Bagi masyarakat suku Baduy, leuit atau lumbung padi bukan sekadar tempat menyimpan hasil panen. Bangunan bertiang kayu, berdinding anyaman bambu, dan beratap daun rumbia atau kirai itu menjadi simbol ketahanan pangan sekaligus lambang kemakmuran urang Kanekes, di Baduy Dalam, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. ”Hampir semua warga Baduy memiliki leuit. Hasil panen padi dari puluhan tahun lalu disimpan di situ,” ujar Sarif (38), warga Kampung Cibeo, Baduy Dalam (10/2). Selain Cibeo, di Baduy Dalam terdapat dua kampong lain, yaitu Cikartawana dan Cikeusik. Namun, leuit juga dimiliki oleh warga Baduy Luar yang tersebar di lebih dari 50 kampung. Dalam buku Potret Kehidupan Masyarakat Baduy yang ditulis Djoewisno MS (1987), leuit merupakan cermin kehidupan kepala keluarga yang sudah mapan membangun rumah tangga. Leuit merupakan wujud ketahanan pangan orang Baduy yang diwariskan oleh leluhur mereka. Leuit memiliki ukuran beragam, bergantung pada hasil panen padi huma para pemiliknya. Kapasitasnya bisa mencapai 1.000 pocong (ikat) atau 2,5 ton sampai 3 ton. Padi huma ditanam di ladang tadah hujan. Masyarakat Baduy menanam padi sekali setahun tanpa pupuk kimia.

Padi dipanen setelah berumur enam bulan. Setelah dipanen menggunakan etem atau ani-ani, padi dijemur dan dibersihkan kelopak-kelopak jerami dari tangkainya. Padi kemudian diikat dengan rapi dan diangin-anginkan beberapa hari untuk menghilangkan debu atau kotoran yang melekat pada butiran gabah. Setelah itu, dimasukkan ke lumbung dengan disusun secara rapi. Letak tangkai di bagian dalam untuk menghindari kelembaban. Cara menyimpan padi yang diwariskan turun-temurun ini mampu membuat padi tidak rusak dan tetap layak dikonsumsi meski disimpan bertahun-tahun. Sarif menuturkan, padi di dalam leuit berfungsi sebagai cadangan makanan. Jadi, tidak boleh digunakan sembarangan, apalagi dijual. Beras dari padi leuit biasanya dipakai ketika hajatan dan acara adat serta sebagai tabungan pangan untuk berjaga-jaga jika terjadi musibah.

Warga Baduy juga menanam palawija dan buah-buahan, seperti durian, cempedak, dan rambutan. Sebagian warga juga membuat gula aren dari pohon kawung. Hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan begitu, mereka tetap memiliki penghasilan tanpa harus menjual padi. Selain itu, beberapa warga juga menjadi pemandu bagi pengunjung yang ingin bersilaturahmi ke Baduy Dalam. Pengunjung mesti berjalan kaki sekitar 9 km dari Terminal Ciboleger. Orang Baduy memiliki lambang kemakmuran sendiri, salah satunya leuit. ”Semakin banyak leuit, berarti semakin makmur pemiliknya,” ujar Ayah Naldi (43), warga Kampung Cibeo. Setiap kepala keluarga biasanya memiliki lebih dari satu leuit. Bahkan, ada yang mempunyai 10 leuit. Namun, banyaknya jumlah leuit tidak untuk dipamerkan. Apalagi, letaknya tidak berada di dekat rumah, tetapi di pinggir perkampungan. (Yoga) 

Menyingkap tabir ekonomi remang-remang dapat menambah penerimaan negara. Langkah ini bisa dipilih ketimbang menaikkan pendapatan tidak kena pajak. APBN yang tangguh dan berdaya tahan berperan strategis dalam menghadapi berbagai situasi, seperti pandemi dan guncangan perekonomian global. Tak terkecuali APBN 2024, yang meliputi pendapatan negara Rp 2.802,3 triliun dan belanja negara Rp 3.325,1 triliun. Isu yang kerap mencuat ke permukaan adalah penerimaan perpajakan sebagai bagian pendapatan negara. Tahun ini, penerimaan perpajakan, yang terdiri dari penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai, ditargetkan Rp 2.309,9 triliun. Jumlah itu diproyeksikan tumbuh 9 % dibanding 2023. Adapun rasionya terhadap PDB 10,12 %. Meski demikian, tak bisa dimungkiri, ada kegiatan ekonomi ”di bawah tanah” yang belum tercatat sebagai penyumbang pajak.

