PT MRT Jakarta berkeyakinan pendanaan proyek moda raya terpadu di Jakarta tidak terpengaruh kondisi perekonomian Jepang yang tengah mengalami resesi. Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat mengatakan progres pengerjaan dan dukungan pendanaan Jepang untuk moda raya terpadu (MRT) di Jakarta akan tetap berjalan optimal. Tuhiyat menuturkan Pemerintah Jepang telah menyediakan porsi khusus investasi pada anggarannya, seperti untuk membangun proyek MRT Jakarta. Saat ini, dia memberikan contoh PT MRT Jakarta menunggu penandatanganan kontrak pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk MRT Jakarta East-West Line fase 1 tahap 1 sebagai tindak lanjut penandatangan risalah pembahasan penilaian atau Minutes of Discussion (MoD of Appraisal Mission) proyek itu antara Pemerintah Indonesia dan JICA pada November 2023. Perekonomian Jepang telah tergelincir ke dalam jurang resesi sehingga membuat negara tersebut terlempar dari ekonomi terbesar ketiga di dunia. Kantor Kabinet Jepang pada Kamis (15/2) melaporkan produk domestik bruto (PDB) secara tahunan telah berkontraksi sebesar 0,4% pada kuartal IV/2023, setelah revisi penurunan sebesar 3,3% pada kuartal sebelumnya. Tuhiyat menjelaskan, tarif MRT Jakarta untuk rute terjauh, Lebak Bulus ke Bundaran HI adalah sekitar Rp31.000 sebelum adanya subsidi dari pemerintah. Tarif itu didapatkan dari nilai ekonomi MRT fase 1 yang dibangun dengan biaya Rp16 triliun dan panjang lintasan 13 kilometer.

Developer properti siap memacu lagi penjualan rumah dan apartemen setelah keluarnya aturan insentif pajak pertambahan ditanggung pemerintah untuk rumah dan rumah susun pada 2024. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan kelanjutan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) bakal memberikan kepastikan kepada developer properti. Kelanjutan insentif PPN DTP tahun ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. “PMK itu kan memberikan kepastian, memberi percepatan sehingga apa yang menjadi target pemerintah dengan kebijakan PPN DTP bisa terlaksana,” katanya kepada Bisnis, Selasa (20/2). Menurutnya, REI akan menginisiasi agar pemerintah melakukan perpanjangan periode PPN DTP jika diperlukan seiring dengan penyaluran insentif PPN DTP yang sempat tersendat. Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan anggaran yang telah disiapkan pemerintah untuk mendongkrak penjualan di pasar properti. Joko menjelaskan REI sempat bersurat ke Kementerian Keuangan terkait dengan realisasi penekenan regulasi PPN DTP tahun anggaran 2024 yang molor. Bukan tanpa alasan, sejumlah pengembang properti menyampaikan molornya implementasi PPN DTP 2024 berdampak pada penjualan rumah dan apartemen. Salah satu developer properti yang mengeluhkan tertundanya insentif PPN DTP tahun anggaran 2024 adalah Sinar Mas Land. Vice President of Commercial National Sinar Mas Land Christine Natasha Tanjungan menyebutkan penundaan regulasi PPN DTP 2024 berdampak pada performa penjualan perseroan. 

Kementerian Keuangan resmi merilis edaran PMK No. 7/2024 yang resmi ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 12 Februari 2024. PMK No. 7/2024 merupakan kelanjutan pemberian insentif perumahan yang telah berlangsung sejak November 2023. Secara substansi, tidak terdapat perubahan antara PMK No.7/2024 dan PMK 120/2023. Perbedaannya hanya mencakup perubahan realisasi tahun anggaran saja. Dalam Pasal 2 Ayat (1) PMK No. 7/2024 menyebut insentif PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah tapak maupun rumah susun (rusun) yang memenuhi persyaratan, ditanggung oleh Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2024. Pada Pasal 5 Ayat (1) PMK No. 7/2024, PPN ditanggung Pemerintah dapat dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun. Secara lebih terperinci, masyarakat yang berhak mendapat PPN DTP adalah warga negara Indonesia yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas kependudukan. Beleid baru itu juga menetapkan penyerahan rumah atau rusun yang tanggal berita acara serah terima mulai 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024, sebesar 50% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar. Sri Mulyani telah menyiapkan anggaran senilai Rp2,96 triliun pada 2024 untuk kebutuhan PPN DTP sektor perumahan komersial itu.

