Perubahan aturan pengupahan dan penundaan penetapan upah minimum dapat mengganggu perencanaan bisnis perusahaan. Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, menegaskan bahwa perusahaan telah merencanakan anggaran dan kontrak bisnis berdasarkan asumsi aturan yang lama, sehingga perubahan mendadak ini berpotensi merusak perencanaan tersebut. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan bahwa penetapan upah minimum 2025 ditunda dan sedang dalam kajian lebih lanjut, dengan pemerintah pusat meminta para gubernur untuk menunggu arahan resmi.

Puja Labaika (27) mengayak maggot, larva black soldier fly (BSF). ”Awalnya geli dan jijik. Apalagi makanannya sampah. Sekarang sudah terbiasa,” kata Puja yang sedang memanen maggot di Sentra Budidaya Maggot BSF Kota Padang di Kelurahan Rawang, Kota Padang, Sumbar, Selasa (19/11) siang. Sentra budidaya maggot itu dikelola Kelompok Usaha Bersama (Kube) Organic Feed. Siang itu, ibu dua anak itu dibantu seorang rekan memanen maggot. Ada puluhan biopond, media maggot mengurai sampah organik, yang dibongkar. Ia memperkirakan panen maggot hari itu 200 kg. Firman Agus (45) menuangkan sebakul sampah sisa makanan ke biopond dan segera diserbu maggot.

”Biasanya saya menambah pakan maggot sekali tiga hari. Ditambah ketika sampah di biopond sudah kering,” kata sopir bus sekolah itu di tempat budidaya maggot milik Kube Organic Feed lain di Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Padang Selatan. Kube Organic Feed yang dirintis sejak November 2022 merupakan usaha budidaya maggot yang eksis dan terus berkembang di Kota Padang dengan 17 anggota yang bekerja sebagai montir, sopir, sukarelawan dinas lingkungan hidup (DLH), pekerja sosial masyarakat, dan lainnya. ”Tiap bulan, kegiatan kami mengurangi 18 ton sampah organik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin, Padang,” kata Ketua Kube  organic Feed Hendrik Yuriko (45). DLH Padang menyebut, produksi sampah ibu kota Sumbar itu 647 ton per hari dan 65 % di antaranya merupakan sampah organik.

Mayoritas produksi sampah harian masuk ke TPA Air Dingin yang kapasitasnya hampir penuh. Kube Organic Feed mendapatkan pasokan sampah organik dapur dari 12 titik usaha di Padang. Lembaga itu bekerja sama dengan empat hotel, empat rumah sakit, dua sekolah, satu asrama, dan satu rumah makan. Sampah berupa nasi basi dan sisa makanan lainnya itu dijemput ke tempat-tempat tersebut pukul 21.00-23.00. Selanjutnya, dikumpulkan di tempat budidaya maggot di Kelurahan Ranah Parak Rumbio. Paginya, sampah yang terkumpul disortir kembali, lalu disimpan di ember-ember besar. Sampah-sampah inilah yang kemudian disalurkan sebagai pakan maggot di tiga tempat budidaya itu.

Kube Organic Feed membudidayakan maggot di biopond seukuran 120 cm x 240 cm. Total ada 278 biopond yang tersebar di tiga tempat budidaya, yaitu 72 biopond di Ranah Parak Rumbio, 120 biopond di Rawang, dan 86 biopond di Pasa Gadang. ”Oktober lalu hasil panen maggot segar di ketiga tempat itu, 1.410 kilogram. Kami menjual ke petambak ikan Rp 6.000 per kg,” kata Sekretaris Kube Organic Feed Andi Ilham (43). Selain maggot, tiga tempat budidaya itu menghasilkan lebih dari setengah ton kasgot atau sisa pencernaan maggot yang dapat digunakan sebagai pupuk organik. (Yoga)

Kompas, Rabu (20/11/2024) mengabarkan sikap DPR yang menolak memasukkan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas Prioritas. Keputusan wakil rakyat itu tak mengejutkan karena ada kecenderungan pemerintah dalam arti luas, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tak bergairah saat membahas gerakan antirasuah. Sikap DPR itu kian lengkap saat mitranya, eksekutif, mengeluarkan keputusan pemerintah memperpanjang program pengampunan pajak. Inilah indikasi lemahnya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Pilihan ini seolah mengesampingkan upaya menegakkan keadilan dan aturan

Hukum yang tegas terhadap pelanggaran, termasuk korupsi yang membebani keuangan negara. Keputusan pilar demokrasi yang terkesan memberi angin kepada perilaku koruptif, dan tidak patuh kepada hukum, ini terjadi di tengah laporan Transparency International (TI) yang menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, skor IPK Indonesia mencapai 40, tetapi merosot menjadi 34 pada 2022 dan stagnan di angka yang sama tahun 2023.

