Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengemukakan, Indonesia berpeluang menekan impor daging melalui pengembangan peternakan sapi di tiga wilayah yakin, Sulawesi, Kalimantan, dan NTT. Pemerintah telah memutuskan impor daging sapi 2024 sebesar 145.250,6 ton berdasarkan hasil perhitungan ulang volume impor konsumsi reguler. "Kita punya wilayah-wilayah cukup besar di Sulawesi, Kalimantan, dan NTT. Ada padang-padang rumput yang luas, saya kira kita (bisa) swasembada (daging sapi)," kata Wapres Ma'ruf  di Welling, Selandia Baru, Kamis (29/2/2023). Wapres mengatakan , otoritas terkait di Indonesia telah  telah memulai proses perencanaan dalam pengembangan  peternak sapi di Kalimantan, Sulawesi, dan NTT, yang diharapkan mampu mengurangi impor daging. (Yetede)

PT Karya Prima Sarana Sejahtera (PKSS) yang merupakan anak Yayasan  Kesejahteraan BRI (YKP BRI) dan Dana Pensiun BRI telah berhasil membangun reputasi sebagai penyedia  layanan jasa pengelolaan sumber daya manusia (SDM)  yang efisien dan terpercaya di tingkat nasional. Hal ini sesuai dengan  visi perseroan yang yang ingin menjadi  perusahaan yang terbaik di bisnis SDM di Indonesia dan selalu mengutamakan  kepuasan pelanggan. Untuk mendukung visi itu, PT PKSS memiliki misi menjalankan  dan mengembangkan bisnis SDM di indonesia dan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Direktur Utama PT PKSS Revi Rizal Latif mengatakan, melalui pendekatan yang berfokus pada kecocokan yang  antara kebutuhan perusahaan  dan ketrampilan karyawan, PT PKSS telah mampu membantu  perusahaan-perusahaan di Indonesia  untuk meningkatkan  produktivitas dan efisiensi  operasional. (Yetede)

Kemenkeu melaporkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2023 sebesar 10,21 %. Rasio itu turun dibanding tahun sebelumnya di 10,39 persen. Penurunan ini menunjukkan masih rendahnya rasio pajak Indonesia. Ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, berujar, rasio pajak yang rendah terjadi akibat inefisiensi administrasi pajak. “Proses pemungutan yang masih manual dan birokratis menyebabkan kebocoran dan membuat wajib pajak enggan membayar pajak. Struktur tarifnya juga dianggap kurang progresif,” katanya, Kamis, 29 Februari 2024.

Begitu pula edukasi perihal pentingnya pajak bagi pembangunan yang masih rendah. Buktinya adalah masih banyak orang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Selain itu, penghasilan sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk golongan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yang ikut menurunkan rasio pajak. Yusuf mengatakan penyebab lain rendahnya rasio pajak adalah sektor ekonomi informal yang besar dan tidak terkena pajak. “Sektor informal saat ini mencapai sekitar 60 persen dari ekonomi Indonesia. Transaksi di sektor ini sering kali tidak tercatat dan tidak dikenai pajak,” ucapnya. (Yetede)

