Pemerintah mendata rumah warga yang rusak akibat puting beliung di Sumedang dan Bandung, Jabar, guna menentukan anggaran rehabilitasi. Dari pendataan sementara, 611 rumah warga rusak akibat terjangan putting beliung di Kabupaten Bandung dan Sumedang, Jabar, Rabu (21/2) sore. BNPB akan memprioritaskan perbaikan rumah warga yang rusak. Di Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jumat (23/2) warga masih menyingkirkan puing-puing atap yang roboh. Untuk sementara, warga menutup bagian atap rumah dengan terpal.

Desa itu terdampak paling parah. Sebanyak 350 rumah di desa yang dihuni sekitar 9.000 jiwa ini rusak. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen Fajar Setyawan mengunjungi warga Nanjung Mekar pada Jumat siang. didampingi Sekretaris Kabupaten Bandung Cakra Amiyana. Menurut Fajar, BNPB akan bersinergi dengan Pemkab Sumedang dan Kabupaten Bandung untuk mendata rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat. Bantuan uang untuk rehabilitasi rumah akan disesuaikan dengan kategori kerusakan.

BPBD Kabupaten Bandung mencatat, 568 rumah rusak dan 1.879 jiwa terdampak. Sementara BPBD Kabupaten Sumedang mencatat, 43 rumah rusak dan 89 jiwa terdampak. ”Kami bersama kedua pemda masih mengkaji kerusakan setiap rumah. Untuk warga yang rumahnya rusak ringan mendapatkan uang rehabilitasi Rp 15 juta, rusak sedangRp 30 juta, dan rusak berat Rp 60 juta,” ujarnya. Kepala Desa Nanjung Mekar Kiki Kosasih berharap pemerintah bisa memprioritaskan bantuan seng atau asbes bagi warga yang atap rumahnya rusak. Sementara Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jabar Bambang Imanudin menyatakan bakal mengupayakan kajian rumah terdampak di lima kecamatan tuntas pekan depan. (Yoga) 

Pemerintahan Jokowi yang akan purnatugas pada Oktober mendatang diperkirakan bakal meninggalkan beban utang besar kepada pemerintahan baru melebihi para presiden sebelumnya. Menurut catatan Kemenkeu, utang pemerintah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 8.144,6 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 38,59 5. Dalam dua periode kepemimpinan Jokowi, selama sembilan tahun terakhir, utang pemerintah bertambah Rp 5.535,6 triliun atau naik tiga kali lipat (212 %). Jokowi memulai masa jabatannya di tahun 2014 dengan warisan utang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Rp 2.608 triliun. Pandemi Covid-19 adalah faktor penting yang membuat utang di era Jokowi melonjak tinggi.

Pada akhir 2020, hanya dalam waktu satu tahun, utang pemerintah naik Rp 1.295,9 triliun (27 %) dibandingkan tahun sebelumnya. Pandemi membuat utang pada akhir 2020 menyentuh Rp 6.074,5 triliun. Rasio utang juga tercatat meningkat di era pemerintahan Jokowi. Meskipun baru melonjak tinggi saat pandemi (dari 30,23 %n pada 2019 menjadi 39,43 % pada 2020), kenaikan rasio utang sudah terjadi sejak periode pertama era Jokowi (dari 24,68 % pada 2014 menjadi 30,23 % pada 2019). Meski meningkat, kenaikan rasio utang itu masih dalam ”batas aman” yang diatur dalam undang-undang. Sesuai UU No 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, utang pemerintah hanya diperbolehkan maksimal 60 % dari PDB. Jika melewati batas itu, Indonesia berpotensi bangkrut karena tidak lagi sanggup membayar utang.

