Beberapa orangtua belakangan makin rumit dan aneh memilih nama untuk anaknya. Akibatnya, saat anak itu kelak berada di dunia kerja, orang sering kali salah mengucapkan nama teman, karyawan, atau atasan di dalam perusahaan atau sebaliknya. Perusahaan internasional makin sering mengalami masalah seperti ini karena karyawan berasal dari berbagai bangsa. Salah ucap nama menjadi urusan panjang di dalam sebuah tim atau organisasi. Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Namecoach, sebuah perusahaan yang memfasilitasi pengucapan nama dengan menggunakan audio secara daring, 38 % responden melaporkan bahwa nama mereka salah diucapkan di tempat kerja. Sebaliknya, 74 % karyawan mengatakan, mereka sulit mengucapkan nama orang di tempat kerja. Akibatnya, beberapa karyawan enggan memperkenalkan, berbicara, atau menelepon rekan kerja tersebut.

Laporan MIT Sloan Management Review terbaru menyebutkan, meski salah mengucapkan nama karyawan mungkin tampak tidak berbahaya, hal ini menimbulkan kerugian yang besar. Pengucapan nama yang benar adalah praktik yang sering diabaikan. Padahal, pengucapan nama yang benar akan mendorong inklusi dan rasa memiliki di tempat kerja, yang mungkin sangat relevan bagi karyawan internasional. Penelitian menunjukkan, pengucapan nama yang tepat meningkatkan rasa memiliki dan keamanan psikologis. Dalam konteks tim, pengucapan yang benar mendorong pembentukan, pengembangan, dan kohesi tim. Ketika perusahaan makin mengglobal. para pemimpin serta pemikir modern merencanakan cara-cara inovatif untuk menghilangkan masalah segregasi etnis dan olok-olok soal nama. Persoalan ini serius karena kesalahan nama mengurangi inklusivitas dan mengurangi rasa memiliki di dalam perusahaan. (Yoga)

Ramadhan tiba. Di Indonesia, pisang bakal menjadi salah satu teman sahur atau berbuka puasa. Di balik itu, pisang turut menjadi penggerak ekonomi dunia. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bahkan menyebut pisang sebagai tanaman pangan terpenting keempat di dunia setelah gandum, padi, dan jagung. Kala Ramadhan, pisang beserta produk-produk olahannya semakin banyak diperjual belikan. Para pedagang musiman turut bersanding dengan para pedagang regular menjajakan aneka jajanan pisang, antara lain pisang goreng, kolak pisang, es pisang ijo, dan pisang molen. Ramadhan juga menjadi momentum untuk mengenal aneka sajian pisang dari banyak daerah di Indonesia. Sumbar dan Sumut mempunyai cekodok, sedangkan Makassar terkenal dengan es pallu butung, pisang epe, dan barongko.

Lampung dan Sulawesi masing-masing memiliki geguduh pisang dan sanggara talemme. Adapun Surakarta dan Gresik masing-masing mempunyai carang gesing dan bongko kopyor. Satu produk pisang goring bahkan memiliki berbagai sebutan atau nama khas di sejumlah daerah di Indonesia, yang muncul karena ada perbedaan bentuk, cara mengolah, dan makan, meskipun sama-sama digoreng. Pisang goreng di Pontianak dan Pekanbaru disebut sebagai pisang goreng kipas karena bentuknya seperti kipas. Di Banjar, Banten, dikenal pisang goreng telanjang karena digoreng tanpa tepung dan dicampur mentega. Sementara pisang goring khas masyarakat Bugis di Kalimantan dikenal sebagai sanggara pepe. Pisang yang ditumbuk pipih sebelum digoreng ini disantap menggunakan sambal.

Pisang goreng serupa juga ada di Manado. Pisang goreng ter- sebut disantap menggunakan sambal roa. Tidak heran jika Taste Atlas, laman panduan wisata dan kuliner dunia, menempatkan pisang goreng Indonesia sebagai camilan penutup makan terbaik dunia pada 2023, menempati peringkat pertama di antara 50 camilan dari 40 negara. BPS juga menyebutkan, pada 2022, nilai ekspor pisang di Indonesia mencapai 8,7 juta USD, meningkat 42,81 % dari tahun sebelumnya. Di tengah berbagai tantangan, Indonesia tidak hanya membidik pasar pisang dalam negeri, tetapi juga pasar luar negeri. Bahkan, salah satu provinsi di Indonesia, yakni Sulsel, menjadikan pisang sebagai salah satu solusi mengatasi kemiskinan dan pengangguran. (Yoga)

