Pekerjaan Rumah Setelah Divestasi Saham Vale
Konsumsi bahan Bakar Gas Hemat 55%
PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) mengungkapkan kendaraan umum mengunakan bahan bakar gas (BBG) menikmati penghematan sekitar 55% setiap harinya. Adapun konsumen BBG merupakan kendaraan umum seperti bajaj, taxi, angkot, dan Trans Jakarta. BBG memiliki emisi yang lebih rendah dari bahan bakar fosil lainnya, sehingga dapat menjadi alternatif energi ramah lingkungan bagi kendaaraan. "Kendaraan yang paling banyak menggunakan BBG saat ini adalah kendaraan umum sekitar 90% kendaran tersebut, karena jumlah kilometer per harinya paling banyak. Saat ini harga BBH itu paling banyak. Saat ini harga BBG itu hanya Rp4.500 per liter jadi ada penghematan sekitar 55%," kata Direktur Utama Gagas Muhammad Hardiansyah dalam keterangannya di Jakarta. Hardiansyah menuturkan Gagas terus mengembangkan infrastruktur bahan bakar gas, untuk mendukung pemenuhan energi yang ramah lingkungan untuk mencapai NZE tahun 2060. Salah satunya pengurangan emisi dari kendaraan bermotor, dimana emisinya sekitar 25-35% lebih rendah. (Yetede)
BPH Migas Bentuk Sub Penyalur BBM di 3T
Badan Pengatur Hilir Migas dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkap sub penyalur memudahkan masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) mendapatkan Solar subsidi dan Pertalite dengan harga sama dengan di kota besar. Revisi peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 diperlukan guna membentuk sub penyalur tersebut. "Pada saat suatu daerah tidak bisa dibangun penyalur adalah salah satu alternatif solusi untuk memudahkan masyarakat mendapat BBM subsidi dan BBM kompensasi," kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati. Erika menegaskan, sub penyalur bukan kegiatan usaha hilir migas. Sub penyalur merupakan perwakilan kelompok pada kecamatan yang tidak terdapat penyalur BBM. Sub penyalur mendistribusikan khusus kepada anggota dengan kriteria yang ditetapkan oeh BPH Migas. "Sub penyalur bukan untuk mencari keuntungan. Mekanisme penyaluran tertutup, tidak terdapat jual beli, serta ongkos angkutnya ditetapkan Bupati," tegasnya. (Yetede)
Lelang Dua ORI, Pemerintah Serap Dana Rp 23,92 Triliun
MESIN BARU PENGHILIRAN NIKEL
Momentum positif menaungi upaya penghiliran nikel di Tanah Air. Pasalnya, bola panas divestasi 14% saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) akhirnya mereda setelah Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. sepakat untuk melepas kepemilikan di perusahaan tambang nikel itu seharga Rp3.050 per lembar saham kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Melalui aksi tersebut, MIND ID bakal menjadi pemegang saham mayoritas di INCO, sebanyak 34%. Sementara itu, Vale Canada Limited masih menguasai 33,9%, Sumitomo 11,5%, dan publik di Bursa Efek Indonesia sebanyak 20,6%. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, MIND ID nantinya bakal mengendalikan INCO bersama dengan Vale Canada Limited. Nantinya, perusahaan asal Kanada tersebut bakal mendapat ‘jatah’ untuk menunjuk direktur operasional dan direktur yang bertanggung jawab atas environment, social, and governance (ESG).
