Sebagian besar kelas menengah usia 17-40 tahun jumpalitan mengatur pengeluaran. Salah satu caranya dengan menambah pekerjaan lantaran sisa gajinya kurang dari nol alias minus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari 102,48 juta penduduk usia 17-40 tahun, sebanyak 48,49 juta orang atau 47,32 % tergolong dalam masyarakat calon kelas menengah. Yang tergolong kelas menengah sebesar 21,01 juta orang (20,51 %) sedangkan yang kaya hanya 463.469 orang (0,45 %). Rentang usia 17-40 tahun oleh KPU dikategorikan sebagai pemilih muda. Pemilih muda yang masuk kelompok calon kelas menengah, ternyata pengeluarannya lebih besar dari pendapatannya.

Mereka tak punya sisa gaji bahkan minus Rp 181.724 per kapita per bulan. Sementara pemilih muda yang masuk kategori kelas menengah juga pendapatannya minus Rp 65.529 per kapita per bulan. Angka-angka tersebut adalah hasil pengolahan data mikro pengeluaran dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 serta pendapatan dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2021. Berdasarkan data pengeluaran dan pendapatan itu, Bank Dunia mengelompokkan menjadi calon kelas menengah (pengeluaran 1,5-3,5 kali lipat garis kemiskinan per kapita per bulan) dan kelas menengah (3,5-17 kali lipat).

Ani (27), warga Kaltim, harus bekerja keras mencari tambahan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang di rekeningnya untuk kebutuhan hidup. Saat ini, ia bekerja sebagai pekerja lepas di bidang fotografi, copy writer, dan kreator konten. Dalam sebulan, pengeluarannya Rp 6 juta untuk menghidupi dua anggota keluarga di rumah, dimana, 40 % atau Rp 2,4 juta digunakan untuk biaya makan harian. Sementara biaya operasional listrik, air, dan internet Rp 800.000. Dia juga bertekad mengumpulkan tabungan dana pendidikan untuk anaknya menggunakan instrument investasi reksadana dengan besaran Rp 500.000-Rp 1 juta per bulan. Nominalnya tak menentu bergantung jumlah proyek yang diterimanya bulan itu. Jika butuh uang mendadak, dia biasanya pinjam uang ke teman dekat atau kantor dan menghindari meminjam dari pinjaman daring.

Dedi Setiawan (30) warga Konawe Selatan, Sultra, setahun ini bekerja sebagai pengontrol kualitas pengelasan di galangan kapal. Setelah mendapat promosi jabatan, gaji Dedi naik Rp 300.000 menjadi Rp 3,2 juta per bulan. Kenaikan gaji tersebut tidak serta-merta membuat Dedi bisa menyisihkan gajinya untuk tabungan. Pengeluarannya untuk kebutuhan sehari-hari, susu, dan popok untuk tiga anak balitanya serta cicilan perabot rumah mencapai Rp 3,5 juta per bulan. ”Ini belum bisa nabung. Hidup pas-pasan, ngepres banget, untuk membayar pengeluaran sehari-hari dan biaya tak terduga,” kata Dedi, awal Februari lalu. Untuk menutupi biaya pengeluarannya yang minus, Dedi bekerja sampingan berjualan tas daring yang dijalankan istrinya. Istri Dedi memainkan peran sebagai reseller tas berjenama Imori yang dibeli dari Batam, Kepri. ”Lumayan, per bulan bisa menjual 10 tas seharga Rp 400.000 hingga Rp 500.000,” kata Dedi. (Yoga) 

Ada kesenjangan sisa gaji per bulan antara kelas menengah dan kelas kaya usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2021. Sisa gaji warga kelas atas Rp 1,59 juta per orang per bulan yang nilainya setara 3,64 kali lebih besar dari warga kelas menengah. Dengan rata-rata sisa gaji kelas menengah pada 2021 senilai Rp 435.888 per bulan, tidak banyak uang yang bisa ditabung dan diinvestasikan. Kondisi ini menyulitkan kelas menengah yang jumlahnya 38,5 juta jiwa (20,7 % penduduk Indonesia) naik kelas menjadi orang kaya. Sebagai gambaran, untuk membeli 1 gram emas senilai Rp 1,1 juta (Antam per 9 Februari 2024), kelas menengah dan kelas kaya membutuhkan waktu yang berbeda.