Berdasarkan tren sebelumnya, peningkatan penyaluran pembiayaan kendaraan akan dimulai sebulan sebelum Idul Fitri atau pada bulan suci Ramadhan. Dirut PT BCA Finance Roni Haslim mengatakan, tren pembiayaan menjelang Lebaran atau saat bulan Ramadhan biasanya akan naik. Peningkatan pembiayaan tersebut sekaligus menjadi yang tertinggi sepanjang tahun. ”Setiap tahun memang momentum Lebaran akan mengangkat penjualan mobil, baik baru maupun bekas. Kita semua mengharapkan tahun ini juga akan demikian,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (12/3). Roni menyebut, pembiayaan baru (new booking) pada Maret 2024 ditargetkan mampu mencapai Rp 4 triliun atau cenderung sama dengan torehan pada Maret 2023. Strategi yang dilakukan agar target tersebut tercapai antara lain menurunkan bunga pinjaman pembiayaan mobil bekas serta menerapkan bunga 6 % secara tetap (flat) untuk mobil keluaran tahun baru bertipe fast moving.

Secara keseluruhan, BCA Finance pada 2023 telah membukukan pembiayaan baru sebesar Rp 40,6 triliun atau tumbuh 22,4 % dibanding tahun 2022. Pada 2024, BCA Finance memasang target penyaluran kredit kendaraan bermotor sebesar Rp 43 triliun atau tumbuh 7,5 % dibanding capaian 2023. Direktur Bisnis PT BFI Finance Indonesia Tbk Sutadi menyampaikan, pihaknya memiliki dua jenis pembiayaan, yakni pembiayaan beragun tidak langsung dengan manfaat berupa dana multiguna dan pembiayaan beragun langsung dengan manfaat berupa kendaraan yang diinginkan konsumen. Kedua jenis pembiayaan tersebut mensyaratkan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sebagai jaminannya. ”Kedua produk kami diprediksi mengalami kenaikan karena adanya kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kepastian investasi dan ekonomi pasca-pemilu, pergerakan ekonomi masyarakat akan kembali menggeliat, khususnya di sektor usaha. Sementara untuk produk kepemilikan kendaraan juga meningkat karena digunakan sebagai fasilitas untuk kebutuhan hari raya dan seterusnya,” ujarnya secara tertulis. (Yoga)

Petani di Jatim menyambut positif kebijakan pemerintah merelaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium dari Rp 13.900 per kg menjadi Rp 14.900 per kg. Beleid itu diharapkan mengerek harga gabah sehingga harganya tetap tinggi menjelang panen raya di awal tahun ini. Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Jatim Suharno mengatakan, rata-rata hasil panen petani padi tahun ini turun menjadi 4-5 ton per hektar. Hasil panen itu jauh lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 6-7 ton per hektar. Pemicunya adalah mahalnya komponen biaya produksi, terutama pupuk yang harganya beberapa kali lipat lebih tinggi karena ketiadaan pupuk bersubsidi. Dampaknya, kebutuhan pupuk sesuai komposisi pemupukan berimbang tak terpenuhi.

”Karena kekurangan pupuk, tanaman tidak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal sehingga produksi padinya juga kurang bagus. Sekarang petani hanya dapat 4-5 ton gabah kering panen per hektar,” ujar Suharno, Selasa (12/3). Pemerintah merelaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium yang menyasar delapan wilayah di Indonesia. HET disesuaikan dengan kenaikan Rp 1.000 per kg dari sebelumnya sehingga untuk Pulau Jawa, Lampung, dan Sumsel, HET harga beras premium menjadi Rp 14.900 per kg, naik dari sebelumnya Rp 13.900 per kg. Kebijakan berlaku pada 10-23 Maret 2024 atau selama dua pekan. Petani berharap kenaikan HET beras premium akan mengerek harga gabah. Setidaknya, penurunan harga gabah pada panen saat ini tidak terlalu tajam sehingga harga yang diterima petani tetap tinggi, yakni Rp 7.000 per kg kering panen. (Yoga)