Sementara itu, MIND ID memiliki hak untuk menunjuk tiga orang komisaris, termasuk komisaris utama; direktur utama; dan direktur SDM. Untuk saat ini, Kementerian BUMN dan MIND ID pun sudah bulat memutuskan untuk tetap menjadikan Febriany Eddy sebagai Direktur Utama INCO. Hal itu dilakukan untuk memastikan komitmen penghiliran perusahaan tetap berjalan seperti yang telah ditetapkan. Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menjelaskan, saat ini pihaknya tidak lagi khawatir dengan block voting agreement yang sebelumnya dimiliki oleh Vale Canada Limited dan Sumitomo, karena kesepakatan tersebut telah dihapuskan. Hendi pun memastikan MIND ID bakal menggunakan kas internal perusahaan untuk mengambil 14% saham INCO yang disebut Vale Base Metal mencapai US$160 juta dan harus tuntas paling telat akhir tahun ini. Sementara itu, Chief Executive Officer Vale Base Metal Deshnee Naidoo menjelaskan, pihaknya berharap bisa bekerja sama dengan para mitranya di INCO, sehingga proyek perusahaan bisa memberikan nilai tambah bagi Indonesia.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kesepakatan divestasi tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan tata kelola pertambangan yang baik di Tanah Air. Hal itu juga menjadi alasan utama bagi pemerintah untuk tidak menciutkan wilayah kerja INCO. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pemerintah bakal meminta INCO untuk fokus melaksanakan peningkatan produksi dan pembangunan smelter di proyek Soroako, Pomalaa, dan Bahodopi. Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan, posisi MIND ID sebagai pemegang saham mayoritas bakal memudahkan perusahaan dalam menyelaraskan kegiatan bisnis INCO.
PENGGALANGAN DANA AWAL TAHUN : SERET PENJUALAN SBN RITEL
Penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel awal tahun seret di tengah target pemerintah mengumpulkan dana hingga Rp160 triliun sepanjang 2024. Dikutip dari keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Senin (26/2), penjualan SBN ritel melalui Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI025 seret dengan realisasi Rp23,92 triliun. Kendati realisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi penjualan seri ORI024 yang mencapai kurang dari Rp15 triliun, penjualan kali ini belum mampu memenuhi target Rp25 triliun. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan penjualan instrumen perdana pada 2024 itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, masa penawaran bertepatan dengan proses pemungutan suara Pemilu 2024. Sebagaimana diketahui, ORI025 ditawarkan pada 29 Januari 2024 hingga 22 Februari 2024. Namun, setelah momen pemungutan suara Pemilu 2024, pada 14 Februari 2024, Deni mengatakan pemesanan ORI025 melonjak signifikan. Kedua, jatuh tempo seri ORI019 yang mendorong investasi kembali para pemegang seri yang terbit pada 25 Januari 2021 itu. Sebagai gambaran, data DJPPR mencatat penawaran ORI019 kala itu mengumpulkan dana Rp26 triliun. Menariknya, dari realisasi penjualan Rp19,38 triliun untuk seri tenor 3 tahun dan Rp4,54 triliun untuk seri 6 tahun, penjualan tertinggi dikumpulkan oleh mitra distribusi kalangan perbankan. Kalangan perbankan juga berkontribusi signifikan dalam akuisisi investor.
Sejalan dengan itu, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan perusahaan merealisasikan penjualan Rp7 triliun dengan seri tenor pendek yang mendapatkan antusiasme investor paling tinggi. “Jumlah pemesanan di BCA telah mencapai lebih dari Rp7 triliun dengan komposisi lebih dari 70% pemesanan pada tenor 3 tahun,” ujar Hera kepada Bisnis.
Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan, masa penawaran Sukuk Ritel SR020 rencananya berlangsung mulai 1 Maret 2024 hingga 27 Maret 2024, sedangkan untuk besaran kupon akan diumumkan segera sebelum masa penawaran dimulai.
Dihubungi terpisah, Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas Lionel Priyadi mengatakan penawaran SBN ritel pada tahun ini secara umum bakal moncerkendati pemerintah menargetkan dana jumbo hingga Rp160 triliun. Menurutnya, perhatian investor akan tertuju kepada waktu pemangkasan suku bunga Bank Sentral AS Federal Reserve atau The Fed yang berpengaruh terhadap kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI).
