Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 secara serentak di Indonesia pada Rabu (27/11/2024) berjalan lancar, tertib, dan aman. Diharapkan kondisi  tetap kondusif sampai dilaksanakannya pelantikan para pemimpin daerah, dan aktivitas perekonomian semakin produktif dengan hadirnya pemimpin baru tersebut. "Kami mengapresiasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 yang dilaksanakan di 545 daerah provinsi, kabupaten, kota berjalan baik, lancar, dan aman. Kami berharap ini berlangsung sampai nantinya ada pengumuman resmi masyaralat KPUD masing-masing. Kami juga berharap masyarakat dewasa dan bijak untuk menerima siapapun yang terpilih menjadi pemimpin di daerah masing-masing," kata Wakil ketua Umum Bidang Pengembangan Otomotif Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman SImanjorang kepada Investor Daily. Menurut Sarman, dengan selesainya hiruk pikuk pilkada, maka aktivitas masyarakat akan normal kembali, dan berbagai aktivitas perekonomian semakin produktif. Kepala daerah yang sempat cuti mulai aktif  lagi, sehingga pelayanan pada masyarakat dan pelaku usaha maksimal dan berjalan normal kembali. (Yetede)

Pemerintah mempertimbangkan penundaan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang semestinya berlaku pada 1 April 2025, sesuai Undang-Undang. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengindikasikan bahwa sebelum kenaikan tarif PPN, pemerintah akan menggelontorkan sejumlah stimulus tambahan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Bank Jateng Semarang, rangkaian lomba lari Bank Jateng Borobudur Marathon 2024. Pelari dari sejumlah kota mengikuti kegiatan itu. Borobudur Marathon merupakan lomba lari yang digelar atas kerja sama Pemprov Jateng, Bank Jateng, harian Kompas, dan Yayasan Borobudur Marathon. Mengambil tema ”Run On, Mark It”, lomba yang bakal diikuti 10.500 pelari ini digelar pada Minggu (1/12). Dalam ajang ini, penyelenggara juga melibatkan pelaku UMKM setempat, termasuk Farida, melalui program Bank Jateng Pawone. Ini pertama kali Farida ikut acara di luar Magelang dan berskala besar seperti Borobudur Marathon. Setahun berjalan, usahanya meluas dengan sistem menitipkan ke warung-warung. Produksinya melonjak dari puluhan menjadi ratusan getuk per hari. Getuk itu pun telah dijual ke Magelang, Yogyakarta, hingga daerah lain. Ida kini tidak lagi menjahit. Penjualan getuk Rp 1.500 per buah lebih baik dari menjahit. Suami dan anaknya pun ikut membantunya. Ia optimistis produknya bisa berkembang saat ikut Bank Jateng Pawone. ”Kami didampingi chef profesional. Program ini juga tambah ilmu dan teman,” ujarnya.

Kebanggaan juga dirasakan Yohanes COS (61) dan istrinya, Anastasya Nunung (56), pemilik UMKM Gandem Marem dengan produk wedang uwuh serta wedang jahe. ”Saya sudah woro-woro ke teman supaya datang ke Borobudur Marathon. Ada produk saya. Program ini bagus karena mau turun ke bawah. Jadi, enggak mesti kafe atau restoran besar yang lolos. Industri rumahan seperti kami pun bisa ikut,” ucap Nunung, yang ruang tamunya jadi etalase produk. Nunung dan suaminya merintis usaha sejak 2018 karena tertarik dengan minuman berbahan rempah. Butuh satu tahun untuk menemukan resep pas untuk wedang uwuh yang terdiri atas 10 bahan, dari daun pala, daun cengkeh, kayu manis, kapulaga, jahe, hingga kayu secang. Saat pandemi Covid-19 merebak pada 2020, produknya laris manis. Saking banyaknya pesanan, mereka sampai kehabisan bahan. Yohanes mengakui, penjualan produknya menurun setelah pandemi. Itu sebabnya, ketika dinyatakan masuk program Bank Jateng Pawone, ia bersyukur. Mereka dapat ilmu baru soal manajemen penjualan. (Yoga)

Hampir setengah dari penduduk kita perempuan dan 70 % berada pada usia kerja. Pemberdayaan potensi perempuan secara maksimal akan membawa dampak positif yang besar bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perempuan harus berada dalam ruang pengambilan keputusan; memiliki akses untuk terlibat; ikut dalam perencanaan sampai pelaksanaan kebijakan, program, dan anggaran; serta melakukan kontrol terhadap implementasinya. Harapan ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi pada CEO Insight: Women’s Leader Discussion ”Menuju Kesetaraan Jender yang Inklusif dan Berkelanjutan: Membangun Kebijakan Berbasis ESG untuk Pemberdayaan Perempuan”, di Jakarta, Selasa (26/11).