Teknologi digital dinilai mampu mengefisienkan produksi sektor perikanan budidaya. Pemilihan lokasi dan pemberian pakan berlebih menjadi permasalahan utamanya. Namun, sektor ini berpotensi tumbuh dengan bantuan teknologi digital. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon Sarwono menjelaskan, potensi perikanan budidaya di Maluku, khususnya Ambon, masih terbuka lebar. Minat masyarakat mulai meningkat. Namun, mayoritas masyarakat masih memilih bidang perikanan tangkap karena faktor kebiasaan dan teknik budidaya yang dinilai sulit. Budidaya ikan yang dilakukan di Maluku pun masih didominasi di air laut. Padahal, khusus di Ambon, potensi budidaya ikan air tawar relatif besar. Total potensi lahan budidaya air tawar mencapai 17 hektar. Namun, luas lahan yang dimanfaatkan kurang dari 10 %. Teknologi di sektor budidaya, sudah berkembang sehingga budidaya ikan seharusnya menjadi lebih mudah.

Teknologi membantu digitalisasi rantai produksi, mulai dari pemilihan lokasi budidaya menggunakan satelit, penghitungan benih yang ditebar, serta pemberian pakan otomatis. Optimalisasi produksi penting agar ukuran ikan seragam. Keseragaman hasil produksi membantu pembudidaya memasarkan produknya di pasar. ”Kerja sama dengan pihak swasta pengembang teknologi budidaya perlu ditingkatkan, sementara BPBL fokus mengembangkan benihnya. Rantai produksi yang efisien membuat harga ikan juga bisa lebih optimal sehingga menguntungkan konsumen dan produsen,” kata Sarwono di Ambon, Maluku, Selasa (12/3). Vice President Public Affairs eFishery Muhammad Chairil mengatakan, teknologi di bidang budidaya yang dimiliki perusahaannya mencoba menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. ”Pembudidaya di Ambon belum ada yang menggunakan teknologi ini. Kami berharap digitalisasi ini bisa masuk dan membantu,” ujarnya. (Yoga)

Potensi pengembangan obat fitofarmaka atau obat yang dikembangkan dari bahan alam yang sudah teruji khasiat dan keamanannya sangat besar di Indonesia. Namun, pemanfaatannya masih terbatas. Saat ini, baru ada 22 produk fitofarmaka yang sudah diproduksi di Indonesia. Sekitar 80 % tumbuhan obat di dunia diperkirakan ada di Indonesia, sebanyak 9.600 tumbuhan sudah teridentifikasi sebagai tanaman obat. Namun, baru 4.410 simplisia atau bahan alami yang digunakan untuk bahan baku obat yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (Kompas, 13/5/2017). Saat ini, 95 % bahan baku obat di Indonesia masih diimpor. Hal ini menjadi ironi jika melihat sumber daya alam Indonesia sebenarnya sangat berlimpah.

Ketua Departemen Ilmu Farmasi Kedokteran Fakultas Kedokteran UI (FKUI) Adisti Dwijayanti saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (9/3) mengatakan, obat fitofarmaka merupakan obat herbal atau obat yang dikembangkan dari bahan alam yang sudah teruji khasiat dan keamanannya. Berbeda dengan jamu dan obat herbal lainnya, obat fitofarmaka sudah teruji secara lengkap, baik uji praklinik maupun uji klinik atau pengujian pada hewan coba dan pada manusia. ”Obat fitofarmaka ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sama seperti dengan penggunaan obat konvensional atau oleh awam sering disebut obat kimia. Obat fitofarmaka yang sudah beredar memiliki khasiat yang sudah teruji dan mampu bersaing dengan obat konvensional,” tuturnya.

Tapi, sekalipun potensi pengembangan sumber daya alam sangat besar serta aturan terkait sudah tersedia, pengembangan fitofarmaka di Indonesia masih terbatas. Saat ini, baru ada 22 produk fitofarmaka yang sudah diproduksi di Indonesia, terbagi dalam enam jenis obat, meliputi kombinasi ekstrak herbal seledri dan ekstrak daun kumis kucing untuk menurunkan tekanan darah; fraksi atau bagian dari ekstrak kulit kayu manis untuk meringankan gangguan lambung; fraksi dari ekstrak campuran daun bungur dan kulit kayu manis sebagai terapi kombinasi untuk pasien diabetes melitus tipe 2; ekstrak herba meniran untuk memperbaiki sistem imun; kombinasi ekstrak ikan gabus, buah jeruk, dan rimpang kunyit untuk meningkatkan kadar albumin; serta ekstrak cacing tanah untuk memperlancar sirkulasi darah.

