Makan Siang Gratis dan Beban Fiskal
Prinsipnya ”tidak ada makan siang gratis” dari program unggulan
pasangan Prabowo-Gibran. makan siang gratis tersebut. Menkeu Sri Mulyani mengindikasikan
pelebaran defisit anggaran 2025 menjadi 2,45-2,8 % atau naik dari defisit 2024
yang diperkirakan 2,29 % terhadap perekonomian atau PDB. Pelebaran defisit itu
didorong peningkatan berbagai program sosial pemerintah baru. Salah satunya
program makan siang gratis yang diprediksi menelan anggaran Rp 450 triliun
setahun. Menanggapi berita tersebut, sebagaimana diberitakan Bloomberg, Senin
(26/2) lembaga pemeringkat Fitch Ratings memperingatkan, program yang
membutuhkan biaya 2 % dari PDB ini berpotensi meningkatkan utang pemerintah.
Pada gilirannya nanti bisa menurunkan peringkat utang (credit rating)
Indonesia.
Jika peringkat kredit turun, likuiditas akan berkurang dalam perekonomian
dan perlu biaya lebih besar (suku bunga naik) untuk mendapatkannya. Dampaknya,
perekonomian akan menyusut dan kesejahteraan masyarakat menurun. Kita tidak mau
didikte oleh kemauan investor (asing). Namun, respons mereka perlu diperhatikan
sebagai bagian dari kalibrasi terhadap kebijakan supaya tetap memiliki disiplin
(pasar). Dengan demikian, program kerja menjadi lebih produktif dan
berkesinambungan, serta bakal mencapai tujuan. Bukan sebaliknya, membebani
fiskal dan memberi sinyal negatif pada pasar. Program makan siang gratis memiliki
justifikasi yang valid; Indonesia perlu akselerasi kualitas SDM.
Meski begitu, tetap diperlukan kalibrasi terhadap rencana program
unggulan tersebut. Pertama, implementasi program makan siang gratis dimulai dari
daerah yang paling memerlukan, seperti daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Di daerah ini, pelaksanaan makan siang gratis akan memberi dampak penting,
mulai dari perbaikan gizi, partisipasi sekolah, hingga pemberdayaan masyarakat
lokal. Kedua, pembiayaannya perlu melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta,
bahkan tokoh masyarakat setempat. Di setiap masyarakat pasti ada tokoh atau
kelompok masyarakat yang tingkat kesejahteraannya mencukupi untuk turut serta memberikan
dukungan dalam pelaksanaan program makan siang gratis.
Jika anggaran program makan siang gratis Rp 450 triliun per
tahun hanya bersumber dari negara, selain akan meningkatkan beban fiskal, juga
muncul potensi tidak tepat sasaran atau dikorupsi. Implementasi teknis program
makan siang gratis perlu dimatangkan terlebih dahulu, mulai dari tahapan pelaksanaan
hingga sumber pendanaannya. Jangan biarkan publik berspekulasi terkait dengan
implikasi pembiayaan, seperti realokasi anggaran subsidi BBM, peningkatan tarif
PPN, atau penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023