Inovasi baru dari Perum Damri bakal menjadi penopang perjalanan antarwilayah bagi masyarakat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini lantaran aksi Damri untuk menambah armada angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan rute Mataram—Terminal Empang, Kabupaten Sumbawa yang telah berjalan sejak 23 Februari 2024. Corporate Secretary Damri Chrystian R.M Pohan menjelaskan bahwa rute ini beroperasi setiap hari. Rute Mataram—Sumbawa akan berangkat pukul 21.00 WITA dan rute sebaliknya akan berangkat pukul 19.00 WITA setiap hari. Peluncuran armada baru ini dilakukan lantaran melihat pergerakan penumpang yang terus meningkat di rute tersebut. Dengan harga tiket yang dibandrol Rp170.000 oleh Damri, moda transportasi ini merupakan pilihan terbaik dibandingkan moda transportasi lain seperti sepeda motor, mobil pribadi, apalagi pesawat yang biaya perjalanannya jauh lebih mahal. Dia mengatakan bahwa rute ini merupakan rute AKDP terpanjang di NTB, setelah rute bus Mataram—Bima yang menempuh jarak 437 km.

Konsep Environmental, Social, Governance (ESG) makin menjadi bagian penting dalam kelangsungan bisnis kedepan. Konsep ini memberikan nilai tambah kepada perusahaan dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyimbangkan kinerja dengan aspek lingkungan dan sosial. Bahkan, kebutuhan ESG menjadi keniscayaan, terutama dalam pasar global. ESG merupakan konsep yang mengedepankan  kegiatan pembangunan, investasi, atau bisnis yang berkelanjutan  dengan tiga faktor dan kriteria yang  utama, yaitu Environmental (lingkungan), Social (sosial), dan Governance (tata kelola). Korporasi yang menerapkan prinsip  ESG dalam praktik bisnis dan investasinya  akan turut mengintegrasikan  dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. (Yetede)

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan Presiden Joko Widodo akan mengambil peran di pemerintahan  berikutnya jika pasangan Prabowo dan Gibran menang dalam Pilpres 2024. Golkar sebagai salah satu partai pengusung mengajak semua pihak menunggu keputusan KPU RI atau hasil resmi perhitungan suara Pilpres 2024. "Tentu akan ada perannya tapi kita tunggu saja," kata Airlangga. Diketahui, hasil hitungan sementara KPU yang dikutip dari situs resmi KPU pada Selasa pukul 13.34 WIB menunjukkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengantongi perolehan suara 58,84%. Di posisi kedua ada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sebanyak 24,46% dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranomowo-Mahfud Md dengan perolehan suara 16,7% di poisisi terakhir. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal meluncurkan program dana pensiun (dapen) wajib tambahan, yang  nantinya dilaksanakan oleh  Dana Pensiun Pemberi Pekerjaan kompetitif. OJK menyebutkan bahwa program ini adalah amanah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan (UU PPSK), yang tertuang dalam pasal  189 ayat 4 beleid tersebut. "Didalam amanah pasal 189 itu ada program pensiun tambahan yang bersifat wajib, sekarang sedang disusun RPP nya, dimana itu akan ditetapkan berapa dana yang akan dikenakan dana pensiun tambahan, dan pelaksanaannya itu secara kompetitif," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjamin dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono. Ia menjelaskan, selama ini manfaat pensiun bagi pekerja dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan PT Asabri mengelola dapen TNI/Polri dan PT Taspen  untuk aparatul sipil negara (ASN). (Yetede)

PT Astra Tbk (ASII) akan mengusulkan pembagian dividen total sebesar  Rp 519 per saham untuk tahun buku 2023 dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) April mendatang, seiring pencapaian kerja yang gemilang sepanjang tahun lalu. Dividen senilai Rp 21 triliun atau 62% dari total laba bersih tersebut akan dibagikan kepada pemegang 40,48 miliar saham Astra International. "Usulan direksi atas dividen final tersebut didasarkan pada kinerja yang sangat baik dan harga batu bara yang masih tinggi pada paruh pertama tahun 2023, yang mencerminkan pemulihan terus berlanjut pascapandemi, yang memungkinkan perseroan untuk mengembalikan sebagian  excess capital kepada pemegang saham," kata Presiden Direktur Astra International Djony Bunarto Tjondro dalam keterangan resminya, Selasa (27/2/2023). (Yetede)

