Kalangan pebisnis berharap kabinet pemerintahan baru, terutama mereka yang duduk di tim ekonomi, mampu menjawab tantangan perekonomian ke depan, termasuk mengantisipasi pelemahan pertumbuhan akibat resesi global. Pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming berpeluang memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Belum kelar perhitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), beredar sejumlah nama yang digadang-gadang bakal menduduki posisi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. Sejumlah nama lama di Kabinet Indonesia Maju, serta beberapa sosok baru berseliweran. Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi), Erick Thohir (Menteri BUMN), Rosan Perkasa Roeslani (Ketua TKN Prabowo-Gibran) hingga Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisioner OJK) adalah di antara nama-nama yang beredar. Sosok terakhir disebut-sebut sebagai calon menteri keuangan yang diusulkan kalangan pengusaha. Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menegaskan, hingga kini belum ada pembahasan spesifik soal nama-nama menteri. Drajad bilang, susunan kabinet juga akan melibatkan diskusi dengan para ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Selama ini, KIM disokong antara lain oleh Partai Gerinda, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat. "Selain Presiden Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang akan membahas (kabinet) adalah para ketum partai politik KIM," ungkap Drajad. Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden belum bisa dimintai konfirmasinya ihwal keterlibatan Presiden Jokowi terkait penyusunan kabinet Prabowo Gibran. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani berharap susunan kabinet ke depan lebih mempertimbangkan parameter kemudahan berusaha dan investasi. Dengan demikian, hambatan birokrasi dan ketidakpastian di lapangan bisa ditekan. Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintahan baru membawa Indonesia ke dalam pertumbuhan ekonomi yang positif. "Saat ini transisi kepemimpinan mau tidak mau dihadapkan kondisi perekonomian dunia yang penuh ketidakpastian," sambung dia.

Calon presiden - calon wakil presiden (Capres-Cawapres) Probowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang berpeluang memenangi pilpres satu putaran, berjanji akan mengerek penerimaan negara. Salah satu strateginya adalah mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN). Rencana ini masuk dalam daftar Delapan Program Hasil Terbaik Cepat yang menjadi fokus Prabowo-Gibran. Dengan mendirikan BPN, pemerintah baru ingin mengerek rasio penerimaan negara menjadi 23% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melonjak signifikan. Mengacu data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan negara sepanjang 2023 Rp 2.637,2 triliun, atau 12,62% terhadap PDB tahun lain sebesar Rp 20.892 Triliun. Upaya Prabowo-Gibran mengerek penerimaan negara tidak hanya berhenti dengan membentuk BPN saja. Sistem pajak yang sesuai dengan visi misi Prabowo-Gibran akan dilanjutkan. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pembentukan BPN tidak akan mampu meningkatkan penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak. Selain itu, Fajry melihat pembentukan BPN belum tentu bisa memburu para ekonomi bayangan atau shadow economy perlu ditangani aparat penegak hukum terlebih dahulu. Ditambah lagi, Direktorat Jendral  (Ditjen) pajak kini memiiki sistem pajak canggih bernama Core Tax System. Hal ini membuat pembentukan BPN kurang relevan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, proses pembentukan BPN jelas membutuhkan waktu lama. Sebab, bukan hanya persoalan pembentukan badan baru saja.

