;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10118 )

Perusahaan Tambang Diusir Warga Wawonii

19 Nov 2024

Ratusan warga dari sejumlah desa di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sultra, menggelar aksi damai untuk mengusir perusahaan tambang PT Gema Kreasi Perdana. Setelah menang di kasasi, warga menganggap perusahaan tak punya dasar hukum untuk tetap beroperasi. Perusahaan beralasan belum dapat kepastian terkait putusan kasasi itu. Sejak Senin (18/11) pagi, warga dari sejumlah desa di Wawonii, beraksi di lokasi perusahaan PT Gema Kreasi Perdana (GKP). Mereka menuntut perusahaan menjelaskan soal operasi produksi yang tetap berlangsung. Padahal, sudah ada putusan hukum pengadilan yang membatalkan izin tambang perusahaan.

Ketua Lembaga Adat Wawonii Abdul Salam menuturkan, aksi ini dimaksudkan agar perusahaan tambang segera meninggalkan pulau. Sebab, setelah berbagai upaya hukum dilakukan, utamanya yang telah berkekuatan hukum tetap, menunjukkan masyarakat memenangi gugatan. ”Kami ingin mengetahui alasan perusahaan belum hengkang dari pulau. Putusan MA telah menggagalkan legalitas perusahaan untuk melakukan penambangan,” kata Salam, kemarin. Pihaknya hadir dalam aksi untuk mendampingi masyarakat mempertanyakan hal tersebut. Sebab, semua legalitas hukum telah dibatalkan oleh pengadilan hingga tingkat kasasi.

Ia juga hadir untuk menjadi penengah agar tidak terjadi benturan di lapangan. Tayci, koordinator aksi tersebut, mengungkapkan, masyarakat datang untuk menyampaikan agar PT GKP segera meninggalkan Pulau Wawonii. Hal itu karena berbagai putusan hukum telah membatalkan kewenangan perusahaan untuk melakukan penambangan di wilayah ini. Namun,faktanya, perusahaan tetap melakukan aktivitas pembongkaran dan pemuatan ore nikel. ”Karena pemerintah tidak mengeksekusi hal tersebut, masyarakat turun untuk meminta perusahaan meninggalkan pulau. Karena tidak ada alasan perusahaan tetap tinggal dan beroperasi, sementara izin mereka tidak berlaku,” ujarnya. (Yoga)


Pemerintahan Presiden Prabowo Ingin Belajar Program Makan Bergizi Gratis dari Brazil

19 Nov 2024
Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk mempelajari kesuksesan Brasil dalam menjalankan program pemberian makan bergizi gratis kepada para pelajar di negara itu. Presiden Prabowo menindaklanjuti hal tersebut dengan meminta timnya untuk mengirim waktu khusus untuk melakukan pembicaraan dengan perwakilan pemerintah Brasil. "Saya telah meminta tim untuk merencanakan pertemuan dengan perwakilan Brasil kami akan mengirimkan tim untuk mempelajari program  makan siang untuk anak-anak di sekolah milik Brasil," kata Prabowo. Diketahui, Presiden Prabowo menghadiri Indonesia-Brazil Forum yang mengambil lokasi di Capacabana Palace, Rio de Janeiro, Minggu (17/11/2024). Dalam acara itu, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah merupakan program stratgeis yang akan disukseskan dalam kepemimpinannya. Maka dari itu, pembelajaraan kepada negara-negara yang sebelumnya telah sukses mengadakan program sejenis menjadi penting sehingga nantinya program yang akan diadakan di Indonesia bisa mencapai hasil yang serupa. (Yetede)

