Sejumlah calon kepala daerah yang akan berkompetisi di Pilkada 2024 mulai mendekati figur publik yang memiliki tingkat popularitas tinggi, seperti Presiden ke-7 RI Jokowi dan Anies Baswedan. Fenomena ini dinilai menunjukkan para calon kepala daerah ingin mendompleng popularitas figur publik tersebut. Padahal, dalam pemilihan Pilkada, kekuatan ketokohan calon kepala daerah lebih penting daripada hanya bergantung pada ketokohan figur populer. Cagub dan wagub Jateng, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, misalnya, terlihat sangat intens bersama Jokowi. Pada Minggu (17/11) sebelum kampanye akbar di Kota Surakarta, Jateng, digelar, Luthfi-Yasin sempat sarapan bersama Jokowi. Momen itu dimaknai sebagai bentuk dukungan walaupun Jokowi tidak ikut serta berkampanye.

”Saya bersyukur dengan Gus Yasin yang telah diberikan kesempatan oleh Bapak Jokowi untuk sarapan dan mendukung kami,” kata Luthfi, sewaktu orasi di hadapan ribuan pendukungnya. Sebelumnya Sabtu, saat kampanye di Purwokerto dan Tegal, Luthfi-Yasin juga ditemani Jokowi. Di sisi lain, Anies Baswedan juga menjadi magnet politik bagi sejumlah calon kepala daerah. Cagub-cawagub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, misalnya, bertemu Anies di kediaman Anies di Lebak Bulus, Jaksel, Jumat (15/11). Selain dengan Pramono-Rano, Anies juga sempat bertemu dengan Cagub Jatim, Luluk Nur Hamidah, dan Cagub-Cawagub Jabart, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, dalam kesempatan yang berbeda.

Peneliti politik dari BRIN, Wasisto Raharjo Jati, Minggu, melihat pertemuan Luthfi dengan Jokowi dan Pramono dengan Anies karena kedua calon gubernur itu tersugesti secara politik melalui efek ekor jas dari ketokohan para figur publik tersebut. Dukungan dari tokoh tertentu, akan menambah keyakinan politik pada calon kepala daerah dalam bertarung di pilkada. Dukungan itu juga bisa dimaknai sebagai bentuk endorsement atau testimoni terhadap calon kepala daerah sehingga bisa menarik simpati publik untuk memilih. Para calon kepala daerah tersebut yakin bahwa dengan bersilaturahmi dan mengikutsertakan para figur populer tersebut akan ada dampak positif terhadap elektabilitasnya. (Yoga)

Beberapa kasus kekerasan hingga kriminalisasi yang dialami guru, khususnya dalam pengajaran dan pendisiplinan siswa, menunjukkan kerentanan tenaga pendidik terhadap jeratan hukum saat menjalankan tugasnya. Karena itu, perbaikan sistem perlindungan hukum untuk mendukung guru melaksanakan tugas pendidikan dengan aman dan nyaman kian dibutuhkan. Untuk memperkuat pemahaman hukum dan advokasi bagi guru, Komunitas Guru Satkaara Berbagi (KGSB) menggelar webinar bertajuk ”Waspada Kriminalisasi Guru, Pahami Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Pendidik” pada Minggu (17/11). Pendiri KGSB Ruth Andriani menuturkan, kriminalisasi guru kerap terjadi karena kurangnya pemahaman batasan mendisiplinkan siswa. UU Perlindungan Anak kerap menjadi dasar pelaporan guru ke polisi.

”Kita perlu dukungan hukum agar pendisiplinan tak dianggap kriminal. Namun, guru mesti paham batasan mendisiplinkan siswa, tak boleh ada kekerasan fisik dan verbal,” ujarnya. Asfinawati, Direktur Yayasan Lembaga Hukum Indonesia periode 2017-2021 yang kini mengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, menyarankan agar guru merenung lebih dulu saat terseret kasus hukum dalam konteks pengajaran mengenai penyebab masalah itu. Menurut Asfinawati, pendidik mesti memahami cara mendisiplinkan siswa yang tak melanggar batas hukum. Menyentuh tubuh siswa atau menghukum dengan kekerasan fisik dan psikologis bisa berujung pada pelanggaran HAM yang diatur dalam konvensi internasional.