Kegiatan yang disebut shadow economy atau ekonomi remang-remang itu sesungguhnya ada, tetapi tidak terdata dalam perekonomian dan tidak dikenai pajak. Publikasi Dana Moneter Internasional (IMF) pada 2002 menyebutkan, ekonomi remang-remang meliputi aktivitas ilegal serta pendapatan tak dilaporkan dari produksi barang dan jasa legal dari transaksi moneter dan barter. IMF menekankan, aktivitas yang juga disebut sebagai ekonomi parallel tersebut dapat memberi gambaran statistik yang keliru, misalnya dari sisi pendapatan, konsumsi, dan angkatan kerja. Akibatnya, kebijakan yang disusun pun menjadi tidak tepat. Dalam laporan yang dipublikasikan IMF pada 2010 disebutkan, dari 162 negara di dunia, persentase ekonomi remang-remang terhadap PDB pada 2007 sebesar 31 %. Kesadaran perihal aktivitas ini juga diungkapkan dalam Nota Keuangan Rencana APBN 2024.

Disebutkan, peningkatan ekonomi remang-remang merupakan konsekuensi perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi dan sektor informal. Proses bisnis yang semakin mudah dan sederhana, yang tidak dibarengi kesiapan sistem perpajakan dalam menangkap aktivitas ekonomi digital, akan meningkatkan potensi menghindari kewajiban perpajakan. Akibatnya, penerimaan perpajakan tak optimal. Padahal, potensi sektor informal dan ekonomi digital di Indonesia cukup besar. Berdasarkan data BPS, pada Agustus 2023, sekitar 59,11 % penduduk bekerja di Indonesia bekerja di sektor informal. Sementara E-conomy SEA yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company menunjukkan, gross merchandise value (GMV) terus meningkat. GMV, yang menunjukkan nilai transaksi barang, diprediksi mencapai 109 miliar USD pada 2025 atau tumbuh 15 % dibandingkan dengan 2023. (Yoga) 

Minimnya efektivitas program tol laut menjadi salah satu sumber tidak optimalnya pemanfaatan sektor perikanan laut. Upaya mengoptimalkan sektor perikanan terganjal oleh masalah sistem rantai dingin hingga logistik. Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi Febry Calvin Tetelepta mengemukakan, tidak optimalnya ekonomi perikanan laut disebabkan lemahnya infrastruktur logistik dan ekonomi antarpulau. Kesimpulan itu diperoleh dari penelusuran tim KSP di pulau-pulau kecil dan terluar Indonesia tahun 2023. Dari hasil pantauan trayek transportasi laut barang, trayek barang dari Indonesia bagian barat ke timur umumnya penuh, tetapi sebaliknya trayek dari timur ke barat minim muatan bahkan kosong. Pemda dinilai belum memaksimalkan tol laut untuk mendukung keunggulan komparatif daerah sehingga kapal bisa kembali ke barat membawa penuh angkutan.

”Kita lihat tol laut itu jaringannya ke timur sangat baik, tetapi kapal kembali (ke barat) dalam kondisi kosong. Muatan balik tidak imbang. Pemda tidak memaksimalkan fasilitas tol laut dengan baik sehingga harga-harga tetap semakin mahal,” ujarnya dalam Forum Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang digelar KKP secara hibrida, Selasa (20/2). Febry menambahkan, ketimpangan bongkar dan muatan balik tol laut membuat subsidi besar yang digelontorkan pemerintah menjadi tidak efektif. Kondisi itu diperparah dengan minimnya ketersediaan kontainer berpendingin (reefer container). Data kontainer berpendingin milik Pelni tahun 2022, menunjukkan, total produksi perikanan yang mencapai 16.920 ton hanya ditangani kapal tol laut berkapasitas 846 TEUs.1TEUs setara dengan 10-12 ton barang. Hambatan logistik itu dinilai mengganggu pengembangan usaha perikanan nasional. (Yoga) 