Komitmen perbankan dalam mendorong penyaluran pembiayaan hijau terus  ditunjukkan dari pertumbuhan pembiayaan jenis ini yang tinggi. Untuk mendukung penyaluran pembiayaan berkelanjutan, sejumlah bank juga akan menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan (green bond) dan juga green sukuk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) adalah salah satu yang bakal menerbitkan green bond pada tahun ini. Perseroan berencana untuk menerbitkan  dan menawarkan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I BPI tahap III taun 2024 dengan pokok obligasi sebesar Rp 2,5 triliun.  BRI menargetkan total dana yang dihimpun dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) green bond senilai  Rp 15 triliun. Adapun tahap I telah diterbitkan pada 2022 dengan pokok obligasi sebesar Rp 5 triliun. (Yetede)

Realisasi utang pemerintah hingga 31 januari 2024 mencapai Rp8.253,09 triliun dengan rasio utang 38,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan  kinerja belanja khususnya belanja  bantuan sosial (bansos) terhadap stabilitas rasio utang.  Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf  Randy Manilet berpendapat, jika dibandingkan dengan kondisi rasio utang di tahun ini itu relatif lebih besar. Pasalnya, pertumbuhan penerimaan pajak diperkirakan tidak setinggi tahun 2023. Adapun realisasi belanja  bantuan sosial mencapai Rp 10,44 triliun per 31 Januari 2024. "Secara umum rasio utang  akhirnya relatif lebih tinggi sedikit diatas pencapaian  rasio utang di tahun  yang lalu," kata Yusuf kepada Investor Daily. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan  ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) pada tahun ini akan tumbuh sebesar 4,7-5,5% secara year on year (yoy), dengan didukung pembiayaan perbankan  syariah yang diprakirakan tumbuh pada kisaran 10-12% (yoy). "Hal ini sejalan dengan implementasi berbagai inisiatif strategis  nasional seperti kewajiban sertifikasi halal sesuai mandat Undang-Undang Produk Jaminan Halal, Inovasi pada sektor keuangan sosial syariah, program kolaborasi antar kementerian dan lembaga, serta digitalisasi eksyar yang semakin masif," kata Deputi Gubernur BI Juda Agung. Dia menjelaskan, BI berkomitmen melanjutkan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui tiga program utama, yakni pengembangan sektor unggulan, khususnya sektor makanan dan minuman halal dan fesyen muslim. (Yetede)

Semakin meningkatnya permintaan kendaraan listrik atau Eletric Vehicle (EV) di Indonesia, tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Untuk itu, upaya penyediaan fasilitas SPKLU memerlukan dukungan dari produsen kendaraan.  Pengamat otomotif Bebin Djuana menjelaskan, bentuk dukungan itu paling tidak di jaringan diller masing-masing produsen diperlukan untuk menyimbangkan pertumbuhan penggunaan kendaraan elektrik dengan ketersediaan stasiun pengisian kendaraan umum (SPKLU) "Karena mobilitas masyarakat Indonesia sangat tinggi dan negara kita besar sekali. karena yang sudah memiliki EV yang paling merasakan cukup atau tidaknya tempat charging," kata dia.

Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memperjuangkan pentingnya sistem  penyelesaian sengketa segera dipulihkan secara penuh. Hal ini disuarakan dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) World Trade Organization (WTO) yang selenggarakan  pada 26-29 Februari 2024. Di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko  Bris Witjaksono mengatakan, tujuan dari pertemuan ini adalah memastikan sistem perdagangan multilateral yang  adil dan menjamin kepastian sistem perdagangan Indonesia yang merupakan mengguna aktif  sistem penyelesaian sengketa. Sangat menyesalkan kondisi lumpuhnya Badan banding WTO yang menguji kasus-kasus sengketa yang di tahap banding. (Yetede)