Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) berhasil mendidik 127.091 talenta digital program Digital Talent Scholarship (DTS) pada 2023, turun dari tahun sebelumnya mencapai 251.845. Data tersebut dirangkum dari 1.455 total pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk berbagai institusi pendidikan tinggi hingga perusahaan tekhnologi berskala global. DTS  merupakan program  pelatihan pengembangan kompetisi talenta digital Indonesia sejak tahun  2018. Program ini bertujuan  untuk meningkatkan ketrampilan  dan daya saing, produktivitas, profesionalisme SDM bidang  TIK bagi angkatan kerja  muda Indonesia, masyarakat umum, dan aparatur sipil negara, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa di era industri 4.0. (Yetede)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerima sertifikat aset tanah Lingkungan Industri Kecil (LIK) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (Kementerian ATR/BPN) guna mengamankan aset negara. Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat tanah Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 9/Ulu Gadut dengan total luas  tanah seluas 172.940 m2 (termasuk tanah enclave). Hingga saat ini, kondisi pemanfataan lahan sudah banyak berubah, sebagian sudah menjadi areal perumahan, hotel, areal komersial lainnya, dan sekitar empat hektare diantaranya masih banyak dimanfaatkan sebagian untuk Unit pelaksanaan  Teknis daerah (UPTD) Perekayasaan logam, UPTD minyak Atsiri dan Gudang Rotan  oleh Pemerintah Sumatera Barat serta Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa  Industri Padang. (Yetede)

Kinerja emiten kertas dari Grup Sinarmas yakni, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) diproyeksi tumbuh positif. Selain prospek pemulihan harga pulp di pasar global, rencana pabrik INKP untuk ekspansi bakal mendorong pertumbuhan kinerja ke depan. Analis Ciptadana Sekuritas Asia, M. Gibran menjelaskan, harga pulp kraft turun tajam di tahun 2023. Dari level US$ 8.660 per ton pada September 2022, menjadi US$ 4.974 per ton pada April 2023. Namun ada momentum kenaikan di awal tahun dengan diperdagangkan di harga sekitar US$ 5.620 per ton. Gibran menuturkan, pulihnya harga pulp and paper di tahun ini, diperkirakan akan didorong oleh pertumbuhan ekonomi di Asia, terutama Tiongkok. Selain itu, ada kebijakan pengadaan barang ramah lingkungan di Tokyo, dan penutupan beberapa pabrik pulp dan kertas di Amerika Utara dan Australia. INKP juga tengah berencana membangun pabrik kertas baru yang canggih di Karawang, Jawa Barat dengan total kapasitasnya mencapai hingga 3,9 juta ton per tahun. Dengan saldo kas yang masih cukup solid yakni US$ 1,5 miliar hingga kuartal III-2023, Gibran memperkirakan INKP akan membiayai rencana investasi sebesar US$ 3,6 miliar untuk pabrik yang berlokasi di Karawang itu, melalui kombinasi obligasi atau pinjaman dan kas internal. "Dengan pulihnya harga pulp dan kertas serta tambahan kapasitas produksi dari pabrik baru, kami memperkirakan INKP akan mencapai pertumbuhan pendapatan sebesar 11,6% year on year (yoy) pada 2024 menjadi US$ 3,6 miliar dan naik 27,2% yoymenjadi US$ 4 miliar pada 2025," imbuh Gibran. Meski begitu, analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo menilai, penjualan masih berpotensi turun 5% di 2024, mengingat saat ini ekonomi China belum pulih benar dan harga pulp yang masih turun. Sementara Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM), Reza Fahmi menuturkan, secara valuasi INKP saat ini cukup atraktif. Rasio price earning (PE) berada di kisaran 6,5 kali dan PBV 0,46 kali, relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir. Dengan outlook yang cenderung positif untuk jangka panjang dengan pertumbuhan dari pabrik baru, Reza melihat INKP menarik untuk dikoleksi jangka panjang dengan target harga Rp 11.000 per saham.

PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk (GTRA) atau GrahaTrans menargetkan pendapatan minimal  Rp 418 miliar dan laba bersih Rp 40 miliar sepanjang 2024. Sebagai gambaran, emiten logistik ini membukukan pendapatan Rp 238,73 miliar per September 2023. Pencapaian itu naik 53,01% secara tahunan. Di sisi bottom line, GTRA mencetak laba bersih senilai Rp 17,53 miliar. Direktur Keuangan Grahaprima Suksesmandiri, Yohana Puspita menjelaskan, pertumbuhan pendapatan atau omzet tahun ini bakal ditopang penambahan armada pada 2023. Ronny Senjaya, Direktur Utama Grahaprima Suksesmandiri menimpali, secara historis, GTRA melakukan penambahan truk rata-rata 200 unit setiap tahunnya. Tahun lalu, GTRA menambah 170 unit truk. Saat ini GTRA memiliki lebih dari 1.000 armada yang terdiri dari berbagai tipe. Sejalan dengan penambahan truk, GTRA dalam tahap proses pembangunan pool dan bengkel yang berlokasi di Delta Mas, Cikarang. Bangunan itu berdiri di atas tanah seluas 3 hektare. Ronny berharap, fasiitas tersebut bisa meningkatkan utilitas armada GTRA. Pada akhir perdagangan Kamis (22/2), harga saham GTRA melejit 8,55% ke Rp 127 per saham. Sebulan terakhir GTRA telah terjun 46,64%, sementara secara year to date (ytd) GTRA tergerus 60,80%. "Dalam satu, dua bulan terakhir ada penurunan saham. Kami dari manajemen fokus dari sisi kinerja, sedangkan pergerakan harga saham kami serahkan kepada mekanisme pasar," tuturnya. Secara teknikal, Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas bilang, pelemahan GTRA sudah terbatas. Rekomendasi jangka pendek add, support Rp 109, resistance di Rp 150. 

