Kepolisian Resor Lampung Barat bersama instansi terkait melakukan mediasi konflik antara manusia dan harimau sumatera yang berujung pada pembakaran kantor Resor Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Masyarakat diimbau menahan diri selama upaya penangkapan hewan buas itu. ”Kami prihatin atas kejadian yang menimpa korban. Namun, kami menyayangkan kejadian perusakan yang dilakukan warga. Kami minta masyarakat menjaga situasi kondusif karena saatini semua pihak tengah berusaha mencari binatang tersebut,” kata Kapolres Lampung Barat AKBP Ryky Widya Muharam, Selasa (12/3). Insiden pembakaran kantor Resor Suoh TNBBS di Kabupaten Lampung Barat, Lampung, terjadi Senin (11/3) sore.

Kejadian bermula saat Samanan (41), warga Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh, diserang harimau di kebun. Samanan adalah korban ketiga yang diserang harimau. Sebelumnya, dua warga Lampung Barat tewas akibat diterkam harimau pada Februari 2024. Korban yang mengalami luka pada bagian kepala dibawa ke puskesmas setempat. Massa yang marah kemudian bergerak menuju kantor Resor Suoh TNBBS dan membakar kantor milik pemerintah tersebut. Setelah insiden pembakaran kantor, aparat Polres Lampung Barat mengamankan lokasi. Masyarakat diimbau kembali ke rumah. Saat ini situasi sudah kondusif. Ryki mengatakan, masyarakat diminta bekerja sama dan mematuhi imbauan petugas untuk tidak beraktivitas sendirian di kebun.

Warga juga diminta tidak pergi ke kebun pada jam-jam aktif harimau, yakni pukul 15.00 hingga keesokan hari pukul 10.00. Jika ada yang bertemu harimau, warga diizinkan melakukan tindakan represif terhadap harimau untuk melindungi keselamatan dirinya. Kepala Balai Besar TNBBS Ismanto mengatakan, kantor Resor Suoh yang selama ini menjadi tempat petugas kehutanan bekerja telah rata dengan tanah akibat dibakar massa. Barang-barang milik negara untuk bekerja, seperti laptop, printer, dan GPS, juga rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Terkait konflik harimau dengan manusia, Ismanto menerangkan, harimau liar itu sebenarnya masih berada di hutan TNBBS yang merupakan habitatnya. Selama ini masyarakat masih beraktivitas di dalam habitat satwa liar. Ia menyebut, upaya penangkapan harimau dilakukan dengan memasang empat kandang di sejumlah lokasi. (Yoga)

Pemerintah tampaknya mulai ketagihan dengan skema burden sharing dengan pemangku kebijakan di daerah dalam memenuhi besarnya belanja negara. Setelah burden sharing alias berbagi beban dengan pemerintah daerah (pemda) dianggap sukses dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan 2023, skema serupa juga akan diadopsi dalam penyusunan postur fiskal 2025. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, Rancangan APBN 2025 di desain dengan skema berbagi beban bersama pemda melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maklum, rumusan belanja pada tahun depan disusun tetap jumbo terutama dalam kaitan belanja perlindungan sosial (perlinsos) atau bantuan sosial (bansos).  Di sisi lain, APBN akan ngos-ngosan apabila harus memikul beban sendiri untuk memenuhi belanja perlinsos yang menyangkut subsidi, kompensasi energi, serta bansos.  Sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan pun tidak merespons pertanyaan yang diajukan Bisnis perihal skema burden sharing pusat-daerah dalam APBN 2025. Dalam periode akhir pelaksanaan APBN 2022, burden sharing pusat-daerah dijalankan dengan diwajibkannya pemda mengalokasikan sebagian dana transfer umum (DTU) yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk bansos. Kemudian dalam APBN 2023, burden sharing pusat-daerah diimplementasikan melalui penyesuaian alokasi DBH yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) apabila terjadi kenaikan harga komoditas yang berkorelasi pada pembengkakan subsidi. Secara umum, burden sharing 2023 tetap berfokus pada mitigasi dini kenaikan harga minyak yang akan memacu mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM). 