Dalam penggunaan fitofarmaka, tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dapat merujuk pada formularium fitofarmaka yang sudah diterbitkan Kemenkes tahun 2022. ”Fitofarmaka dibuat dari bahan alam Indonesia sehingga diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat kita sendiri agar kita dapat mencapai kemandirian obat. Obat yang dikembangkan dari bahan alam juga ada di negara lain, tetapi dengan terminologi yang berbeda yang tidak selalu disebut fitofarmaka,” jelas Adisti. (Yoga)

Kepolisian Resor Lampung Barat bersama instansi terkait melakukan mediasi konflik antara manusia dan harimau sumatera yang berujung pada pembakaran kantor Resor Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Masyarakat diimbau menahan diri selama upaya penangkapan hewan buas itu. ”Kami prihatin atas kejadian yang menimpa korban. Namun, kami menyayangkan kejadian perusakan yang dilakukan warga. Kami minta masyarakat menjaga situasi kondusif karena saatini semua pihak tengah berusaha mencari binatang tersebut,” kata Kapolres Lampung Barat AKBP Ryky Widya Muharam, Selasa (12/3). Insiden pembakaran kantor Resor Suoh TNBBS di Kabupaten Lampung Barat, Lampung, terjadi Senin (11/3) sore.

Kejadian bermula saat Samanan (41), warga Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh, diserang harimau di kebun. Samanan adalah korban ketiga yang diserang harimau. Sebelumnya, dua warga Lampung Barat tewas akibat diterkam harimau pada Februari 2024. Korban yang mengalami luka pada bagian kepala dibawa ke puskesmas setempat. Massa yang marah kemudian bergerak menuju kantor Resor Suoh TNBBS dan membakar kantor milik pemerintah tersebut. Setelah insiden pembakaran kantor, aparat Polres Lampung Barat mengamankan lokasi. Masyarakat diimbau kembali ke rumah. Saat ini situasi sudah kondusif. Ryki mengatakan, masyarakat diminta bekerja sama dan mematuhi imbauan petugas untuk tidak beraktivitas sendirian di kebun.

Warga juga diminta tidak pergi ke kebun pada jam-jam aktif harimau, yakni pukul 15.00 hingga keesokan hari pukul 10.00. Jika ada yang bertemu harimau, warga diizinkan melakukan tindakan represif terhadap harimau untuk melindungi keselamatan dirinya. Kepala Balai Besar TNBBS Ismanto mengatakan, kantor Resor Suoh yang selama ini menjadi tempat petugas kehutanan bekerja telah rata dengan tanah akibat dibakar massa. Barang-barang milik negara untuk bekerja, seperti laptop, printer, dan GPS, juga rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Terkait konflik harimau dengan manusia, Ismanto menerangkan, harimau liar itu sebenarnya masih berada di hutan TNBBS yang merupakan habitatnya. Selama ini masyarakat masih beraktivitas di dalam habitat satwa liar. Ia menyebut, upaya penangkapan harimau dilakukan dengan memasang empat kandang di sejumlah lokasi. (Yoga)

Pemerintah tampaknya mulai ketagihan dengan skema burden sharing dengan pemangku kebijakan di daerah dalam memenuhi besarnya belanja negara. Setelah burden sharing alias berbagi beban dengan pemerintah daerah (pemda) dianggap sukses dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan 2023, skema serupa juga akan diadopsi dalam penyusunan postur fiskal 2025. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, Rancangan APBN 2025 di desain dengan skema berbagi beban bersama pemda melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maklum, rumusan belanja pada tahun depan disusun tetap jumbo terutama dalam kaitan belanja perlindungan sosial (perlinsos) atau bantuan sosial (bansos).  Di sisi lain, APBN akan ngos-ngosan apabila harus memikul beban sendiri untuk memenuhi belanja perlinsos yang menyangkut subsidi, kompensasi energi, serta bansos.  Sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan pun tidak merespons pertanyaan yang diajukan Bisnis perihal skema burden sharing pusat-daerah dalam APBN 2025. Dalam periode akhir pelaksanaan APBN 2022, burden sharing pusat-daerah dijalankan dengan diwajibkannya pemda mengalokasikan sebagian dana transfer umum (DTU) yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk bansos. Kemudian dalam APBN 2023, burden sharing pusat-daerah diimplementasikan melalui penyesuaian alokasi DBH yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) apabila terjadi kenaikan harga komoditas yang berkorelasi pada pembengkakan subsidi. Secara umum, burden sharing 2023 tetap berfokus pada mitigasi dini kenaikan harga minyak yang akan memacu mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM). 