Praktik Culas kandaskan Penantian Panjang Guru Honorer

18 Nov 2024

Guru honorer yang mengabdi bertahun-tahun menaruh harapan besar agar bisa diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Asa mereka sirna karena adanya indikasi kecurangan dalam seleksi salah satu kategori ASN tersebut. Tiap seleksi ASN guru berlangsung, Dian Novindra (38) menaruh harap agar mendapat kesempatan menjadi guru tetap. Setidaknya sejak 2005, dia telah menjadi guru honorer di Kabupaten Langkat. Dari sekian kali percobaan seleksi selama sekitar 19 tahun, dia belum juga diangkat sebagai guru tetap. Meski begitu, dia tetap sabar sambil melanjutkan statusnya sebagai guru honorer. Dia sering mendapat kabar kolega guru honorer yang titip nama di sekolah tertentu, tetapi tidak pernah mengajar. Yang paling mengagetkan bagi Dian, mereka yang tidak pernah mengajar justru bisa lulus menjadi guru PPPK. Kabar semacam itu ditemukan hampir setiap tahun usai pengumuman seleksi.

”Sudah berapa kali awak (saya) dicurangi. Pernah waktu masih ujian tertulis, sudah tertera nama awak, terus hilang. Di Langkat ini, bisa gaib kayak begitu,” ucap Dian. Puncak kekecewaan Dian adalah saat seleksi PPPK tahun 2023. Dian mengupayakan segala kemampuan, bahkan tergoda untuk minta bantuan dari seorang kenalan calo. Kendati begitu, dia tetap mengasah kemampuan untuk tes seleksi. Pada hari pengumuman nilai tes komputer atau dikenal sebagai computer assisted test (CAT), Dian cukup puas ka-rena mendapat skor cukup baik di tayangan Live Score Seleksi Kompetensi PPPK. Dian mendapatkan skor kumulatif 556 poin yang tergolong bagus untuk berkesempatan lulus sebagai PPPK. Di hari pengumuman kelulusan tiba-tiba ada penundaan.

Pengumuman yang ditunda sepekan berbuah tes bernama Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT). Nilai SKTT tahun 2023 itu menuai polemik karena ditentukan langsung oleh Dinas Pendidikan Langkat tanpa ada ujian apa pun. Dian mendapat nilai SKTT rendah, yakni 15 dari indikator 0-135. Dian, yang tadinya berkesempatan lulus PPPK dengan nilai tergolong bagus, tergeser dari formasi guru kelas. Dari formasi 400 guru kelas, Dian ada di peringkat ke-412. ”Setelah lihat hasil live score, awak sudah semangat. Tiba-tiba ditunda tadi, baru muncul SKTT. Nilai banyak peserta berubah dan saya enggak lulus,” ucap Dian. Dian tidak sendiri. Di Langkat, ada 103 guru honorer yang menggugat hasil seleksi PPPK Langkat tahun 2023 karena indikasi malaadministrasi dan kecurangan.

Dari hasil itu, PTUN Medan mengabulkan gugatan yang meminta seleksi PPPK Langkat tahun 2023 dibatalkan. Dian yang telah mengabdi sebagai honorer selama 19 tahun hidup serba terbatas dengan gaji Rp 850.000 per bulan. Gaji itu tak cukup untuk menghidupi istri dan dua anaknya. Alhasil, dia bekerja sampingan sebagai pengojek di aplikasi daring sepulang mengajar, dari sore hingga malam. Dia juga menambah pendapatannya dengan menjadi wasit sepak bola antarkampung. Dia berharap agar seleksi guru PPPK selanjutnya tidak diwarnai lagi kecurangan. (Yoga)


Figur Populer didomplengi Sejumlah Calon Kepala Daerah

18 Nov 2024

Sejumlah calon kepala daerah yang akan berkompetisi di Pilkada 2024 mulai mendekati figur publik yang memiliki tingkat popularitas tinggi, seperti Presiden ke-7 RI Jokowi dan Anies Baswedan. Fenomena ini dinilai menunjukkan para calon kepala daerah ingin mendompleng popularitas figur publik tersebut. Padahal, dalam pemilihan Pilkada, kekuatan ketokohan calon kepala daerah lebih penting daripada hanya bergantung pada ketokohan figur populer. Cagub dan wagub Jateng, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, misalnya, terlihat sangat intens bersama Jokowi. Pada Minggu (17/11) sebelum kampanye akbar di Kota Surakarta, Jateng, digelar, Luthfi-Yasin sempat sarapan bersama Jokowi. Momen itu dimaknai sebagai bentuk dukungan walaupun Jokowi tidak ikut serta berkampanye.