Warga kelas menengah perlu dua bulan untuk membeli 1 gram emas. Adapun warga kaya hanya membutuhkan waktu 21 hari. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan fakta itu dari olahan data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tahun 2012-2021. Sisa gaji merupakan selisih pendapatan dengan pengeluaran rata-rata per orang per bulan dari warga usia produktif usia 15-64 tahun. Pendapatan yang dimaksud berasal dari pekerjaan utama warga.

Kelas menengah yang merujuk pada publikasi Bank Dunia berjudul ”Aspiring Indonesia-Expanding The Middle Class (2019)”. Bank Dunia membagi kelas menengah menjadi dua kelompok, yakni calon kelas menengah (aspiring middle class) dan kelas menengah (middle class). Rentang pengeluaran kelas menengah adalah 3,5 hingga 17 kali lipat garis kemiskinan per kapita per bulan. Merujuk garis kemiskinan BPS (2021), rentang pengeluaran kelas menengah Rp 1,7 juta-Rp 8,2 juta per orang per bulan.

Rachmat Fadillah (43), pengojek daring di Tangsel, Banten, menjadi bagian dari kelas menengah usia produktif. Rachmat harus bekerja dari pukul 06.00 hingga tengah malam untuk menutupi kebutuhan harian. ”Akun saya lagi ’anyep’, nih, sulit dapat orderan,” kata bapak dua anak ini. Meski sudah bekerja seharian, Rachmat baru mendapat uang Rp 150.000 setiap harinya. Jika bekerja enam hari per minggu, ia bisa mendapatkan uang Rp 3,9 juta sebulan. Pendapatan itu tidak bisa menutupi pengeluaran keluarganya sebesar Rp 6 juta per bulan kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai kuliah anak pertamanya di Kota Bandung. (Yoga) 

Memiliki tabungan adalah sebuah keniscayaan. Namun, bukan perkara mudah bagi sebagian kelas menengah menabung sisa gaji. Alih-alih bersisa, pendapatan justru habis untuk menyambung hidup. Arin Setiawan (24), buruh pabrik di Jayapura, Papua, menceritakan kesulitan itu. ”Sejak kecil, saya terbiasa hidup hemat. Apalagi sekarang ada target ke depan, jadi harus bisa semakin menahan diri untuk segala hal yang tidak terlalu penting,” ucapnya, Senin (29/1) malam. Sederhana yang dimaksud tergambar pada minuman yang dipesannya, secangkir cokelat seharga Rp 7.000. Ia pun memilih pakaian merek lokal dengan harga terjangkau. Ia pun mengedit memakai ponsel bekasnya, untuk menunjang pekerjaan, karena tidak memiliki laptop. Selesai SMA pada 2019, Arin lebih banyak berkecimpung sebagai pekerja lepas di bidang videografi. Pertengahan 2023, ia bekerja sebagai buruh pabrik dengan sumber penghasilan tetap dari Senin hingga Jumat pukul 08.00-17.00. Hari Sabtu, ia masuk kantor setengah hari. Disela waktu luangnya, dia manfaatkan untuk proyek videografi yang setiap bulan mendapat satu atau dua garapan dengan pendapatan Rp 2 juta- Rp 5 juta.

