Pembentukan Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan Indonesia atau Indonesia Anti-Scam Centre masih membutuhkan sinkronisasi data. Langkah tersebut diharapkan mampu menindaklanjuti laporan penipuan, mulai dari penanganan secara cepat hingga pengembalian dan korban. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan, pembentukan pusat antipenipuan di Indonesia merupakan langkah yang tepat. Apalagi, beberapa negara sudah terlebih dahulu membentuk anti-scam centre. ”Tinggal bagaimana nanti implementasi langkah ini, termasuk dalam mendorong pelaku jasa keuangan masuk ke dalam pusat antipenipuan ke depan. Apakah ada mandatory yang diatur dalam POJK (Peraturan OJK) dan/atau PBI? Atau kekuatan hukumnya setinggi apa,” katanya, Minggu (24/11).

Langkah tersebut membutuhkan penyelarasan antara regulasi mengenai perbankan dan ketentuan-ketentuan terkait jasa keuangan. Artinya, industri perbankan, sebagai contohnya, tidak lagi tertutup ketika terindikasi penipuan yang melibatkan rekening bank terkait. Sebab itu, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak dalam industri jasa keuangan, terutama dalam hal sinkronisasi kebijakan. Salah satu bentuk sinkronisasi tersebut adalah penerbitan akun keuangan yang didasarkan pada validasi rekening sesuai dengan data kependudukan dan data akun finansial. Sebelumnya, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) atas inisiasi OJK telah meluncurkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), di Kantor OJK, Jakarta, Jumat (22/11).

IASC merupakan forum koordinasi antara OJK, Satgas PASTI, dan para pelaku industri jasa keuangan. Upaya tersebut didukung asosiasi industri perbankan beserta 79 bank yang bergabung dalam IASC, penyedia sistem pembayaran, dan e-dagang. Pembentukan itu merupakan respons atas maraknya penipuan di sektor jasa keuangan, termasuk makin besarnya nominal dana korban yang hilang. Selama Januari-28 Oktober 2024, OJK telah menerima 13.860 pengaduan terkait entitas ilegal, terdiri dari 13.020 pinjaman daring ilegal dan 840 investasi ilegal. Dari jumlah tersebut, sejumlah 2.500 entitas pinjaman daring ilegal dan 242 penawaran investasi ilegal telah diblokir. (Yoga)

Mulai 1 Januari 2025, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari 11 % menjadi 12 %. Akibatnya, konsumen harus membayar lebih mahal harga-harga barang dan jasa tertentu. Respons warga sebagai berikut ; “Sedikit banyak kenaikan PPN pasti berpengaruh. Tiap kita belanja bulanan, hiburan, bepergian, atau keperluan apa pun, kan, dipatok PPN. Dengan kenaikan ini, pos pengeluaran harus mulai dipangkas. Kaget, ternyata tarif PPN jadi naik. Saya berharap kebijakan ini dikaji ulang. Kondisi sekarang yang semuanya serba mahal ditambah PPN dan banyak pungutan lain, masyarakat jadi terbebani. Pemerintah mungkin bisa mencari alternatif lain (mencari sumber pendapatan negara),” ujar Eduward (34) Karyawan Swasta di Jakarta

“Menurut saya, kenaikan PPN jadi 12 % membebani masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Kenaikan tersebut juga berpengaruh pada konsumsi dan belanja masyarakat karena akan diikuti kenaikan harga sejumlah bahan baku oleh produsen. Jangankan sampai kenaikan PPN terealisasi. Kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat saat ini saja sudah turun. Sementara, pendapatan banyak terpotong pajak lainnya. Kenaikan pajak tidak setara dengan pendapatan yang diterima,” kata Lenny Septiani (25) Warga Jakarta. Alda Siahaan Pengajar Musik di Jaksel, berkata, “Kenaikan PPN 12 % sebaiknya ditunda sampai kondisi ekonomi dan nilai tukar rupiah stabil. Profesi saya banyak berhbungan dengan nilai tukar asing. Kerap terjadi, kebijakan-kebijakan di dalam negeri bisa berimbas pada goyangnya rupiah. Jangan dulu menambah beban rakyat dengan kenaikan pajak. Jika dipaksakan kenaikan PPN, harga barang bisa terimbas naik dan ekonomi terdampak. Saya akan mempertimbangkan lagi pengeluaran.” (Yoga)