Dalam peringkat global, Indonesia berada di posisi ke-115 dari 180 negara, jauh tertinggal disbanding negara Asia Tenggara lain, seperti Singapura dan Malaysia. Penurunan ini mencerminkan pengabaian terhadap pemberantasan korupsi, ditambah pelemahan institusi antikorupsi yang berperan krusial. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menunjukkan keinginannya untuk memerangi korupsi. Namun, jika berbicara tentang prioritas pemerintahannya, yang secara garis besar ada lima program, tak satu pun yang menyentuh pemberantasan korupsi. (Yoga)

Pemerintah berjanji agresif menelusuri aliran uang judi daring dan mengupayakan penegakan hukum lintas negara. Upaya ini antara lain akan dilakukan dengan menyasar segala bentuk aktivitas pencucian uang. Menko Polkam, Budi Gunawan menyampaikan hal itu sebagai satu dari tiga focus Desk Pemberantasan Perjudian Daring serta Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data di sela konferensi pers, di Jakarta, Kamis (21/11). Kedua desk tersebut beranggotakan kementerian dan lembaga negara. Desk Pemberantasan Perjudian Daring di bawah Kemenko Polkam, sementara Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data di Kemenkomdigi serta Badan Siber dan Sandi Negara.

”Transaksi judi daring sekarang semakin bersifat lintas batas negara. Maka, Polri dan Kejagung akan bekerja sama dengan counterpart negara lain. Tantangannya adalah sejumlah negara telah melegalkan judi daring sehingga skema yang akan pemerintah tempuh adalah mutual legal assistance,” ujar Budi. Budi menyebutkan, ada dua fokus lainnya dari desk gabungan yang akan segera ditindaklanjuti. Pertama, desk gabungan akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk memudahkan pemblokiran konten judi daring secara sistematis. Kedua, desk gabungan juga akan menggencarkan penegakan hukum kasus judi daring dengan menelusuri aliran keuangan transaksi judi daring dan mengupayakan penegakan hukum lintas negara. Fokus kedua ini dilakukan dengan cara menyasar segala aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan. (Yoga)

Menteri pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan sebanyak 960.000 orang dari kalangan pelajar dan mahasiswa terlibat dalam kegiatan judi online. "Terkait dengan judi online, maka kelompok mahasiswa yang terlibat sampai hari ini berjumlah total 960.000 (orang)" kata Mendiktisaintek Satryo. Menteri Satrio mengatakan sebagian besar dari angka tersebut  merupakan mahasiswa yang tersebar di perguruan tinggi dan swasta di Indonesia. Dalam upaya mengatasi hal tersebut, ia menyebut Mendiktisaintek kini tengah menyiapkan layanan khusus pengaduan judi online di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia.

"Pengaduan sekarang kita siapkan. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta harus punya pengaduan bagi mereka yang terjebak judi online," ujarnya. Di samping itu, Menteri Satryo juga memberikan arahan khusus kepada pimpinan-pimpinan seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia dalam upaya pencegahan judi online. "Mendiktisaintek perintahkan setiap pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk berupaya mencegah keterlibatan dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidik supaya tidak terlibat judol" tegasnya. (Yetede)

Pemerintah Indonesia memutuskan mengembalikan terpidana mati perkara penyelundupan narkotika Mary Jane Fiesta Veloso ke Filipina, melalui kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner. Informasi mengenai pengembalian Mary Jane ini bermula dari unggahan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dalam akun Instagram-nya, Rabu (20/11). Melalui akun @bongbongmarc, Marcos Jr menyatakan, setelah lebih dari satu dekade melakukan upaya diplomasi dan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Filipina berhasil menunda eksekusi Mary Jane dan akhirnya mencapai kesepakatan untuk membawa pulang Mary Jane ke Filipina. ”Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo dan Pemerintah Indonesia atas niat baik mereka,” tulis Presiden Marcos Jr di akun Instagram-nya.

Informasi itu dibenarkan Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra. Melalui keterangan tertulis, Yusril menegaskan, tidak ada kata bebas dalam pernyataan Presiden Marcos Jr. Presiden Marcos Jr hanya menyatakan membawa Mary Jane kembali ke Filipina. ”Tidak ada kata bebas di statement Presiden Marcos. ’Bring her back to the Philippines’ artinya membawa dia kembali ke Filipina,” kata Yusril. Kesepakatan untuk mengembalikan Mary Jane ke Filipina diambil karena Indonesia telah menerima permohonan resmi dari Pemerintah Filipina terkait pemindahan Mary Jane. Pemindahan diperkirakan berlangsung pada Desember 2024. ”Pemerintah Indonesia tidak membebaskan terpidana mati Mary Jane, tetapi mengembalikannya ke negara asal melalui kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner,” ucap Yusril. (Yoga)

Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk mengangkat status guru honorer ternyata malah jadi bancakan oknum pejabat atau aparat daerah. Harian Kompas, 18-19 November 2024, menurunkan laporan investigasi yang mengungkap praktik kecurangan seleksi guru sebagai PPPK di Sumut, Jambi, Banten, Jatim, dan NTT. Selama 2 tahun terakhir, program itu menjadi bancakan oknum pejabat daerah dengan cara percaloan, manipulasi data, hingga meluluskan guru honorer yang tidak pernah mengajar. Dari penelusuran selama Oktober-November 2024, terdeteksi adanya sejumlah oknum pemimpin sekolah atau aparat daerah yang mengutip uang jutaan rupiah dari guru dengan janji lolos seleksi PPPK. Oknum guru diduga terlibat memalsukan informasi SK pengangkatan guru honorer dan keterangan lama mengajar. Sertifikat palsu dimasukkan untuk menambah nilai saat seleksi.

Sejumlah guru yang tidak pernah mengajar, sebut saja ”guru siluman”, tercantum sebagai guru aktif dalam Data Pokok Pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mereka diduga dibantu oknum kepala sekolah, operator sekolah, hingga operator di dinas pendidikan kabupaten/kota. Nama mereka masuk dengan landasan SK dari kepala sekolah yang berisi informasi palsu. Ada pula dugaan kecurangan lewat seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT), tes yang boleh digelar pemda. Ombudsman RI bahkan menyebut pelaksanaan SKTT malaadministrasi. Proses ini jadi sarana untuk mengutak-atik nilai akhir hasil seleksi. Kecurangan merusak proses seleksi 744.999 guru honorer yang diangkat menjadi guru PPPK di seluruh Indonesia pada 2021-2023. Praktik buruk itu mengorbankan para guru honorer yang serius mengabdi selama bertahun-tahun di sekolah.

Mereka yang berdedikasi tinggi tersingkir, menjadi guru honorer dengan upah minim dan menunggu proses seleksi tahun berikutnya. Padahal, tak ada jaminan seleksi guru PPPK tahun 2024 dan tahun berikutnya berjalan bersih. Jika tidak ada perbaikan serius, kecurangan rentan terulang. Untuk mengantisipasi kondisi buruk ini, pemerintah dari pusat hingga ke daerah dituntut berkomitmen memperketat kontrol, pengawasan, dan membenahi proses rekrutmen guru PPPK sejak pendaftaran, tes, penilaian, hingga pengumuman hasil akhir. Kepala sekolah dan para guru diajak untuk mendorong proses seleksi PPPK yang lebih profesional, bersih, dan transparan. Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga para hakim, diharapkan mau menindak siapa pun yang terbukti terlibat dalam praktik kotor, tanpa pandang bulu. Masyarakat dapat turut mengawasi proses ini lewat berbagai instrumen yang memungkinkan. (Yoga)

Rencana pemerintah memasukkan materi akal imitasi dan pengkodean (coding) sebagai mata pelajaran pilihan mulai dari jenjang sekolah dasar perlu dipersiapkan dengan cermat. Materi pembelajaran yang diberikan harus sesuai usia anak dan pengajarnya perlu dilatih agar kompeten dalam mengajar. Direktur Eksekutif Information and Communication Technology Institute, Heru Sutadi mengatakan, materi pembelajaran tentang akal imitasi (AI) bagi anak-anak bisa dimulai dengan pengenalan konsep dasar, internet untuk segala hal (internet of things, mahadata (big data), hingga etika penggunaan dan keamanan siber). Semua materi harus diajarkan dengan menyenangkan. ”Ajak anak-anak mengenal pemrograman dasar yang memungkinkan mereka untuk belajar logika pemrograman dan konsep dasar AI dengan cara menyenangkan,” kataHeru, Rabu (20/11) di Jakarta.

Kemudian, ajak anak-anak untuk memakai aplikasi sederhana yang menerapkan AI, seperti gim atau aplikasi pembelajaran, sesuai kemajuan mereka. Diskusikan cara kerja teknologi ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti aplikasi pengiriman makanan, sistem keamanan rumah pintar, atau prediksi cuaca berdasarkan mahadata. ”Gunakan aplikasi atau alat pembelajaran interaktif yang membantu mereka memahami cara data dikumpulkan dan dianalisis,” ujarnya. Selain itu, bahas pentingnya etika penggunaan teknologi. Contohnya, mengajarkan mereka pentingnya privasi dan keamanan data serta potensi dampak negatif dari teknologi jika tidak digunakan dengan bijak. Untuk itu, Heru meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melatih dan mengembangkan kompetensi guru atau tenaga pendidik yang mengampu mata pelajaran AI dan coding. (Yoga)