Resesi ekonomi Inggris dan Jepang berisiko mengganggu perekonomian global dan akan merambat ke negara-negara berkembang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, beberapa lembaga internasional telah memprediksi bahwa perekonomian negara-negara maju akan cukup tertekan. Penyebabnya, kenaikan suku bunga yang tinggi dalam waktu yang sangat singkat di berbagai negara. Ditambah lagi, adanya resesi Inggris dan Jepang yang berpotensi semakin menekan perekonomian, termasuk terhadap negara-negara anggota G7. Meski resesi ekonomi Jepang akan berdampak terhadap perdagangan Indonesia lantaran merupakan salah satu mitra utama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap perekonomian Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan dari sisi investasi.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah terlaksana. Laju bisnis sektor transportasi dan logistik diproyeksi bakal positif. Presiden Direktur PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA), Prodjo Sunarjanto menjelaskan ASSA tidak terlibat banyak dalam melayani distribusi logistik selama Pemilu 2024. Sebab, pangsa pasar ASSA masih meliputi kebutuhan korporasi dan institusi. "Terkait rencana bisnis ASSA, kami akan menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pemilu dan pembentukan kabinet," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (20/2). Untuk itu Prodjo memprediksi, pendapatan ASSA Group antara Rp 4,7 triliun - Rp 4,8 triliun di tahun 2024 ini. Namun ia tidak merinci proyeksi pendapatan di tahun 2023. Sementara pendapatan ASSA hingga 30 September 2023 sebesar Rp 3,46 triliun. Yang jelas agar bisa mengejar target tersebut, ASSA, menurut Prodjo, sudah menganggarkan belanja modal alias capital expenditure (capex) sekitar Rp 1,5 triliun - Rp 1,6 triliun tahun ini. Salah satunya adalah untuk melakukan peremajaan dan tambahan armada, antara 4.500- 5.000 unit armada tahun ini. Direktur Keuangan PT MPX Logistics International Tbk (MPXL), James S Chandra  menyatakan, distribusi pemilu 2024 tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Sebab, bisnis MPXL berfokus pada angkutan komoditas infrastruktur. Maka, di tahun 2024 ini, MPXL menargetkan pendapatan Rp 222 miliar. Target ini naik 59% secara tahunan alias year on year (yoy) dibanding pendapatan tahun 2023. Menurut James, target di tahun 2024 sudah sangat realistis. Target tersebut sudah memprediksi dampak langsung maupun tidak langsung selama masa pemilu. Dalam waktu dekat, MPXL akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Agendanya adalah membahas beberapa poin terkait kinerja perusahaan tahun 2023, strategi  di tahun 2024 dan pembagian deviden. Reza Priyambada, Investment Consultant Reliance Sekuritas Indonesia melihat, pergerakan saham-saham emiten transportasi dan logistik cenderung bervariasi satu sama lainnya. Ini tergantung dari kinerja bisnis dan likuiditas saham para emiten. Di kedua sektor itu, Reza  merekomendasikan beli saham Hasnur Internasional Shipping (HAIS) dan ASSA dengan target harga masing-masing Rp 248 dan Rp 750 per saham. 

Industri perbankan syariah Tanah Air akan banyak diwarnai aksi konsolidasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, sejumlah bank akan melakukan merger sehingga menghasilkan bank syariah besar. Selain rencana merger unit usaha syariah (UUS) Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ada tiga hingga empat bank syariah yang akan digabungkan. Upaya ini sebagai bagian dari implementasi POJK Nomor 12 tahun 2023 terkait spin off UUS. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan, rencana merger itu akan dipimpin oleh bank swasta. Prosesnya saat ini masih dalam awal. "Sebagai bagian implementasi dari POJK terkait spin off, ada beberapa calon yang akan menjadi merger besar. Tapi masih dalam tahap pendahuluan," kata Dian, Selasa (20/2). Namun, Dian enggan memberi bocoran nama bank dan rincian aset mereka. Ia hanya menekankan bahwa penggabungan mereka bisa menghasilkan bank syariah dengan aset minimal Rp 200 triliun. Sama seperti langkah BTN Syariah menjajaki merger dengan Bank Muamalat, rencana merger yang melibatkan bank-bank swasta itu juga bagian dari spin off. Sebagai gambaran, baru ada dua UUS yang wajib spin off karena asetnya sudah tembus Rp 50 triliun, yakni BTN Syariah dan CIMB Niaga Syariah. Sesuai ketentuan, UUS wajib disapih menjadi BUS paling lama dua tahun sejak mencapai aset di atas Rp 50 triliun. Bank-bank syariah saat ini tidak besar, sehingga tidak akan memberi dempak besar. "OJK menginginkan adanya bank syariah sekelas BSI yang bisa terbentuk melalui merger. Hal ini sesuai dengan mandat UU P2SK kalau spin-off bisa dimintakan sekaligus konsolidasi," kata Dian. Dari data OJK, kini ada 14 BUS dan 19 UUS. Satu BUS merupakan hasil spin off, yakni Bank Nano Syariah. Adapun UUS besar lainnya adalah Permata Syariah dan Maybank Syariah dengan nilai aset masing-masing rp 38,3 triliun dan Rp 42 triliun. 