Di sisi lain, pemerintah memiliki alasan yang cukup kuat mengandalkan daerah untuk membantu pembiayaan belanja sosial pada tahun depan. Sebab per 5 Januari 2025 seluruh pemda secara resmi menerapkan skema pajak baru yang terkandung dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau HKPD. Dalam UU itu, ada banyak substansi yang diklaim dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sementara itu, kalangan pengusaha mendukung upaya pemerintah pusat untuk kembali menerapkan burden sharing dengan daerah dengan fokus pada belanja sosial. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani, mengatakan idealnya skema itu berlaku setiap tahun mengingat ketidakpastian global masih sangat tinggi. Burden sharing juga dinilai mampu mensinergikan budgeting APBN dan APBD yang tidak profesional dan dapat meneken realisasi anggaran subsidi bansos yang rentan penyalahgunaan. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang, menambahkan skema itu akan berjalan sempurna apabila hanya melibatkan pemda dengan PAD yang cukup solid. Menurutnya, belanja bansos memang harus melibatkan APBD agar terjadi pemerataan stabilitas daya beli. Akan tetapi, perlu juga dilihat kemampuan fiskal masing-masing daerah. Adapun, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman, mengkritisi dasar dilakukannya burden sharing dalam RAPBN 2025.

Pemerintah harus cermat dalam menjaga stabilitas fiskal negara mengingat kebutuhan belanja yang berisiko melonjak di masa mendatang. Tantangan ekonomi global yang tidak menentu, menjadi hal penting yang tak boleh dikesampingkan lantaran berisiko merembet ke dalam negeri, yang akhirnya turut memengaruhi strategi belanja negara. Dus, siasat fiskal yang antisipatif dan mumpuni amat dibutuhkan. Kabar teranyar menyebutkan bahwa pemerintah akan kembali menerapkan skema burden sharing alias berbagi beban dengan pemerintah daerah untuk menopang belanja negara pada tahun depan, khususnya untuk bantuan sosial (bansos). Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 didesain dengan skema berbagi beban bersama pemda melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alasannya, pemerintah menganggap burden sharing dengan pemerintah daerah yang diterapkan dalam APBN 2022 dan 2023, tergolong sukses sejalan dengan beragam dinamika ekonomi yang terjadi seperti gejolak harga komoditas, maupun untuk menopang alokasi bansos. Kendati demikian, patut diingat pula bahwa kemandirian fiskal masing-masing daerah tidaklah sama. Faktanya, masih ada sebagian daerah yang belum menyelesaikan peraturan PDRD. Walaupun sejatinya, pemerintah talah memberikan kelonggaran yang amat luas kepada daerah untuk menyusun Perda PDRD, kurang lebih 2 tahun, sejak UU HKPD disahkan pada Januari 2022. Alhasil, pejabat lokal pun tidak memiliki hak untuk memungut pajak dan retribusi atas seluruh aktivitas ekonomi. 

Hal itu juga memicu ketidakpastian bagi pelaku bisnis. Kendala tersebut harus segera diatasi, jika pemerintah ingin skema burden sharing yang digagas untuk APBN 2025, khususnya dalam menopang bansos, berjalan mulus. Tugas yang amat urgen adalah terus mendorong kemandirian fiskal semua daerah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tantangan ekonomi ke depan tidak makin ringan. Perihal kenaikan inflasi misalnya. Harga sejumlah bahan pangan menjulang. Menurut BPS, inflasi pada Februari 2024 mencapai 0,37% secara bulanan dan 2,75% secara tahunan. Kenaikan inflasi itu dipicu oleh inflasi harga bergejolak alias volatile food yang menyentuh level tertinggi dalam 17 bulan terakhir. Lonjakan anggaran bansos, berkelindan dengan tarik-menarik kebutuhan anggaran dari sektor lainnya, jelas akan menjadi ujian berat bagi keuangan negara. Jika tak mampu berpijak pada strategi mengerek pendapatan dan mengatur belanja secara strategis, maka stabilitas fiskal menjadi taruhan.