Penghitungan yang dilakukan Kementerian ESDM menunjukkan potensi penyimpanan karbon di Indonesia total sebesar 577 gigaton. Potensi penyimpanan terbesar terletak di laut lepas utara Jatim. Terbitnya Perpres tentang penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS diharapkan membuat teknologi itu benar-benar bisa diterapkan di Indonesia. Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, dalam sosialisasi Perpres No 14 Tahun 2024 tentang CCS, di Jakarta, Selasa (20/2) memaparkan bahwa dari hasil penghitungan dengan standar keteknikan industri migas diketahui potensi kapasitas penyimpanan karbon dengan metode saline aquifer (reservoir air bersalinitas tinggi) sebesar 572,77 gigaton dan metode depleted oil and gas reservoir (reservoir migas yang telah mengalami penurunan produksi) sebesar 4,85 gigaton, yang didapat dari penghitungan 20 cekungan (basin) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yang statusnya sudah berproduksi.

Kapasitas terbesar ada di cekungan North East Java yang terletak di laut lepas utara Jatim. Cekungan diperkirakan mampu menyimpan karbon sebesar 100,83 gigaton dengan metode saline aquifer dan 0,151 gigaton dengan metode depleted reservoir. CCS ialah teknologi penangkapan dan penyimpanan Emisi karbon sehingga tidak terlepas ke atmosfer. Karbon yang dihasilkan, baik dari industri migas maupun nonmigas, ditangkap lalu disuntikkan ke perut bumi. Pada industri migas, karbon dioksida yang ditangkap dimanfaatkan untuk memberi penambahan (incremental) produksi minyak ataupun gas bumi. Dengan demikian, teknologi tersebut disebut carbon capture, utilization and storage (CCUS). Tutuka menuturkan, angka tersebut masih berupa estimasi.

”Industri atau kita baru akan tahu berapa kapasitas persis penyimpanannya setelah menginjeksikan (karbon dioksida). Sekarang, kan, belum injeksi. Jadi, angka tersebut masih level paling dasar,” katanya. Perpres No 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, yang diundangkan 30 Januari 2024. melengkapi Permen ESDM No 2/2023 tentang Penyelenggaraan CCS dan CCUS pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. Salah satu hal yang tertuang dalam Perpres No 14/2024 adalah praktik CCS lintas batas (cross border). Artinya, karbon dioksida yang dihasilkan industri di negara lain dapat diangkut untuk kemudian diinjeksikan ke depleted reservoir/saline aquifer di Indonesia, porsi untuk CCS cross border 30 % dari total kapasitas, sisanya 70 %, untuk domestik. Terkait nilai ekonomi praktik CCS, Tutuka mengemukakan bahwa saat ini masih terlalu awal untuk menghitung nilai ekonomi yang didapat dari penerapan teknologi itu. Menurut dia, yang menjadi prioritas saat ini ialah yang utama bisa jalan lebih dulu. (Yoga) 

Tahun ini, beban pemerintah menggendong problem beras bertambah berat. Di tengah kenaikan harga sejumlah pangan pokok lain, persoalan beras justru semakin pelik. Harganya makin melambung, jenis premium sulit didapat, dan produksi dihantui perubahan cuaca. Perubahan cuaca akibat El Nino menjadi sumber utama produksi beras. Musim paceklik beras bertambah panjang dari enam bulan pada 2022/2023 menjadi delapan bulan pada 2023/2024. Puncak panen raya padi mundur dari biasanya Maret menjadi April. Musim hujan tahun ini juga diperkirakan berlangsung singkat, hanya selama Januari-Maret. Fenomena cuaca itu menyebabkan musim hujan di Indonesia tidak merata. Ada daerah yang frekuensi dan curah hujannya tinggi, serta ada pula yang sedang, bahkan rendah sekali. Tidak mengherankan jika ada sejumlah daerah yang kebanjiran dan ada yang belum tanam padi.

BNPB merilis, pada 2024, sejumlah pemda terdampak banjir mengusulkan bantuan stimulan akibat puso terhadap lahan seluas 26.995,94 hektar (ha) dengan petani sebanyak 35.500 orang. Khusus Jateng, luas lahan pertanian yang gagal panen 16.321 ha dengan petani terdampak 6.439 orang. Kementan menyebut areal persawahan yang belum ditanami padi atau bera per Februari 2024 seluas 2,67 juta ha. Dari jumlah itu, 2 juta ha sama sekali belum diolah dan belum diolah, sedang 670.000 ha dalam tahap pengairan dan pengolahan. Faktor-faktor itulah yang membuat harga beras semakin membubung tinggi pada tahun ini. Apalagi, hal itu terjadi menjelang Ramadhan-Lebaran, periode ketika permintaan terhadap sejumlah pangan pokok, termasuk beras, biasanya meningkat.