Lonjakan harga beras belum sepenuhnya reda, masyarakat Indonesia harus bersiap menghadapi kenaikan harga daging sapi akibat pasokan tersendat menjelang bulan puasa. Pasalnya, produksi sapi dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan yang terus naik. Di sisi lain, proses impor daging di awal tahun ini terlambat dari seharusnya akhir 2023, izin keluar baru keluar Februari.  Bahkan, kabar yang masuk ke KONTAN, kuota impor juga dipangkas lantaran importir gagal merealisasikan impor. Kondisi ini akan membuat daging sapi  melambung, apalagi  saat Ramadan dan Idulfitri. Di sisi lain, proses impor daging di awal tahun ini terlambat dari seharusnya akhir 2023, izin keluar baru keluar Februari.  Bahkan, kabar yang masuk ke KONTAN, kuota impor juga dipangkas lantaran importir gagal merealisasikan impor. Kondisi ini akan membuat daging sapi  melambung, apalagi  saat Ramadan dan Idulfitri. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bertemu Menkeu Australia Jim Chalmers di sela-sela kegiatan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Brasil, Rabu (28/2).Dalam pertemuan tersebut, Jim menyampaikan kesibukannya terkait reformasi perpajakan yang akan diimplementasikan segera. "Jim menyampaikan kesibukannya terkait reformasi perpajakan yang akan diimplementasikan Pemerintah Australia sekitar pertengahan tahun 2024," terang Menkeu Sri Mulyani, Kamis (29/2).Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) saat ini tengah mengimplementasikan Reformasi Perpajakan Jilid III yang dimulai sejak tahun 2016. Yang teranyar, implementasi sistem pajak canggih alias core tax system yang akan meluncur pada pertengahan 2024.Reformasi yang bertujuan mengoptimalkan penerimaan pajak dengan ditopang oleh lima pilar, yaitu penguatan organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perbaikan proses bisnis, pembaruan sistem informasi dan basis data, serta penyempurnaan regulasi.Dalam pertemuan itu, Menkeu juga menceritakan terkait kondisi perekonomian RI, termasuk kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. Juga upaya untuk melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa mengorbankan kesehatan dan kredibilitas APBN.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup bulan Februari dengan pelemahan 0,17%, Kamis (29/2). Hasil ini membawa IHSG ke posisi 7.316,11. Meski melandai sepekan terakhir, tapi IHSG mampu mengakumulasi penguatan 2,22% dalam periode bulanan. Jika dihitung sejak awal tahun 2023, IHSG masih naik tipis 0,60%. Gerak menanjak IHSG ikut terdorong oleh arus dana dari investor asing yang secara year to date berada di posisi net buy Rp 18,43 triliun. Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengamati, katalis yang menggerakkan IHSG pada Februari berasal dari dalam negeri. Pertama, indikator ekonomi nasional masih menunjukkan fundamental yang kuat. Situasi ini membuka peluang bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga pada kuartal II atau kuartal III-2024. Kedua, penyelenggaraan pemilu berlangsung dengan kondusif, dengan hasil yang relatif sesuai perkiraan. Ketiga, musim rilis laporan keuangan menjadi sentimen penggerak pasar, terutama dari saham bank berkapitalisasi pasar jumbo (big caps) yang membukukan pertumbuhan kinerja. Sebaliknya, sentimen eksternal cenderung belum kondusif dengan adanya ketegangan geopolitik di Laut Merah, kontraksi dan resesi ekonomi di sejumlah negara, dan kehati-hatian The Fed memangkas suku bunga acuan.

Head of Research Mirae Asset Sekuritas Robertus Hardy mengatakan, pergerakan positif IHSG di bulan Februari sebagian besar ditopang oleh saham-saham perbankan (lihat tabel). Sebelumnya, sejumlah bank besar mengatakan pertumbuhan kredit tahun ini bisa lebih rendah akibat tingginya suku bunga dan ketidakpastian politik dalam negeri. Memasuki bulan Maret, Robertus menyarankan investor kembali mencermati saham-saham blue chip. Meskipun terdapat potensi peningkatan inflasi yang disebabkan oleh faktor musiman di bulan Ramadan, Robertus meyakini tren penurunan inflasi inti diperkirakan akan berlanjut dan memberikan ruang yang terbatas bagi BI untuk mempertahankan kebijakan moneter ketat. Analis Stocknow.id Dinda Resty Angira mengatakan, musim pembagian dividen bakal menjadi katalis penting yang mendongkrak saham big caps, terutama perbankan. Sedangkan Ramadan akan menambah daya tarik bagi sektor barang konsumsi dan ritel. Certified Elliott Wave Analyst Master Kanaka Hita Solvera, Daniel Agustinus menilai, IHSG masih punya kecenderungan bergerak sideways pada rentang 7.000-7.350 dalam beberapa minggu ke depan. Sedangkan Valdy memprediksi IHSG akan mengalami fluktuasi dalam jangka pendek, tapi dengan kecenderungan menguat dalam rentang 7.200-7.400.

Sejumlah emiten properti menghadapi risiko keuangan yang lebih besar pada tahun 2024. Hal ini tercermin dari riset yang dirilis Fitch Ratings. Lembaga ini melihat persoalan bisa mengadang emiten properti yang mencatatkan pendapatan pra-penjualan atau marketing sales kurang memuaskan. Menurut Fitch emiten-emiten tersebut  bakal  menghadapi peningkatan risiko refinancing dalam kurun waktu 12-18 bulan ke depan. Kinerja sejumlah emiten properti di tahun 2023 memang belum dirilis. Namun, menurut catatan Fitch,  PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) melaporkan penurunan prapenjualan sebesar 26% secara tahunan di tahun 2023. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh pembatalan penjualan di dua proyek utama APLN. Meskipun tren pembatalannya melambat menjelang akhir 2023. Senasib, PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) menurut Fitch mencatatkan prapenjualan Rp 1,8 triliun pada tahun 2023. Angkanya tergerus 77,78% dibandingkan target 2023 sebesar Rp 3,2 triliun. Fitch menduga hasil tersebut dikarenakan  melemahnya permintaan hunian di areal kelolaan ASRI. Sebagai perbandingan, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) melaporkan pertumbuhan prapenjualan sebesar 6% tahun lalu. Fitch pun mengganjar rating BB- untuk BSDE dengan outlook stable. Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Vicky Rosalinda melihat penilaian Fitch didasarkan pada penjualan APLN dan ASRI yang turun pada kuartal III 2023. Maka ia menyarankan APLN untuk menggelar strategi demi meningkatkan kinerja tahun ini. Seperti meningkatkan penjualan dan mencari mitra strategis untuk pendanaan proyek. Lantas menjual aset, menerbitkan obligasi atau meminjam ke bank untuk membayar utang obligasi. Sedangkan technical analyst Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora melihat kinerja APLN bisa membaik tahun ini. Terdorong beberapa proyek properti yang dirilis pertengahan 2023. Sedangkan untuk ASRI ia nilai kinerjanya bisa membaik. Selain terdorong tambahan proyek hunian, juga adanya pengurangan utang ASRI 4,2% di kuartal III-2023 menjadi Rp 6,3 triliun. 