BAHAN PANGAN : KUOTA IMPOR BERAS MELONJAK 20%
Pemerintah menambah kuota impor beras pada 2024 menjadi 3,6 juta ton atau naik 20% dibandingkan dengan realisasi impor beras sepanjang tahun lalu sebanyak 3,06 juta ton. Dengan penambahan volume impor beras sebanyak 1,6 juta ton dari sebelumnya hanya 2 juta ton, menjadikan kuota impor beras pada 2024 merupakan yang terbesar lebih dari satu dekade. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa penambahan kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton dilakukan seiring dengan minimnya produksi beras dalam negeri. Setelah masa yang terlambat pada awal tahun ini, lanjutnya, membuat pemerintah memutuskan untuk menambah kuota impor beras tahun ini. “Tahun ini, 2 juta [ton impor beras] dan 1,6 juta. Hampir 3,6 juta [ton],” katanya seusai meninjau Pasar Klender, Jakarta Timur, Senin (26/2).
Saat ini, Zulkifli mengungkapkan sebanyak 1,4 juta ton beras telah dikuasai di gudang Perusahaan Umum (Perum) Bulog, sedangkan sebanyak 500.000 ton sedang dikapalkan. Berdasarkan data cadangan pangan pemerintah (CDP) per 23 Februari 2024, stok beras yang dikuasai pemerintah secara total sebanyak 1,37 juta ton. Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arif Sulistiyo menyatakan pemerintah telah resmi menambah kuota impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton dari semula hanya 2 juta ton setelah disepakati dalam Rapat Koordinasi Koordinasi Terbatas (Rakortas) pada 5 Februari 2024. Data Kemendag mencatat, telah direalisasikan impor sebanyak 326.626 ton beras dari total 2 juta ton. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menyatakan Bulog masih memiliki sisa kuota penugasan impor beras sebanyak 1,5 juta ton yang cukup untuk menghadapi permintaan saat Ramadan atau Idulfi tri mendatang.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyebut hampir semua komoditas pangan utama mengalami kenaikan harga secara kumulatif hingga pekan keempat Februari 2024, di antaranya beras, cabai merah, telur ayam dan daging ayam ras.
Selain harga beras, Pudji menyatakan kenaikan juga terjadi pada cabai merah. Harga cabai pada minggu keempat Februari naik sekitar 7,63% dibandingkan dengan Januari 2024 menjadi Rp57.521 per kg. Namun, 44% wilayah masih memiliki harga cabai lebih tinggi dari harga rata-rata nasional.
Harga telur ayam ras juga mengalami kenaikan 1,47% dibandingkan harga pada Januari 2024. Di pekan keempat Februa ri 2024, jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga telur ayam bertambah menjadi 199 kabupaten/kota. Rata-rata harga telur ayam kini Rp30.231 per kg.
Selain itu, rata-rata harga gula pasir di minggu keempat Februari sebesar Rp17.665 per kg. Terdapat 162 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga gula pasir.
PEMANTIK BISNIS MOBIL LISTRIK
Guyuran insentif yang diberikan pemerintah untuk mengangkat performa penjualan mobil listrik belum sepenuhnya sukses. Infrastruktur pendukung kendaraan listrik, khususnya charging station yang masih terpusat di kota-kota besar, jadi alasan utama para konsumen. Sebaliknya, penjualan mobil dengan basis bahan bakar kombinasi antara fosil dan baterai atau hybrid, malah mampu menarik hati masyarakat. Jumlah mobil hybrid yang laku di pasaran, lebih banyak dari kendaraan full battery. Seusai perhelatan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pemerintah mulai menimang-nimang untuk memberi insentif bagi kendaraan hybrid. Cara ini seolah menjadi jalan tengah untuk mengejar target transisi energi dan memberikan kesetaraan bagi industri otomotif nasional.