Emiten konstruksi swasta, PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL) berusaha meningkatkan kinerja bisnisnya sepanjang tahun 2024. Manajemen TOTL mengincar kontrak baru senilai Rp 3,5 triliun sepanjang tahun ini. Angka ini lebih tinggi dari target kontrak baru TOTL pada 2023 yang sebesar Rp 2,9 triliun. Adapun pada Januari 2024 lalu, TOTL mampu mencatatkan kontrak baru sekitar Rp 237 miliar. Sekretaris Perusahaan Total Bangun Persada, Anggie S. Sidharta menyampaikan, pihaknya terus aktif mencari proyek-proyek konstruksi guna memenuhi target kontrak baru tahun ini. Saat ini, TOTL sedang terlibat dalam sejumlah tender proyek infrastruktur dengan nilai sekitar Rp 8,7 triliun. Sejalan dengan target kontrak baru yang diincar di tahun ini, Manajemen Total Bangun Persada berharap dapat membukukan pendapatan dan laba bersih masing-masing sekitar Rp 3,1 triliun dan Rp 150 miliar. Perhelatan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang berjalan lancar juga diharapkan memudahkan TOTL dalam menggapai proyek baru sepanjang tahun ini. Sebab, para pemilik proyek kini tidak lagi khawatir terhadap kelangsungan usahanya usai Pemilu. Sebagai respon atas tantangan tersebut, Total Bangun Persada telah menerapkan beberapa inisiatif strategis guna mempertahankan kinerja perusahaan. Salah satunya adalah menjaga arus kas keuangan tetap positif. Salah satunya dengan melakukan efisiensi dan optimalisasi kinerja maupun biaya operasional perusahaan ini. Lebih lanjut, pihak TOTL menyiapkan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar Rp 8 miliar pada 2024. Dana tersebut hendak dipakai untuk penyediaan peralatan proyek serta peralatan dan software IT. Mengutip materi paparan publik beberapa bulan lalu, TOTL tercatat memiliki rekam jejak sejumlah proyek pembangunan properti. Per kuartal III-2023, pendapatan usaha TOTL tercatat sebesar Rp 2,07 triliun atau naik 19,54% secara tahunan year on year (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Dari jumlah pendapatan di kuartal III-2023 tersebut, mayoritas berasal dari bisnis jasa konstruksi yang mencapai Rp 2,06 triliun. Pencapaian ini naik 19,07% secara yoy.

Laju ekspansi bisnis digadang-gadang bakal lebih kencang setelah pemungutan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 usai. Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa periode penyelenggaraan pemilu kerap menjadi momok bagi korporasi untuk menggelontorkan lebih banyak belanja modal. Adapun industri jasa keuangan, khususnya bank dan perusahaan pembiayaan, diharapkan turut menjadi katalis ekspansi dunia usaha. Apalagi, kinerja industri jasa keuangan pada 2023 tetap terjaga di tengah berbagai tantangan, sehingga menjadi dasar yang kuat untuk memacu penyaluran kredit ke berbagai sektor. Pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di Jakarta, Selasa (20/2), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan kondisi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, di Indonesia pada 2023 terjaga di tengah beragam hambatan. Kondisi likuiditas berada di atas ambang batas, meskipun dana pihak ketiga (DPK) tumbuh lebih moderat. Dari sisi solvabilitas, industri jasa keuangan, termasuk perbankan pun terpantau solid. Kondisi serupa juga terjadi pada sisi permodalan. Menurut Mahendra, penyaluran kredit ditargetkan tumbuh 9%—11% pada tahun ini. Tak hanya dari perbankan, minat korporasi untuk berburu dana melalui pasar modal pada tahun ini juga diharapkan makin tinggi. OJK bahkan menargetkan penggalangan dana di pasar modal tahun ini tembus Rp200 triliun. Apalagi, sudah ada antrean penggalangan dana Rp50,02 triliun dari 86 penawaran umum. Gayung bersambut, optimisme pelaku industri jasa keuangan juga sedang meninggi. Direktur Utama PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan mengatakan target kredit yang ditetapkan OJK tergolong rasional di tengah berbagai risiko tahun ini. 