Hampir 200 kapal yang digunakan dalam praktik penangkapan ikan ilegal di Indonesia ditangkap sepanjang 2024. Sejauh ini, Laut Arafura masih menjadi salah satu kawasan primadona bagi para penangkap ikan ilegal. Berdasar data Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di KKP (Ditjen PSDKP KKP), sepanjang tahun ini 196 kapal pelaku praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) ditangkap. Sebanyak 171 kapal di antaranya adalah kapal ikan Indonesia (KII) dan 25 kapal lainnya kapal ikan asing (KIA). Potensi kerugian negara yang diselamatkan diklaim mencapai Rp 3,3 triliun. Angka ini dihitung dari potensi total tangkapan ikan ilegal yang diselamatkan hingga kerusakan alam yang ditimbulkan dari hal tersebut. Khusus di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718, meliputi Laut Arafura, Laut Aru, dan Laut Timor, ada 29 KII dan 1 KIA yang dibekuk PSDKP KKP. Capaian ini diklaim menjadi bukti negara hadir di WPP 718, khususnya Laut Arafura.

”Kami tegaskan tidak gentar dengan ancaman pelaku kejahatan yang menjadikan Laut Arafura sebagai lokasi illegal fishing mereka,” ujar Dirjen PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Maluku, Minggu (24/11/20). Pung menjelaskan, dengan potensinya yang besar, Laut Arafura menjadi primadona perikanan tangkap. Berdasarkan Keputusan Menteri KKP Nomor 19/2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, WPP 718 menyimpan potensi perikanan mencapai lebih dari 2 juta ton produk perikanan. Selain itu, posisi WPP 718 yang berbatasan dengan perairan Australia, Papua Niugini, dan Timor Leste membuat aktivitas di sana perlu dipantau ekstra. ”Dalam pengawasan, kami juga melibatkan masyarakat sebagai mata dan telinga bagi kami di lapangan, mengingat keterbatasan jumlah armada kapal.Pola ini terbukti efektif dan efisien,” ujarnya. (Yoga)

Molornya pengumuman upah minimum yang berlaku pada tahun depan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam dunia usaha dan dapat menghambat laju ekonomi nasional. Faktor politis yang kuat dalam penentuan upah minimum, yang terjadi bersamaan dengan kekosongan pejabat definitif di daerah, semakin memperburuk situasi.

Dunia usaha menilai bahwa penundaan ini menambah ketidakpastian dalam perencanaan bisnis dan investasi untuk tahun depan. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kenaikan upah minimum agar tidak mengaburkan arah perencanaan ekonomi dan bisnis. Ketidakpastian terkait upah minimum ini diharapkan tidak mengganggu keberlanjutan dan stabilitas perekonomian yang lebih luas.

Ketidakpastian dalam pengumuman kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 menjadi isu penting yang mengganggu iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Pemerintah terlambat mengumumkan skema dan kenaikan UMP yang seharusnya disampaikan pada 21 November 2024, karena masih menyusun formula yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja. Proses ini diperumit oleh adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 27 November 2024, yang mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati agar tidak terjadi ketegangan politik terkait dengan penetapan UMP.

Namun, terlambatnya pengumuman UMP ini menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha, terutama bagi UMKM yang membutuhkan kepastian untuk merencanakan bisnis mereka di tahun depan. Edy Misero, Sekjen Akumindo, mengungkapkan bahwa ketidakpastian ini menghambat perencanaan bisnis dan investasi, terutama pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan upah. Alphonzus Widjaja, Ketua Umum APPBI, juga menekankan bahwa upah yang adil dan seimbang antara pengusaha dan pekerja sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas bisnis.

Tantangan bagi pemerintah adalah menyusun skema upah yang dapat menyeimbangkan kebutuhan pekerja dan pengusaha, mengingat kenaikan upah yang tinggi bisa memberatkan dunia usaha, sementara upah yang rendah dapat mengurangi daya beli masyarakat. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengkaji dampak putusan MK dan berusaha menyusun payung hukum yang tepat agar kebijakan ini dapat diterima semua pihak.