Pengeluarannya berkisar Rp 1,7 juta-Rp 2 juta per bulan untuk bayar indekos, makan, dan kebutuhan sehari-hari. Ia mengirimkan sebagian uang untuk ibunya yang tinggal di kota lain. ”Saya berusaha menabung 40 % pendapatan. Jika ada kebutuhan lain, saya menunda sehingga pengeluaran tetap tidak lebih dari 60 %,” ujarnya. Arin yakin dengan cara tersebut akan membawanya pada target tabungan rumah dan modal menikah. Stigma hidup boros, kesulitan menabung, dan terjebak utang agaknya melekat pada kelompok kelas menengah. Padahal, belum tentu gajinya digunakan untuk hal konsumtif. Merujuk pada Bank Dunia, kelas menengah adalah mereka yang memiliki pengeluaran pada rentang 3,5-17 kali lipat garis kemiskinan per kapita per bulan. Hitungan Kompas, pengeluarannya Rp 1,7 juta-Rp 8,2 juta per kapita per bulan. Hidup di wilayah Indonesia timur sering terdengar sulit.

Ria Tanlain (27), pengelola penginapan keluarga di Maluku Tenggara. ”Setelah pindah (Maluku) malah lebih hemat, mungkin karena ini tempatnya kecil dan tidak banyak apa-apa, jadi bisa menabung. Membeli barang dari Pulau Jawa juga jarang karena mahal,” kata Ria yang pernah merantau enam tahun di Surabaya. Untuk berhemat, dia juga jarang membeli makan di restoran, tetapi memasak di rumah. Ia juga tak banyak bepergian ke luar kota. Ini sejalan dengan pekerjaan tambahan yang dilakukannya sebagai ilustrator. Dengan pendapatan Rp 7 juta per bulan, dia menyisihkan 45 % untuk investasi dan tabungan. ”Menjaga tabungan penting karena bila ikut tren, tabungan setiap tahun pasti habis,” kata Ria. Memiliki tabungan tak hanya membuat aman, tetapi juga lebih tenang. (Yoga) 

Berbekal resep dari nenek, sejumlah produsen kue tradisional terus berinovasi agar bisa merebut lidah dan hati warga urban yang akrab dengan roti dan aneka pastri. Mereka mempertahankan rasa dan memoles citra ke level premium. Dengan cara itu, gerai kue tradisional eksis di mal, bandara, hingga istana. Di kompleks ruko Villa Melati Mas, Serpong, Tangsel, Banten, Rabu (21/2) sejumlah pekerja produsen dan toko kue tradisional Iki Koue Citarasa Nusantara mengirim pesanan ke pelanggan penting. Kontainer plastik dan kardus berisi aneka kue tradisional berpenampilan cantik dan menggugah selera dikirim untuk pelantikan menteri baru di Istana Negara pagi itu.

Setiap hari, dapur Iki Koue menerima pesanan paling lambat pukul 17.00 untuk diantarkan keesokan harinya, ujar Laura Wiramihardja, salah satu pendiri sekaligus pemilik Dapur Iki Koue, yang bisa membuat 46 macam kue tradisional, dari yang manis dan asin. Sampai yang dikukus, digoreng, atau dibuat bolu. Ada juga aneka bubur tradisional ala jajanan pasar, yang bisa dikemas dalam mangkuk plastik atau dalam paket besar di beberapa bejana tanah liat. Semua kue dan bubur dibuat dengan resep dan cita rasa orisinal warisan keluarga. Rentang harganya mulai Rp 5.000 hingga Rp 15.000 per potong atau sajian. Segmen pasar Iki Koue berkategori premium sehingga harga menyesuaikan.

Iki Koue juga membuka gerai di salah satu mal eksklusif di kawasan Senopati, Jakarta. Di sana pengunjung dapat menikmati menu inovatif, aneka bubur jajanan pasar, yang ditempatkan di dalam wadah eksotik dari tanah liat tadi. Para tamu dapat memilih sendiri topping tambahan meniru cara penyajian produk yoghurt merek kekinian. Selain itu, penataan gerai yang cantik memungkinkan para pembeli jika ingin berfoto dan mengunggahnya di akun media sosial mereka. Pendekatan-pendekatan itu dilakukan terutama untuk menarik pembeli muda, yang dinilai mulai kurang akrab dengan jajanan tradisional.

