Polisi menangkap 24 tersangka kasus judi daring atau online yang melibatkan sembilan pegawai Kemenkomdigi. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, Senin (25/11) mengatakan, dari hasil pengembangan kasus judi daring yang melibatkan pegawai Kemenkomdigi, pihaknya telah menangkap 24 tersangka. Mereka memiliki peran berbeda. Empat di antaranya berperan sebagai bandar, yakni A, BN, HE, dan J (dalam daftar pencarian orang/DPO). Adapun tujuh orang berperan sebagai agen pencari situs judi daring, yakni B, BS, HF, BK, serta JH (DPO), F (DPO), dan C (DPO). Kemudian, tiga orang berperan mengumpulkan daftar situs judi daring dan menampung uang hasil setoran dari agen, yakni A, MN, dan DM. Dua orang lagi, yakni A dan AJ, berperan menyaring ataumemverifikasi situs yang tidak terblokir.

Selain itu, ada dua orang yang melakukan pencucian uang, yakni D dan E. Satu orang berperan merekrut dan mengoordinasi para tersangka, khususnya para tersangka, yakni J. Sembilan pegawai Kemenkomdigi yang terlibat adalah DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD, dan RR. Dari inisial tersangka tersebut, empat orang sudah terkonfirmasi nama lengkapnya. Mereka, antara lain, AK yang merujuk pada Adhi Kiswanto, staf ahli dari Kemenkomdigi, dan AJ, yakni Alwin Jabarti Kiemas. Adapun T, yaitu Zulkarnaen Apriliantony, pernah menjabat komisaris BUMN. Terakhir DI, Denden Imadudin Soleh, salah seorang pejabat Kemenkomdigi.

Polisi juga telah menyita aset bernilai Rp 167,8 miliar. Selanjutnya, disita juga barang mewah dan berharga lain senilai di atas Rp 120 miliar. Informasi bahwa tersangka Alwin adalah keponakan dari mendiang Taufik Kiemas, suami dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, langsung disangkal oleh Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum Nasional Ronny Talapessy. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, mengatakan, terkuaknya praktik ini menandakan visi pemerintah untuk melenyapkan judi daring tidak tersampaikan dengan baik sampai ke jajaran paling bawah. Bahkan, ia menduga praktik ini tidak hanya terjadi di jajaran staf, tetapi juga “Orang Penting di tingkat atas. (Yoga)

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan lima langkah strategis dalam mengajak dunia usaha berperan lebih besar dalam  mengatasi isu-isu global, mulai dari kemiskinan hingga perubahan iklim. Kontribusi dan sinergi berbagai pihak, terlebih sektor usaha, terkait isu-isu tersebut dinilai penting karena diyakini bakal menciptakan dampak positif terhadap masa depan kehidupan manusia. "Kami percaya sinergi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat menjadi kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang," ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat menyampaikan sambutan pada acara Investor daily ESG Appriciaton Night.

Hanif memaparkan, KLH mempunyai lima fokus utama, pertama yakni memberdayakan masyarakat lokal dalam ekonomi hijau. Kedua, transisi energi hijau sebagai prioritas utama. Ketiga, Hanif juga mencermati kesetaraan gender dan  perlindungan tenaga kerja. Keempat, Hanif mengunkapkan selanjutnya di sektor ketahanan pangan sejalan dengan krisis pangan global menjadi tantangan yang membutuhkan solusi mendesak. Fokus kelima atau terakhir, pendekatan regulasi yang tegas dan terukur. Hanif akan memastikan penerapan regulasi lingkungan dijalankan secara ketat. (Yetede)

Transformasi subsidi energi berdampak pada masyarakat ekonomi kelas menengah berpenghasilan rendah. Kelompok masyarakat tidak masuk dalam data, penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pun tiada instrumen dari pemerintah yang menyokong pemenuhan kebutuhan seiring dengan penyesuaian harga energi. Harga energi akan mengalami penyesuaian seiring dengan langkah pemerintah melakukan transformasi subsidi. Kebijakan pemerintah ini berdampak positif dalam mencegah kebocoran anggaran. Artiannya anggaran subsidi lebih tepat sasaran. Ada tiga skema transformasi subsidi energi yang digodok oleh pemerintah.