”Saya bersyukur dengan Gus Yasin yang telah diberikan kesempatan oleh Bapak Jokowi untuk sarapan dan mendukung kami,” kata Luthfi, sewaktu orasi di hadapan ribuan pendukungnya. Sebelumnya Sabtu, saat kampanye di Purwokerto dan Tegal, Luthfi-Yasin juga ditemani Jokowi. Di sisi lain, Anies Baswedan juga menjadi magnet politik bagi sejumlah calon kepala daerah. Cagub-cawagub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, misalnya, bertemu Anies di kediaman Anies di Lebak Bulus, Jaksel, Jumat (15/11). Selain dengan Pramono-Rano, Anies juga sempat bertemu dengan Cagub Jatim, Luluk Nur Hamidah, dan Cagub-Cawagub Jabart, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, dalam kesempatan yang berbeda.

Peneliti politik dari BRIN, Wasisto Raharjo Jati, Minggu, melihat pertemuan Luthfi dengan Jokowi dan Pramono dengan Anies karena kedua calon gubernur itu tersugesti secara politik melalui efek ekor jas dari ketokohan para figur publik tersebut. Dukungan dari tokoh tertentu, akan menambah keyakinan politik pada calon kepala daerah dalam bertarung di pilkada. Dukungan itu juga bisa dimaknai sebagai bentuk endorsement atau testimoni terhadap calon kepala daerah sehingga bisa menarik simpati publik untuk memilih. Para calon kepala daerah tersebut yakin bahwa dengan bersilaturahmi dan mengikutsertakan para figur populer tersebut akan ada dampak positif terhadap elektabilitasnya. (Yoga)


Dalam Mendidik Anak, Guru Rentan Terjerat Hukum

18 Nov 2024

Beberapa kasus kekerasan hingga kriminalisasi yang dialami guru, khususnya dalam pengajaran dan pendisiplinan siswa, menunjukkan kerentanan tenaga pendidik terhadap jeratan hukum saat menjalankan tugasnya. Karena itu, perbaikan sistem perlindungan hukum untuk mendukung guru melaksanakan tugas pendidikan dengan aman dan nyaman kian dibutuhkan. Untuk memperkuat pemahaman hukum dan advokasi bagi guru, Komunitas Guru Satkaara Berbagi (KGSB) menggelar webinar bertajuk ”Waspada Kriminalisasi Guru, Pahami Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Pendidik” pada Minggu (17/11). Pendiri KGSB Ruth Andriani menuturkan, kriminalisasi guru kerap terjadi karena kurangnya pemahaman batasan mendisiplinkan siswa. UU Perlindungan Anak kerap menjadi dasar pelaporan guru ke polisi.

”Kita perlu dukungan hukum agar pendisiplinan tak dianggap kriminal. Namun, guru mesti paham batasan mendisiplinkan siswa, tak boleh ada kekerasan fisik dan verbal,” ujarnya. Asfinawati, Direktur Yayasan Lembaga Hukum Indonesia periode 2017-2021 yang kini mengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, menyarankan agar guru merenung lebih dulu saat terseret kasus hukum dalam konteks pengajaran mengenai penyebab masalah itu. Menurut Asfinawati, pendidik mesti memahami cara mendisiplinkan siswa yang tak melanggar batas hukum. Menyentuh tubuh siswa atau menghukum dengan kekerasan fisik dan psikologis bisa berujung pada pelanggaran HAM yang diatur dalam konvensi internasional.