Guncangan ekonomi dunia kian kencang. Resesi yang terjadi di Jepang dan Inggris, serta ekspektasi perlambatan langgeng ekonomi China, diprediksi berdampak signifi kan ke banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Pemangku kebijakan pun perlu merespons dinamika ekonomi global yang kurang mendukung momentum akselerasi ekonomi itu agar laju produk domestik bruto (PDB) tetap solid. Maklum, resesi di sebuah yurisdiksi erat korelasinya dengan kondisi ekonomi negara mitra, terutama dalam konteks perdagangan dan investasi. Resesi atau lemahnya pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut yang terjadi di Jepang dan Inggris pun akan menyengat aktivitas perdagangan dan investasi nasional. Demikian pula China. Meski sejauh ini Negeri Panda belum dinyatakan resesi, laporan International Monetary Fund (IMF) awal bulan ini memproyeksikan ekonomi China akan melambat selama empat tahun ke depan. Terhambatnya modal dari negara-negara itu membayangi pencapaian target investasi senilai Rp1.650 triliun pada tahun ini dan mengganjal penyehatan neraca perdagangan yang belakangan mencatatkan penurunan surplus. Sejumlah siasat disiapkan, salah satunya membentuk satuan tugas dan kelompok kerja khusus yang berfungsi mencari pasar baru serta memperluas produk dagang. Sejauh ini, ada 12 negara dan 30 komoditas unggulan yang akan dioptimalkan oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, tak menampik bahwa perlambatan ekonomi global dan resesi di beberapa negara memberikan efek rambat yang luas hingga ke Indonesia. Adapun untuk investasi, bencana ekonomi di Negeri Sakura justru berpotensi memicu perubahan arah aliran modal dari investor dari Jepang ke kawasan lain. Alhasil, terjadi perebutan kue ekspor dan modal dari investor di pasar global. Situasi inilah yang perlu dicermati oleh pemangku kebijakan. Kalangan pelaku usaha pun menyarankan pemerintah untuk memberikan garansi kepada investor dan mitra dagang yakni berupa jaminan kepastian berusaha dan stabilitas sosial politik. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Aprindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan pemerintah wajib fokus pada penciptaan stabilitas makroekonomi sehingga Indonesia memiliki nilai tawar dibandingkan dengan negara lain. "Bila ini dilakukan, efek resesi terhadap ekspor dan investasi bisa lebih dikendalikan karena bisa dikompensasi dari aktivitas ekonomi lainnya yang produktif," jelasnya kepada Bisnis. Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita, meyakini dampak pelemahan ekspor dan investasi dari resesi Jepang akan mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Rief-ky, menambahkan pemerintah perlu menguatkan kemitraan bilateral dengan sejumlah negara agar dapat mengom-pensasi risiko hilangnya investasi asal Jepang, China, dan Inggris.

Pekan lalu, Pemerintah Jepang mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2023 terkontraksi sebesar 0,4%. Dengan demikian, secara teknikal Negeri Sakura masuk ke dalam jurang resesi, sebab kuartal sebelumnya telah mengalami kontraksi. Pada kuartal III/2023, Jepang mencatatkan kinerja ekonomi mengalami kontraksi 3,3%. Akibat resesi, Negeri Matahari Terbit itu terlempar dari peringkat tiga besar ekonomi dunia. Posisi ketiga direbut oleh Jerman, padahal negeri Der Panzer sedang dirundung ke­naikan subsidi energi. Inggris pun mengikuti Jepang. Pemerintahan PM Inggris Rishi Sunak menyampaikan bahwa pada kuartal IV/2023, kinerja ekonomi mengalami kontraksi 0,3%. Britania Raya masuk ke dalam fase resesi teknis setelah pada kuartal sebelumnya mengalami kontraksi 0,1%. Kontraksi kuartal keempat ini lebih dalam daripada perkiraan semua ekonom. Mereka semula diramalkan ekonomi turun 0,1%. Sinyal perlambatan ekonomi kelompok negara-negara G7 ini tanda bahaya bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Apalagi, pertumbuhan ekspor Indonesia pada Januari 2024 mulai terkontraksi sebesar 8,34% dibandingkan dengan posisi Desember 2023. Bahkan, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, tercatat -8,06%. Nilai ekspor RI pada Januari 2024 hanya sebesar US$20,52 miliar. Adapun, ekspor Indonesia ke Jepang pangsa pasarnya mencapai 7,63% dari total ekspor Januari 2024.

