Pemerintah meminta BUMN tidak berhenti bertransformasi di tengah indikasi berlanjutnya pelemahan ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan. Kontribusi BUMN terhadap negara dalam bentuk setoran dividen diharapkan bisa meningkat tahun ini hingga mencapai Rp 85,8 triliun. Di hadapan para direktur utama perusahaan pelat merah, Menteri BUMN Erick Thohir menagih komitmen para pemimpin BUMN dalam melakukan terobosan dan inovasi demi meningkatkan kontribusi mereka kepada negara. ”Pemerintah AS sudah mulai mendeteksi perekonomian global akan kembali slowing down. Kita sebagai negara kembali ditantang untuk melakukan terobosan-terobosan, termasuk BUMN,” ujarnya dalam BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) di Jakarta, Kamis (7/3) malam.

Ia menegaskan, proses transformasi BUMN tidak boleh berhenti demi meningkatkan setoran dividen kepada negara dari tahun ke tahun. Ia mengingatkan para dirut BUMN untuk dapat menyetorkan dividen tahun buku 2024 sebesar Rp 85,8 triliun, meningkat dibandingkan realisasi dividen tahun sebelumnya. Guna merealisasikan target tersebut, BUMN harus berkomitmen melanjutkan proses transformasi model bisnis sekaligus meningkatkan daya adaptasi terhadap berbagai perubahan dalam peta perekonomian global yang akan terjadi ke depan. ”Meski telah menyetorkan dividen Rp 82,1 triliun sepanjang 2023, negara membutuhkan lebih. Saya sudah bertemu secara personal dengan para dirut (BUMN), mengingatkan tahun depan dividennya harus naik lagi menjadi Rp 85 triliun,” ujarnya. (Yoga)

Antusiasme khalayak terhadap sejumlah gelaran konser musik ataupun ragam festival dalam beberapa waktu terakhir sangat tinggi. Salah satu indikatornya, semua tiket pertunjukan ludes terjual hanya dalam hitungan jam, bahkan menit. Setiap perhelatan di ruang publik juga selalu disesaki penonton atau peserta. Di balik berbagai kegiatan itu, selalu ada peran EO (Event Organizer) yang pada dasarnya bertugas menyelenggarakan acara. EO mengurusi semua aspek yang terkait dengan acara, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, hingga pelaksanaan. Melihat gemerlap dan semarak hasil kerja EO, timbul kesan bahwa untuk membangun bisnis ini, dibutuhkan modal finansial yang besar.

Namun, Yan Sapto Arief, founder dari Step Up Indonesia, perusahaan jasa yang bergerak di bidang event support system (sistem pendukung acara), tak sepenuhnya sepakat dengan anggapan itu. Bagi dia, modal utama yang menjadi prioritas dalam membangun bisnis EO adalah jaringan kerja atau networking. ”Dengan networking yang baik, kita bisa dapatkan SDM yang kompeten, vendor tepercaya, dan calon klien. Ketiga aspek tersebut menjadi modal yang lebih penting daripada modal finansial,” ujarnya saat berbincang dengan Kompas di Jakarta, Kamis (7/3).

Saat sudah punya modal SDM, jaringan vendor, dan klien dengan proyek yang sudah disepakati, modal finansial tak lagi dibutuhkan untuk membangun bisnis EO. CEO sekaligus pendiri Step Up Indonesia, Edwardo Wattiheluw, menuturkan, kultur masyarakat Indonesia yang gemar merayakan pencapaian sekecil apa pun merupakan ceruk pasar jasa EO di Indonesia yang akan selalu ada. Bermodalkan jaringan yang mereka miliki, Edo dan Arief menjadikan Step Up Indonesia sebagai usaha berbadan hukum pada 2021, beriringan dengan penjajakan terhadap salah satu perusahaan telekomunikasi dalam negeri sebagai klien pertama. Proyek yang digodok adalah relaunching sekaligus konferensi pers sebuah aplikasi secara daring, singkat kata, acara berlangsung sukses.