Sebagai alternatif, guru bisa memberi hukuman sosial yang lebih mendidik seperti aktivitas sosial. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti telah bertemu Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, pekan lalu, untuk membahas langkah strategis menciptakan satuan pendidikan aman dan nyaman bagi siswa. Poin penting yang dibahas adalah penerapan pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan masalah di satuan pendidikan. ”Kami mempertimbangkan apa perlu merevisi UU atau membuat UU baru untuk memberi perlindungan lebih bagi guru dari sisi profesi ataupun keamanan. Kami akan mengkaji lebih lanjut,” ujarnya. (Yoga)


Judi Daring adalah Bencana Sosial

18 Nov 2024

Judi daring merambah ke seluruh lapisan masyarakat. Selain merusak tatanan nilai masyarakat, judi daring juga mengganggu fungsi otak orang yang terjerat judi. Data intelijen dari Kemenko Polhukam tahun 2024 mencatat, 9,8 juta orang di Indonesia terlibat judi daring dan 80 % merupakan masyarakat ekonomi rendah dan menengah. Uang mengalir ke luar negeri dari judi daring diperkirakan Rp 900 triliun per tahun. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Jumat (15/11) menyatakan, judi daring jadi bencana sosial. Sebab, praktik itu menghancurkan seluruh sendi kehidupan, baik ekonomi, sosial, psikologis, dan keluarga, pada orang yang terlibat (Kompas, 16 November 2024).

Kecanduan judi daring merusak diri sendiri dan orang sekitar, terutama dari aspek keuangan. Banyak orang yang mengalami kecanduan judi daring menjadi terlilit utang, kehilangan pekerjaan, bahkan mendorong mereka bertindak kriminal demi mendapat uang untuk berjudi. Dampak kecanduan judi daring pada sistem otak sama buruknya dengan kecanduan narkoba. Kecanduan itu terjadi karena kerusakan fungsi otak. Jadi, otak hanya akan mengingat saat menang taruhan sehingga menginduksi untuk bermain judi lagi. Akibatnya, perilaku judi sulit dihentikan. Saat ini, prevalensi kecanduan judi di Indonesia mencapai 2 %. Jumlah orang yang dirawat akibat kecanduan judi daring pun terus meningkat. Di RSUP Cipto

Mangunkusumo Jakarta, ada 126 pasien rawat jalan terkait kecanduan judi daring pada Januari-Oktober 2024. Jumlah pasien rawat inap terkait judi daring 46 kasus pada 2024 atau naik tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Sekitar 80 % pasien kambuh dalam tiga bulan pertama dirawat. Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang dipimpin Menko Polhukam hendaknya mengedepankan penangkapan para bandar judi daring dan oknum utama dalam perjudian. Karena telah menjadi bencana sosial, semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat luas, mesti bahu-membahu memberantas judi daring. (Yoga)


Laga Mike Tyson Vs Jake Paul yang penuh dengan cuan

18 Nov 2024


Dalam ilmu pemasaran ada istilah ”names make money”. Artinya, nama besar figur publik mampu menarik perhatian khalayak dan bisa menghasilkan untung jumbo. Itulah yang membuat laga tinju Mike Tyson melawan Jake Paul ini begitu menarik dan dinanti publik. Mantan juara dunia tinju kelas berat yang keluar dari masa pensiunnya untuk melawan kreator Youtube kondang jelas menjadi kombinasi pemasaran yang sangat menarik. Tak heran pertandinganmenghasilkan gelimang cuan bagi para pihak. Pertandingan yang bernuansa olahraga cum hiburan itu berlangsung di Stadion AT&T Arlington, Texas, AS, Sabtu (16/11) pagi WIB atau Jumat (15/11) malam waktu setempat. Tyson harus mengakui keunggulan Jake yang menang atas penilaian skor juri. Tyson tak lagi trengginas seperti saat jayanya dulu yang terkenal bisa menghabisi lawannya cukup di ronde pertama.