Wakil Menkeu Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/2) mengatakan, strategi pembiayaan di tahun terakhir pemerintahan Jokowi dilakukan secara fleksibel, terukur, dan oportunistik. Menurut dia, sejauh ini profil utang Indonesia masih sesuai jalur. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan, pengelolaan utang negara tetap dalam kondisi aman meski secara total outstanding utang pemerintah telah menembus Rp 8.000 triliun. Persentasenya pun terus menurun setelah pandemi. Selain itu, APBN juga berhasil membukukan keseimbangan primer positif pada tahun 2023 yang menandakan pemerintah tidak lagi ”gali lubang tutup lubang” atau berutang untuk bayar utang. (Yoga) 

Sampai minggu ketiga Februari 2024, rata-rata harga beras medium secara nasional masih mengalami peningkatan. Panel Harga Pangan Bapanas, per 15 Februari 2024, menunjukkan rata-rata harga beras medium di tingkat konsumen sebesar Rp 14.031 per kg, meningkat 4,00 % secara bulanan dan 15,03 % secara tahunan. Rata-rata harga beras tertinggi ada di Papua Pegunungan sebesar Rp 21.500 dan terendah di Jambi Rp 12.575. Kantor Staf Presiden, dalam rilis mingguannya tentang Laporan Hasil Pemantauan harga Pangan Strategis, sudah lama memasukkan harga beras dalam status tak amankarena harganya jauh di atas HET pemerintah. Bertahannya harga beras tinggi setahun terakhir disebabkan banyak hal, antara lain kenaikan biaya produksi, penurunan produksi beras nasional, dan tingginya harga beras di pasaran global.

Berdasarkan Data BPS (2023) produksi beras tahun 2023 turun 645.000 ton, dari 31,54 juta ton pada 2022 menjadi 30,9 juta ton pada 2023 disebabkan penurunan luas panen, sekitar 255.000 hektar, atau 2,45 % dibandingkan dengan tahun lalu. Penurunan ini diperkirakan terus berlanjut. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area yang dikutip Kompas, 13 Februari 2024, produksi gabah kering giling (GKG) pada Januari-Maret 2024 sekitar 10,1 juta ton, jauh lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu di 16,2 juta ton. Proses penurunan produksi ini telah berlangsung selama enam tahun terakhir, terutama karena penurunan luas areal panen 1,81 % per tahun, sementara produktivitas relatif tetap di kisaran 52 kuintal per hektar.

Dampak dari penurunan ini terlihat dari berkurangnya surplus tahunan beras, yaitu pengurangan produksi terhadap konsumsi tahunan. Memperhatikan kecenderungan penurunan produksi di dalam negeri dan prediksi penurunan jumlah beras yang diperdagangkan tahun 2024, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengamankan produksi beras di dalam negeri. Upaya mengamankan produksi beras di dalam negeri harus dapat menjawab dua masalah utama yang ada, yaitu penurunan luas areal panen dan stagnasi produktivitas selama enam tahun terakhir. Terkait dengan luas areal panen, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperbarui data baku lahan sawah.

Data baku lahan sawah yang digunakan saat ini adalah data Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019, yaitu 7.463.948 hektar. Dalam jangka pendek, perluasan areal panen lebih memungkinkan untuk dilakukan melalui peningkatan indeks pertanaman   dengan meningkatkan intensitas tanam padi pada satu hamparan lahan, dari sekali tanam menjadi dua kali tanam, atau dari dua kali tanam menjadi tiga kali tanam dalam setahun. Upaya perluasan areal panen melalui pencetakan lahan sawah baru, apalagi di lahan rawa, akan membutuhkan waktu yang lebih lama bisa efektif memperluas areal panen. Secara nasional potensi peningkatan intensitas tanam padi masih sangat terbuka. (Yoga) 