Skema pertama dengan mengalihkan mekanisme subsidi tidak langsung  menjadi subsidi langsung. Artiannya subsidi diberikan langsung kepada yang berhak dengan pola seperti pembagian  BLT. Dengan mekanisme ini maka fasilitas umum seperti rumah sakit dan rumah ibadah masih mendapatkan subsidi listrik. Begitu pula dengan kendaraan umum yang masih mendapatkan subsidi BBM. Sedangkan skema terakhir yakni tetap menggunakan mekanisme subsidi tidak langsung namun pemerintah menentukan siapa yang berhak. Formulasi ini sudah digagas sejak era pemerintahan Joko Widodo melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. (Yetede)

Selain jumlahnya kurang memadai, penyebaran layar bioskop di Indonesia tidak merata. Investor didorong tak hanya membangun bioskop di Pulau Jawa, tetapi juga di kabupaten atau kota di pulau-pulau lain. Sekitar 70 % bioskop di Tanah Air berada di Pulau Jawa. Sementara di luar Jawa, penyebaran bioskop masih terkonsentrasi di ibu kota provinsi. Hal ini menjadi salah satu kendala warga di daerah-daerah untuk menonton film. Padahal, tren penonton film Indonesia meningkat. Hingga November 2024, jumlah penonton 72 juta orang, terbanyak sepanjang sejarah sejak film Indonesia tayang perdana pada 1926. Jumlahnya diperkirakan bertambah hingga 80 juta penonton pada akhir tahun 2024. Tren positif ini perlu direspons dengan menambah jumlah layar serta memangkas ketimpangan penyebarannya. Untuk itu, Kementerian Kebudayaan mendorong para investor tak hanya membangun bioskop di Pulau Jawa.

”Ini (pemerataan penyebaran layar bioskop) jadi satu pemikiran juga. Jadi, bukan hanya di Pulau Jawa. Nanti mungkin ada di Sumatera, Sulawesi, dan tempat lain,” ucap Menteri Kebudayaan, Fadli Zon seusai bertemu Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad serta perwakilan jaringan bioskop Sam’s Studio, di Jakarta, Senin (25/11). Dengan populasi 280 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi penonton film besar. Selain meningkatkan produksi film, potensi itu mesti dimaksimalkan dengan menambah layar. Penyebarannya jangan hanya di kota besar agar dapat menjangkau warga lebih luas. ”Layar tersedia amat terbatas, hanya 1.400 layar untuk 280 juta penduduk. Kalau kita lihat potensi penonton film 10 % (dari jumlah penduduk), itu 28 juta orang bisa menonton berkali-kali,” ucapnya. (Yoga)

Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim PBB atau COP29 dinilai gagal memenuhi harapan mengatasi krisis iklim secara berkeadilan. Janji pendanaan negara-negara maju 300 miliar USD tiap tahun kepada negara-negara berkembang jauh lebih rendah daripada kebutuhan pendanaan 1,3 triliun USD. Hasil tersebut diumumkan di pengujung COP29, di Baku, Azerbaijan, Minggu (24/11). Sebanyak 200 diplomat dari semua negara di dunia menuntaskan konferensi tersebut dengan rasa tak puas. Para delegasi di COP29 sepakat menyediakan pendanaan 300 miliar USD per tahun. Negara-negara juga menyetujui aturan pasar karbon global didukung PBB. Pasar ini akan memfasilitasi perdagangan kredit karbon yang memberikan insentif kepada negara-negara untuk mengurangi emisi dan berinvestasi dalam proyek-proyek ramah iklim.

Seperti dirilis UN News, pendanaan dan kredit karbon merupakan dua isu penting yang diputuskandalam pertemuan yang berlangsung sejak 12 November dan berakhir Minggu (24/11) di Baku. Negosiasi seharusnya selesai Jumat (22/11), tetapi diperpanjang karena pertentangan di antara hampir 200 negara. Pembicaraan sempat terhenti pada Sabtu karena beberapa negara berkembang dan negara kepulauan meninggalkan pembicaraan dengan frustrasi. Padahal, mereka paling terdampak krisis iklim. ”Pendapat kami tak didengar,” kata Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Samoa Toeolesulusulu Cedric Schuster, dikutip Sky News. Perwakilan India, Chandni Raina, turut mengecam janji 300 miliar USD sebagai ”jumlah kecil”. Ia menyebut perjanjian itu tak lebih dari sekadar ilusi optik dan tak mampu mengatasi besarnya tantangan yang dihadapi. (Yoga)

Pertambangan mineral dan batubara masih memegang peran penting bagi Indonesia, mengingat melimpahnya sumber daya yang dimiliki, untuk menjawab kebutuhan energi dalam menopang target-target pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, hilirisasi, penggunaan energi hijau, dan pengembangan teknologi bersih pada minerba mesti terus dilakukan. Hal itu mengemuka dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) ”Navigating & Prospect for Energy Resilience in Indonesia by 2035” yang digelar Kompas dengan Indonesian Mining Association (IMA), di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (22/11).

