk berbagai program di bidang kesehatan (Rp 187,5 triliun), ketahanan pangan (Rp 114,3 triliun), dan program subsidi (Rp 286 triliun). Mengacu pada hitungan Bappenas, Januari 2024, anggaran yang dibutuhkan bisa lebih kecil, yakni Rp 185,2 triliun per tahun. Meski lebih kecil dari hitungan TKN, estimasi ini tetap memakan porsi anggaran yang besar, yakni 5,6 % dari total belanja APBN 2024. Sepanjang tahun lalu, pemerintah menyerap utang Rp 347,6 triliun demi menutupi berbagai kebutuhan belanja. Hanya beda tipis dari total kebutuhan anggaran makan siang gratis yang sebesar Rp 400 triliun.

Jika mengandaikan program makan siang gratis berjalan sejak 2024 dan tanpa terobosan pemasukan negara, 76,5 % dari ”kuota” defisit itu berpotensi terpakai hanya untuk membiayai program makan siang gratis. Di tengah ruang gerak defisit yang terbatas itu, laju penerimaan pajak selama satu dekade terakhir melambat. Ke depan, tren perlambatan penerimaan perpajakan diperkirakan berlanjut seiring ketidakpastian geopolitik, resesi global dan perdagangan dunia yang melambat. Selain itu, juga dipengaruhi faktor melandainya harga komoditas unggulan.

Dibutuhkan terobosan besar-besaran untuk mendongkrak penerimaan pajak jika Prabowo-Gibran ingin membiayai program makan siang gratis tanpa menambah utang. Ketidakjelasan sumber anggaran untuk program makan siang gratis ini memunculkan kekhawatiran terjadinya ”ilusi fiskal” atau fiscal illusion di kemudian hari. Diksi ini ditenarkan peraih Nobel Ekonomi James M Buchanan. Ia menyebut bahwa pemilih (rakyat) cenderung terlena oleh kebijakan dan belanja yang ”berpihak” pada mereka, tanpa menyadari risiko  fiscal yang harus ditanggung di kemudian hari akibat belanja tersebut. Untuk merealisasikannya, ada ”harga” yang harus ikut ditanggung dan hal itu tidak disadari rakyat, biasanya berbentuk kenaikan tarif pajak, beban utang negara yang membengkak, serta terjadinya inflasi. (Yoga) 

Warga eks Kampung Bayam melaporkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke Ombudsman RI karena ia tak kunjung merespons ajakan berdiskusi soal nasib mereka. Melihat berlarutnya kasus ini, Komnas HAM berencana menggelar mediasi antara eks warga Kampung Bayam dan Pemprov DKI pada 5 Maret 2024. Salah satu warga eks Kampung Bayam, Madani Furkon, mengatakan, data yang diserahkan kepada Ombudsman telah lengkap, tetapi masih akan ada berkas susulan. ”Yang kurang itu surat kuasa dari perwakilan warga yang melaporkan, surat tertulis yang kami kirimkan kepada Pj Gubernur yang tidak pernah direspons,” kata Furkon, Rabu (21/2). Furkon mengatakan, warga eks Kampung Bayam hanya menginginkan dialog terbuka dengan Pj Gubernur dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) terkait nasib mereka yang belum mengantongi kunci Kampung Susun Bayam.

Ia berharap, setelah warga melengkapi dokumen yang diperlukan, Ombudsman RI dapat mengambil sikap tegas sebagai pengawas pelayanan publik dan berpihak kepada rakyat. Warga eks Kampung Bayam adalah penghuni lahan yang kini menjadi Jakarta International Stadium (JIS). Sebelumnya mereka dijanjikan dapat menempati rumah susun bernama Kampung Susun Bayam (KSB) di kawasan JIS saat ini. Namun, pergantian kepemimpinan di DKI berujung perubahan kebijakan terkait KSB. Warga eks Kampung Bayam bisa menempati KSB dengan kewajiban membayar sewa sesuai yang ditetapkan Jakpro, pengelola JIS, dan KSB. Warga eks Kampung Bayam keberatan karena syarat itu dinilai tidak sesuai dengan janji awal Pemprov DKI. Terkait dengan berlarutnya kasus Kampung Bayam, Komnas HAM juga di rencanakan menggelar mediasi antara eks warga Kampung Bayam dan Pemprov DKI, termasuk Jakpro, pada 5 Maret 2024. (Yoga) 

VinFast, pemain baru dalam pasar otomotif global dan produsen kendaraan listrik asal Vietnam, Kamis (15/2) mengumumkan pencapaiannya. Mereka telah mengirimkan 35.000 kendaraan listrik ke konsumen global. Wakil CEO Penjualan dan Pemasaran VinFast Tran Mai Hoa menyebut, perbedaan kecepatan adopsi teknologi kendaraan listrik di setiap negara berdampak pada penjualan mereka. Selain memasarkan produknya di Vietnam, VinFast memasukkan AS sebagai pasar asing pertama incaran mereka. Setahun setelah VinFast berdiri tahun 2017, manajemen memutuskan mengembangkan sayap dengan mendirikan pabrik di AS. Dana 4 miliar USD telah disiapkan pendiri VinFast, Pham Nhat Vuong, direncanakan berproduksi tahun 2025. Untuk sementara waktu, semua model yang ada di pasar AS dikirim dari pabrik utama VinFast di Vietnam. Untuk memuluskan niatnya menjadi salah satu pemain otomotif global, VinFast juga berencana mengembangkan sayapnya di India dan Indonesia.