Sebagai alternatif, guru bisa memberi hukuman sosial yang lebih mendidik seperti aktivitas sosial. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti telah bertemu Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, pekan lalu, untuk membahas langkah strategis menciptakan satuan pendidikan aman dan nyaman bagi siswa. Poin penting yang dibahas adalah penerapan pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan masalah di satuan pendidikan. ”Kami mempertimbangkan apa perlu merevisi UU atau membuat UU baru untuk memberi perlindungan lebih bagi guru dari sisi profesi ataupun keamanan. Kami akan mengkaji lebih lanjut,” ujarnya. (Yoga)

Judi daring merambah ke seluruh lapisan masyarakat. Selain merusak tatanan nilai masyarakat, judi daring juga mengganggu fungsi otak orang yang terjerat judi. Data intelijen dari Kemenko Polhukam tahun 2024 mencatat, 9,8 juta orang di Indonesia terlibat judi daring dan 80 % merupakan masyarakat ekonomi rendah dan menengah. Uang mengalir ke luar negeri dari judi daring diperkirakan Rp 900 triliun per tahun. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Jumat (15/11) menyatakan, judi daring jadi bencana sosial. Sebab, praktik itu menghancurkan seluruh sendi kehidupan, baik ekonomi, sosial, psikologis, dan keluarga, pada orang yang terlibat (Kompas, 16 November 2024).

Kecanduan judi daring merusak diri sendiri dan orang sekitar, terutama dari aspek keuangan. Banyak orang yang mengalami kecanduan judi daring menjadi terlilit utang, kehilangan pekerjaan, bahkan mendorong mereka bertindak kriminal demi mendapat uang untuk berjudi. Dampak kecanduan judi daring pada sistem otak sama buruknya dengan kecanduan narkoba. Kecanduan itu terjadi karena kerusakan fungsi otak. Jadi, otak hanya akan mengingat saat menang taruhan sehingga menginduksi untuk bermain judi lagi. Akibatnya, perilaku judi sulit dihentikan. Saat ini, prevalensi kecanduan judi di Indonesia mencapai 2 %. Jumlah orang yang dirawat akibat kecanduan judi daring pun terus meningkat. Di RSUP Cipto

Mangunkusumo Jakarta, ada 126 pasien rawat jalan terkait kecanduan judi daring pada Januari-Oktober 2024. Jumlah pasien rawat inap terkait judi daring 46 kasus pada 2024 atau naik tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Sekitar 80 % pasien kambuh dalam tiga bulan pertama dirawat. Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang dipimpin Menko Polhukam hendaknya mengedepankan penangkapan para bandar judi daring dan oknum utama dalam perjudian. Karena telah menjadi bencana sosial, semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat luas, mesti bahu-membahu memberantas judi daring. (Yoga)

Dalam ilmu pemasaran ada istilah ”names make money”. Artinya, nama besar figur publik mampu menarik perhatian khalayak dan bisa menghasilkan untung jumbo. Itulah yang membuat laga tinju Mike Tyson melawan Jake Paul ini begitu menarik dan dinanti publik. Mantan juara dunia tinju kelas berat yang keluar dari masa pensiunnya untuk melawan kreator Youtube kondang jelas menjadi kombinasi pemasaran yang sangat menarik. Tak heran pertandinganmenghasilkan gelimang cuan bagi para pihak. Pertandingan yang bernuansa olahraga cum hiburan itu berlangsung di Stadion AT&T Arlington, Texas, AS, Sabtu (16/11) pagi WIB atau Jumat (15/11) malam waktu setempat. Tyson harus mengakui keunggulan Jake yang menang atas penilaian skor juri. Tyson tak lagi trengginas seperti saat jayanya dulu yang terkenal bisa menghabisi lawannya cukup di ronde pertama.

