Keputusan pemerintah untuk membuat aturan soal hak penerbit (publisher rights) hanyalah sebuah awal. Langkah lain masih diperlukan industri media. Berbagai organisasi dan asosiasi penerbitan pers menyambut baik penerbitan Perpres No 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Meski demikian, mereka masih mempelajari lebih lanjut payung hukum ini untuk mengetahui dampak dari implementasinya di lapangan. Penerbitan Perpres No 32 Tahun 2024 atau perpres hak cipta penerbit ini diumumkan Presiden Jokowi saat puncak peringatan Hari Pers Nasional 2024, Selasa (20/2).

Keberadaan perpres yang berisi regulasi yang mengatur kerja sama perusahaan pers dengan platform digital tersebut diharapkan dapat mendukung jurnalisme berkualitas di Tanah Air serta memastikan keberlanjutan industri media nasional (Kompas.id, 21/2). Industri media di dalam negeri bisa sedikit bernapas lega karena aturan hak penerbit akhirnya resmi diberlakukan. Ada platform yang sudah bekerja sama dengan penerbit dan mereka telah memberikan kontribusi bagi pendapatan media. Di sini, kita perlu memastikan bahwa pendapatan media dari platform memenuhi rasa keadilan. Besaran lalu lintas pencarian informasi di platform dan kualitas informasi yang disajikan perlu mendapat penghargaan yang pantas.

Akan tetapi, kesepakatan di atas hanya menyelesaikan sebagian masalah media. Masalah yang lebih besar adalah upaya penyelamatan media itu sendiri. Industri media tengah berada dalam situasi hidup dan mati dari sisi finansial. Untuk itu masalah bisnis media merupakan masalah pokok yang harus dikedepankan setelah masalah hak penerbit selesai. Masa depan jurnalisme sangat bergantung pada penyelamatan industri media. Media sendiri tengah berjuang untuk menyelamatkan bisnisnya. Berbagai inovasi terus dilakukan, tetapi terasa sangat berat. Teknologi baru diadopsi untuk menghadirkan layanan yang sesuai dengan keinginan audiens. Sementara pemutusan hubungan kerja di industri media terus terjadi. Langkah penyelamatan media masih diperlukan (Yoga) 

Selama ini nanas mahkota yang berasal dari Kabupaten Siak, Riau, hanya dijual mentah untuk diekspor ke berbagai negara. Itu pun hanya nanas kualitas A (grade A) dengan berat lebih dari 1 kg. Sementara nanas grade B dan grade C tidak bisa dimanfaatkan secara optimal lantaran tidak memiliki pasar. Padahal, menurut periset Laboratorium Alam Siak Lestari, Wulan Suci Ningrum, yang sekaligus perwakilan Pinaloka, kelompok usaha wanita dari empat desa di Kabupaten Siak, Riau, Kamis (22/2) potensi nanas di Siak cukup tinggi. Terkait itu, Kelompok Usaha Wanita Pinaloka bersama Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) dan Anomali Coffee berkolaborasi dalam pengembangan produk berbasis nanas mahkota Siak untuk menembus pasar lebih luas, termasuk Ibu Kota Jakarta. Dari lahan 3.000 hektar, produksi nanas Siak mencapai 3.000 ton per tahun, 75 % diekspor, sisanya untuk kebutuhan domestik.  

Berangkat dari kegelisahan itu, pada 2023, pihaknya melakukan inkubasi guna menggali manfaat yang terkandung di dalam nanas. Dari hasil riset itu diketahui bahwa semua elemen pada nanas bisa diolah menjadi beragam produk turunan. Daunnya bisa diolah jadi serat tenun, kulitnya untuk pupuk kompos, sedang dagingnya bisa dimanfaatkan jadi sirop, selai, bahkan keripik. Dari aspek lingkungan, nanas berkontribusi dalam pelestarian lingkungan, terutama menjaga lahan gambut dari ancaman kebakaran. Menurut dia, Jakarta menjadi pasar yang potensial bagi hilirisasi. Selain jadi pusat ekonomi, Jakarta merupakan etalase ideal untuk memperkenalkan nanas mahkota ke kancah nasional. Tembusnya nanas Siak ke pasar Ibu Kota terbukti meningkatkan volume produk turunan sehingga mendongkrak kesejahteraan petani. Wulan mencontohkan, saat di pasar lokal, produksi sirop hanya 8 liter per bulan. Setelah menembus Ibu Kota, kebutuhan sirop nanas meningkat jadi 80 liter per bulan.