Di sisi lain, pemerintah memiliki alasan yang cukup kuat mengandalkan daerah untuk membantu pembiayaan belanja sosial pada tahun depan. Sebab per 5 Januari 2025 seluruh pemda secara resmi menerapkan skema pajak baru yang terkandung dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau HKPD. Dalam UU itu, ada banyak substansi yang diklaim dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sementara itu, kalangan pengusaha mendukung upaya pemerintah pusat untuk kembali menerapkan burden sharing dengan daerah dengan fokus pada belanja sosial. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani, mengatakan idealnya skema itu berlaku setiap tahun mengingat ketidakpastian global masih sangat tinggi. Burden sharing juga dinilai mampu mensinergikan budgeting APBN dan APBD yang tidak profesional dan dapat meneken realisasi anggaran subsidi bansos yang rentan penyalahgunaan. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang, menambahkan skema itu akan berjalan sempurna apabila hanya melibatkan pemda dengan PAD yang cukup solid. Menurutnya, belanja bansos memang harus melibatkan APBD agar terjadi pemerataan stabilitas daya beli. Akan tetapi, perlu juga dilihat kemampuan fiskal masing-masing daerah. Adapun, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman, mengkritisi dasar dilakukannya burden sharing dalam RAPBN 2025.

Pemerintah harus cermat dalam menjaga stabilitas fiskal negara mengingat kebutuhan belanja yang berisiko melonjak di masa mendatang. Tantangan ekonomi global yang tidak menentu, menjadi hal penting yang tak boleh dikesampingkan lantaran berisiko merembet ke dalam negeri, yang akhirnya turut memengaruhi strategi belanja negara. Dus, siasat fiskal yang antisipatif dan mumpuni amat dibutuhkan. Kabar teranyar menyebutkan bahwa pemerintah akan kembali menerapkan skema burden sharing alias berbagi beban dengan pemerintah daerah untuk menopang belanja negara pada tahun depan, khususnya untuk bantuan sosial (bansos). Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 didesain dengan skema berbagi beban bersama pemda melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alasannya, pemerintah menganggap burden sharing dengan pemerintah daerah yang diterapkan dalam APBN 2022 dan 2023, tergolong sukses sejalan dengan beragam dinamika ekonomi yang terjadi seperti gejolak harga komoditas, maupun untuk menopang alokasi bansos. Kendati demikian, patut diingat pula bahwa kemandirian fiskal masing-masing daerah tidaklah sama. Faktanya, masih ada sebagian daerah yang belum menyelesaikan peraturan PDRD. Walaupun sejatinya, pemerintah talah memberikan kelonggaran yang amat luas kepada daerah untuk menyusun Perda PDRD, kurang lebih 2 tahun, sejak UU HKPD disahkan pada Januari 2022. Alhasil, pejabat lokal pun tidak memiliki hak untuk memungut pajak dan retribusi atas seluruh aktivitas ekonomi. 

Hal itu juga memicu ketidakpastian bagi pelaku bisnis. Kendala tersebut harus segera diatasi, jika pemerintah ingin skema burden sharing yang digagas untuk APBN 2025, khususnya dalam menopang bansos, berjalan mulus. Tugas yang amat urgen adalah terus mendorong kemandirian fiskal semua daerah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tantangan ekonomi ke depan tidak makin ringan. Perihal kenaikan inflasi misalnya. Harga sejumlah bahan pangan menjulang. Menurut BPS, inflasi pada Februari 2024 mencapai 0,37% secara bulanan dan 2,75% secara tahunan. Kenaikan inflasi itu dipicu oleh inflasi harga bergejolak alias volatile food yang menyentuh level tertinggi dalam 17 bulan terakhir. Lonjakan anggaran bansos, berkelindan dengan tarik-menarik kebutuhan anggaran dari sektor lainnya, jelas akan menjadi ujian berat bagi keuangan negara. Jika tak mampu berpijak pada strategi mengerek pendapatan dan mengatur belanja secara strategis, maka stabilitas fiskal menjadi taruhan.