Sementara itu, Herman N. Suparman dari KPPOD dan Nailul Huda dari Center for Economic and Law Studies menyoroti pentingnya memberikan kepastian segera mengenai kenaikan UMP agar tidak merugikan dunia usaha dan mempengaruhi iklim investasi. Yusuf Rendy Manilet dari Core Indonesia juga menambahkan bahwa penetapan upah yang penuh gejolak dapat menciptakan ketidakpastian dan mengurangi daya tarik investasi ke Indonesia.

Secara keseluruhan, kepastian dalam penetapan UMP sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan bisnis, terutama di sektor UMKM dan industri lainnya. Pemerintah diharapkan dapat segera memberikan keputusan yang jelas dan adil, serta memastikan skema upah yang tidak hanya memperhatikan kepentingan pekerja, tetapi juga dunia usaha dan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Bareskrim Polri bersama sejumlah kepolisian daerah dalam sebulanterakhir menangani 397 kasus tindak pidana perdagangan orang. Sejauh ini, Malaysia menjadi negara tujuan pengiriman pekerja migran ilegal yang paling banyak. Kabagreskrim Polri Komjen Wahyu Widada, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (22/11) menyampaikan, Bareskrim beserta polda-polda di seluruh Indonesia telah mengungkap 397 kasus tindak pidana perdagangan orang, menetapkan 482 tersangka, serta menyelamatkan 904 korban. Pengungkapan kasus itu terjadi antara 22 Oktober sampai 22 November 2024. Tiga Polda dengan kasus terbesar adalah Polda Kepri, Polda Kaltara dan Polda Kalbar. Polda Kepri menangani 13 kasus, Polda Kaltara menangani 20 kasus, sedang Polda Kalbar menangani 23 kasus.

”Yang penting bukan hanya sekadar melakukan penegakan hukum, melainkan bagaimana kita bisa menyelamatkan para korban dan para potensi korban,” kata Wahyu. Para korban tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah pekerja migran Indonesia yang dikirim ke luar negeri secara ilegal karena cacat administrasi. Hal itu, antara lain, karena penggunaan visa yang tidak sesuai, seperti visa kunjungan, visa ziarah, atau visa wisata. Mereka, berangkat tanpa disertai pelatihan kerja dan dikirimkan oleh perusahaan yang tak terdaftar secara resmi di Kemenaker. Selain itu, negara tujuan pekerja migran Indonesia tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal. (Yoga)

Kehidupan raja tak pernah murah. Berita terbaru tentang upacara penobatan Raja Inggris Charles III dan Ratu Camilla pada 6 Mei 2023. Biayanya 72 juta pound sterling atau Rp 1,4 triliun. Padahal, beberapa tahun terakhir, banyak warga Inggris susah dan harus berhemat. Biaya itu terungkap dalam laporan yang disiarkan pada Kamis (21/11). Departemen Kebudayaan, Media, dan Olahraga Inggris (DCMS), yang bertanggung jawab pada penobatan, mengeluarkan laporan. Untuk rangkaian penobatan habis 50,3 juta pound sterling. Lalu, ada tambahan 21,7 juta pound sterling untuk pengawasan upacara oleh Kementrian Dalam Negeri. BBC News, Jumat (22/11), menjelaskan, biaya itu ditanggung bersama Pemerintah Inggris dan Istana Buckingham melalui Hibah Kedaulatan. Sebagian sumber dana anggaran dari keuntungan pendapatan Harta Milik Kerajaan dan Dana Pribadi Charles III yang juga merupakan Adipati Lancaster.  

Pada akhir Maret 2024, aset Kadipaten Lancaster bernilai 647 juta pound sterling. Selain biaya langsung, ada juga biaya tak langsung terkait penobatan, yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan, Otoritas Transportasi London, pemadam kebakaran, dan pemerintah kota. Taksirannya mencapai 250 juta pound sterling. Sebagai pembanding, Inggris mengeluarkan 162 juta pound sterling atau Rp 3,2 triliun untuk rangkaian upacara pemakaman Ratu Elizabeth II. Sudah bertahun-tahun para kritikus menyebut, tidak bijak menghabiskan terlalu banyak uang untuk keluarga kerajaan. Apalagi, rakyat sedang kesulitan. Namun, Istana Buckingham justru berpandangan sebaliknya. Upacara penobatan raja diyakini akan memberikan momentum pada roda ekonomi Inggris.