Manajer Bisnis Berkelanjutan LTKL Aditya Mulya Pratama menuturkan, potensi di Kabupaten Siak harus digaungkan dengan menggiatkan inkubasi produk local terutama nanas. ”Peran kami menghubungkan petani dengan mitra, salah satunya Anomali Coffee,” katanya. Dengan menggali produk turunan, nilai komoditas terdongkrak, contohnya, nanas yang jika dijual mentah hanya Rp 3.000 per kg setelah diolah menjadi sirop atau selai nilainya bisa 10 kali lipat. Karena itu, pihaknya mengajak pemda dan warga untuk membuat inkubasi UMKM untuk mencari produk turunan pada komoditas potensial agar bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Dari hasil kurasi itu, didapati lima menu, antara lain Pina Cake atau kue nanas panggang yang disajikan dengan krim keju dan Aloha Siak dari krim kelapa dan nanas. Menu ini akan dipasarkan di 11 outlet di Jakarta, Bali, dan Makassar. Beragam menu itu diharapkan dapat membuat nanas Siak diterima warga Ibu Kota. (Yoga) 

Asanudin (57) yang akrab dipanggil Asa, bersama ratusan petani memperjuangkan hak atas tanah di Desa Sukamukti, Kabupaten Garut, Jabar, selama puluhan tahun. Lewat budidaya akar wangi, mereka kini berjuang untuk hidup lebih baik. Dulu, Asa keluar kampung mencari rezeki di tanah rantau karena lahan yang ada di sekitar tempat tinggalnya dikuasai pihak lain. Hingga akhirnya tahun 1998, ia memilih pulang karena istrinya menjadi korban intimidasi saat menggarap lahan HGU yang dikuasai sebuah perusahaan di Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, yang berakhir pada 1997. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), lahan sengketa ini mencapai 402 hektar yang digarap sedikitnya 600 keluarga petani. Lama hidup di jalanan Jakarta membuat nyali Asa tidak gampang terintimidasi. Dia dikenal sebagai salah satu warga yang berani berhadapan dengan aparat. “Kami orang desa, tetapi kami ada hak dari warga desa untuk lahan itu,” ujar Asa yang berjuang bersama Serikat Petani Pasundan (SPP) sejak tahun 2000.

Berdasar catatan KPA,represi aparat yang besar terjadi dalam kurun 2012 hingga 2014. Asa menjadi salah satu orang yang dicari karena vokal memperjuangkan haknya atas lahan yang digarap. ”Saya dicari satu truk berisi aparat. Rumah digeledah beberapa kali. Jika ada yang mencari, saya sembunyi di kebun di antara semak akar wangi,” ujarnya. Nyali Asa tidak ciut. Dia tetap aktif berkegiatan bersama SPP, mulai dari kegiatan pemberdayaan masyarakat sampai aksi menyuarakan pendapat. Asa sadar perjuangan itu tidak akan berarti jika kehidupan warga tidak diperbaiki. Dia lalu mencari cara untuk menggarap lahan dengan maksimal. ”Saat itu kami memilih akar wangi yang sudah tumbuh di desa ini sejak lama. Selain punya harga jual yang tinggi,ternyata tanamannya juga bisa mengurangi erosi,” kata Asa. Harganya pernah mencapai Rp 2,8 juta per kg. Kesejahteraan masyarakat terangkat. Usulan menjadikan akar wangi menjadi komoditas utama itu dimulai tahun 2004. Asa mengajak warga menanam akar wangi di samping sayur-mayur dan tembakau. Lahan garapan seluas 1.400 meter persegi dijadikan percontohan.

Total lahan yang ditanam akar wangi di Sukamukti diperkirakan 240 hektar dengan potensi produksi minyak 7,2 ton. Warga juga didorong membuka pabrik penyulingan akar wangi. Sekarang ada sedikitnya 10 pabrik. Satu pabrik dengan dua mesin penyulingan mampu memproduksi 3 kuintal minyak akar wangi sebulan, yang laku dijual Rp 2 juta per kg. Asa juga mencari mitra dan pendampingan bersama SPP agar akar wangi yang ditanam kian menguntungkan. Konsumennya berasal dari Bandung, Bogor, dan Tangerang. Sebagian dari pembeli ini menjual kembali ke luar negeri, seperti Perancis dan AS. Akar wangi biasanya digunakan untuk bahan pembuatan parfum. Lahan yang produktif itu memang belum dimiliki sepenuhnya oleh ratusan warga yang tinggal di kaki Gunung Cikuray ini. Meskipun tidak ada lagi tekanan dari berbagai pihak, status lahan ini masih dalam sengketa. Asa ingin terus berjuang sampai akhir. Sama seperti pejuang reforma agraria lainnya di seluruh penjuru negeri, dia ingin tanah yang digarap memiliki legalitas agar bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan tanpa rasa khawatir. (Yoga) 

Kelangkaan pupuk subsidi yang sering terjadi justru pada musim tanam ditengarai terjadi karena penyelewengan  distribusi seperti dijual secara ilegal ke perkebunan atau korporasi. Kondisi yang telah lama  terjadi inilah biang keladi dari  sejumlah ketimpangan dan ironi sekitar pertanian Tanah Air, diantaranya harga gabah  membumbung tinggi, sementara petani justru buntung alias tak  ikut menikmati. Oleh karena itu,  pengusutan tuntas  atas dugaan penyelewengan distribusi  pupuk subsidi  itu dinilai sebagai langkah yang harus dilakukan otoritas terkait. Tingginya harga gabah belakangan ini tidak bisa  dilepaskan dari biaya  produksi yang membengkak yang salah satu komponen penting adalah pupuk bersubsidi, sehingga mereka terpaksa  membeli pupuk nonsubsidi yang harganya sampai empat kali lipat. (Yetede)