Kantong PT Jasa Marga Tbk (JSMR) tahun ini tampaknya bakal bertambah tebal. Ini seiring penyesuaian tarif di sejumlah ruas dan kehadiran jalan tol baru. Di samping itu, rencana divestasi Jasa Marga Transjawa Toll (JTT) juga akan menambah pundi pendapatan JSMR. Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, memproyeksi lalu lintas jalan tol yang dikelola JSMR tetap terus meningkat, meski adanya kenaikan tarif. Seperti diketahui pemerintah lewat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memang telah memutuskan kenaikan tarif sejumlah ruas tol. Di antaranya adalah tol Jakarta-Cikampek dan tol layang MBZ yang akan dinaikkan tarifnya dalam waktu dekat. Penyesuaian tarif gabungan di tol Jakarta-Cikampek dan tol layang MBZ tersebut sebesar 35,2% daripada tarif yang lama. Ruas Jakarta IC – Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur akan mengalami lonjakan tarif tertinggi sebesar 37,5%. Analis Mandiri Sekuritas Farah Rahmi Oktaviani dan Vanessa Taslim menyebut Jakarta-Cikampek merupakan salah satu tol unggulan JSMR yang menyumbangkan 10,4% terhadap total pendapatan jalan tol pada periode Januari – September 2023. Sementara untuk sumber pendapatan baru, kata Analis Ciptadana Sekuritas Asia Muhammad Gibran, akan didapatkan JSMR dari Seksi 2 Jalan Tol Cinere Serpong. Mandiri Sekuritas memandang bahwa tarif khusus ini untuk mengimbangi dua hal. Pertama, instruksi pemerintah terhadap JSMR untuk mengembangkan jalur baru di Jalan Tol Jakarta-Cikampek dengan total belanja modal sebesar Rp 800 miliar. Kedua, keterlambatan penyesuaian tarif sejak tahun 2021, misalnya penyesuaian tarif 33% pada tahun 2021 hanya untuk integrasi antara Jakarta-Cikampek (Elevated) dan jalan tol Japek yang sudah ada. Sementara Nafan menyarankan hold JSMR dengan target harga sebesar Rp 5.600 per saham. Pertimbangan Nafan karena target teoritis harga JSMR berada di posisi tersebut terlebih dahulu, kendati indikator RSI sudah overbought. Adapun Aqil Triyadi, analis Panin Sekuritas merekomendasikan buy JSMR dengan target harga Rp 6.200 per saham. Aqil memproyeksikan  pendapatan JSMR pada tahun ini sebesar Rp 16 triliun, naik dari proyeksi pendapatan tahun 2023 yang sebesar Rp 14,6 triliun.