Berdasarkan Panel Harga Bapanas, per 20 Februari 2024, harga rerata nasional beras medium Rp 14.110 per kg, naik 5,67 % secara bulanan dan 16,65 % secara tahunan. Kementan tengah berupaya mengakselerasi percepatan tanam hingga 2 juta ha pada Februari-Maret 2023. Upaya itu akan dilakukan baik di areal persawahan yang masih bera maupun yang bekas kebanjiran. Direktur Serealia Direjen Tanaman Pangan Kementan Mohammad Ismail Wahab mengungkapkan, pada Februari 2024, Kementan menargetkan menanam padi seluas 2 juta ha. Namun, realisasinya hingga pertengahan bulan baru 576.000 ha. Dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (19/2) Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan, tantangannya tidak hanya perubahan cuaca, tetapi juga infrastruktur. Berdasarkan verifikasi lapangan tim KSP pekan lalu di Kabupaten Bogor, Sukabumi, Majalengka, Jabar, terjadi kekurangan pasokan air sehingga ada daerah yang sudah mengolah lahan dan ada daerah yang sama sekali belum melakukan hal itu. Sementara di Sumedang, banjir melanda sejumlah daerah sehingga menyebabkan gagal panen atau puso. (Yoga) 

Program makan siang gratis selalu didengungkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Program ini memerlukan anggaran jumbo. Belum lagi ditambah dengan biaya untuk merealisasikan janji-janji lainnya. Untuk mewujudkan janji kampanye Prabowo-Gibran, pemerintahan baru perlu menyiapkan dana yang akan dialokasikan APBN serta sumber atau skema pendanaan kreatif lain. Program makan siang gratis menjadi sorotan karena membuat masyarakat bertanya-tanya dari mana sumber dananya, kapan program itu berlaku, hingga siapa penerima makan siang gratis. Prabowo dalam acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024, Kamis (8/2) mengatakan, anggaran untuk menjalankan program makan siang gratis berada di kisaran Rp 460 triliun.

Menurut rencana, program ini akan diberikan untuk anak-anak di lembaga pendidikan sebelum SD hingga SMA/SMK. Totalnya diperkirakan mencapai 78,3 juta jiwa. Prabowo menjelaskan, program makan siang gratis itu akan dijalankan menggunakan alokasi dana APBN untuk pendidikan dan perlindungan sosial. Kepada Kompas, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengatakan, anggaran  untuk program makan siang gratis didapat juga dari program penataan anggaran subsidi energi. Pihaknya bermaksud mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini dinikmati masyarakat mampu supaya lebih tepat sasaran.

”Kalau itu dilakukan, kebutuhan subsidi energi menciut. Dari saat ini Rp 350 triliun, misalnya, setelah efisiensi, hanya Rp 100 triliun. Ini contoh, konteksnya penghematan anggaran subsidi,” ujar Eddy. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, bila Prabowo-Gibran tetap mau menjalankan kebijakan makan siang gratis, pendanaannya semestinya tidak diambil dari anggaran belanja rutin seperti subsidi energi. Pemerintah harus punya cara kreatif lain agar tidak membebani APBN. ”Misalnya, lewat dana dari hasil putusan pengadilan yang sudah inkrah, seperti dana lelang aset BLBI. Opsi lain, mengejar obyek pajak baru, seperti penerapan pajak kekayaan (windfall profit tax) untuk perusahaan di sektor komoditas primer,” katanya. (Yoga) 

Segala upaya dilakukan agar masyarakat tak semakin tertekan dengan kenaikan harga bahan pangan. Kenaikan harga bahan pangan di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) terungkap dalam rakor ”Pengendalian Inflasi Daerah serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Se-Ciayumajakuning” di Kota Cirebon, Jabar, Selasa (20/2), yang digelar Kantor Perwakilan BI Cirebon. Kepala Perwakilan BI Cirebon Anton Pitono mengatakan, lonjakan harga sejumlah bahan pokok menunjukkan tingginya permintaan konsumen. Di sisi lain, kenaikan harga itu juga menggambarkan anomali. ”(Sebab), wilayah Ciayumajakuning sumber produksi pangan yang sangat melimpah,” ujarnya. ”Lonjakan harga sejumlah bahan pangan tersebut dipicu mundurnya masa tanam karena fenomena El Nino,” ucap Anton. Selain produksi, masalah distribusi turut membuat harga bahan pangan meningkat.