Ketergantungan impor pangan makin memprihatinkan. Bukan cuma beras, impor masif juga terjadi di banyak komoditas pangan lain. Mulai dari gula, garam, susu, daging hingga bawang bergantung dengan impor. Bukan kali pertama ini terjadi. Impor pangan terus bertambah, mencapai rekor. Namun, konsentrasi pemerintah belum full ke sektor pangan. Mari kita telisik data-data impor pangan. Selain impor beras yang mencapai lebih dari tiga juta ton pada 2023 lalu, Indonesia juga harus menambal kebutuhan gula nasional sebesar 5,8 juta ton. Berdasarkan data BUMN Pangan, ID Food, produksi gula dalam negeri maksimal hanya 2,4 juta ton per tahun, jauh di bawah kebutuhan nasional yang sampai 7 juta ton. Alhasil, defisitnya tinggi hingga 4,6 juta ton. Setali tiga uang. Dalam neraca pangan nasional per 24 November 2023, kebutuhan kedelai dalam negeri sepanjang tahun 2.591.617 ton atawa 215.968 ton per bulan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memproyeksikan, produksi kedelai lokal cuma 346.821 ton, 14% dari kebutuhan dan impor 2,3 juta ton. Artinya, 85% kebutuhan domestik dari impor. Seretnya pasokan pangan membuat harga melambung. Reynaldi Sarijowan, Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikapi) menyebut, harga beras kini kian simpang siur. "Pedagang kesulitan mendapat beras premium karena stok yang dimiliki penggilingan juga terbatas," sebutnya kepada KONTAN, Jumat (23/2).

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita, fluktuasi harga komoditas pangan terjadi karena relasi permintaan dan penawaran dengan produksi tak seimbang. Guru Besar Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo Thomas Medan Posman Sibuea melihat, produksi pangan dalam negeri makin tak cukup untuk memenuhi peningkatan konsumsi yang pesat. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi bilang, salah satu kunci utama peningkatan produksi pangan antara lain pendetailan target produktivitas pertanian, pemanfaatan asuransi pertanian, serta pendetailan 26.000 outlet pupuk. "Untuk menggenjot produksi, pemerintah menambah subsidi pupuk Rp 14 triliun atau setara dengan 2,5 juta ton pupuk," ungkap dia.

Kinerja emiten konsumer pada kuartal I/2024 diproyeksi bakal tetap cemerlang seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Para analis menyatakan bahwa momentum Ramadan dan Lebaran menjadi ladang rezeki bagi emiten konsumer. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Aziz Setyo Wibowo mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga bakal meningkat pada Maret hingga April, bertepatan dengan momentum Ramadan dan Lebaran. Indeks keyakinan konsumen–yang merekam optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi—turut menunjukkan tren kenaikan. Bank Indonesia (BI) mencatat indeks keyakinan konsumen (IKK) pada Januari mencapai 125, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 123,8. Kenaikan ini mencerminkan optimisme konsumen yang didorong dengan peningkatan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi pada saat ini maupun ekspektasi terhadap ekonomi ke depan. 

Di sisi lain, Abdul Aziz mengingatkan emiten konsumer untuk mengantisipasi penurunan penjualan karena melemahnya daya beli masyarakat yang dipicu inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi harga barang bergejolak pada Januari 2024 mencapai 7,2% year-on-year (YoY), lebih tinggi dari inflasi volatile food bulan sebelumnya sebesar 6,73% YoY. Analis NH Korindo Sekuritas Indonesia Cindy Alicia Ramadhania menuturkan emiten konsumer bakal menuai berkah pada musim tersebut karena konsumsi masyarakat lebih tinggi dari hari-hari biasa. Seiring dengan prospek tersebut, NH Korindo menyematkan rekomendasi beli untuk saham MYOR dengan target harga Rp3.200. Adapun, saham ICBP meraih rekomendasi beli dengan target Rp13.600, dan saham MAPI menyandang status overweight dengan target Rp3.200 Sementara itu, sejumlah emiten konsumer tengah bersiap untuk menyambut berkah kenaikan pemintaan masyarakat. Dian Astrina, Head of Corporate Communications and External Relations Garudafood, menuturkan bahwa persiapan menyambut bulan puasa telah dilakukan perseroan sejak awal tahun ini dengan meningkatkan kapasitas produksi 10% dari periode yang sama tahun lalu. 