Barisan saham emiten terafiliasi Grup Bakrie menyala lagi. Motor penggeraknya dua emiten anyar, yakni PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) dan PT Ancara Logistics Indonesia Tbk (ALII). VKTR ngebut dengan penguatan empat hari beruntun. Harga saham emiten di bisnis kendaraan listrik dan komponen suku cadang ini melejit 17,33% ke level Rp 176 per saham Kamis (22/2). Emiten bungsu dari Grup Bakrie, ALII juga melaju kencang dengan penguatan lima hari berturut-turut. Harga saham emiten jasa pengangkutan laut ini lanjut menguat 9,4% ke posisi Rp 815 per saham kemarin. Dibandingkan dengan harga penawaran saat initial public offering (IPO) 7 Februari 2024, harga ALII sudah melejit 199,63%. Saham-saham terafiliasi Grup Bakrie lain juga menyala pada perdagangan Kamis (22/2). Namun, momentum ini tak mampu membangunkan seluruh saham terafiliasi Grup Bakrie. Lantaran masih banyak saham yang berstatus saham gocap. Yaitu saham yang terjerat notasi khusus dari BEI. Seperti BTEL, VIVA, MDIA, ELTY dan  JGLE. Pendiri dan CEO Finvesol Consulting, Fendi Susiyanto mengamati, ada katalis bervariasi dalam lonjakan saham terafiliasi Grup Bakrie. Dia memandang kemenangan Prabowo - Gibran dalam hitung cepat Pemilihan Presiden (Pilpres) menjadi bagian dari sentimen positif Grup Bakrie. Hal ini lantaran sang pendiri Aburizal Bakrie menjadi salah satu pendukung pasangan capres-cawapres tersebut. Pengamat Pasar Modal & Pendiri WH-Project, William Hartanto menambahkan, pendongkrak saham VKTR juga datang dari kemitraan dengan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS).   Mereka berupaya  meningkatkan inovasi dan mempercepat adopsi kendaraan listrik komersial. Equity Sales Jasa Utama Capital Sekuritas, Alfredo Gusvirli menambahkan, untuk  ALII, terpapar sentimen positif sebagai saham yang baru IPO. Return-nya masih cukup signifikan. Analis MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana menyematkan trading buy ALII (support Rp 690, resistance Rp 865), BUMI (support Rp 85, resistance Rp 91) dan UNSP (support Rp 105, resistance Rp 110). 

Kinerja penerimaan pajak di awal tahun melorot setelah melampaui target dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak pada Januari 2024 sebesar Rp 149,25 triliun. Angka ini setara 7,50% target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 1.989 triliun. Sayangnya, realisasi penerimaan pajak tersebut terkontraksi 8% year-on-year (yoy). Padahal di Januari 2023, realisasi penerimaan pajak masih mampu tumbuh 6,4% yoy. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, penerimaan pajak masih cukup positif. "Meskipun kita tahu bahwa tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan penerimaan pajak kita sangat tinggi, jadi kita bicara tentang baseline yang tinggi," ujar dia, Kamis (22/2). Sri Mulyani memerinci, realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas tercatat Rp 83,69 triliun atau 7,87% dari target. Ini menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak Januari 2024. Disusul, realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) per 31 Januari 2024 yang tercatat sebesar Rp 57,76 triliun atau 7,12% dari target. Jenis pajak dengan kontribusi terbesar kedua adalah PPh Pasal 21. Dengan sumbangsih 18,9% dari penerimaan pajak, jenis pajak ini berhasil terkumpul Rp 28,3 triliun. Sri Mulyani bilang, penerimaan PPh 21 sejalan dengan perbaikan utilisasi dan upah tenaga kerja. Pengamat Pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar melihat, kontraksi penerimaan pajak di awal tahun tak hanya perkara tingginya basis di Januari 2023, melainkan juga indikasi perlambatan konsumsi masyarakat.