Ongkos produksi kala itu sudah terpenuhi dari klien. Margin yang didapat dari proyek pertama ini digunakan untuk biaya operasional perusahaan. ”Kunci dari keberlanjutan proyek EO adalah selalu memberikan layanan terbaik ke klien. Wajib hukumnya bagi EO untuk memelihara klien dengan jasa dan servis terbaik yang dimiliki. Klien yang puas, baik dari sisi harga maupun kinerja, pasti akan terus merekomendasikan jasa dari EO,” ujar Edo. Setelah tiga tahun berselang, Step Up Indonesia sudah mengerjakan proyek dari sedikitnya 30 klien. Perusahaan juga punya 10 karyawan tetap di bidang kreatif, sales, administrasi, hingga keuangan. Selebihnya, terdapat puluhan pekerja lepas untuk tim show management serta dokumentasi. (Yoga)

Tingkat utilisasi rata-rata jaringan tulang punggung telekomunikasi Palapa Ring saat ini masih sekitar 60 %. Untuk meningkatkan utilisasi secara optimal, pemerintah berencana membangun jaringan lanjutan supaya terintegrasi dan memikat minat operator telekomunikasi menggunakan infrastruktur tersebut. Proyek jaringan tulang punggung telekomunikasi Palapa Ring digagas tahun 2016. Proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional ini ditujukan untuk pemerataan akses pita lebar (broadband) di Indonesia. Proyek Palapa Ring terdiri dari Palapa Ring Barat (selesai dibangun 2018), Palapa Ring Tengah (selesai awal 2019), dan Palapa Ring Timur (selesai dibangun Agustus 2019). Total nilai tiga proyek ini Rp 7,63 triliun.

Presiden Jokowi meresmikan pengoperasiannya pada Oktober 2019. Setelah beroperasi, jaringan tulang punggung Palapa Ring dapat disewa oleh operator telekomunikasi. Proyek itu menghubungkan sekitar 90 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan menggunakan kabel serat optic darat dan laut sepanjang 12.148 kilometer dan jaringan radio microwave 55 hop. Skema pembangunan menggunakan sistem kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo Fadhilah Mathar saat sesi Ngopi Bareng Kominfo, Jumat (8/3/2024), di Jakarta, menyebutkan, per Desember 2023, tingkat utilisasi Palapa Ring Barat mencapai 69 %, Palapa Ring Tengah 37,67 %, dan Palapa Ring Timur 37,38 %.

Tingkat utilisasi rata-rata dari ketiga proyek itu berkisar 50-60 %. ”Tingkat utilisasi jaringan memang tidak sama antara Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur. Kami berusaha menggenjot utilisasi dengan menawarkan aneka model bisnis yang memikat bagi operator telekomunikasi,” ujarnya. Fadhilah mengatakan, supaya tingkat utilisasi Palapa Ring semakin optimal alias bisa dimanfaatkan untuk sambungan jaringan sampai ke level last mile (jaringan akhir dekat dengan konsumen), Bakti Kemenkominfo akan mengupayakan melalui pembangunan proyek Palapa Ring Integrasi. Proyek ini, menurut rencana, akan menggunakan skema KPBU dengan nilai proyek Rp 23 triliun. (Yoga)

Umbu Nai Igoh (56), warga Desa Lenang Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, NTT, mendatangi kantor desa setempat, Kamis (7/3/2024). Ia menanyakan bantuan beras untuk rakyat miskin sejumlah 10 kg per bulan dan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 600.000 per tiga bulan yang belum diterimanya. Dia belum menerima bantuan periode Februari-Maret 2024. Sejak Juni 2023 hingga Januari 2024, bantuan itu datang setiap akhir bulan atau awal bulan. Sudah lebih dari 10 tahun terakhir, ia menerima bantuan sosial (bansos). ”Saya bersama ratusan warga di Desa Lenang Selatan se dang menunggu bantuan berasdan uang, tetapi tidak datang-datang. Harga beras melonjak sampai Rp 18.000 per kg. Jagung pun gagal panen karena serangan ulat grayak dan curah hujan tidak merata,” kata Umbu Nai Igoh. Dengan kondisi itu, bansos beras dan uang itu menjadi andalan. Menyandang gelar umbu, Nai Igoh adalah kaum priayi atau bangsawan di Pulau Sumba.

Menarik dicermati manakala Nai Igoh dengan gelar kebangsawanannya bergantung pada bansos untuk mencukupi kebutuhan hidup. Gelar umbu sudah ada sebelum kemerdekaan. Kala itu, mereka menguasai tanah luas yang digarap para hamba. Semua hasil jerih payah para hamba jadi milik bangsawan. Budayawan Sumba, Fransiskus Wora Hebi, menjelaskan, gelar itu hanya berlaku bagi kaum bangsawan Sumba. Namun, kini kelompok masyarakat yang dekat dengan keluarga umbu dan masyarakat biasa pun mengenakan gelar untuk mendapatkan status sosial tinggi. Padahal, sesuai runutan sejarah dan silsilah, mereka bukan bangsawan. ”Ada tren, laki-laki Sumba menggunakan gelar umbu, sedang perempuan Sumba menggunakan nama rambu sebagai bangsawan perempuan,” kata Fransiskus. Di sejumlah daerah di Pulau Sumba, seperti Kodi, Sumba Barat Daya, gelar itu sudah punah.