Pj Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan, ”Selain meningkatkan kerja sama dengan daerah lainnya, kami juga akan membuat gerakan pangan murah untuk menekan harga,” ucapnya. Sementara itu, Pemerintah Kota Ambon berencana membentuk tim khusus untuk fokus menangani semakin tingginya harga bahan pangan pokok. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon Pieter Saimima menjelaskan, bersama dengan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Perum Bulog, dan BI, pihaknya membangun kios permanen yang menjual bahan pokok dengan harga murah di Pasar Mardika, Ambon. Kehadiran kios ini agar operasi pasar bisa dilakukan secara berkelanjutan.

Salah satu cara menekan lonjakan harga beras adalah dengan menggelar operasi pasar. Bulog Cabang Kedu, Jateng, terus melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras, dengan menyuplai beras dengan harga murah ke pasar tradisional serta ritel modern. Kepala Kantor Bulog Cabang Kedu Ihsan Suradilaga mengatakan, beras murah itu diminati para pembeli di pasar tradisional dan ritel modern. ”Rata-rata volume pengiriman beras ke ritel modern mencapai 1-2 ton per minggu. Namun, ada juga sejumlah ritel yang meminta hingga 2,5 ton per minggu,” katanya. Wali Kota Magelang M Nur Aziz juga meminta Bulog terus melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras. Dia berharap, harga beras bisa turun  hingga di bawah Rp 11.000 per kg. (Yoga) 

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kuta, Pujut, Lombok Tengah, NTB, semakin menjadi magnet bagi pariwisata daerah setempat sekaligus NTB. Namun, penambahan paket wisata harus terus dilakukan untuk memberi banyak pengalaman baru bagi wisatawan yang datang. Sepanjang Februari 2024, kawasan Mandalika masih ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada akhir pekan. Wisatawan domestik dan mancanegara terlihat menyebar ke berbagai area di kawasan Mandalika. Selain di area sirkuit, kawasan pantai menjadi favorit, seperti Pantai Kuta Mandalika.

”Mandalika saat ini menjadi magnet wisatawan yang  berkunjung ke Lombok. Khususnya sirkuit, baik itu yang ingin masuk ke dalam maupun cukup di area luar sirkuit,” kata pemandu wisata dari Himpunan Pramuwisata Indonesia DPC Lombok Tengah, Hanatan Sugiono, saat dihubungi dari Mataram, Selasa (20/2). Menurut Hanatan, awal bulan ini, wisatawan yang datang ke Lombok terpantau ramai. Dalam sehari pernah ada tujuh bus wisatawan yang datang via Bandara Lombok. Belum lagi wisatawan yang datang dengan kapal dari Pelabuhan Lembar di Lombok Barat. Kunjungan ke Mandalika sampai saat ini, lanjut Hanatan, masih menjadi bagian dari paket wisata yang ditawarkan agen wisata ke wisatawan untuk dikunjungi. ”Selain ke Mandalika, biasanya juga ada paket wisata ke Gili dan tur di kota,” kata Hanatan.

Daya tarik Mandalika secara langsung tidak hanya berdampak pada usaha jasa pariwisata, seperti perjalanan wisata dan akomodasi, tetapi juga UMKM di Mandalika. Edi Suharto (58), juru parker sekaligus penyedia penyewaan toilet di Mandalika, mengatakan, di hari normal, ia mendapat pendapatan Rp 150.000. ”Jika libur panjang, terutama Sabtu dan Minggu, sehari, bisa sampai Rp 300.000,” kata Edi yang sudah sejak dua tahun terakhir berada di Mandalika. Menurut Edi, Pantai Kuta Mandalika yang berada di sisi barat KEK Mandalika menjadi salah satu favorit wisatawan. Ada berbagai aktivitas yang bisa mereka lakukan dari bersantai di pantai hingga berenang, berkeliling kawasan dengan berjalan kaki atau menyewa sepeda listrik. (Yoga) 