Monami Bakery juga tetap eksis di pasar kue tradisional kelas premium sejak 1976, ketika gaya hidup ngemal menjangkiti warga Urban, Monami juga masuk ke mal, dengan 38 gerai yang tersebar di mal, toko, dan bandara. Sandi Gunawan dan istrinya, Florean Hadinata bilang, kunci keberhasilan usaha mereka bertahan selama ini adalah selalu berusaha mempertahankan rasa otentik sesuai warisan nenek dan membuat produk yang inovatif. Salah satunya, menggunakan santan segar dari kelapa tua utuh. ”Bahkan, untuk membuat kue lumpur, kami masih menggunakan arang untuk memanaskan bagian atas kue seperti cara nenek dulu. Kami akan terus mempertahankan agar rasa kue dan kelumerannya sama seperti buatan beliau,” ucap Florean. (Yoga) 

Kenaikan harga beras diprediksi berlanjut setidaknya hingga Maret 2024. Sebab, sejumlah sentra produksi belum memasuki musim panen raya. Namun, pasokan beras dari Perum Bulog dinilai meredam kenaikan harga beras di pasar. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) BI mencatat, harga rata-rata beras nasional pada Jumat (23/2) mencapai Rp 15.650 per kg, naik 5,4 % dibanding satu bulan sebelumnya atau naik 14,2 % dibanding Januari 2023. Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifli Rasyid berpendapat, kondisi cuaca yang tidak pasti mengakibatkan panen tidak jelas. Area panen relatif masih terbatas sehingga harga beras belum dapat dipastikan kembali ke harga normal.

”Harga beras dipastikan kembali normal jika sudah panen raya. Untuk itu, tingginya harga beras masih akan berlangsung hingga pertengahan atau akhir Maret (2024),” katanya, Sabtu (24/2). BPS memperkirakan produksi beras pada Maret 2024 mencapai 3,51 juta ton. Kendati neraca bulanan mulai surplus, volume produksi pada Maret tahun ini lebih rendah dari realisasi produksi beras pada Maret 2023 yang mencapai 5,13 juta ton. Surplus beras pada Maret 2024 diperkirakan 970.000 ton atau lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada Maret 2023 yang mencapai 2,59 juta ton (Kompas.id, 19/2/2024).

Menurut Direktur Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Mohammad Ismail Wahab, meski tidak setinggi Maret tahun lalu, panen pada Maret tahun ini akan berdampak terhadap penurunan harga beras. Pada Maret 2024, produksi gabah kering giling (GKG) diperkirakan 6,1 juta ton atau turun 2,82 juta ton dari produksi Maret 2023 di 8,92 juta ton.  Akan tetapi, angka produksi itu lebih tinggi dari produksi GKG pada Januari dan Februari 2024, masing-masing 1,58 juta ton dan 2,42 juta ton. Kendati harga masih tinggi, kata Mentan Zulkifli Hasan, stok beras untuk kebutuhan warga Jakarta masih aman. Ia memastikan pasokan beras dari Perum Bulog dapat meredam kenaikan harga beras di Ibu Kota. (Yoga) 

Sejalan dengan keinginan calon presiden Prabowo Subianto bahwa semua unsur akan dirangkul, Partai Golkar pun terbuka jika ada partai politik lain yang ingin bergabung dalam koalisi pendukung calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, Partai Golkar juga mengingatkan agar parpol yang akan ikut bergabung tak memaksakan jumlah dan posisi menteri tertentu dalam kabinet Prabowo-Gibran. Hal itu, disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (24/2).