Penggemar tinju pun menyesalkan pertandingan itu karena menodai citra tak terkalahkan Tyson yang pernah dijuluki ”Pria Terjahat Seisi Planet” itu. Kendati demikian, Tyson tidak ambil pusing. Sebab, mengutip Fortune, Tyson dikabarkan memperoleh bayaran 20 juta USD atau Rp 317,96 miliar dari pertandingan itu. Bayaran itu dua kali lipat dari kekayaan Mike Tyson saat ini yang diperkirakan 10 juta USD. Tyson memang dalam kondisi butuh uang. Sebab, petinju berjuluk ”Si Leher Beton” ini tengah terlilit banyak utang. Pada 2003, Tyson dinyatakan bangkrut dan memiliki utang 27 juta USD, akibat kebiasaan buruknya berbelanja tanpa alasan jelas hingga berpesta pora di dunia malam. Paul dikabarkan mendapat bayaran dua kali lipat Tyson dari pertandingan itu, karena Paul adalah salah satu pemilik dari Most Valuable Promotions yang menjadi promotor terselenggaranya pertandingan itu.

Dari pertandingan tersebut, penyelenggara meraup pendapatan dari hasil penjualan tiket 17,8 juta USD, dari 70.000 penonton yang hadir secara langsung di AT&T Stadium. Tiket yang dijual berkisar antara 58 USD dan 1.500 USD bergantung posisi kursi. Bahkan, panitia menjual tiket VIP seharga 2 juta USD untuk bisa duduk di depan ring tinju. Pertandingan itu juga disiarkan secara langsung di layanan pemutar film dan video berbayar Netflix. Mengutip Tudum by Netflix, pertandingan Tyson melawan Paul itu disaksikan 60 juta pengguna secara langsung di seluruh dunia. Selain itu, Netflix juga merilis dokumenter berjudul Countdown Paul vs Tyson: A Documentary Series yang dirilis sepekan lalu. Serial tiga episode itu sudah ditonton 4,4 juta kali dengan durasi 6 juta. Paul sendiri diketahui memiliki kekayaan 80 juta USD. Bayaran dari pertandingan dengan Tyson itu setara setengah kekayaannya saat ini. (Yoga)

Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus mencapai swasembada pangan dan energi secepat-cepatnya. Bahkan, Prabowo mendeklarasikan bahwa Indonesia ”siap menjadi lumbung pangan dunia”. Komitmen Prabowo itu seperti bersahutan dengan Muhammadiyah yang dalam peringatan hari lahirnya ke-112 pada 18 November 2024 ini mengangkat tema ”Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua”. Muham-madiyah juga memilih tempat di Kupang, NTT, untuk kegiatan tanwir pada 4-6 Desember 2024 dan mengangkat tema yang sama. Data BPS tahun 2023 menunjukkan, NTT adalah provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di Indonesia, yaitu 19,96 %, disebabkan oleh lahan kering yang tak mendukung pertanian.

Persoalan yang menyebabkan kemiskinan di NTT, di antaranya, adalah kekeringan. Inilah yang kemudian membuat pemerintahan Jokowi meyakini, kunci untuk mengatasinya adalah air. Maka, dalam 10 tahun pemerintahannya, Jokowi membangun enam bendungan besar, yaitu Bendungan Temef di Timor Tengah Selatan, Bendungan Mbay Lambo di Nagekeo, Bendungan Manikin di Kupang, Bendungan Napun Gete di Sikka, Bendungan Raknamo di Kupang, dan Bendungan Rotiklot di Belu. Meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan, termasuk di NTT, angka kemiskinan kita masih cukup tinggi dan gap antara yang kaya dan miskin masih jauh.

Problem ini memang tak bisa diselesaikan hanya dengan infrastruktur dan tidak cukup dengan membangun food estate. Kemiskinan itu banyak terkait persoalan struktural dan kultural. Pengentasan warga dari kemiskinan tak bisa selesai dengan charity dan bantuan sosial. Diperlukan upaya yang bersifat struktural, seperti dengan penguatan demokrasi dan pemberantasan korupsi. Di Indonesia, mereka yang hidupnya miskin itu justru banyak bekerja sangat keras. Mereka bekerja 24 jam sehari dan ujuh hari penuh dalam setiap minggu. Sistem nasional dan global telah membuat mereka tidak bisa bangkit dari kemiskinannya. (Yoga)

Bekas pejabat MA, Zarof Ricar, mengaku lupa asal muasal uang Rp 920 miliar dan emas 51 kg yang disimpan di rumahnya. Namun, tersangka kasus dugaan suap tiga hakim PN Surabaya itu telah mengakui bahwa uang dan emas tersebut merupakan hasil suap pengurusan sejumlah perkara di MK. Kapuspen Hukum Kejagung, Harli Siregar, Jumat (15/11), menyampaikan, hingga saat ini penyidik masih mendalami hubungan dan komunikasi antara Zarof dan ketiga hakim PN Surabaya. Tiga hakim PN Surabaya, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, juga merupakan tersangka kasus dugaan suap dalam penanganan perkara Ronald Tannur.