Kementerian Perdagangan terus memantau perkembangan pengelolaan Shop Tokopedia, hasil integrasi sistem antara TikTok dan Tokopedia, setelah 3 bulan lalu keduanya memutuskan berkolaborasi. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim menyatakan bahwa pemantauan itu menyangkut perkembangan Shop Tokopedia yang dulunya bernama TikTok Shop. “Berdasarkan hasil pantauan terakhir, secara keseluruhan dalam sistem elektronik sudah beralih dikelola oleh PT Tokopedia dengan nama Shop Tokopedia,” katanya kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (12/3). 

Head of Communications Tokopedia Aditia Grasio Nelwan menyebut bahwa proses migrasi antara TikTok dan Tokopedia bagian migrasi yang sudah dilakukan. Direktur dan Head of External Affairs GOTO Nila Marita juga mengungkapkan bahwa proses integrasi serta migrasi antara kedua perusahaan berjalan baik. Contohnya, dari sisi proses belanja, pembayaran, hingga check out transaksi telah dipisahkan dari aplikasi TikTok dan terjadi di sistem backend Tokopedia. Kategori backend adalah bagian dari situs website yang tidak dapat dilihat pengguna, biasanya terkait dengan data-data di balik layar. 

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebutkan TikTok Tokopedia masih melanggar peraturan di tengah batas waktu uji coba migrasi yang telah berjalan lebih dari separuh jalan. Keduanya, diberi tenggat uji coba 4 bulan oleh Kemendag. Dan Selasa (12/3), tepat 3 bulan masa uji coba berlangsung. Pandangan yang sama datang Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura. Dia menilai pemisahan antara media sosial dengan lokapasar belum terlihat dalam kolaborasi TikTok dengan Tokopedia. 

Menurutnya, pemisahan sistem di backend tidak berarti bahwa TikTok mematuhi Permendag 31/2023. Seharusnya, TikTok membuat e-commerce sendiri dan terpisah dari Tokopedia. TikTok tak dapat mengeklaim bahwa perusahaan telah memisahkan peran media sosial dengan e-commerce, hanya dengan mengalihkan sistem backend pembayaran ke Tokopedia, terlebih TikTok merupakan pemegang mayoritas saham Tokopedia. Dia juga mengkritisi kepemilikan 75% saham TikTok atas Tokopedia karena berisiko melahirkan praktik monopoli. Seharusnya, TikTok juga bekerja sama dengan e-commerce lain seperti Lazada, Shopee, atau Blibli.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi (SKK Migas) dan Inpex Masela Ltd. bakal mengakselerasi survei geologi dan geofisika (G&G) guna memastikan keberlanjutan proyek di Lapangan Abadi, Blok Masela ini.Inpex telah menyelesaikan kegiatan survei lapangan tambahan sebagai bagian dari revisi persetujuan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pengembangan blok ini. Penyelesaian survei lapangan tambahan itu berkaitan dengan observasi ekosistem terumbu karang dan resolusi aspirasi mewakili Maluku Barat Daya (MBD). 

SKK Migas bersama dengan Inpex telah memulai rangkaian kegiatan survei G&G onshore dan intertidal (zona pasang surut) sejak Februari 2024. “Kami memberikan apresiasi atas komitmen yang kuat dari Inpex untuk melakukan eksekusi atas program yang ada sehingga saat ini sudah banyak perkembangan positif kemajuan proyek tersebut”, kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro, dalam keterangan resminya, Selasa (12/3). Vice President Corporate Services Inpex Masela, Ltd. Henry Banjarnahor memastikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dalam melaksanakan rangkaian pengembangan proyek LNG Abadi. “Apresiasi kami sampaikan kepada SKK Migas yang terus bersama-sama mengawal proyek ini, harapannya kelancaran dan keberhasilan proyek ini,” kata Henry.