Para hamba menolak mengabdi kepada para bangsawan. Gelar umbu pun jarang digunakan. Penggunaan gelar umbu masih kuat di Sumba Timur, Sumba Tengah, dan sebagian Sumba Barat. Dosen sosiologi Universitas Nusa Cendana, Kupang, Lasarus Jehamat, mengatakan, Sejak tahun 1980-an, sebagian kelompok bangsawan NTT justru masuk kategori masyarakat miskin dan terbelakang dari sisi SDM dan ekonomi, karena mereka terbiasa hidup dari hasil kerja para hamba, sedangkan para hamba tak mau lagi mengabdi. Dengan kondisi seperti ini, sebagian dari mereka yang dulu bangsawan pada akhirnya sangat mengharapkan bansos dari pemerintah. Ironisnya, pemberian bansos dari pemerintah pada kelompok ini, menurut Jehamat, semakin menenggelamkan daya juang kemandirian mereka. (Yoga)

Senyum Elawati (52) mengembang saat seorang pembeli memasuki area dagangannya di Pasar Jatinegara, Jaktim, Jumat (8/3) siang. Dengan bersemangat, ia menjelaskan belasan jenis kurma yang berjejeran di lapaknya. Buah manis berwarna coklat dengan daging yang cukup tebal itu pun berhasil masuk kantong pembeli. Pedagang yang berjualan sejak awal 2000-an itu menyebut ada kenaikan penjualan menjelang Ramadhan. Namun, tokonya belum seramai Ramadhan tahun lalu. ”Sekarang dalam sehari omzet Rp 10 juta. Pada hari biasa tak sampai setengahnya,” ucapnya. Saat ini, Elawati hanya mengandalkan penjualan di toko. Ia belum mencoba jualan di lokapasar.

Agar bertahan, perempuan asal Cirebon ini menjalin relasi dengan pelanggan. ”Kemarin ada yang beli kurma ajwa premium puluhan boks. Katanya, untuk dibagikan kepada kerabat. Dia pelanggan tetap saat Ramadhan,” ujarnya. Pada momen Ramadhan tahun lalu, Elawati mendapat omzet lebih dari Rp 500 juta sebulan. Ia berharap bisa dapat omzet yang setidaknya setara dengan tahun lalu. Tak jauh dari lapak Elawati, pedagang kurma lainnya, Jacob (27), duduk lesu menanti pelanggan. Ia menjual aneka kurma dari harga Rp 60.000 per kg hingga Rp 300.000 per kg. Kurma yang dia jual antara lain jenis sukari, ajwa, tunisia, dan palm fruit. ”Kadang ramai, kadang enggak. Namun, kalau dibandingkan hari biasa, ya, lebih banyak pembeli,” katanya.

Adnan (42), pedagang kurma di Pasar Tanah Abang, Jakpus, menyebutkan, kebanyakan kurma yang dipasok ke Tanah Abang berasal dari Uni Emirat Arab, Turki, AS, dan Afrika. Kurma termurah dijual Rp 25.000 per kg, sementara beberapa jenis dijual dengan harga Rp 350.000 per kg. Jelang Ramadhan ini, omzet yang diperoleh Adnan meningkat 40 %. Yusuf (48), pedagang lain, juga mengaku sudah mulai banyak mendapat permintaan kurma. Pembeli yang dating ke tokonya melonjak hingga dua kali lipat dengan rata-rta omzet Rp 30 juta per hari. (Yoga)

Berdasarkan hasil riset, pola pengeluaran rumah tangga mengalami pergeseran di bulan Ramadhan. Pada umumnya, pos belanja makanan akan meningkat tajam diikuti dengan pos belanja pribadi dan hadiah. Sebagai kompensasinya, banyak orang yang menunda untuk berinvestasi di bulan ini. Bahkan, tidak jarang mengambil solusi meminjam akibat lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Karyawan sebaiknya memahami ada perbedaan alokasi keuangan untuk gaji bulanan rutin dan THR. Hal ini sejatinya mengingatkan bahwa penghasilan bulan ini dan bulan depan sama saja alias tidak ada kenaikan.