Harga beras di seluruh wilayah Indonesia meroket sebulan terakhir. Di Kota Kupang, NTT, harganya Rp 17.000 per kg untuk beras medium. Harga termurah Rp 14.000 per kg dengan kondisi beras yang tak layak dikonsumsi manusia. Selain berkutu, beras paling murah itu juga banyak kerikil dan beraroma tidak sedap. Menurut data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, konsumsi beras NTT sebanyak 117,189 kg per kapita per tahun. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional, sedangkan produksi beras setempat masih jauh dari total kebutuhan. Pada tahun 2022, produksi beras di NTT hanya 430.948,5 ton, jauh di bawah kebutuhan setempat yang mencapai 642.367,53 ton. Perum Bulog sebagai penyalur beras pemerintah pun tak bisa berbuat banyak. Operasi pasar yang diklaim dapat mengatasi kenaikan harga beras seakan sia-sia..

Di tengah gonjang-ganjing harga beras, ada kelompok masyarakat yang tidak terdampak karena memiliki kemandirian pangan lokal. Salah satunya adalah kemandirian pangan suku Boti di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Komunitas adat itu berada 150 km timur laut dari Kota Kupang. Pada Agustus 2023, ketika musim kemarau panjang, persediaan makanan di komunitas yang dipimpin Usif (Raja) Namah Benu itu cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Suku Boti yang menganut kepercayaan lokal Halaika terdiri atas 76 keluarga dengan jumlah anggota 329 jiwa. Makanan di lumbung mereka tersedia sepanjang tahun karena mereka mempraktikkan pangan beragam dalam sistem pertanian lahan kering yang mengandalkan hujan. Dalam satu areal lahan, mereka menanam padi, jagung, umbi-umbian, pisang, dan kacang-kacangan. Setelah padi habis, mereka punya cadangan jagung dan makanan lain.

Kala itu Usif Namah mengatakan, sepanjang komunitas suku Boti ada, nyaris tidak ada cerita mengalami kelaparan. Padahal, wilayah sekitar dan NTT pada umumnya pernah mengalami kelaparan selama beberapa kali dalam kurun waktu 60 tahun terakhir. Di luar itu, rawan pangan terjadi hampir setiap tahun di NTT. ”Kami tidak kelaparan karena kami punya banyak jenis makanan,” ucapnya. Kelimpahan makanan itu yang menjadi alasan bagi komunitas suku Boti menolak menerima bantuan sosial berupa beras untuk warga miskin (raskin) dari pemerintah. Usif Namah juga mengajarkan rakyatnya agar tidak bermental pemalas dengan menunggu bantuan pemerintah. ”Kami tanamkan kepada mereka kerja keras. Kerja baru bisa makan. Makanya, anak-anak semenjak kecil selalu kami ajak ke kebun untuk melihat orangtuanya bekerja,” ujarnya. (Yoga) 

Seusai hari pencoblosan Pemilu 2024, Presiden Jokowi mengharapkan arus modal kembali masuk sehingga mampu membuat iklim investasi semakin lebih baik. ”Banyak pelaku bisnis yang kemarin masih menunggu pemilu. Wait and see karena agak khawatir dengan politik yang memanas menjelang pelaksanaan pemilu. Tetapi, sekarang, alhamdulillah, pemilu berjalan dengan lancar, masyarakat berbondong-bondong ke TPS juga dengan riang gembira,” kata Presiden saat memberikan sambutan pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 di Jakarta, Selasa (20/2). Dengan terjaganya stabilitas politik dalam negeri, Presiden berharap para investor kembali masuk sehingga iklim investasi dapat menggeliat lagi. Selain kondisi politik, industri jasa ke uangan dalam negeri juga turut menunjukkan daya tahan di tengah perlambatan ekonomi global.

Pada industri perbankan, permodalan tetap terjaga 27,69 % atau diatas negara-negara tetangga di ASEAN. Kredit perbankan juga tumbuh hingga 10,38 % secara tahunan atau melebihi level prapandemi. Ekonomi Indonesia selama 2023 mampu tumbuh 5,05 % secara tahunan dengan inflasi 2,57 %. Pada periode sama, cadangan devisa tercatat 145 miliar USD dan neraca perdagangan mencatatkan surplus 36 miliar USD atau Rp 570 triliun. Transaksi berjalan surplus 0,16 %. Dengan berbagai catatan positif tersebut, Presiden optimistis terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional pada 2024. Kendati demikian, ia mengingatkan kepada semua pihak di industri jasa keuangan untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap pergerakan ekonomi global dan disrupsi teknologi. (Yoga)