Sementara itu, investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) Jepang ke Indonesia pada 2023 juga berada pada peringkat ke-4 dengan total sebesar US$4,63 miliar. Inggris masuk dalam daftar negara 10 besar tujuan ekspor Indonesia. Lima sektor utama realisasi investasi asal Inggris yaitu tanaman pangan, perkebunan dan peternakan (24%); pertambangan (20%); industri makanan (9%); industri kimia dan farmasi (8%); serta hotel dan restoran (7%). Dengan adanya resesi itu, otomatis akan berpengaruh terhadap pasar ekspor dan investasi ke Indonesia. Apalagi China sebagai mitra dagang utama RI, dengan porsi ekspor 23,9% dari total ekspor terkontraksi 12,92% secara tahunan, dan minus 20,73% secara bulanan. Pemerintah RI mencoba berkelit dari ancaman resesi beberapa negara raksasa dunia tersebut. Pemerintah bakal memacu ekspor pada 12 negara prioritas, seperti Arab Saudi, Belanda, Brazil, Chile, China, Filipina, India, Kenya, Korea Selatan, Meksiko, UEA, dan Vietnam. Masalah klasik untuk memperluas akses pasar melalui perjanjian khusus pun tak kunjung tuntas. Seperti perjanjian Indonesia-EU CEPA untuk masuk blok perdagangan The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. menyiapkan alokasi belanja modal atau capital expenditure yang cukup tebal pada tahun ini guna mempercepat bisnis hilir perseroan, terutama untuk jaringan gas rumah tangga pada 2024. Perusahaan dengan kode saham PGAS itu menyiapkan capital expenditure (capex) sebanyak US$227 juta atau sekitar Rp3,54 triliun untuk program kerja sisi hilir perseroan pada tahun ini. Porsi belanja modal sisi hilir itu sudah ikut menghitung rencana kerja pembangunan jaringan gas atau jargas rumah tangga sepanjang 2024.“Komponen hilir, capexnya sebesar US$227 juta, karena ada pemanfaatan untuk program hilir lainnya,” kata Sekretaris Perusahaan Perusahaan Gas Negara (PGN) Rachmat Hutama saat dihubungi Bisnis, Senin (19/2). Rencanannya, PGAS bakal membangun 117.701 sambungan rumah tangga pada tahun ini. Sebagian besar investasi untuk jargas ini dilakukan di Pulau Sumatra dan Jawa. “Target PGN pada 2024 adalah 117.701 sambungan untuk kami selesaikan dengan sebaran di Pulau Sumatra dan Jawa,” jelasnya. Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif harga gas dari hulu dengan ketetapan maksimal US$4,72 per juta British thermal unit (MMBtu) bagi pengembang. Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa hingga akhir 2023, jargas rumah tangga yang sudah terpasang mencapai 900.000 sambungan rumah. Dari jumlah tersebut, sebagian besar didominasi pendanaan yang berasal dari APBN sebanyak 703.308 sambungan rumah, dan sisanya dibangun melalui penugasan pemerintah kepada PGN. Adapun, PGN area Palembang mencatat realisasi jumlah pelanggan yang tersambung jarga per Desember 2023 di Provinsi Sumatra Selatan sebanyak 52.487 sambungan. Area Head PT PGN Palembang Agus Muhammad Mirza mengatakan bahwa total pelanggan tersebut mencapai 98,77% dari pencapaian per bulan. Jumlah pelanggan itu tidak jauh berbeda dengan rata-rata realisasi di bulan sebelumnya sepanjang 2023. Menurutnya, jumlah pelanggan pada Januari tercatat sebanyak 51.612 sambungan, Februari 52.867 sambungan, Maret 52.224 sambungan, April 53.735 sambungan, bulan Mei 53.666 sambungan, dan Juni 53.529 sambungan. Di sisi lain, Kementerian ESDM juga tengah berencana membuka lelang internasional untuk mengakselerasi pembangunan jaringan gas rumah tangga yang telah lama melempem. Sebelum keran investasi swasta dibuka lebar, pemerintah lebih dahulu mematangkan muatan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6/2019. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menjelaskan bahwa revisi beleid itu berkaitan dengan upaya untuk memasukkan opsi kerja sama anyar KPBU ke dalam program pengadaan jaringan gas domestik mendatang. Selain revisi Perpres, Tutuka mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah menaruh perhatian khusus untuk skema KPBU yang saat ini masih didorong di Kota Batam dan Palembang. KPBU awal di Kota Batam ditargetkan dapat membangun 280.000 sambungan rumah tangga (SR), sementara untuk Kota Palembang masih dalam tahap survei permintaan di tengah masyarakat.