Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Kemenaker Memberi Sinyal Peraturan Terkait Upah Minimum 2025 Rampung Pekan Ini
Kemenaker memberi sinyal penyusunan rancangan Permenaker terkait upah minimum 2025 bakal rampung pekan ini. Namun, sebelum disahkan, kementerian akan melapor terlebih dulu ke Presiden Prabowo. ”Target kami minggu ini rancangan Permenaker selesai. Pembahasan bersama Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional juga diharapkan tuntas pekan ini. Kebetulan, Presiden Prabowo akan pulang,” kata Menaker, Yassierli seusai bertemu dengan perwakilan buruh anggota Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Rabu (20/11) di Jakarta.
Menurut dia, setelah mendengar arahan Presiden, Permenaker baru bisa dikeluarkan. Selanjutnya, bersama Kemendagri, Kemenaker akan menyosialissaikan ke pemda. ”Pengumuman penetapan upah minimum provinsi (UMP) akan dilakukan Desember 2024. Kami mengejar sebelum Januari 2025. Kemudian, secara bertahap dilakukan pengumuman penetapan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral,” kata Yassierli. (Yoga)
Strategi Sinergi BUMN dipaparkan BPI Danantara
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara bertemu direksi PT PLN (Persero) di kantor BPI Danantara, di Menteng, Jakpus, Rabu (20/11). Pertemuan ini melanjutkan pertemuan Danantara dengan para direktur dari tujuh BUMN yang asetnya direncanakan dikelola oleh Danantara. BPI Danantara telah bertemu direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di kantor Danantara, Selasa (19/11). Kepala BPI Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad menjelaskan, pertemuan dengan jajaran direksi PLN ini dalam rangka memperkenalkan BPI Danantara dan menyampaikan visi-misi presiden.
Wakil Kepala BPI Danantara Kaharuddin menambahkan, dari hasil pertemuan dengan PLN ini ada satu kata kunci yang perlu diwujudkan, yaitu sinergi. ”Dengan sinergi antar-BUMN yang optimal, Insya Allah bisa luar biasa ke depan,” ujarnya. Darmawan mengatakan, PLN menyambut baik undangan silaturahmi BPI Danantara. PLN bertugas memasok energi bersih dengan harga terjangkau untuk menopang pertumbuhan ekonomi 8 %. PLN akan menyeimbangkan pertumbuhan dan keberlanjutan. Selain itu, pihaknya juga yakin memahami visi dan misi presiden untuk mengonsolidasi sumber daya alam dan sinergi antar-BUMN. (Yoga)
Kelas Menengah Kian Tersudut dengan Kebijakan 12%
Kelompok masyarakat kelas menengah (middle class) menjadi pihak yang akan merasakan dampak paling besar dari kebijakan pemerintah yang akan menaikkan pajak penambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 1 januari 2025. Tanpa bantalan proteksi kebijakan yang kuat, sedikit saja goncangan ekonomi akan berdampak pada terperosoknya mereka ke kelas yang lebih rendah dan secara makro akan mempengaruhi perekonomian nasional. Kelas menengah kerap dianggap penopang ekonomi karena daya belinya yang relatif baik dibandingkan kelas bawah.
Namun, pada kenyataannya, kelas menengah di Indonesia Banyak yang berada pada katagori 'Rentan Miskin'. Kondisi ini diperparah karena kelompok menengah tidak terproteksi dengan baik oleh regulasi, karena dianggap mampu. Kelas menengah tidak dapat mengakses dukungan pemerintah, seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, kesehatan, atau program perlindungan pendapatan. Sebagian besar dari mereka juga memiliki pengeluaran yang tetap tinggi, seperti cicilan rumah, kendaraan, atau pendidikan anak. Ketika pengeluaran untuk kebutuhan pokok meningkat akibat kenaikan PPN, ruang semakin sempit. Akibatnya, banyak yang akhirnya harus mengurangi tabungan, investasi, atau bahkan mencari tambahan utang. (Yetede)
Harga Amonia Cerahkan Prospek Bisnis ESSA
Mempertanyakan Komitmen DPR untuk Berantas Korupsi
Komitmen DPR dalam pemberantasan korupsi dipertanyakan, karena DPR bersama pemerintah sepakat tak segera membahas RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana pada tahun 2025. Pembentuk undang- undang hanya memasukkan RUU yang dapat meningkatkan efek jera pelaku korupsi tersebut dalam daftar Prolegnas jangka menengah, 2025-2029. Rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (19/11) mengesahkan 41 RUU masuk dalam daftar prioritas Prolegnas 2025. Namun, RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam daftar 41 RUU prioritas tahun 2025 tersebut. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Adies Kadir dan dihadiri Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas itu disepakati RUU tentang Perampasan Aset hanya masuk dalam Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029. Padahal, untuk dapat dibahas dan disahkan, sebuah RUU harus disepakati untuk masuk Prolegnas tahunan.