Sementara itu, PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) turut meraih peluang pada momentum Ramadan dan Lebaran dengan menjaga denyut pertumbuhan bisnis melalui belanja modal atau capital expenditure (capex) di kisaran 2,4-2,5% dari total pendapatan 2023. Presiden Direktur Unilever Indonesia Benjie Yap menjelaskan sepanjang tahun lalu, Unilever mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp38,6 triliun. Dengan demikian, belanja modal tahun ini akan berkisar Rp926,67 miliar-Rp965,28 miliar. Momentum Ramadan disambut antusias oleh peritel Sogo Indonesia yang mengincar pertumbuhan penjualan 10% YoY pada Ramadan dan Idulfitri pada 2024. Direktur Sogo Indonesia Handaka Santosa mengatakan perusahaan mengharapkan kenaikan penjualan dua kali lipat dari penjualan normal bulanan. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Abyan Habib Yuntoharjo melihat inflasi menjadi tantangan yang perlu diperhatikan oleh emiten konsumer.

Program makan siang gratis milik pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka akan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai landasan dari APBN tahun depan. “KEM-PPKF sedang dibahas nanti Senin [26/2/2024] akan ada sidang kabinet jadi tunggu saja Senin. Masuk [program makan siang gratis dalam APBN 2025],” ujarnya, Jumat (22/2). Adapun proyeksi kebutuhan anggaran program tersebut mencapai Rp400 triliun. Meski demikian, Airlangga tidak menyebutkan berapa besaran anggaran yang akan tercantum dalam APBN pertama setelah Jokowi lengser.Program makan siang dan susu gratis ini akan dilakukan secara bertahap. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan menjawab pertanyaan seputar APBN 2025 termasuk program capres yang berpotensi masuk. Dalam dokumen Visi, Misi, dan Program milik Prabowo-Gibran, tercatat terdapat 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam 5 tahun ke depan. Makan siang gratis menjadi program paling pertama yang akan dieksekusi oleh Prabowo setelah resmi dilantik sebagai Presiden RI. Prabowo-Gibran akan memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Makan siang harian ini akan diberikan kepada siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Revisi aturan premi asuransi kendaraan bermotor akan membuka peluang lebih lebar perusahaan asuransi umum memasarkan produk proteksi kendaraan listrik tahun ini. Presiden Direktur PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (Allianz Indonesia) Sunadi Tan mengatakan hingga saat ini penjualan asuransi kendaraan listrik perusahaan masih mengikuti tarif premi asuransi kendaraan konvensional. Hal ini lantaran belum adanya tarif premi yang mengatur kendaraan listrik dari regulator.Premi yang dibukukan dari asuransi kendaraan listrik mencapai sekitar Rp500 juta dengan perlindungan kurang dari 100 mobil pada tahun lalu, sedangkan di tahun ini, perusahaan masih wait and see karena segmen dan pengalaman dari bisnis yang baru ini.“Kami masih tetap wait and see [tahun ini], tergantung OJK punya regulasi, karena mereka sedang formulasi produk, termasuk AAUI. Tapi untuk sementara waktu, kami tetap menggunakan tarif yang ada, tarif asuransi kendaraan konvensional,” ujarnya saat kunjungan ke Bisnis Indonesia, Jumat (23/2). 