Ketiga hakim PN Surabaya itu telah memvonis bebas Ronald yang kini menjadi terpidana perkara penganiayaan. Selain Zarof dan tiga PN Surabaya, Kejagung juga sudah menetapkan dua tersangka lain. Mereka adalah Meirizka Widjaja dan Lisa Rahmat, ibunda dan pengacara Ronald. ”ZR (Zarof Ricar) ini masih irit bicaranya. Padahal, nama-nama itu dari dia. Seharusnya dia bilang. Tapi, penyidik akan terus berupaya, bekerja mendalami itu,” kata Harli. Tidak hanya itu, penyidik juga masih belum mendapatkan keterangan yang jelas dari Zarof mengenai asal muasal uang Rp 920 miliar dan emas 51 kilogram yang ditemukan di rumah Zarof.

Padahal, Zarof sebelumnya telah mengatakan bahwa dia telah menerima uang Rp 5 miliar dari Lisa Rahmat untuk diberikan kepada tiga hakim PN Surabaya. ”Nah, pengurusan perkara itu yang mana? Dia bilang lupa, dia belum update,” terang Harli. Ibunda Ronald, Meirizka ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan uang kepada tiga hakim PN Surabaya sebesar Rp 3,5 miliar, secara bertahap melalui perantaraan Lisa Rahmat. Lisa kemudian meminta Zarof mengupayakan agar hakim agung di MA tetap menyatakan Ronald tak bersalah dalam putusan kasasinya. Lisa juga telah mengaku memberikan uang dalam bentuk pecahan mata uang asing yang nilainya setara dengan Rp 5 miliar kepada Zarof. (Yoga)

Judi daring di Indonesia telah menjadi bencana sosial. Dampaknya di masyarakat tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, psikologis, dan hukum. ”Kita tahu bahwa judi online (judol) merusak seluruh sendi kehidupan dan menghambat individu ataupun masyarakat untuk sejahtera,” kata Menko PMK, Muhaimin Iskandar dalam jumpa pers seusai berkunjung ke ruang rehabilitasi kecanduan judi daring di RSUP Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Jumat (15/11). ”Judi online betul-betul national disaster, kerusakan nasional yang harus kita atasi bersama. Orang yang jadi korban judi online hancur semua sendi kehidupan, baik sendi ekonomi, sosial, psikologis, dan keluarga,” tuturnya.

Berdasarkan data intelijen Kemenkopolkam, sebanyak 8,8 juta penduduk di Indonesia terlibat judi daring pada 2024. Sebesar 80 % di antaranya masyarakat dari tingkat ekonomi rendah dan menengah. Uang mengalir ke luar negeri dari judi daring diperkirakan Rp 900 triliun per tahun. Karena itu, persoalan judi daring harus diatasi semua pihak. Selain pemerintah, upaya memberantas judi daring juga harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan di masyarakat, seperti tokoh masyarakat dan akademisi. ”Bangsa Indonesia mengalami masa sulit menghadapi judi online. Mari bahu-membahu mengatasi masalah ini,” ucapnya. (Yoga)

Tim pencari fakta yang dibentuk Dekan Fakultas Ilmu Budaya UGM menelusuri fakta terkait dugaan plagiasi dalam dua buku yang ditulis dosen UGM, Sri Margana dan kawan-kawan. Dari hasil penelusuran itu, tim menyatakan tak menemukan plagiarisme dalam buku itu. Sebagaimana diberitakan Kompas, langkah UGM ini dilakukan setelah warganet memperbincangkan komentar sejarawan asal Inggris, Peter Carey, di laman Facebook yang menceritakan pengalamannya memergoki pelaku plagiarisme.Carey menceritakan, akhir 2019 ia mendapat kabar dari temannya di Madiun, Jatim, bahwa terjadi plagiarisme terstruktur dan masif atas bab 6 buku Kuasa Ramalan (2012). Dari penelusuran warganet, informasi Carey itu dikaitkan dengan buku berjudul Madiun: Sejarah Politik dan Transformasi Kepemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI serta buku Raden Rangga Prawiradirdja III, Bupati Madiun 1796-1810: SebuahBiografi Politik.