Senada, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan likuiditas yang memadai bakal menjadi pendorong kinerja intermediasi tahun ini. Adapun, Wakil Ketua Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) Tigor M. Siahaan mengatakan sejumlah sentimen menjadi pendorong kinerja kredit perbankan tahun ini. Dia pun berharap siklus penurunan suku bunga dimulai tahun ini sehingga bisa memacu kinerja kredit industri perbankan. Sementara itu dari industri multifinance, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno berharap penyelenggaraan pemilu yang lancar akan membuka jalan ekspansi pelaku usaha dan mengerek permintaan pembiayaan. Merujuk laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), nilai kredit bank pada Desember 2023 itu tumbuh 10,3% secara tahunan (year-on-year/YoY), lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Kinerja tersebut ditopang penyaluran kredit korporasi yang tumbuh 11,6% YoY. Kepala Negara juga meminta pelaku usaha jasa keuangan memperkuat dukungan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, kata Presiden, sejauh ini, penyaluran kredit UMKM baru mencapai 19% dari total portofolio kredit. Sementara itu, kalangan pelaku usaha rupanya sudah ancang-ancang untuk menggeber ekspansi bisnis mereka. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan 58% pelaku usaha menyatakan berminat untuk ekspansi bisnisnya tahun ini kendati masih ada ketidakpastian. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan suku bunga acuan BI tetap 6%. Alasannya, BI masih berpegang pada inflasi inti yang terkendali meskipun ada potensi kenaikan inflasi dari harga komoditas pangan.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) membukukan laba sebelum pajak konsolidasi (audited) senilai Rp8,4 triliun pada 2023. Perolehan ini menjadi yang tertinggi sepanjang operasional bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia ini. Perolehan laba sebelum pajak konsolidasi ini juga melonjak 27% secara tahunan (year-on-year/YOY) dan menghasilkan earnings per share Rp259,45. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan kinerja tersebut mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjaga ketahanan, agility, dan pendekatan yang berorientasi pada nasabah. “Kami senantiasa mempertahankan pertumbuhan yang baik, seperti yang terlihat pada peningkatan laba sebelum pajak yang mencapai Rp8,4 triliun atau tertinggi hingga saat ini,” jelasnya. Sepanjang tahun lalu, CIMB Niaga juga menjaga posisi permodalan dan likuiditas dengan capital adequacy ratio(CAR) dan loan to deposit ratio (LDR) masing-masing sebesar 24% dan 89,3%. Kemudian, total aset konsolidasian adalah sebesar Rp334,4 triliun, atau naik 9% y-o-y per 31 Desember 2023. Total Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp235,9 triliun (naik 3,8% y-o-y), menunjukkan rasio current account and savings account (CASA) yang baik sebesar 63,9%. Dengan kinerja dan pencapaian tersebut, Perseroan berhasil meraih sejumlah penghargaan sepanjang tahun lalu, baik berbasis kinerja maupun kualitas layanan. Salah satunya sebagai Juara Umum Annual Report Award (ARA) 2022. Sementara itu, sebagai bagian dari corporate citizenship, Lani menjelaskan bahwa perusahaan berkolaborasi dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam program strategis tiga tahun untuk mengatasi masalah gizi buruk dan mencegah stunting, dengan fokus di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kalla Group melalui anak usahanya Kalla Lines kembali memperkuat layanan angkutan pertambangan pada tahun ini dengan menambah armada tugboat maupun tongkang. Spesifikasi tugboat yang baru didatangkan itu berkekuatan 2x1.100 horsepower (HP) dan tongkang berukuran 330 feet. Chief Operation Officer (COO) Kalla Lines Muhammad Naim mengatakan bahwa penambahan armada ini diproyeksi bakal makin memperkuat layanan perusahaan terhadap kebutuhan angkutan tambang, khususnya nikel dan batu bara. Dia menjelaskan bahwa kapal-kapal tersebut akan dioperasikan khusus bersama mitra Kalla Lines, yaitu PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dengan rute Lameuru (Konawe Selatan)—Morowali. Menurutnya, dengan tambahan armada tersebut, maka Kalla Lines saat ini telah memiliki 3 unit tugboat dan 3 unit tongkang. Saat ini, imbuhnya, juga tengah dalam pengerjaan tambahan armada lagi yaitu pembuatan 1,5 set kapal di Batam, terdiri atas 1 tugboatdan 2 tongkang. Shipment Operation Manager Kalla Lines Herman mengungkapkan bahwa kapal tugboat maupun tongkang ini dioperasikan oleh tenaga profesional yang telah tersertifi kasi. Selain itu, aktivitas bongkar muat pun dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.