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumatra Bagian Utara (Sumbagus) mengungkapkan bahwa ada dua penemuan besar sepanjang tahun lalu oleh Kontaktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah tersebut.Kepala SKK Migas Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus mengatakan bahwa penemuan besar itu pertama adalah Geng North di wilayah Laut Kalimantan dan Layaran, di mana Sumur Layaran-1 atau sumur gas, berasal dari KKKS Mubadala Energy di lepas pantai (offshore) Provinsi Aceh. Berdasarkan laporan dari Mubadala Energy (South Andaman) RSC Ltd, imbuhnya, temuan sumur Layaran-1 memiliki potensi mencapai 6 triliun kaki kubik (TCF) gas-in-place. Temuan ini bahkan melebihi dari penemuan sumur Geng North-1 belum lama ini yang digadang-gadang masuk ke dalam tiga besar dunia. Selain temuan di wilayah offshore Aceh tersebut, sumur eksplorasi lainnya yang berhasil discovery yaitu di sumur BLN-01 oleh KKKS EMP Tunas Energy di wilayah kerja (WK) South CPP, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.Sumur BLN-01 akan dibor sedalam 1.950 feet atau sekitar 700. Ada juga potensi cadangan migas dari sumur Sidingin 1 oleh KKKS Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Provinsi Riau.Dia mengakui pencapaian penting pada 2023 ini adalah hasil dari kegiatan pengeboran sumur di wilayah Sumbagut yang mencapai 545 sumur, yang terdiri atas 12 sumur eksplorasi, dan 533 sumur pengembangan.

Pemerintah menyatakan kenaikan harga beras di pasar dipicu oleh faktor musiman berupa berkurangnya pasokan komoditas pangan setiap periode Januari—Februari. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pasokan beras memang berkurang akibat panen padi yang mundur di tengah fenomena El Nino.“Kenapa harga beras premium naik? Ini soal supply dan demand,” katanya saat memantau stok beras di salah satu gerai ritel modern di Jakarta, Senin (19/2).Dia menjelaskan stok beras yang terbatas membuat harga melambung. Bahkan, kenaikan harga beras premium sudah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintaha. Saat ini, harga beras premium sudah menyentuh level Rp72.000 per 5 kilogram (kg) hingga Rp80.000 per 5 kg, sedangkan HET beras premium ditetapkan Rp69.500 per 5 kg.Selain pasaokan berkurang, Mendag menambahkan disparitas harga yang tinggi juga memicu kelangkaan beras di ritel modern. Saat ini, konsumen beras premium mulai beralih ke beras program stabilitas pasokan harga pangan (SPHP) yang juga menyebabkan pasokan beras SPHP cepat habis. Menurutnya, pasokan beras premium ke ritel modern mengalami hambatan hingga menimbulkan kelangkaan. Peritel kesulitan mendatangkan beras premium lantaran ada kenaikan harga di tingkat produsen yang melampaui HET. Namun, Zulkifli menegaskan bahwa kecepatan suplai menjadi kunci untuk mencegah kelangkaan dan kenaikan harga beras. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono sependapat dengan pernyataan Mendag. Dia menilai akar masalah mahalnya harga beras beberapa waktu terakhir imbas dari suplai yang menurun. Faktor El Nino memicu masa tanam padi mundur dan volumenya turun. Bahkan, dia mengamini bahwa terjadi gagal tanam di sejumlah daerah. Edy menjelaskan rendahnya produksi juga sudah diproyeksikan BPS sejak November 2023 yaitu di bawah 2,5 juta ton. Sebaliknya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejumlah bahan pangan mengalami lonjakan harga usai pemilu atau menjelang Ramadan.Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan harga cabai merah, minyak goreng, telur, daging ayam, beras dan gula pasir menjadi penyumbang kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan ketiga Februari 2024 di sejumlah daerah. Secara terperinci, komoditas dengan andil terbesar kenaikan IPH di Sumatra didominasi oleh cabai merah, daging ayam ras dan beras. Untuk komoditas penyumbang terbesar kenaikan IPH di Pulau Jawa didominasi oleh beras, cabai merah dan daging ayam ras.Untuk di luar Sumatra dan Jawa kenaikan IPH didominasi oleh komoditas daging ayam ras, cabai rawit, beras dan cabai merah. Di samping itu, perkembangan harga minyak goreng pada pekan ketiga Februari 2024 juga naik sekitar 1,25% dibandingkan harga rata-rata Januari 2024 yaitu mencapai Rp17.691 per liter. Di samping itu, perkembangan harga minyak goreng pada pekan ketiga Februari 2024 juga naik sekitar 1,25% dibandingkan harga rata-rata Januari 2024 yaitu mencapai Rp17.691 per liter.