INSENTIF KENDARAAN LISTRIK : OPSI BARU KEJAR TARGET EMISI
Geliat penjualan kendaraan berbasis bahan bakar fosil dan baterai atau hybrid menggulirkan wacana pemberian insentif untuk jenis kendaraan tersebut. Rencana tersebut juga menjadi satu solusi untuk memenuhi target pengurangan emisi karbon. Tiga hari jelang pembukaan pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, Kementerian Keuangan merilis dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan kendaraan listrik. Beleid itu berupa PMK No. 8 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, PMK No. 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Insentif yang diberikan dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Insentif itu berlaku hingga Desember 2024 dan masih menyasar segmen kendaraan listrik. Padahal, segmen tersebut angka penjualannya di Tanah Air masih tergolong rendah. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sampai dengan akhir 2023, jumlah penjualan kendaraan listrik sebanyak 17.062 unit atau 1,7% dari total penjualan oleh produsen ke distributor (wholesales) mobil nasional yang mencapai 1,05 juta unit. Secercah harapan bagi pelaku industri otomotif muncul ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjanjikan insentif serupa untuk kendaraan hybrid.
Ditemui dikantornya pada Senin (19/2), Airlangga mengatakan bahwa insentif untuk kendaraan hybrid nantinya berupa PPN DTP. Mengenai besaran PPN DTP untuk mobil hybrid, nantinya akan sama dengan insentif yang diberikan untuk mobil listrik.
Sejauh ini, kata Airlangga, pemerintah telah memiliki hitung-hitungan dari pemberian insentif terhadap harga penjualan mobil hybrid.
Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara menyatakan jumlah mobil hybrid yang terjual pada 2023 menyentuh kisaran 50.000 unit. Jumlah itu naik hampir lima kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 10.344 unit.
Sementara itu, bisnis mobil listrik di Indonesia disebut masih terbentur berbagai masalah, mulai dari harga yang kurang bersaing hingga infrastruktur pendukung yang belum mumpuni. Ditambah lagi, konsumen mobil listrik umumnya bukan fi rst time buyer yang jumlahnya tidak signifikan.
Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menyatakan pentingnya insentif untuk semua teknologi yang berkontribusi pada pengurangan emisi untuk mendorong terbentuknya ekosistem kendaraan elektrik yang berkelanjutan dan tidak fokus pada satu solusi tunggal.
Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Riyanto Umar menjelaskan insentif untuk mobil hybrid cukup penting karena menjadi satu pilihan masyarakat. “Mobil listrik saat ini masih mahal dan ekosistemnya belum mendukung, sehingga pasarnya kecil. Konsumen saat ini mengarah ke tipe hybrid karena jadi pilihan rasional buat konsumen,” katanya kepada Bisnis.
Sementara itu, pengamat otomotif Bebin Djuana menilai kebijakan insentif terkesan hanya untuk sementara waktu.
PENGELOLAAN EMISI : Potensi Jumbo Penyimpanan Karbon
Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas Ariana Soemanto mengatakan, potensi penyimpanan karbon pada saline aquifer diperoleh melalui perhitungan dengan mempertimbangkan potensi pada cekungan migas yang telah berproduksi, kedalaman 800—2.500 meter, ketebalan lebih dari 20 meter, porositas lebih dari 20%, permeabilitas lebih dari 100 mD, dan salinitas air formasi lebih dari 10.000 ppm. “Perhitungan potensi penyimpanan karbon pada saline aquifer sekitar 572 miliar ton itu skalanya ‘cekungan migas’. Kalau perhitungan potensi pada depleted oil and gas reservoir sekitar 4,85 miliar ton itu skalanya sudah ‘lapangan migas’,” katanya, Minggu (25/2). Dia menjelaskan, potensi tersebut merupakan high level assessment untuk kepentingan strategis. Selanjutnya, akan dilakukan dilakukan berbagai aktivitas migas lebih lanjut, seperti seismik, studi/pemodelan geologi geofisika reservoir, pemboran, rencana pengembangan lapangan termasuk studi keekonomian untuk meningkatkan keyakinan atas potensi itu. “Terkait dengan CCS dan CCUS, regulasi mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ESDM, hingga Pedoman tata kerja sudah ada. Peta Potensi penyimpanan karbon juga sudah ada,” ujarnya. Untuk diketahui, saat ini sudah ada Peraturan Presiden No. 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Selain itu,ada juga Peraturan Menteri ESDM No. 2/2023.