Menurut dia, dengan semakin banyak unsur yang bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran, Koalisi Indonesia Maju (KIM), artinya semua pihak harus menyadari ada keterbatasan posisi di kabinet nanti. Sejak didaftarkan sebagai kandidat Pilpres 2024, Prabowo-Gibran didukung sembilan parpol di KIM, yakni Partai Gerindra, Demokrat, Partai Golkar, PAN, PSI, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima. Namun, beberapa hari setelah pemungutan suara Pemilu 2024 usai, Presiden Jokowi yang juga ayah Gibran memanggil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menemuinya di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kontestasi pilpres, Nasdem merupakan partai pendukung capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Sehari setelah pertemuan itu, Presiden mengungkap pertemuannya dengan Paloh sebagai pertemuan politik. Presiden pun tak menampik saat ditanya apakah ia menjembatani hubungan Partai Nasdem dengan Prabowo (Kompas.id, 19/2). Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo mengakui, untuk memperkuat koalisi parpol pendukung pemerintah ke depan, ada upaya melobi dari pihak Prabowo-Gibran ke parpol pengusung Anies-Muhaimin ataupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD agar masuk dalam barisan koalisi (Kompas, 23/2). Firman menekankan, pembagian ”kue” kekuasaan tidak selalu di kementerian. Mereka bisa berpartisipasi melalui legislatif, dunia usaha, atau bahkan di sektor yudikatif. (Yoga) 

Eskalator yang mati di Stasiun Manggarai, Jaksel, sore itu tiba-tiba bergerak sendiri, membuat calon penumpang yang menaiki tangga berjalan itu terkejut. Apalagi eskalator itu bergerak turun, berlawanan arah dengan langkah mereka. Dalam video di kanal Youtube Kompas TV dan media sosial lain, terekam kepanikan orang-orang, mereka berteriak, dan ada yang terjatuh. Siaran pers resmi dari PT KAI Commuter Indonesia (KCI) pada Kamis (22/2) menyatakan, insiden itu terjadi pada Rabu (21/2) pukul 18.06 di eskalator menuju peron 11 dan 12. Tidak ada korban jiwa dan luka. Petugas di stasiun sigap menolong mereka yang jatuh. Kejadian itu menambah panjang daftar berbagai gangguan fasilitas di stasiun kereta komuter di Jabodetabek.

Dengan berbagai kekurangannya, kualitas layanan angkutan umum kereta komuter Jabodetabek dan jaringan bus Transjakarta diakui membaik berkali lipat dibandingkan 10-20 tahun lalu. Bangunan stasiun dan halte saat ini sudah sangat bagus. Armada bus atau rangkaian kereta dalam kondisi di atas lumayan. Pembangunan angkutan umum terbukti sukses menarik pekerja kerah biru yang masuk kelas ekonomi menengah menjadi pengguna setia. Para pekerja ini mendominasi jumlah penduduk Jabodetabek yang menembus 30 juta jiwa. Mereka datang dari banyak daerah untuk mengejar rezeki di aglomerasi urban terbesar di Indonesia sekaligus pusat ekonomi.

Bepergian dengan KRL dan bus Transjakarta yang memiliki jalur khusus dipastikan memangkas waktu perjalanan. Walaupun berdiri sepanjang waktu dan berdesakan, sebagian pengguna menyebutkan bahwa naik angkutan umum tak selelah mengendarai sepeda motor berjam-jam di tengah kepadatan lalu lintas dan terpaan asap kendaraan bermotor, juga kebisingan. Daya tarik lain beralih naik angkutan umum adalah biaya bisa ditekan dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi, khususnya mobil. Meskipun demikian, menggunakan angkutan umum tidak sehemat dan seefektif yang dibayangkan, karena cakupan layanan dan integrasi antarmoda belum maksimal. Akibatnya, pengguna tetap harus memakai kendaraan pribadi atau angkutan daring untuk mengakses angkutan umum terdekat.

Hasil survei Dewan Transportasi Kota Jakarta pada 2021, sebanyak 62,6 % pengguna transportasi umum di Jakarta harus merogoh kocek Rp 500.000 per bulan. Kemudian 25,7 % mengeluarkan Rp 500.000-Rp 1 juta per bulan. Sebanyak 7,2 % lainnya mengeluarkan Rp 1 juta-Rp 2 juta per bulan dan 4,9 % merogoh Rp 2 juta. Biaya untuk transportasi umum itu di luar biaya transportasi pribadi, termasuk kendaraan pribadi, ojek daring atau ojek pangkalan, dan taksi. Jika setiap pengguna angkutan umum juga memakai kendaraan pribadi, total pengeluaran pada 80 % responden berkisar Rp 1 juta-Rp 2 juta per bulan. Dengan kenaikan harga BBM dan tarif dasar ojek daring dan taksi daring, pada 2024 ini total biaya transportasi di Jakarta pun dipastikan naik. Angka itu terbilang besar mengingat UMP DKI Jakarta dan kota sekitarnya pada 2024 rata-rata Rp 5 juta per bulan. Rasanya makin boncos alias terus rugi dan tak terlihat segera ada solusi yang diidamkan. (Yoga) 