 Di sisi lain, Allianz Indonesia menyambut baik asuransi kendaraan listrik sebab membuka peluang yang besar untuk industri. Presiden Direktur Tugu Insurance Tatang Nurhidayat mengatakan sejauh ini, perusahaan tidak memiliki produk khusus untuk kendaraan listrik mengingat belum ada regulasi khusus tentang kendaraan listrik.Kendati demikian, anak usaha PT Pertamina (Persero) itu sudah memiliki portofolio premi dari kendaraan listrik yang cukup besar.Perusahaan membukukan premi kendaraan listrik sekitar Rp1 miliar pada 2022. Angkanya pun bertambah menjadi kurang dari Rp10 miliar pada 2023. Wakil Presiden Direktur PT Asuransi Cakrawala Proteksi Nicolaus Prawiro berpendapat komposisi asuransi mobil listrik masih jauh lebih besar bila dibandingkan dengan asuransi motor listrik, sejalan dengan strategi perusahaan yang lebih condong ke asuransi mobil.Sampai akhir 2023, Asuransi Cakrawala Proteksi mencatat permintaan asuransi untuk kendaraan listrik mengalami peningkatan yang cukup signifi kan, yakni sebesar 93% bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.“Pendapatan premi untuk asuransi kendaraan listrik sebesar Rp4,9 miliar dan naik sebesar 93% YoY dari Rp350 juta di akhir 2023,” tuturnya. Adapun di tahun ini Asuransi Cakrawala Proteksi menargetkan peningkatan premi kendaraan listrik sebesar 50% menjadi sekitar Rp7,35 miliar. Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyempurnakan regulasi tarif asuransi kendaraan bermotor dalam Surat Edaran OJK No. 6 /2017 dengan memasukkan risiko kendaraan listrik seperti tegangan tinggi, kecelakaan karena less noise, dan kegagalan sistem pada kendaraan listrik.

Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) mengalami tren menurun. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio NPL BPR pada Desember 2023 berada di level 9,87%, susut 65 basis poin (bps) dari bulan sebelumnya sebesar 10,52% pada November 2023. Per Desember 2023, total nilai kredit bermasalah di BPR mencapai Rp13,89 triliun dengan total penyaluran pinjaman mencapai Rp140,79 triliun. Capaian kinerja BPR ini nyatanya makin mendekati posisi Juli 2023, di mana NPL BPR sebesar 9,79% dengan total nilai kredit bermasalah Rp13,35 triliun. Secara tahunan, rasio kredit bermasalah membengkak dari 7,89% di tahun 2022 menjadi 9,87% pada 2023. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan secara industri terjadi perbaikan rasio kredit bermasalah. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menuturkan terdapat sejumlah faktor yang membuat penurunan NPL BPR di tengah fenomena bank bangkrut. Faktor tersebut yakni penambahan jumlah outstanding kredit yang berkualitas dan lancar. Selain itu, adanya restrukturisasi membuat akun-akun bermasalah tersebut dikondisikan menjadi lancar. Untuk diketahui, dari tahun 2005 hingga kini terdapat 127 bank bangkrut di Tanah Air. Hingga pertengahan Februari 2024, telah terdapat lima bank bangkrut yang dicabut izinnya. Kelima bank tersebut BPR Bank Purworejo, BPR Bank Pasar Bhakti, BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto, dan Koperasi BPR Wijaya Kusuma. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pencabutan izin usaha bank karena persoalan mendasar seperti penipuan dan fraud.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji kelanjutan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri penerima selepas 2024. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan saat ini tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Perindustrian pembahasan lanjutan alokasi gas murah tahun depan. Sejumlah aspek yang dikaji terkait dengan implementasi dan pasokan gas untuk menunjang program HGBT tersebut. Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan menanti kepastian akan keberlanjutan kebijakan HGBT atau harga gas murah untuk industri usai transisi pemerintahan. Menurutnya, pengguna gas industri khawatir kebijakan tersebut berhenti pada 2024, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Dalam beleid tersebut, harga gas murah telah mengalami kenaikan menjadi di atas US$6 per MMBTU, mencabut aturan sebelumnya Kepmen ESDM No 134/2021 yang mengacu pada Perpres 121/2020. Pelaksanaan harga gas murah tebukti sangat efektif ketika pandemi. Yustinus menggambarkan kebijakan HGBT seperti infus untuk industri pengolahan ketika awal pandemi, dan menja-di transfusi ketika dampak pandemi menyusul.