Realisasi belanja negara di awal tahun 2024 lebih moncer. Sayangnya, belanja pemerintah pusat lebih banyak tersalur untuk belanja rutin, bukan untuk belanja yang mendorong perekonomian dalam negeri. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi belanja negara per 31 Januari 2024 sebesar Rp 184,2 trilun. Angka ini tumbuh 30,27% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Di periode sama tahun lalu, realisasi belanja negara Rp 141,4 triliun. Kemkeu juga mencatat, realisasi belanja pemerintah pusat, khususnya belanja kementerian dan lembaga (K/L) di bulan pertama tahun ini sebesar Rp 44,8 triliun, tumbuh 56,1% yoy. Sementara belanja barang terealisasi Rp 12,9 triliun, tumbuh 27,72% yoy. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, kenaikan belanja barang terutama dipengaruhi pembayaran bantuan operasional sekolah (BOS) dan kegiatan persiapan pelaksanaan dan pengawasan pemilu. Adapun pemanfaatan belanja barang di antaranya Kementerian Agama Rp 4,6 triliun untuk pembayaran BOS dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. "KPU (Komisi Pemilihan Umum) Rp 1,7 triliun untuk pembentukan Badan Adhoc, pengawasan masa kampanye dan penetapan peserta pemilu," kata Menkeu, Kamis (22/2).

Ada pula yang digunakan Polri Rp 1,3 triliun untuk operasi keamanan, pengadaan/dukungan logistik dan kepolisian perairan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp 1 triliun untuk pengawasan pelaksanaan pemilu pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Lalu, anggaran untuk Kementerian Pertahanan Rp 500 miliar. Sedang realisasi belanja produktif berupa belanja modal masih sangat rendah, yakni Rp 4,1 triliun, tumbuh sebesar 57,69% yoy. Lonjakan itu sejalan dengan meningkatnya belanja sarana dan prasarana (sarpras) bidang pertahanan dan keamanan (hankam) Polri dan sarpras kesehatan Kementerian Kesehatan. Di sisi lain, realisasi transfer ke daerah dan dana desa pada periode itu mencapai Rp 87,8 triliun, melonjak drastis sebesar 50,86% yoy. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance Eko Listiyanto menilai, realisasi belanja modal di awal tahun yang rendah sejalan dengan siklus proyek. Terutama, untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan lainnya. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Menilet juga menilai demikian. Berbeda dengan belanja konsumtif yang lebih cepat di awal tahun karena pemerintah telah memiliki pagu hingga target penerima.

Huru-hara industri teknologi finansial atau fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) terus bergulir. Dalam beberapa waktu terakhir, puluhan pemberi pinjaman (lender) sejumlah fintech P2P lending mengajukan gugatan secara hukum lantaran menganggap fintech wanprestasi, karena lender tidak mendapat pengembalian dana. Yang terbaru, lender yang menanamkan dana di fintech Modal Rakyat mengajukan gugatan ke pengadilan lantaran dana tak kembali. Memang, borrower yang menerima dana dari lender Modal Rakyat mengalami kesulitan membayar. Pinjaman tersebut direstrukturisasi dan skemanya sudah disetujui lender. Hanya saja usai restrukturisasi lender merasa dana yang dikembalikan ke tidak sesuai keepakatan yang dibuat. Modal Rakyat belum menanggapi permintaan konfirmasi. Sebelumnya, industri fintech juga diramaikan kasus gagal bayar di fintech Investree Radhika Jaya. Tahun lalu juga ada kasus gagal bayar di Tani Fund Madani Indonesia dan juga iGrow Resources Indonesia, yang kini bernama LinkAja Modalin Nusantara. Namun kasus gagal bayar di Investree juga menguak skandal lain. Salah satu petinggi perusahaan, yakni CEO Investree Adrian Gunadi, diduga melakukan pelanggaran. Pemegang saham Investree kemudian memberhentikan Adrian dari posisinya. Salah satu pelanggaran yang diduga dilakukan Adrian adalah menjadikan Investree sebagai penjamin dari perusahaan pribadi miliknya.

Kok Chuan Lim, Co-Founder dan Director Investree Singapore Pte. Ltd., menegaskan, pihaknya tidak ada afiliasi dengan perusahaan yang dibuat Adrian. Cuma, para lender di Investree masih pesimistis niatan pemegang saham Investree bisa terwujud. Dessy Andiwijaya, salah satu lender Investree yang ikut menggugat fintech tersebut ke pengadilan menyebut, belum ada perubahan kondisi saat ini. Perkembangan kasus iGrow alias Modalin juga sama. Sejak kasus ini ramai di 2022, lender belum juga mendapat pembayaran. "Kami akan mengajukan gugatan lagi di Maret 2024. Kali ini ada 83 lender," kata Rifqi Zulham, pengacara lender. Sebelumnya di September 2023, ada 40 lender mencabut gugatan dan baru kembali mengajukan gugatan perdata di Februari ini. Kendati sejumlah P2P lending besar bermasalah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih tidak khawatir. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan, secara industri, kredit macet fintech masih dalam batas wajar dan terjaga. Per Desember 2023, OJK mencatat tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) fintech di 2,93%, naik dari 2022 di 2,78%. Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tiar Karbala menilai gagal bayar fintech dipengaruhi perilaku peminjam, regulasi, juga model bisnis dari platform fintech. Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda melihat, sistem credit scoring fintech saat ini hanya fokus pada kecepatan analisis, bukan kualitas. Menurut dia peraturan maupun teknologi credit scoring perlu diubah.