Masyarakat ekonomi menengah atas masih menjadi penopang utama konsumsi produk ritel meskipun kontribusinya melambat di tengah ketidakpastian ekonomi. Untuk menggairahkan daya beli mereka, ritel modern pun berinovasi. Ekonom senior Indef, Aviliani, menjelaskan, 80 % pertumbuhan konsumsi di dalam negeri mayoritas dikontribusi 40 % total penduduk Indonesia berkategori ekonomi menengah dan 20 % masyarakat ekonomi teratas. Kontribusi setiap kategori pada konsumsi adalah 35 % dan 45 %. ”Sektor ritel sekarang sudah tumbuh hampir sama sebelum masa pandemi Covid-19 karena sejak pandemi dinyatakan selesai, demand (permintaan) kembali, terlihat dari pertumbuhan konsumsi sudah 55 % dari PDB, investasi sudah 30 % ,” ujarnya dalam bincang santai bertajuk ”Geliat Ekonomi dan Ritel Pascapemilu di Indonesia” di Jakarta, Jumat (23/2).

Namun, kemampuan belanja masyarakat kalangan menengah dan teratas terus menurun pada 2023. Data BPS menunjukkan, sepanjang 2023, pertumbuhan konsumsi hanya 4,82 %, lebih rendah dari 2022 sebesar 4,94 % yang menjadi titik balik pemulihan ekonomi pascapandemi.Laju konsumsi itu juga jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang menyentuh 5,04 %. Direktur SOGO Indonesia Handaka Santosa, mengungkapkan, masyarakat ekonomi menengah dan atas yang menyukai produk impor terbebani biaya belanja tinggi karena adanya pajak impor. Pajak yang dimaksud seperti bea masuk. Pada kategori pakaian jadi, tarif pajak berkisar 20 % hingga maksimal 94 % dari harga per unit produk. Pajak pengamanan produk impor itu berlaku sejak akhir 2021.

Guna menarik minat masyarakat mampu berbelanja produk-produk di dalam negeri, sejumlah peritel berinovasi pada tahun ini. Salah satunya dengan menambah koleksi produk bermerek di outlet-outlet mereka di kota-kota Indonesia. Contohnya, di penghujung Februari 2024, SOGO membawakan koleksi produk merek ternama, seperti Ted Baker, Max & CO, Christy, Roncato, Kent & Crew, United Colors of Benetton, Airceloom, Von Dutch, danToms & Asana. Produk premium karya lokal juga diperbanyak dan dijajarkan dengan merek internasional untuk memberi lebih banyak pilihan kepada setiap pengunjung. Inovasi lain adalah dengan mencampurkan kategori produk dalam satu lantai. Sebagai contoh, gerai produk kecantikan bersanding dengan gerai kopi. Lalu, di lantai dua, yang didominasi produk pakaian wanita, diisi juga dengan kedai minuman pada salah satu sudutnya. (Yoga) 

Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka nasional menunjukkan beratnya pekerjaan rumah dan tantangan kita dalam mengatasi problem pengangguran. Menurut BPS, jumlah angkatan kerja nasional kita per Agustus 2023 sebanyak 147,71 juta orang, meningkat 3,99 juta dibandingkan Agustus 2022 (Kompas, 23/2). Sementara angka tingkat pengangguran terbuka 5,32 %, turun 0,54 % dibandingkan Agustus 2022. Meski tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir terus menurun, angkanya masih sangat besar, yakni 7,8 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,32 % saat ini juga masih jauh di atas target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yakni 3,6-4,3 %. Pemerintah menargetkan TPT turun menjadi 4,74 % per Agustus 2024 dan 4,26 % per Agustus 2025.