Inggris dilanda tekanan ekonomi pascapandemi Covid-19. Pada 2023, Inggris mengalami inflasi tertinggi dalam beberapa dekade. Pertumbuhan ekonomi yang melandai menurunkan standar hidup. Kelompok pengkritik Kerajaan Inggris menyebut, Raja Inggris menerima lebih banyak uang publik dibanding raja-raja lainnya di Eropa. Sebelum penobatan, lebih dari separuh rakyat Inggris kepada lembaga survei YouGov berpendapat, pemerintah seharusnya tidak mendanai penobatan raja. Pemimpin gerakan antimonarki Inggris, Graham Smith, menilai penobatan itu adalah pemborosan uang pembayar pajak. Uang sebanyak itu sia-sia hanya dihabiskan untuk satu orang. Apalagi, tidak ada kewajiban apa pun dalam konstitusi atau hukum untuk menggelar pesta penobatan. (Yoga)

Judi daring atau judol telah dianggap sebagai bencana sosial. Dampaknya luas, hingga merusak seluruh tatanan hidup masyarakat. Setiap satu orang yang mengalami adiksi judi, tujuh orang lain akan terdampak. Judi daring tak hanya berdampak pada keuangan, tapi juga pada aspek kesehatan, sosial, hukum, budaya, dan ekonomi. Dampak kecanduan judi daring enam kali lebih besar daripada mpak kecanduan narkoba. Judi daring makin jadi masalah karena lingkungan masyarakat memberi kemudahan akses pada tindakan itu. Iklan-iklan judi daring muncul di berbagai platform media sosial. Akses pinjaman daring juga mudah. Selain itu, laman web untuk judi daring terbuka bebas. Jika satu laman diturunkan pemerintah, ribuan lain muncul. Mati satu, tumbuh seribu. Masalah judi daring kompleks sehingga penanganannya harus serius.

Kepala Departemen Medik Kesehatan Jiwa Fakultas Kedokteran UI-RSCM (FKUI-RSCM) Kristiana Siste Kurniasanti, pada pertengahan November 2024, menuturkan, dampak kecanduan judi daring lebih parah dari kecanduan narkoba, karena itu, tata laksana yang diberikan hampir sama. Selain dukungan psikologis, terapi obat perlu diberikan pada orang yang kecanduan judi daring. Kerusakan fungsi otak pada orang yang kecanduan judi hampir sama dengan pencandu narkoba. Remaja dan dewasa muda merupakan kelompok usia paling rentan mengalami kecanduan. ”Pada remaja dan dewasa muda, bagian otak yang matang ialah pengatur emosi. Jadi, ketika emosi labil, tapi otak bagian depan belum matang, akan memicu perilaku impulsif untuk memperbaiki emosi itu, salah satunya lewat judi online,” kata Kristiana.

Menurut Kristiana, orang yang kecanduan judi daring sulit menghentikan perilakunya, karena ketika orang yang berjudi daring memenangi taruhan dengan jumlah besar, memori itu terus diingat. Memori ini mendorong seseorang kembali bermain judi. Orang tak akan berhenti main meski kalah,” tuturnya. Dampak kecanduan judi daring terbanyak berkaitan dengan keuangan dan bisa meluas pada aspek relasi, psikologis, depresi, kesehatan fisik, dan kriminal. Bahkan, ada pencandu yang berpikir untuk mengakhiri hidup. Awalnya, orang mulai berjudi daring hanya untuk mencari kesenangan. Saat berjudi, muncul adrenalin yang mendorong orang kembali berjudi. Hal ini membentuk pola yang membuat seseorang terbiasa berjudi sehingga cenderung beraktivitas itu secara otomatis tanpa berpikir panjang hingga kecanduan. Orang gelisah dan cemas jika tak berjudi daring. (Yoga)