Agar anggaran pengeluaran tetap aman terkendali, Langkah awal adalah membuat anggaran untuk satu bulan ke depan. Penghasilan, baik dari gaji maupun usaha, digunakan untuk biaya hidup selama satu bulan. Pengeluaran rutin untuk rumah tangga, makan sahur, dan berbuka puasa seharusnya tetap mengikuti anggaran bulanan normal. Adapun pengeluaran untuk lebaran dan sedekah lainnya sebaiknya diambil dari THR. Cara alokasi dan pemisahannya, Pertama, mengutamakan pos pengeluaran wajib di bulan Ramadhan, yaitu zakat fitrah.

Terlepas besaran penghasilan, sumber dana dan alokasi persentasenya bergantung pada jumlah kepala di keluarga. Alokasi untuk pengeluaran ini sebaiknya diambil dari penghasilan bulanan jika khawatir tidak kebagian alokasi dari dana THR. Kedua, pengeluaran rutin bulanan. Meski dibayarkan di bulan Ramadhan, biaya listrik, uang sekolah anak, dan lainnya tetap harus dikeluarkan seperti biasa. Oleh sebab itu, usahakan untuk tidak menggunakan alokasi ini untuk pengeluaran lainnya. Segera pisahkan alokasi pengeluaran rutin bulanan ke dalam rekening yang terpisah dengan kebutuhan lebaran serta tambahan kenikmatan di bulan Ramadhan.

Sehatnya, alokasi untuk pengeluaran rutin bulanan hanya maksimal 50 % dari penghasilan setiap bulannya. Ketiga, antisipasi pengeluaran tak terduga lebih awal. Keempat, dana gaya hidup Ramadhan. Acara buka bersama menjadi bagian dari gaya hidup masa kini di bulan Ramadhan. Meski silaturahmi harus dijaga, kesehatan keuangan juga jangan sampai kebablasan. Pengeluaran lebaran dan mudik sebaiknya dialokasi kan dari dana THR. Kelima, dana darurat. Tambahan alokasi untuk dana gaya hidup khusus di bulan Ramadhan memang terpaksa diambil dari alokasi tabungan dan investasi bulanan. (Yoga)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan kebijkan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang akan berakhir tahun ini dilanjutkan. Keputusan final kebijakan gas murah akan ditentukan pada pekan ketiga Maret 2024. Hal ini akan dibahas oleh Kementerian ESDM. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Menteri Keuangan (Kemenkeu). Program harga gas US$ 6 per million british thermal units (MMBTU) berlaku untuk tujuk sektor  industri,  yakni perekonomian, pupuk, baja, oleokimia, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Kebijakan HGBT bergulir sejak pandemi Civid-19 dengan tujuan industri tetap  produktif dan berdaya saing. Namun, penyerapan gas murah  belum optimal. Sebagai gambaran realisasi  serapan HGBT tahun lalu hanya mencapai 74% dari alokasi  2.541 mmbtu. (Yetede)

Kuartet Bank Pelat merah telah rampung melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) semuanya kompak memutuskan untuk membagikan dividen tunai dari pencapaian laba bersih tahun buku 2023. Secara total, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) membagikan dividen tunai sebesar Rp 92,29 triliun. Nilai tersebut setara dengan  66,12% dari laba bersih konsolidasi tahun buku 2023 yang mencapai Rp 139,57 triliun. Dari nilai dividen tersebut, sebagai pemegang saham pengendali, Kementerian BUMN akan mengantongi cuan Rp49,58 triliun dari setoran  dividen Himbara. Nilai tersebut meningkat 21,7% dari setoran dividen Himbara setahun sebelumnya senilai Rp 40,74 triliun. (Yetede)

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tengah menjajaki kemitraan dengan perusahaan asal China, East China Engeneering Sciece and Technology Co. Ltb untuk menggarap program hilirisasi yang direncanakan pemerintah seperti gasifikasi batu bara menjadi dimenthyl ether (DME) dan mengkaji produk turunan lain semisal metanol dan etanol. Penjajagan tersebut sehubungan dengan mundurnya perusahaan Amerika Serikat, Air Product & Chemical Inc (APCI) yang sebelumnya digadang-gadang menjadi calon mitra kuat PTBA untuk menjalankan program hilirisasi. "Dengan mundurnya Air Product, jadi PTPA tetap berkomitmen  mendukung hilirisasi yang dilkukan  atau yang diprogramkan pemerintah. Jadi, untuk DME kami memang  sedang melakukan penjajakan dengan beberapa perusahaan di China," ujar Direktur Utama PTBA Arsal Ismail. (Yetede)