Tingginya TPT menunjukkan penciptaan lapangan kerja tak bisa mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja (AK). Sulitnya menekan pengangguran juga terkait problem pemerataan kesempatan dan peningkatan kualitas pendidikan. Percepatan penurunan tingkat pengangguran hanya bisa dicapai melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam hal ini, selain meningkatkan kualitas AK (melalui pendidikan dan pelatihan), mendorong sektor-sektor ekonomi dengan efek pengganda besar juga penting untuk perluasan lapangan kerja, khususnya di sektor formal. Penciptaan lapangan kerja merupakan isu krusial karena penduduk usia kerja menyumbang 69,3 % populasi. Ini kekuatan penting bonus demografi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ironisnya, AK kita didominasi pekerja tak terampil, dengan pendidikan SD ke bawah 39,76 %, SMP 18,24 %, SMA 19,18 %.

Kondisi ini menyebabkan mereka tak siap masuk pasar kerja dengan upah layak sehingga sebagian besar terserap di sektor informal (59,11 %). Tantangan yang kita hadapi dalam penciptaan lapangan kerja antara lain terus menurunnya kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja baru karena investasi yang ada lebih banyak padat modal. Problem lain, ada mismatch antara lulusan dan kebutuhan industri. Upaya menjembatani melalui sekolah kejuruan dan vokasi guna mencetak lulusan siap kerja justru ikut menyumbang angka pengangguran karena kompetensi lulusan belum sesuai harapan. Bagaimana kita mampu membaca dan beradaptasi dengan kebutuhan dan tuntutan baru ini akan menjadi kunci dalam menjawab pekerjaan rumah mengatasi pengangguran. (Yoga) 

Pemerintah lewat Kemenko Bidang Perekonomian mengklaim bahwa Indonesia tinggal selangkah lagi bergabung menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Klaim ini muncul berlandaskan fakta bahwa pada Rabu (21/2) Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. Pemerintah tampak begitu ”kebelet” untuk menjadi anggota klub negara-negara maju dunia ini. Pada Juli 2023, arahan untuk menjadi anggota OECD datang dari Presiden Jokowi. Pada Agustus, Presiden bertemu Sekjen OECD Mathias Cormann di Jakarta. Lalu, pada September 2023, dilakukan pertemuan Dewan OECD, sebagai badan pengambil keputusan tertinggi di organisasi, untuk membahas rencana Indonesia.

Intensi untuk bergabung dengan keanggotaan OECD juga tertuang dalam surat Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Sekjen ECD Mathias Cormann sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi. Dewan OECD telah membuka diskusi aksesi dengan Indonesia, mengikuti penilaian oleh anggota OECD berdasarkan Evidence-based Framework for the Consideration of Prospective Members. Keputusan ini menjadi kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja sama Indonesia sebagai salah satu negara mitra utama OECD sejak 2007.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, Dewan OECD akan mengeluarkan Peta Jalan Aksesi berisi hal-hal yang harus diperbaiki Indonesia agar sesuai dengan standar OECD. Indonesia baru resmi diterima menjadi anggota OECD hanya saat Peta Jalan Aksesi ini benar-benar telah terimplementasi. ”Diperlukan reformasi besar untuk menyelaraskan UU, kebijakan, dan praktik yang sesuai dengan standar OECD, termasuk sistem perdagangan, finansial, pajak, ketenagakerjaan, peradilan, hingga tata kelola BUMN,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (23/2). Dimana Kolombia, butuh waktu 7 tahun untuk menjadi anggota OECD. Jika disetujui menjadi anggota OECD, Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama dan negara Asia ketiga yang bergabung dengan organisasi yang sering disebut sebagai ”klub negara maju” itu. (Yoga)