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengungkap delapan investor yang siap menyuntikkan dana mencapai Rp45 triliun untuk membangun hunian bagi aparatur sipil negara di ibu kota baru.Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Otorita IKN Nusantara Agung Wicaksono menjelaskan progres investasi delapan investor untuk proyek dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha itu tengah menunggu valuasi studi kelayakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).“Hunian untuk ASN (aparatur sipil negara) itu dari delapan investor yang sudah menyelesaikan studi kelayakan sekarang sedang divaluasi oleh Kemenkeu karena ini nanti dari KPBU itu dari capexnya saja minimal Rp45 triliun untuk pembangunan,” jelasnya ditemui di area perkantoran Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Senin (19/2). Dalam paparan yang dibagikan, investor yang siap menggarap hunian ASN tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Beberapa di antaranya yakni, China, Malaysia dan Indonesia.Berdasarkan catatan Bisnis, salah satu perusahaan asal China yakni Citic Construction yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara bersama dengan PT Risjadson Brunsfi eld Nusantara akan membangun sebanyak 60 menara rumah susun untuk Kementerian Pertahanan dan Keamanan dengan investasi sebesar Rp30,8 triliun.

Ekonomi Indonesia selama 2023 masih sangat resilen ditengah berbagai gejolak yang terjadi. Ekonomi global saat itu terkendala  inflasi dan suku bunga tinggi di tengah meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Namun, ekonomi Indonesia sepanjang 2023 masih tumbuh 5,05%. Lalu bagaimana out look kedepan? Chieft Economic Bank Mandiri Andry Asmoro berpendapat, selama 2023 perekonomian Indonesia masih tumbuh di atas 5% didukung stabilnya permintaan domestik, meski harus berjuang ditengah risiko global. Namun dampak perlambatan kinerja perdagangan dan konsusmi rumah tangga tak terelakkan. Meski menjadi tulang punggung  perekonomian, konsumsi domestik setahun terakhir tumbuh lebih rendah dibanding 2022. "Ini mencerminkan tertahannya konsumsi masyarakat, terutama pada kelas menengah ke bawah. Menurut Mandiri Spending Index (MSI), tabungan masyarakat berpendapatan rendah terus menurun sehingga  menegurangi aktivitas ekonomi," ujar Andry. (Yetede)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah berhati-hati dalam menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 Tentang kebijakan dan Pengaturan Impor bahan baku manufaktur. Bagi Apindo, pelarangan terbatas (lartas) yang tidak tepat di satu sektor indutari akan menimbulkan gangguan rantai pasok di industri lain, dalam hal ini pengguna bahan baku. Apalagi sebagian industri hulu lokal belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan bahan baku industri di dalam negeri. Pada titik ini, industri hilir mengimpor bahan baku untuk memproduksi barang. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, pihaknya memahami kepentingan besar pemerintah untuk industri dalam negeri melalui penerbitan Mendag 36/2023. Pemerintah juga telah dengan baik mengatur tata kelola impor yang ditujukan untuk meningkatkan produkstivitas industri antara dan hilir. (Yetede)