Sebagai pembicara diskusi adalah Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Energi Purnomo Yusgiantoro, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pajak IMA Ezra Sibarani, serta dosen Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti sekaligus Direktur Eksekutif Refor Miner Institute, Komaidi Notonegoro. Menurut Purnomo, cadangan komoditas mineral dan batubara Indonesia masih cukup melimpah serta memiliki peran strategis dalam pembangunan. Di antaranya jenis nikel, tem- baga, bauksit, timah, emas, dan besi. Begitu juga pada batubara, yang selama ini mendukung ketahanan energi, yakni kelistrikan, melalui pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Hilirisasi atau peningkatan nilai tambah, ujar Purnomo, sejatinya sudah diatur dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Namun, hal itu jangan hanya berhenti pada pengolahan dan pemurnian. ”Sekarang kita perlu mengembangkan adanya peningkatan nilai tambah pada produk akhir,” ujarnya. Di samping itu, eksplorasi pertambangan minerba mesti terus dilakukan. Pada batubara, misalnya. Purnomo menyebutkan, berdasar data Badan Geologi, pada 2022, cadangan batubara Indonesia 35,05 miliar ton dan sumber daya sebesar 99,19 miliar ton. Volume cadangan tersebut membuat batubara Indonesia dapat dimanfaatkan untuk 50 tahun ke depan. Peningkatan penggunaan batubara bakal menghasilkan emisi yang lebih besar. Karena itu, clean coal technology mesti terus dikembangkan. Dukungan-dukungan insentif juga perlu diberikan kepada investor dalam mendukung eksplorasi pertambangan mineral dan batubara. (Yoga)

Target pendanaan mitigasi krisis iklim sebesar 1 triliun USD per tahun hingga tahun 2035 tidak tercapai. Dana yang terkumpul dari negara-negara kaya untuk negara-negara berkembang dan miskin hanya 300 miliar USD. Hasil Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim atau COP29 mengecewakan. Jumlah itu menguntungkan negara-negara kaya, tetapi tidak bagi negara penerima yang membutuhkannya untuk menanggulangi dampak perubahan iklim dan menurunkan emisi karbon secara drastis. Dana 300 miliar USD itu lebih besar dari target yang ditetapkan 15 tahun sebelumnya, yakni 100 miliar USD per tahun. Menurut negara-negara kaya, dana 300 miliar USD sudah realistis. Tapi, bagi negara-negara berkembang dan miskin, jumlah itu membuat mereka tersinggung dan marah karena seperti hanya menerima belas kasihan dari negara-negara kaya. Tidak ada pula jaminan dana itu akan mengalir melalui hibah.

Jika bukan hibah, akan ada lebih banyak pinjaman yang menjadi utang negara-negara berkembang dan miskin. Dalam teks hasil COP29 terkait dana itu disebut, semua pihak agar bekerja sama menggunakan ”seluruh sumber publik dan swasta” untuk mencapai target 1,3 triliun USD per tahun pada 2035. Artinya mendorong bank-bank besar internasional, yang didanai oleh uang pembayar pajak, untuk membantu membayar tagihan. Itu berarti pula, mudah-mudahan, perusahaan dan investor swasta akan menyalurkan uang tunai untuk aksi iklim. Dana iklim akan digunakan negara-negara berkembang untuk membiayai transisi ke energi bersih.

Mereka butuh dana untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik tenaga angin dan matahari dalam skala besar. Masyarakat yang sangat terdampak cuaca ekstrem pun butuh bersiap menghadapi bencana alam. Dana itu juga dapat digunakan untuk meningkatkan praktik pertanian yang lebih kebal cuaca ekstrem, membantu warga mengungsi, menyiapkan rencana darurat, dan bantuan pascabencana. Hasil kesepakatan COP29 juga dianggap rencana ”kosong” karena tidak serius untuk mengurangi emisi.  Kelompok Negosiasi Negara-negara Terbelakang menilai, negara-negara kaya tidak berkomitmen menangani krisis iklim. Mereka juga dianggap tak peduli dengan dampak krisis iklim yang menghancurkan negara-negara berkembang. (Yoga)