Peresmian sentra rumput laut terintegrasi di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada akhir bulan ini diyakini bakal mendongkrak performa ekspor wilayah ini di masa mendatang. Langkah ini tak hanya meningkatkan produksi hulu rumput laut, tetapi sekaligus membuka peluang anyar penghiliran rumput laut Indonesia. Rencananya, Presiden Jokowi akan meresmikan area budi daya rumput laut seluas 100 hektare (ha) di perairan Teluk Ekas. Jika terealisasi, maka lokasi ini akan menjadi kawasan budidaya terluas di Nusa Tenggara. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) pun mulai melakukan persiapan guna menyambut kedatangan presiden pada akhir bulan ini, atau Kamis (29/2). Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim menjelaskan bahwa pengembangan budidaya rumput laut merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk memacu penghiliran rumput laut dalam satu kawasan. Ada tiga daerah yang ditarget pemerintah pusat, salah satunya adalah kawasan Teluk Ekas yang memang telah lama menjadi sentra budi daya rumput laut, yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat setempat. Menurutnya, perusahaan tersebut sudah memiliki pasar ekspor yang jelas sehingga arah penghiliran rumput laut juga kian benderang. Selain itu, imbuhnya, investor juga akan melibatkan para pembudidaya yang sudah berjalan, sekaligus membuka peluang bagi nelayan lainnya yang ingin bergabung sebagai mitra. Muslim mengungkapkan bahwa dampak investasi akan sangat luas bagi masyarakat Kabupaten Lombok Timur lantaran pembukaan industri baru akan menyerap banyak lapangan kerja. Walaupun dia tidak menyebutkan secara spesifik seberapa besar potensi serapan tenaga kerja. Pasalnya, selama ini sebanyak 98% ekspor NTB berasal dari komoditas tambang, sedangkan ekspor produk nontambang hanya 2%. Bahkan seringkali kurang dari 2% dalam catatan ekspor Badan Puisat Statistik (BPS) per bulan. 

Pengamat Ekonomi Universitas Mataram Firmansyah menjelaskan bahwa langkah pemerintah untuk melakukan penghiliran rumput laut sudah sangat tepat, lantaran rumput laut memiliki pohon industri yang cukup banyak. Yang perlu dipastikan oleh pemerintah, imbuhnya, adalah kesiapan dari tingkat hulu hingga hilir, terutama kesiapan sumber daya manusia yang akan memproses program. Selain itu, Firmansyah juga mengatakan perlu adanya kepastian pasar yang akan menyerap produk yang sudah diolah tersebut, agar rantai industri berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Pemprov NTB juga telah menjajaki pengembangan potensi laut wilayah ini dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Penjabat (Pj.) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi meminta BRIN untuk membantu pengembangan potensi laut di Lombok Selatan dan Teluk Saleh Sumbawa, seperti pengembangan rumput laut sehingga bisa menarik minat investor dan berdampak terhadap ekonomi daerah. Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian menjelaskan bahwa pihaknya bersama rombongan telah mengunjungi kawasan Ekas dengan potensi rumput lautnya di wilayah selatan Lombok Timur. “Potensinya luar biasa sehingga perlu kita kembangkan secara signifi kan.” Bisnis mencatat bahwa Kabupaten Lombok Timur juga memiliki lubang keramba jaring apung terbanyak secara nasional. Jumlah lubang yang ada saat ini mencapai 8.438 lubang dari 10.000 lubang yang ada di seluruh Indonesia. Lubang keramba jarring apung terpusat di kawasan Telong Elong, Lombok Timur yang memang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai daerah perikanan nasional. Penjabat (Pj.) Gubernur NTB menjelaskan bahwa jumlah lubang keramba jaring apung yang banyak menunjukkan potensi keramba budi daya NTB yang besar dan masih bisa dikembangkan lagi.