Pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 % pada 2025, yang dinilai bakal mempengaruhi daya beli masyarakat, karena berdampak langsung terhadap tarif harga barang dan jasa. Kenaikan tarif PPN dijalankan berdasarkan UU No 7 tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dalam pasal 7 disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12 % mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengatakan, kenaikan tarif PPN secara otomatis akan meningkatkan harga jual barang dan jasa.

Dia mengatakan, bila pemerintah mengenakan PPN pada sektor jasa keuangan, berpotensi meraup penerimaan tahun 2025 sebesar 19,8 triliun. Lebih baik pemerintah menunda kenaikan tarif PPN sembari menunggu keadaan makro ekonomi lebih baik, karena kenaikan tarif PPN berdampak pada kenaikan harga yang juga akan meningkatkan inflasi. (Yetede) 

Program Prakerja yang didesain sebagai pelatihan pengembangan kompetensi bagi pekerja maupun calon pekerja, dilanjutkan pada tahun ini. Sejak digulirkan pada April 2020, program tersebut sudah menjangkau tak kurang dari 17 juta penerima manfaat. Hanya saja, dalam pelaksanaannya masih banyak celah dari program tersebut. Upaya untuk membangun kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Sejauh ini, pemerintah terkesan menjalankan Program Prakerja sebagai proyek menyerap anggaran. Tidak memiliki tolok ukur jelas mengenai kompetensi dan peningkatan daya saing SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai sasaran Indonesia menuju negara maju.

Kemenkominfo melalui Badan Layanan Umum Beban Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BLU BAKTI) terus meningkatkan utilisasi (penggunaan) jaringan palapa ring. Proyek palapa ring sendiri telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 2019 lalu. Saat ini tingkat utilisasi secara nasional, yaitu palapa ring paket barat, tengah dan timur sudah mencapai 50 % - 60 %. Adapun hingga 2023, utilisasi paket barat mencapai 69 %, paket tengah 37.67 % dan paket timur 37,38 %.

Dirut BAKTI Fadhilah Mathar Mengatakan, perkembangan tingkat Utilisasi palapa ring terus mengalami peningkatan. “Kita targetkan selalu mengalami peninkatan. Memang tidak sama utilisasi di barat, tengah maupun timur. Tetapi bukan berarti utilisasi ini rendah. Palapa ring ini kan backbone. Jadi kita perlu menambahkan, menggelar kembali supaya bisa dimanfaatkan sampai last mile atau akses yang sedang diupayakan dalam program fiberisasi palapa ring integrase,” kata Fadhilah Mathar saat acara kopi bareng media di Kantor Kemenkominfo, Jumat (8/3).  (Yetede)

Ujian dan pukulan ganda mengadang masyarakat di awal bulan puasa. Lonjakan harga pangan dan biaya transportasi bakal memukul daya beli masyarakat. Di saat bersamaan, pendapatan tidak tumbuh lebih tinggi daripada lonjakan harga. Selain kelompok menengah, daya beli masyarakat di level bawah yang selama ini menerima bantuan sosial (bansos) ikut tersedak. Salah satu indikasi melemahnya daya beli, tabungan kelompok masyarakat bawah cenderung tergerus. Berdasarkan data Mandiri Spending Index hingga 25 Februari 2023, indeks tabungan masyarakat kelas bawah turun 2,4 poin ke level 39,8 dibandingkan posisi akhir bulan sebelumnya. Penyusutan tabungan ini, terjadi di tengah kenaikan indeks belanja masyarakat kelas bawah yang sebesar 20 poin ke level 263,8. Tergerusnya tabungan masyarakat juga tampak pada pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), DPK Januari 2024 tumbuh 5,8% year on year (yoy). Meski pertumbuhannya lebih tinggi dari posisi Desember yang hanya 3,8% yoy, namun angka itu jauh menyusut dibandingkan posisi Januari 2023 yang tumbuh mencapai 10,49% yoy. Di jangka pendek, masyarakat menghadapi sejumlah problem, utamanya harga pangan.

Eskalasi harga pangan terutama beras, telur dan daging ayam telah mengerek inflasi pangan alias volatile food pada Februari 2024 ke level 8,47% yoy, lebih tinggi dari Januari di level 7,22% yoy. Lonjakan harga pangan juga berpotensi berlanjut hingga memasuki Ramadan. Berdasarkan pantauan KONTAN di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, harga sejumlah bahan pangan memang masih tinggi. Kabar terbaru, pemerintah akan tetap menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, lebih tinggi dibanding tarif yang berlaku sekarang, yaitu 11%. Kondisi itu akan semakin menambah beban masyarakat, meski pemerintah memberi fasilitas berupa tidak dipungut PPN untuk barang kebutuhan pokok. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, kenaikan harga pangan tak sebanding dengan bansos yang diberikan pemerintah. Karena itu, masyarakat kelas bawah tak cukup bila hanya menerima bansos. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat, pemerintah bisa mempertimbangkan memperluas penyaluran bansos sementara waktu saat momen Ramadan, terutama jika kenaikan harga pangan berlanjut. Dia juga menyarankan agar perluasan penerima bansos diberikan juga kepada kelompok menengah.