Dua buku itu ditulis Sri Margana dkk.Beberapa penulis buku itu adalah dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM. Dekan FIB UGM, Setiadi, melalui siaran pers di laman UGM, Jumat (15/11) mengutarakan, meski tim dibentuk Dekan FIB UGM, kesimpulan dan rekomendasinya disetujui pimpinan universitas. Tim pencari fakta memakai standar internasional, kajian ilmiah, dan pedoman nasional plagiarisme. Tim pencari fakta atau tim ad hoc terdiri dari enam dosen FIB mewakili unsur guru besar dan dosen di luar Departemen Sejarah FIB UGM. Mereka mengumpulkan data dan mencari fakta terkait serta memanggiltim penulis untuk memeriksa tuduhan secara anonim dan insinuatif di media sosial Facebook dengan nama akun Peter Carey.

Sesuai Permendikbud No 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Tim mengumpulkan referensi kaidah plagiarisme di aturan internasional dan nasional serta mendalami materi tuduhan dalam surat Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) pada 4 November 2024. Kemudian, tim mengecek materi dua buku itu lalu membandingkan dengan isi buku karya Peter Carey berjudul Kuasa Ramalan cetakan pertama tahun 2012 terbitan KPG. Setelah tim UGM memeriksa dua buku itu, semua kutipan mencantumkan rujukan buku Kuasa Ramalan sesuai kaidah ilmiah tata cara pengutipan. Pengutipan ini disebabkan satu-satunya referensi soal Raden Rangga Prawiradirdja, yakni buku Kuasa Ramalan. ”Tim ad hoc berkesimpulan dua buku tak termasuk plagiasi,” kata Setiadi. (Yoga)

Penuntasan konflik agraria di bawah kabinet baru diminta jangan sebatas gertak sambal. Perlu langkah konkret yang segera dilakukan agar penyelesaian konflik tak mengulang kegagalan sebelumnya. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengatakan, hasil pemetaan menemukan 6,4 juta hektar tanah rawan konflik pertanahan. Lokasinya tersebar merata di sejumlah daerah di Indonesia (Kompas.id, 31/10/2024). Tercatat setidaknya 537 perusahaan sawit memiliki izin usaha perkebunan tanpa hak guna usaha (HGU). Mereka beroperasi di lahan seluas 2,5 juta hektar. Nusron menjanjikan penataan menyeluruh, dan perusahaan yang melanggar akan segera dikenai denda yang saat ini sedang dihitung BPKP.

Pelanggaran itu juga terjadi di Kalteng. Bahkan, Kalteng merupakan salah satu provinsi dengan pelanggaran oleh perusahaan perkebunan sawit paling luas di Indonesia. Data Satgas Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara menunjukkan, dari 3.374.041 hektar tutupan sawit di kawasan hutan di Indonesia, sebanyak 632.133,96 hektar di antaranya berada di Kalteng. Luasan ini melebihi luas Pulau Bali. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika berpendapat, dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan perusahaan serta mafia tanah, pihaknya mencatat setidaknya ada 2.939 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 6,3 juta hektar dan berdampak terhadap 1,7 juta rumah tangga petani sepanjang 2015-2023.

”Semoga omongan untuk menuntaskan konflik agrarian tak sebatas lip service dan gertak sambal,” kata Dewi, Jumat (15/11). Dewi menambahkan, akar utama penyebab konflik agraria adalah penerbitan sepihak HGU, HGB, dan konsesi-konsesi korporasi di atas permukiman dan lahan pertanian masyarakat. Proses penerbitan konsesi yang tidak transparan dan tidak partisipatif itu memicu lahirnya konflik agraria antara masyrakat dan perusahaan yang mengklaim sebagai pemilik HGU dan HGB. (Yoga)