VinFast telah mempersiapkan dana 1,2 miliar USD untuk membangun pabrik di Indonesia, untuk pasar India, VinFast menyiapkan dana 2 miliar USD, termasuk untuk pembangunan pabrik berkapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Meski keberuntungan belum berpihak dalam hal penjualan, VinFast telah membuat para pesaingnya terbelalak. Valuasi mereka setelah perdagangan saham perdana di bursa Nasdaq, Agustus 2023, menembus 190 miliar USD, melebihi valuasi perusahaan otomotif legendaris, seperti Volkswagen, Ford, atau General Motors, yang angka penjualannya sudah menembus jutaan unit. VinFast hanyalah satu dari puluhan bisnis di bawah payung Vingroup yang didirikan Pham Nhat Vuong. Pham semula menemukan jalannya dengan membuat mi instan di Ukraina yang diberi nama Mivina. Tahun 2010, perusahaan itu diakuisisi Nestle. Pham mengantongi uang 150 juta USD.

Ia pulang ke Vietnam, berinvestasi di bidang properti dan real estat. Dia juga mengembangkan bisnis ke bidang lain, antara lain hiburan, ritel, kesehatan, pendidikan, dan teknologi, termasuk industri teknologi telekomunikasi. VinHomes, VinSchool, VinAI hingga VinBrain adalah beberapa nama perusahaan di bawah payung Vingrup. Pada 2021 Pham meninggalkan industri gawai pintarnya dan memfokuskan diri pada pengembangan kendaraan listrik untuk pasar global di bawah bendera VinFast yang didirikannya tahun 2017. Seperti dilansir Financial Times, Agustus 2023, kelompok usaha Vingroup membukukan pendapatan 130,5 triliun dong atau 5,4 miliar USD. CEO VinFast Le Thi Thu Thuy mengatakan, keinginan Pham adalah menjadikan produk mereka berkualitas dan bisa diakses oleh semua kalangan. ”Misi  kami ialah membuat kendaraan listrik dapat diakses oleh semua orang,” kata Le, dikutip dari laman Forbes India.

Guna mendukung upaya itu, Pham merogoh koceknya hingga 10 miliar USD untuk mengembangkan produk kendaraan VinFast. Le mengatakan, apa pun kebutuhan untuk pengembangan VinFast, kelompok bisnis Vingroup dan Pham selalu mendukung. Target penjualan mereka ambisius, yakni mampu menjual 1 juta kendaraan listrik dalam kurun waktu enam tahun secara global. Untuk mendukung ambisinya, VinFast bekerja sama dengan perusahaan otomotif Jerman, BMW, mengembangkan platform dan mesin kendaraannya. Beberapa petinggi perusahaan itu juga membantu mengembangkan desain dan produk kendaraan listrik VinFast. Sebut saja Michael Lohscheller, mantan CEO Opel, yang telah berpengalaman di industri otomotif lebih dari dua dekade. Selain itu, ada Jeremy Snyder yang membantu Elon Musk dalam pengembangan kendaraan listrik Tesla. (Yoga) 

Sudah lama Fajar Mulia (42) gerah melihat sampah bertumpuk di mana-mana. Ia tergerak menyedekahkan waktu untuk mengatasi persoalan sampah dan mengubahnya menjadi berkah. Berkeliling di perumahan Althia Park, Bintaro, Tangsel, Banten, pada Minggu (18/2) kita bisa menangkap kegairahan warga mengolah sampah rumah tangga. Sekitar 70 % dari 122 rumah tangga di kompleks itu telah memilah sendiri sampah dalam lima kategori: kardus/kertas, plastik, kemasan makanan, beling, dan logam. Sampah yang masih punya nilai ekonomi itu mereka setorkan ke tiga titik penampungan di kompleks tersebut. Setelah penuh, sampah diangkut ke depo bank sampah di sisi belakang kompleks.

Sebulan sekali sampah itu ditimbang dan dijual kepada pengepul. Sampah sisa makanan (organik) yang tidak bisa disetor ke bank sampah diolah jadi kompos dan eco-enzyme. Di kompleks itu, ada 11 titik komposer kolektif dan 60-an komposer individu milik warga. Kompos dipakai mereka untuk media tanam taman pribadi dan kebun milik bersama. Ekoenzim dipakai untuk activator pembuatan kompos, pupuk, dan sarana edukasi. Warga juga memanfaatkan ekoenzim untuk bahan pembuatan sabun, pembersih lantai, dan produk ramah lingkungan lainnya.

”Semuanya masih kecil-kecilan, baru skala rumah tangga. Tetapi, yang penting, kesadaran warga untuk mengolah sampah sudah muncul,” ujar Fajar Mulia, inisiator gerakan pengolahan sampah yang ditunjuk warga sebagai Ketua Bank Sampah Althia Bahagia. Sejak gerakan swakelola sampah dilakukan warga pada akhir 2018 hingga akhir 2023, sampah bernilai ekonomi yang berhasil dipilah dan dijual jumlahnya lebih dari 18 ton. Adapun sampah organik yang berhasil diubah menjadi kompos dan ekoenzim sekitar 50 % dari sampah warga. Sampah yang dibuang warga tinggal sampah yang benar-benar tak bisa diolah, seperti sampah B3. Menurut Fajar, hasil penjualan sampah setiap tahun Rp 6 juta-Rp 9 juta. Jika diakumulasikan pada 2018-2023, totalnya Rp 41 juta. Uang itu dimasukkan ke kas RT dan digunakan untuk membiayai kegiatan kompleks. (Yoga)