Kesepakatan pembentuk undang-undang untuk tidak memasukkan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2025 disayangkan sejumlah pihak. Mereka mempertanyakan komitmen DPR dan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. ”Tidak masuknya RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2025 menunjukkan bukti lemahnya komitmen antikorupsi dari para elite,” kata Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman, Selasa. Zaenur menilai, agenda pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran tidak jelas arahnya. Padahal, sebelumnya, mantan Presiden Jokowi, saat melayangkan surat presiden yang disertai naskah RUU Perampasan Aset pada awal Mei 2023, telah meminta DPR untuk segera membahasnya. Menurut Jokowi, kala itu, pembahasan dan pengesahan segera regulasi tersebut penting untuk melengkapi instrumen hukum dalam pemberantasan korupsi. (Yoga)
Fenomena Mobil Baru dan Orang kaya baru di Bangalore
”Anda dapat berkendara selama 149 jam jika sudah terjebak dalam kemacetan di Bangalore.” Analogi cuitan akun pengguna bernama Anagha di media sosial X itu menuai perdebatan sengit. Ia mengangkat masalah kemacetan parah di Bangalore, ibu kota Negara Bagian Karnataka, India. Majalah The Economist, 14 November 2024, menyebut Bangalore sebagai kota paling macet di India. Menurut perusahaan teknologi navigasi TomTom, laju kecepatan kendaraan pada jam sibuk rata-rata 18 km per jam. Kemacetan parah tidak menghalangi penduduk kota itu membeli mobil baru. Jika dirata-rata, setiap 4 menit ada satu mobil baru di jalan. Kota yang menjadi surge perusahaan teknologi informasi itu bertumbuh cepat dan menghasilkan barisan orang-orang kaya baru yang membeli banyak kendaraan.
Menurut daftar orang terkaya di India yang dirilis Institut Penelitian Hurun, Bangalore memiliki 29 orang terkaya di India yang berusia di bawah 35 tahun. Harian Hindustan Times, 26 September 2024, mengutip Laporan Centi-Millionaire 2024, menulis jumlah orang superkaya di Bangalore akan meningkat 150 % sampai 2040. Istilah centi-millionaires mengacu pada individu dengan kekayaan minimal 100 juta USD atau Rp 1,6 triliun. Kekayaan investasi likuid hanya mencakup kepemilikan perusahaan terdaftar, kepemilikan tunai, dan kepemilikan properti hunian bebas utang. bukan cuma di Bangalore, mobil bertambah di seluruh India. Dari 19 juta pada 2012 menjadi 49 juta pada 2022.
Kepemilikan mobil per 1.000 orang meningkat dua kali lipat dari 17 menjadi 34 orang pada periode yang sama. ”Kecintaan terhadap mobil di India saat ini sedang mencapai titik tertinggi sepanjang masa,” kata Hormazd Sorabjee, editor majalah Autocar India kepada The Economist. Mobil yang laris adalah jenis sport utility vehicle (SUV), karena mayoritas kondisi jalan yang masih buruk. Bahkan, di pinggiran kota Bangalore, masih banyak jalan berlubang. Konsumen butuh mobil yang tangguh untuk menembus jalan rusak. Setelah kenyamanan, faktor keselamatan juga penting. Itu kenapa Tata Nexon, SUV produksi Tata Motors, jadi laris karena mengedepankan keselamatan. Nexon menjadi SUV terlaris dari tahun 2021 hingga 2023. (Yoga)
Menaker Memastikan Upah Minimum Tahun 2025 Bakal Naik Lebih Tinggi
Pemerintah melalui Kemenaker menyebut, formula penghitungan upah minimum tahun 2025 tetap mengacu pada formula yang tertera pada PP No 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Namun, nilai variabel indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa akan diperluas. ”Upah minimum tahun 2025 pasti naik. Kenaikannya tidak hanya membahagiakan buruh, tetapi juga tetap menjaga daya saing industri,” ujar Menaker, Yassierli saat berkunjung ke Menara Kompas, Selasa (19/11/) sore, di Jakarta. Sebelumnya, sesuai PP No 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, formula penghitunganupah minimum adalah UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan. Adapun yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan.
Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x ? )} x UM (t). Simbol ? yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30. Menurut Yassierli, jika mengacu pada formula penghitungan lama sesuai yang tertera di PP No 51/2023 itu, kenaikan maksimal upah minimum hanya 2,5 %. Karena ada uji materi UU Cipta Kerja, variabel indeks tertentu sesuai PP itu diubah. Sesuai amar putusan MK norma ke-12,MK menyatakan frasa ”indeks tertentu” dalam Pasal 88D Ayat (2) dalam Pasal 81 Angka 28 Lampiran UU No 6 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD 1945.
Ketentuan ini juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai indeks tertentu yang merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh. Dari sisi pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ataupun buruh sudah sepakat adanya kenaikan upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Kenaikan yang diharapkan bisa membahagiakan buruh, tetapi tetap menjaga daya saing industri. Peran pemerintah adalah mencari keseimbangan di antara kedua pihak itu. (Yoga)
BPI Danantara Kelola Dana Abadi, Investasi, dan Aset Negara
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara mulai memperkenalkan diri kepada sejumlah BUMN yang menurut rencana bergabung dalam lembaga superholding tersebut. Nantinya, Danantara menjalankan tiga tugas utama, yakni sebagai pengelola dana abadi, pengelola investasi pembangunan, dan pengelola aset negara. Wakil Kepala BPI Danantara, Kaharuddin Djenod mengatakan, Danantara masih dalam persiapan. Proses tersebut, dilakukan dengan mengundang sejumlah BUMN yang nantinya tergabung ke dalam kendaraan finansial negara itu. ”Danantara (tengah) melakukan persiapan-persiapan formalitas. Kemudian, kami ingin juga mengenal lebih lanjut BUMN-BUMN yang akan bergabung dengan Danantara. Dan, saya pikir, BUMN-BUMN yang akan bergabung juga membutuhkan informasi tentang Danantara,” katanya di Jakarta, Selasa (19/11).
Karena itu, pekan depan, Danantara akan mengadakan pertemuan dengan jajaran direksi sejumlah BUMN. Pertemuan tersebut dimulai dengan jajaran direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di kantor Danantara, Menteng, Jakpus, Selasa. Kemudian, Danantara akan memanggil jajaran direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Tbk (MIND ID) pada Rabu (20/11). Danantara juga akan mengadakan pertemuan dengan jajaran direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Pertamina (Persero) pada Senin (25/11). Kaharuddin menambahkan pertemuan tersebut sebagai bagian dari pengenalan, baik dari sisi Danantara maupun BUMN yang akan bergabung di dalamnya. (Yoga)
Kemendag Memasang Target Ambius
Kementerian Perdagangan (Kemendag) memasang target ambisius dalam rangka mendukung target pertumbuhan ekonomi besar 8%. Ekspor ditargetkan mencapai US$ 405,69 miliar dengan pertumbuhan 9,64% pada 2029. Kepala badan kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi merinci, pada tahun depan, pihaknya menargetkan pertumbuhan ekspor 7,1% atau US$ 294,45 miliar. Lalu, pada 2026, pertumbuhan ekspor ditargetkan mencapai 7,09% atau US$ 315,31 miliar. Selanjutnya, pada 2027, target ekspor naik menjadi 7,89% atau US$ 340,20 miliar.
Sementara pada 2028, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 7,26%, maka ekspor perlu berkontribusi 8,77% atau US$ 370,04 miliar. Puncaknya pada 2029, target ekspor naik 9,64% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. "Jadi (target ekspor) antara 7,1% hingga 9,64%. Nah ini merupakam satu target yang cukup luar biasa," kata dia di Gambir Trade Talk (GTT). Fajarini mengakui target tersebut sangatlah besar, namun, dia tetap optimistis target ini akan tercapai mengingat ekspor Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Data Kemendag mencatat, nilai ekspor Indonesia periode Januari-September 2024, mencapai US$ 192,85 miliar atau naik 0,32% dibandingkan tahun sebelumnya. (Yetede)
Larangan iPhone 16 Picu Hambatan Pasar Elektronik
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