Penggalian potensi penerimaan dari masifnya transaksi perdagangan digital kembali terhalang. Pasalnya, WTO's 13th Ministerial Conference (MC) yang digelar 26—29 Februari 2024 di Abu Dhabi memberikan sinyal perpanjangan atau diberlakukannya moratorium bea masuk perdagangan barang digital secara permanen. Padahal, pencabutan moratorium sangat krusial untuk mengamankan hak pemajakan nasional. Apalagi, instrumen pemungut transaksi digital baru terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kendati demikian, Pemerintah Indonesia juga menghadapi dilema jika menerapkan aksi unilateral pengenaan bea masuk secara sepihak, lantaran berisiko menimbulkan gejolak di kancah perdagangan global. Pemerintah pun didorong untuk menyiapkan antisipasi manakala moratorium dipermanenkan. Rencananya, keputusan soal moratorium disampaikan dalam forum tersebut pada hari ini, Jumat (1/3), dini hari waktu Indonesia. Namun, sinyal perpanjangan atau dipermanenkannya moratorium sejatinya terlihat jelas. Direktur Jenderal WTO Ngozi OkonjoIweala, menyadari betul kuatnya pertentangan soal moratorium ini, terlebih bagi negara berkembang. Dalam pernyataan resminya, Iweala memang tidak mengarahkan keputusan pada salah satu pihak. Namun, penjelasan yang disampaikan mengarah ke perpanjangan atau permanenan. Sejauh ini, ada beberapa rumusan proposal dan komunike yang telah diajukan ke WTO. Di antaranya, dari negara maju beserta kroninya diwakili Kanada dan Swiss yang meminta perpanjangan sampai MC14 pada 2026. Kemudian, proposal Kelompok Afrika, Karibia, dan Pasifik diwakili Samoa yang juga meminta perpanjangan moratorium. Adapun, Afrika Selatan, Indonesia, dan India meminta pencabutan moratorium. Dus, konstelasi dalam forum itu pun memanas. India, yang pada Januari 2024 mengajukan proposal dengan tidak menyinggung soal moratorium, beberapa waktu lalu menolak moratorium. Menurut Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto, Indonesia akan terus menolak moratorium permanen. Senada, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, meminta WTO untuk fokus melanjutkan pembahasan program kerja dagangel untuk memperjelas moratorium bea masuk transaksi elektronik (Customs Duties on Electronic Transmission/CDET). Dari kalangan dunia usaha dalam negeri, Plh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi, menyatakan dapat memahami upaya pemerintah dalam memperjuangkan hak pemajakan di WTO. Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economics and Law Studies Nailul Huda, mengatakan pemerintah wajib menyiapkan perangkat pungutan bea masuk apabila pada kemudian hari moratorium dicabut, serta mengoptimalisasi pungutan PPN perdagangan sistem elektronik.

Mimpi Indonesia untuk meraup penerimaan dari transaksi perdagangan digital antarnegara menemui jalan buntu. Mayoritas negara menolak pencabutan moratorium bea masuk perdagangan barang digital lewat tapal batas. Pada WTO's 13th Ministerial Conference (MC13) yang digelar 26—29 Februari 2024, dapat dipastikan bahwa moratorium bakal diperpanjang. Bahkan, instrumen bea masuk perdagangan barang digital yang sudah berusia 25 tahun itu dapat dipermanenkan. Perlu diketahui, sejak 1998, anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) secara berkala menyetujui perpanjangan moratorium pengenaan bea masuk tersebut. Perpanjangan terakhir disepakati pada Juni 2022 pada Konferensi Tingkat Menteri WTO (MC12). Selain memperpanjang moratorium hingga MC13, para anggota MC12, termasuk India, sepakat untuk mengintensifkan diskusi mengenai ruang lingkup, definisi, dan dampak moratorium. Indonesia bersama India dan Afrika Selatan, merupakan motor pengusung penghapusan moratorium bea masuk transaksi perdagangan digital antarnegara. Oleh sebab itu, India menegaskan kembali untuk mengkaji ulang implikasi moratorium bea masuk pada transaksi elektronik, khususnya bagi negara berkembang dan negara kurang berkembang (LDCs) pada MC13 pada 28 Februari 2024. Instrumen itu menjadi tantangan negara berkembang dalam meningkatkan partisipasi e-commerce di dunia. India bersama Indonesia dan Afrika Selatan telah lama berupaya untuk mengakhiri moratorium bea masuk atas barang digital dengan alasan pungutan itu cenderung menguntungkan negara maju. New Delhi percaya bahwa suatu negara harus bebas melakukan pungutan bea masuk. Pasalnya, negara berkembang kehilangan pendapatan hingga US$10 miliar karena moratorium ini. Alasan Afrika Selatan hampir sama dengan India. Adapun motif Indonesia dapat dikatakan berbeda. Jargon pemerintah RI bahwa pungutan bea masuk transaksi digital untuk menambah pundi-pundi penerimaan negara. Dengan masukanya barang digital dalam klasifikasi barang kepabeanan, maka pemerintah melalui ketentuan tersebut, memutuskan untuk membebaskan tarif bagi impor barang tak berwujud alias bertarif 0%. Pada pembahasan hari terakhir MC13, negara maju dari WTO tidak pernah berfikir bakal mencabut moratorium. Bahkan, bakal dibuat permanen. Sebaiknya memang pemerintah berfikir realistis dengan mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak. Penerimaan wajib pajak selain ekstensifikasi, dapat dilakukan dengan memacu pertumbuhan ekonomi. Berfikir visioner, seperti India justru lebih baik, yakni menyiapkan industri raksasa digital di dalam negeri. Tidak sekadar menjadi pasar produk digital negara asing.