Penggemar tinju pun menyesalkan pertandingan itu karena menodai citra tak terkalahkan Tyson yang pernah dijuluki ”Pria Terjahat Seisi Planet” itu. Kendati demikian, Tyson tidak ambil pusing. Sebab, mengutip Fortune, Tyson dikabarkan memperoleh bayaran 20 juta USD atau Rp 317,96 miliar dari pertandingan itu. Bayaran itu dua kali lipat dari kekayaan Mike Tyson saat ini yang diperkirakan 10 juta USD. Tyson memang dalam kondisi butuh uang. Sebab, petinju berjuluk ”Si Leher Beton” ini tengah terlilit banyak utang. Pada 2003, Tyson dinyatakan bangkrut dan memiliki utang 27 juta USD, akibat kebiasaan buruknya berbelanja tanpa alasan jelas hingga berpesta pora di dunia malam. Paul dikabarkan mendapat bayaran dua kali lipat Tyson dari pertandingan itu, karena Paul adalah salah satu pemilik dari Most Valuable Promotions yang menjadi promotor terselenggaranya pertandingan itu.

Dari pertandingan tersebut, penyelenggara meraup pendapatan dari hasil penjualan tiket 17,8 juta USD, dari 70.000 penonton yang hadir secara langsung di AT&T Stadium. Tiket yang dijual berkisar antara 58 USD dan 1.500 USD bergantung posisi kursi. Bahkan, panitia menjual tiket VIP seharga 2 juta USD untuk bisa duduk di depan ring tinju. Pertandingan itu juga disiarkan secara langsung di layanan pemutar film dan video berbayar Netflix. Mengutip Tudum by Netflix, pertandingan Tyson melawan Paul itu disaksikan 60 juta pengguna secara langsung di seluruh dunia. Selain itu, Netflix juga merilis dokumenter berjudul Countdown Paul vs Tyson: A Documentary Series yang dirilis sepekan lalu. Serial tiga episode itu sudah ditonton 4,4 juta kali dengan durasi 6 juta. Paul sendiri diketahui memiliki kekayaan 80 juta USD. Bayaran dari pertandingan dengan Tyson itu setara setengah kekayaannya saat ini. (Yoga)


ICW Menyoroti Peningkatan Kerugian Negara Akibat Tindak Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

18 Nov 2024
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti peningkatan nilai kerugian negara akibat tindak korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peneliti dari ICW, Wana Alamsyah, menyebutkan, pada periode 2021-2023, tercatat nilai kerugian negara akibat praktik itu mencapai Rp 43,33 triliun atau melonjak dibanding pada 2016-2020 yang sebesar Rp 5,3 triliun.   Pada periode 2021-2023 tercatat ada 798 pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terindikasi dikorupsi. Sedangkan pada 2016-2020 terdapat 1.093 kasus serupa.  

“Hingga saat ini pemerintah masih lambat dalam mencegah di proses perencanaan,” kata Wana pada Tempo, Jumat, 15 November 2024.  Praktik korupsi yang terus terjadi tidak hanya merugikan negara, tapi juga menghambat warga negara mendapat manfaat optimal dari fasilitas publik yang dibangun. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, misalnya, dapat menyebabkan hasil pembangunan tidak maksimal. Bahkan, hal ini bisa menimbulkan korban jiwa terjadi kecelakaan akibat kualitas pembangunan yang buruk. "Misalnya, kasus SDN Gentong, Pasuruan, yang roboh akibat spesifikasi yang digunakan tidak sesuai." Hal senada disampaikan peneliti dari Transparency International Indonesia, Agus Sarwono. Dia mengatakan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa tak hanya merugikan negara, tapi juga masyarakat. Tak sedikit proyek berkualitas buruk yang akhirnya mangkrak di berbagai daerah. (Yetede)

Mengatasi kemiskinan di NTT

16 Nov 2024

Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus mencapai swasembada pangan dan energi secepat-cepatnya. Bahkan, Prabowo mendeklarasikan bahwa Indonesia ”siap menjadi lumbung pangan dunia”. Komitmen Prabowo itu seperti bersahutan dengan Muhammadiyah yang dalam peringatan hari lahirnya ke-112 pada 18 November 2024 ini mengangkat tema ”Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua”. Muham-madiyah juga memilih tempat di Kupang, NTT, untuk kegiatan tanwir pada 4-6 Desember 2024 dan mengangkat tema yang sama. Data BPS tahun 2023 menunjukkan, NTT adalah provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di Indonesia, yaitu 19,96 %, disebabkan oleh lahan kering yang tak mendukung pertanian.

