Ruang Fiskal Rezim Baru Lebih Terbatas
Di ujung masa jabatannya, pemerintahan Jokowi mulai menyusun
kerangka awal RAPBN 2025 yang kelak akan dijalankan oleh rezim berikutnya.
Kondisi ekonomi global dan domestik yang masih penuh ketidak pastian berpotensi
mempersempit ruang kas negara tahun depan. Tahap awal penyusunan RAPBN 2025 itu
sudah dibahas Kemenkeu sejak Senin (12/2) atau dua hari sebelum pemungutan
suara Pemilu 2024. Langkahnya dimulai dengan merancang dokumen Kerangka Ekonomi
Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang nantinya menjadi
landasan dalam penyusunan RAPBN 2025. KEM-PPKF adalah dokumen resmi negara yang
berisi kajian komprehensif mengenai gambaran kondisi ekonomi dan fiskal selama
satu tahun ke depan, lengkap dengan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal
yang perlu diambil.
Penyusunan arah kebijakan fiskal akan mempertimbangkan
proyeksi kondisi perekonomian dalam negeri dan global. Sejumlah poin asumsi
dasar ekonomi makro untuk tahun anggaran 2025 sudah pernah dituangkan dalam
dokumen KEM-PPKF tahun 2024 (pemutakhiran). Pada dokumen itu terlihat arah ekonomi
untuk tahun 2025 akan berlangsung moderat di tengah dinamika perekonomian
global dan domestik yang masih melambat dan tidak pasti. Dari sisi arah postur
makro fiskal, pemerintah memasang target defisit APBN 2025 sebesar 2,13-2,45 %
dari PDB. Pemerintah juga memangkas target pembiayaan/utang dan ingin menekan
rasio utang terhadap PDB hingga 37,83 %, lebih rendah dari target rasio utang
2023 (39,59 %) dan 2024 (38,07-38,97%). Ruang untuk kebijakan belanja yang
ekspansif otomatis lebih sempit.
Hal itu terlihat dari target belanja yang tidak sebesar tahun
2024. Dokumen KEM-PPKF mencatat, belanja negara pada tahun 2025 hanya diincar
di kisaran 14,21-15,22 % PDB. Batas bawahnya masih lebih rendah dari target belanja
negara di APBN 2024 (14,50 %) dan APBN 2023 (14,55 %). Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye
Nasional Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengakui, ruang fiskal negara ke depan
agak sempit, maka Prabowo-Gibran akan mencari sumber-sumber penerimaan negara
yang baru. Seperti diketahui, saat ini pasangan calon nomor urut 2 itu masih
memimpin di berbagai versi hitung cepat pemilu. Tak hanya itu, program-program
andalan Prabowo-Gibran yang disebut 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan 17
Program Prioritas juga akan dijalankan bertahap agar tidak membebani APBN. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023