Menjelang Ramadan dan Idulfitri, acap-kali terjadi kenaikan harga pangan. Namun, pada 2024, kenaikan harga pangan terbilang tidak biasa. Tirisnya pasokan tidak diantisipasi oleh pemangku kepentingan sehingga kenaikan harga terjadi di mana-mana. Pada Senin (11/3), seluruh harga pangan mengalami kenaik an secara nasional. Lonjakan harga terjadi pada komoditas beras, bawang merah, bawang putih bonggol, cabai, daging sapi, telur ayam, hingga minyak goreng. Berdasarkan data panel harga Bapanas, harga beras premium naik 1,09% menjadi Rp16.630 per kg dan harga beras medium naik 0,77% menjadi Rp14.430 per kg. Angka itu jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. 

HET beras premium adalah Rp13.900—Rp14.800 per kg dan medium Rp10.900—Rp11.800 per kg. Kenaikan harga beras terjadi sejak musim kampanye Pemilu 2024. Bantuan sosial (bansos) beras disinyalir menyebabkan lonjakan harga karena kenaikan permintaan. Selanjutnya, komoditas seperti bawang putih, cabai rawit, cabai merah keriting, daging ayam, telur ayam, dan tertinggi kenaikan harga daging sapi. Kenaikan harga pangan itu cukup bervariasi dalam setiap hari. Lonjakan harga pangan ini tak lepas dari peran pemerintah yang lamban dalam mengantisipasi pasokan. Terlebih lagi, pasokan bahan pangan tersebut rata-rata mengandalkan impor dari negara lain. Sebut saja daging sapi. Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) telah membunyikan alarm tanda bahaya. Stok daging sapi terancam krisis saat Ramadan dan Idulfitri 2024. Para importir kesulitan mendatangkan daging sapi sebelum Idulfitri karena izin dari Kemendag baru dikeluarkan 22 Februari 2024. Dengan waktu sebulan, sementara Idulfitri jatuh awal April 2024, waktunya sangat mepet. Risikonya, importir mendapatkan harga yang jauh lebih mahal. Tidak hanya daging sapi, menurut harian ini, pemerintah pun gagap dalam mengatasi masalah komoditas pangan utama, yakni beras. Harga beras sejak awal tahun terus mengalami lonjakan. 

Pemerintah menuding El Nino menjadi pemicu pasokan beras turun karena gagal panen. El Nino adalah satu hal. Janji manis Presiden Joko Widodo saat kampanye untuk mewujudkan swasembada pangan hanya ‘pepesan kosong’. Angka impor beras dalam 2 tahun menjelang akhir masa pemerintahannya melonjak signifikan, bahkan mencatat rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2023 impor beras mencapai 3,06 juta, melonjak 613,61% dibandingkan dengan 2022 yang tercatat 429.210 ton. Pada 2024, Jokowi kembali mengerek kuota impor beras menjadi 3,6 juta ton dari semula hanya 2 juta ton. Namun, pada akhir Februari 2024, pemerintah memutuskan untuk menambah kuota impor sebanyak 1,6 juta ton.

Penurunan produksi gas di sejumlah lapangan minyak dan gas bumi membuat pemerintah menghitung ulang alokasi komoditas sumber energi itu untuk memastikan kebutuhan nasional tetap terpenuhi. Indonesia bagian barat, termasuk Sumatra bagian tengah, Sumatra bagian selatan, dan Jawa bagian barat memerlukan tambahan pasokan gas di tengah menurunnya pasokan yang gas pipa yang bersumber dari sejumlah lapangan minyak dan gas bumi atau migas. Menyiasati hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ‘mengocok’ ulang alokasi gas yang saat ini tersedia dari wilayah lain. Otoritas energi nasional mesti mengalokasikan 11 kargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari Lapangan Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat, untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) agar kebutuhan di Indonesia bagian barat bisa terpenuhi. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut, persoalan pasokan gas di Indonesia bagian barat terjadi karena peningkatan permintaan, termasuk dari sektor kelistrikan di tengah penurunan produksi gas. Keterbatasan infrastruktur pipa gas saat ini membuat pasokan dari wilayah yang sebenarnya mengalami kelebihan pasokan tidak dapat didistribusikan ke wilayah tersebut. Salah satu yang paling terasa adalah penurunan produksi gas dari Blok Corridor di Sumatra Selatan yang saat ini dikelola oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC). PGAS sendiri mengalkulasi setidaknya butuh tambahan pasokan gas hasil regasifikasi sebanyak 73—355 BBtud sepanjang 2024—2034. Estimasi itu mengambil porsi 12% sampai dengan 54% dari keseluruhan pasokan gas untuk permintaan pelanggan PGN di tiga kawasan tersebut. 