Kreadibilitas APBN tetap terjaga pada 2024, terlihat pada surplus sebesar Rp 31,3 triliun atau 0,14% dari produk domestik bruto (PDB) pada Januari lalu, melanjutkan tren positif tahun-tahun sebelumnya. Keseimbangan premier juga mencetak surplus Rp61,4 triliun. Sementara itu, pembiayaan anggaran berada di jalur tepat. Bulan lalu,  realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 107,6 triliun. "Kalau dilihat, walaupun baru bulan pertama, kinerja APBN 2024 menunjukkan cukup baik. Indikatornya, postur penerimaan negara masih terjaga," ucap Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Dia menjelaskan, penerimaan negara per Januari 2024 mencapai Rp 215,5 triliun atau 7,7% dari target APBN 2024, sedangkan belanja negara mencapai Rp 184 ,2 atau 5,5% dari pagu. (Yetede)

Musim pembagian dividen  akan mulai, sejumlah bank berkomitmen  untuk memberikan dividen kepada para pemegang saham lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Komitmen tersebut lantaran pencapaian kinerja perbankan di 2023 yang positif.  Seperti pada PT Bank mandiri (Persero) Tbk yang sepanjang tahun  buku 2023 membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik senilai Rp 55,06  triliun, tumbuh tinggi 33,74% secara tahunan (year on year/yoy) Melihat tahun sebelumnya, bank bersandi saham BMRI ini sepakat untuk membagikan  dividen payout ratio (DPR)  60% dari laba bersih  tahun buku 2022 atau sekitar Rp 24,7 triliun sebagai dividen, sehingga pemegang saham memperoleh Rp 529,34 per lembar saham. "Dividen belum final, mungkin enggak berubah  seperti tahun lalu, mungkin ya," ujar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi ketika ditemui Investor Daily. (Yetede)

Rajawali Group, kelompok usaha yang dikendalikan Peter Sondakh akan melepas kepemilikan mayoritas di PT Fortune  Indonesia Tbk (FORU) kepada perusahaan holding asal Singapura. Saat ini, PT Karya Citra Pertama  yang merupakan perusahaan  terafiliasi Rajawali Group tengah melakukan negosiasi dengan IMR Asia Holding Pte Ltd terkait penjualan 83% saham emiten jasa periklanan dan kehumasan tersebut. "Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari IMR Asia Holding Pte Ltd sehubungan dengan negosiasi  yang sedang berlangsung  atas rencana pengambialihan saham perseroan yang dimiliki oleh PT Karya Citra Prima yang saat ini merupakan pemegang saham pengendali perseroan," kata Sekretaris Perusahaan Fortune Indonesia Sari Dewi. Sari Dewi menegaskan, perseroan  akan senantiasa memperhatikan dan memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan  khususnya peraturan nomor 31 tahun 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta  Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan BEI khusus nomor I.E tahun 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mencatat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)  mengalami surplus US$ 8,6 miliar pada triwulan IV-2023, meningkat signifikan dibanding dengan kinerja kuartal sebelumnya yang defisit US$ 1,5 miliar. Adapun surplus  neraca pembayaran tersebut mendorong penguatan nilai tuker rupiah terhadap dolar AS. Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada Kamis (22/2/2024) ditutup meningkat, didukung oleh surplus neraca pembayaran Indonesia (NPI). Pada ahir perdagangan Kamis, rupiah menguat  45 poin atau 0,29% menjadi Rp15.590 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp 15.635 per dolar AS. Sedangkan Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar rate (Jisdor) bank Indonesia paada Kamis naik ke level Rp 15.630 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.658 per dolar AS. (Yetede)

Presiden RI Joko Widodo meminta stakeholder  pelabuhan mampu menekan biaya logistik nasional yang masih berada diangka 14%, atau tertinggal dibandingkan dengan negara lain dalam presentase 9-12%. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meresmikan Makasar New Port (MNP) di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/02) pagi. Presiden meyakini, pelabuhan ini siap menjadi hub  terbesar sekaligus meningkatkan efisiensi biaya logistik di Indonesia Timur. "Ini akan menjadi pelabuhan besar di Indonesia bagian timur yang kita harapkan bisa mengefisiensi biaya-biaya  logistik yang ada di tanah Air kita," kata jokowi. Jokowi juga menyebutkan bahwa logistik di Indonesia masih berada di angka 24% pada 10 tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan lokasi antara pelabuhan, kawasan industri, hingga pabrik-pabrik yang tidak saling terintegrasi sehingga  biaya logistik menjadi tidak efisien. "Sekarang biaya logistik kita sudah turun kurang lebih 14%. Sudah turun banyak tetapi tetap masih sedikit lebih tinggi dari negara lain dan ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama," katanya.(Yetede)