Persoalan yang menyebabkan kemiskinan di NTT, di antaranya, adalah kekeringan. Inilah yang kemudian membuat pemerintahan Jokowi meyakini, kunci untuk mengatasinya adalah air. Maka, dalam 10 tahun pemerintahannya, Jokowi membangun enam bendungan besar, yaitu Bendungan Temef di Timor Tengah Selatan, Bendungan Mbay Lambo di Nagekeo, Bendungan Manikin di Kupang, Bendungan Napun Gete di Sikka, Bendungan Raknamo di Kupang, dan Bendungan Rotiklot di Belu. Meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan, termasuk di NTT, angka kemiskinan kita masih cukup tinggi dan gap antara yang kaya dan miskin masih jauh.

Problem ini memang tak bisa diselesaikan hanya dengan infrastruktur dan tidak cukup dengan membangun food estate. Kemiskinan itu banyak terkait persoalan struktural dan kultural. Pengentasan warga dari kemiskinan tak bisa selesai dengan charity dan bantuan sosial. Diperlukan upaya yang bersifat struktural, seperti dengan penguatan demokrasi dan pemberantasan korupsi. Di Indonesia, mereka yang hidupnya miskin itu justru banyak bekerja sangat keras. Mereka bekerja 24 jam sehari dan ujuh hari penuh dalam setiap minggu. Sistem nasional dan global telah membuat mereka tidak bisa bangkit dari kemiskinannya. (Yoga)


Asal Uang Rp 920 Miliar dan Emas 51 Kg

16 Nov 2024

Bekas pejabat MA, Zarof Ricar, mengaku lupa asal muasal uang Rp 920 miliar dan emas 51 kg yang disimpan di rumahnya. Namun, tersangka kasus dugaan suap tiga hakim PN Surabaya itu telah mengakui bahwa uang dan emas tersebut merupakan hasil suap pengurusan sejumlah perkara di MK. Kapuspen Hukum Kejagung, Harli Siregar, Jumat (15/11), menyampaikan, hingga saat ini penyidik masih mendalami hubungan dan komunikasi antara Zarof dan ketiga hakim PN Surabaya. Tiga hakim PN Surabaya, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, juga merupakan tersangka kasus dugaan suap dalam penanganan perkara Ronald Tannur.

Ketiga hakim PN Surabaya itu telah memvonis bebas Ronald yang kini menjadi terpidana perkara penganiayaan. Selain Zarof dan tiga PN Surabaya, Kejagung juga sudah menetapkan dua tersangka lain. Mereka adalah Meirizka Widjaja dan Lisa Rahmat, ibunda dan pengacara Ronald. ”ZR (Zarof Ricar) ini masih irit bicaranya. Padahal, nama-nama itu dari dia. Seharusnya dia bilang. Tapi, penyidik akan terus berupaya, bekerja mendalami itu,” kata Harli. Tidak hanya itu, penyidik juga masih belum mendapatkan keterangan yang jelas dari Zarof mengenai asal muasal uang Rp 920 miliar dan emas 51 kilogram yang ditemukan di rumah Zarof.

Padahal, Zarof sebelumnya telah mengatakan bahwa dia telah menerima uang Rp 5 miliar dari Lisa Rahmat untuk diberikan kepada tiga hakim PN Surabaya. ”Nah, pengurusan perkara itu yang mana? Dia bilang lupa, dia belum update,” terang Harli. Ibunda Ronald, Meirizka ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan uang kepada tiga hakim PN Surabaya sebesar Rp 3,5 miliar, secara bertahap melalui perantaraan Lisa Rahmat. Lisa kemudian meminta Zarof mengupayakan agar hakim agung di MA tetap menyatakan Ronald tak bersalah dalam putusan kasasinya. Lisa juga telah mengaku memberikan uang dalam bentuk pecahan mata uang asing yang nilainya setara dengan Rp 5 miliar kepada Zarof. (Yoga)