“Sumber pasokan existing mengalami natural decline, dan hal ini tidak dapat dihindari sebagaimana tecermin dari terus berkurangnya produksi gas bumi di sumur-sumur yang sudah lama beroperasi,” kata Sekretaris Perusahaan PGAS Rachmat Hutama saat dihubungi. Berdasarkan kisaran harga pasar LNG pada 2024, perkiraan harga jual gas hasil regasifikasi LNG di pelanggan masih lebih rendah dibandingkan dengan over usage penalty. Dengan catatan, harga dapat berubah sesuai dengan perubahan harga pasar LNG pada saat pembelian. Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK migas) tengah memprioritaskan volume LNG yang belum terkontrak atau uncommitted cargo dari Kilang LNG Tangguh & Bontang untuk PGAS. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro menuturkan PGAS telah menyampaikan potensi tambahan penyeran gas oleh pembeli akhir dengan bersumber dari LNG. Aris Mulya Azof, Chairman Indonesia Gas Society, secara terpisah mengatakan bahwa penurunan produksi gas di Blok Corridor memang telah membuat sebagian konsumen PGAS mesti menerapkan sistem kuota untuk menyiasati merosotnya jumlah gas yang dikirim oleh kontraktor kontrak kerja sama. Salah satu opsi yang mungkin dilakukan untuk memenuhi permintaan gas di hilir, kata dia adalah penggunaan LNG melalui pemanfaatan terminal regasifikasi Lampung dan Jawa Barat. Adapun, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menyarankan pemerintah untuk memberi dukungan fiskal yang lebih intensif untuk PGAS di tengah defisit gas pipa dari sejumlah lapangan saat ini.

Pelaku industri menyambut Ramadan dengan sukacita, karena berharap bisa meningkatkan penjualan di tengah lesunya permintaan global. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) meramal peningkatan permintaan di dalam negeri dapat mencapai 30% pada Ramadan 2024. Pesanan dari ritel untuk produk makanan dan minuman pun telah terasa peningkatannya sejak sebulan sebelum Ramadan. “Umumnya [permintaan] bisa [naik] 30% pada Ramadan. Kami harapkan Ramadan kali ini bisa tumbuh lebih,” ujar Ketua Umum Gapmmi, Adhi S. Lukman kepada Bisnis, dikutip Senin (11/3). Di sisi lain, Ramadan juga diperkirakan akan meningkatkan permintaan produk air minum dalam kemasan (AMDK) lebih dari 10% dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya.Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin) Rachmat Hidayat mengatakan, periode Ramadan dan Lebaran menjadi booster untuk permintaan produk makanan dan minuman, termasuk AMDK. Sementara itu, juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan bahwa faktor Ramadan dan Hari Raya Idulfi tri mendatang telah mendukung naiknya optimisme para pelaku industri, terutama di subsektor industri makanan dan minuman, pakaian jadi, serta kendaraan bermotor.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menaikkan status perkara dugaan korupsi investasi fiktif PT Taspen (Persero) ke tahap penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemanggilan saksi untuk diperiksa oleh penyidik lembaga antirasuah tersebut. Tim KPK sudah melakukan upaya pencegahan ke luar negeri terhadap dua orang, termasuk melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, di antaranya di kantor Taspen. “Tentu pemeriksaan saksi-saksi yang akan menjadi prioritas lebih dahulu dalam rangka melengkapi alat bukti,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan melalui pesan singkat, Senin (11/3). Pada perkembangan sebelumnya, penyidik KPK telah menemukan sejumlah bukti terkait dengan perkara dugaan korupsi investasi fiktif saat menggeledah kantor Taspen, Jumat (8/3). Selain kantor Taspen, KPK juga menggeledah sebuah kantor swasta di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta. Pada kegiatan penggeledahan di dua lokasi tersebut, penyidik menemukan dokumen, barang bukti elektronik dan catatan keuangan yang diduga terkait dengan perkara dugaan korupsi Taspen. Barang-barang temuan penyidik KPK saat penggeledahan, terang Ali, akan segera disita sebagai barang bukti untuk berkas perkara korupsi di Taspen itu. Lembaga antirasuah menduga investasi fiktif Taspen dengan perusahaan lain merugikan negara ratusan miliar rupiah. Pencegahan ke luar negeri itu diajukan terhadap dua orang yang terdiri atas penyelenggara negara dan pihak swasta, kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Permintaan cegah itu berlaku untuk enam bulan pertama atau sampai dengan September 2024 dan bisa dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu dari dua orang tersebut adalah Direktur Utama Taspen Antonius N.S. Kosasih. Selain Antonius, KPK turut mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Dirut PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto.

Prinsipnya ”tidak ada makan siang gratis” dari program unggulan pasangan Prabowo-Gibran. makan siang gratis tersebut. Menkeu Sri Mulyani mengindikasikan pelebaran defisit anggaran 2025 menjadi 2,45-2,8 % atau naik dari defisit 2024 yang diperkirakan 2,29 % terhadap perekonomian atau PDB. Pelebaran defisit itu didorong peningkatan berbagai program sosial pemerintah baru. Salah satunya program makan siang gratis yang diprediksi menelan anggaran Rp 450 triliun setahun. Menanggapi berita tersebut, sebagaimana diberitakan Bloomberg, Senin (26/2) lembaga pemeringkat Fitch Ratings memperingatkan, program yang membutuhkan biaya 2 % dari PDB ini berpotensi meningkatkan utang pemerintah. Pada gilirannya nanti bisa menurunkan peringkat utang (credit rating) Indonesia.

Jika peringkat kredit turun, likuiditas akan berkurang dalam perekonomian dan perlu biaya lebih besar (suku bunga naik) untuk mendapatkannya. Dampaknya, perekonomian akan menyusut dan kesejahteraan masyarakat menurun. Kita tidak mau didikte oleh kemauan investor (asing). Namun, respons mereka perlu diperhatikan sebagai bagian dari kalibrasi terhadap kebijakan supaya tetap memiliki disiplin (pasar). Dengan demikian, program kerja menjadi lebih produktif dan berkesinambungan, serta bakal mencapai tujuan. Bukan sebaliknya, membebani fiskal dan memberi sinyal negatif pada pasar. Program makan siang gratis memiliki justifikasi yang valid; Indonesia perlu akselerasi kualitas SDM.

Meski begitu, tetap diperlukan kalibrasi terhadap rencana program unggulan tersebut. Pertama, implementasi program makan siang gratis dimulai dari daerah yang paling memerlukan, seperti daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Di daerah ini, pelaksanaan makan siang gratis akan memberi dampak penting, mulai dari perbaikan gizi, partisipasi sekolah, hingga pemberdayaan masyarakat lokal. Kedua, pembiayaannya perlu melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, bahkan tokoh masyarakat setempat. Di setiap masyarakat pasti ada tokoh atau kelompok masyarakat yang tingkat kesejahteraannya mencukupi untuk turut serta memberikan dukungan dalam pelaksanaan program makan siang gratis.

Jika anggaran program makan siang gratis Rp 450 triliun per tahun hanya bersumber dari negara, selain akan meningkatkan beban fiskal, juga muncul potensi tidak tepat sasaran atau dikorupsi. Implementasi teknis program makan siang gratis perlu dimatangkan terlebih dahulu, mulai dari tahapan pelaksanaan hingga sumber pendanaannya. Jangan biarkan publik berspekulasi terkait dengan implikasi pembiayaan, seperti realokasi anggaran subsidi BBM, peningkatan tarif PPN, atau penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). (Yoga)