CEO Insight yang merupakan kerja sama harian Kompas dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) itu menghadirkan pembicara Dirut PLN Enjiniring, Chairani Rachmatullah, VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya Kementerian PPPA, Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti, dan Partner Skystar Capital, Geraldine Oetama. ”Pimpinan perusahaan perlu memperhatikan hal-hal yang menghalangi promosi perempuan di perusahaan, khususnya akses perempuan untuk masuk dalam posisi tingkat senior di perusahaan,” kata Arifatul. Agar perempuan bisa sampai pada posisi pemimpin, perusahaan harus memiliki kebijakan perekrutan dan promosi yang memastikan bahwa perempuan yang memenuhi syarat memiliki kesempatan untuk duduk dalam posisi tingkat senior di organisasi.

Arifatul berharap perusahaan hendaknya memberi kesempatan perempuan untuk meniti kariernya serta mendampingi perempuan agar sukses dalam karier dan keluarga. ”Karena ketika perusahaan memberikan kesempatan bagi perempuanuntuknaik ke posisi kepemimpinan, ini merupakan langkah strategis dan humanis untuk memajukan organisasinya,” katanya. Arifatul menegaskan, partisipasi yang setara dan penuh dari seluruh masyarakat, termasuk perempuan, menjadi kunci kesejahteraan suatu bangsa. ”Kesetaraan bagi perempuan harus bisa diterima dan dirasakan secara merata oleh seluruh perempuan Indonesia,” ujarnya. (Yoga)

Dunia berada di persimpangan kritis dalam menghadapi krisis polusi plastik yang semakin menggila. Sampah plastik telah menyusup ke setiap sudut Bumi. Mulai dari lautan hingga tanah pertanian yang seharusnya subur ditemukan plastik. Laporan terbaru menunjukkan, hanya 9% dari total plastik yang pernah diproduksi bisa didaur ulang. Sisanya berada di tempat pembuangan akhir, dibakar atau mencemari lingkungan kita. Sebagian besar dari krisis ini disebabkan produk plastik sekali pakai yang dirancang untuk kenyamanan instan. Produk-produk ini, mulai dari kantong belanja hingga botol minuman, hanya digunakan beberapa menit, tetapi dampaknya pada lingkungan bertahan berabad-abad. Polusi plastik tak hanya mencemari ekosistem, tetapi juga memasuki rantai makanan, membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Industri plastik berperan besar dalam menciptakan masalah ini.

Sejak awal, produksi plastik global meningkat 20 kali lipat dalam 50 tahun terakhir dengan sebagian besar dirancang untuk penggunaan tunggal. Langkah-langkah daur ulang dan pengelolaan sampah saat ini tidak mampu mengimbangi laju produksi. Maka,tanggung jawab industri sangat penting untuk membatasi produksi plastik yang tidak berkelanjutan dan menciptakan material yang lebih ramah lingkungan. Masyarakat juga perlu mengubah pola konsumsi. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan tas belanja yang dapat digunakan kembali atau memilih produk dengan kemasan minimal. Langkah sederhana ini, jika diterapkan secara kolektif, berdampak besar dalam mengurangi polusi plastik. Pemerintah juga harus aktif dalam mengatur dan memberlakukan kebijakan yang mendorong pengurangan produksi plastik.

Negosiasi global, seperti dilakukan di Busan, memberikan harapan bahwa komunitas internasional mulai memahami urgensi masalah ini. Hasil dari negosiasi harus mencakup pembatasan produksi plastik global dan penghapusan bahan kimia berbahaya dari proses produksi. Konsep ekonomi sirkular pun harus menjadi fokus. Dalam model ini, produk plastik dirancang dengan mempertimbangkan daur ulang dan penggunaan kembali sehingga dapat meminimalkan limbah. Beberapa negara telah mulai mengadopsinya. Dengan mengurangi konsumsi plastik dan meminta pertanggungjawaban industri, diikuti dengan regulasi pemerintah beserta penegakan hukumnya, kita dapat melindungi ekosistem, memastikan kesehatan generasi mendatang, serta menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan. Kita pasti dapat mengatasi masalah plastik dengan komitmen bersama. (Yoga)

Pertumbuhan ekonomi 8 % sebagaimana ditargetkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, terutama sektor swasta. Upaya tersebut membutuhkan keselarasan antara arah kebijakan pemerintah dan kebutuhan pelaku bisnis. Hal ini mengemuka dalam diskusi Kompas100 CEO Forum Powered by PLN 2024 di Jakarta, Selasa (26/11). Diskusi tersebut mengangkat tema ”Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 %: Sinergi Infrastruktur dan Teknologi Inovatif untuk Keberlanjutan Ekonomi”. Hadir sebagai pembicara Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, Dirut PT PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha, serta Ketua Umum Indonesian Mining Association Rachmat Makkasau.

Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam sambutannya mengatakan, pemerintah tengah mendorong perekonomian rakyat dengan target pertumbuhan ekonomi 8 %, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. RPJPN tersebut memiliki lima sasaran, mulai dari pendapatan per kapita Indonesia etara dengan negara maju, kemiskinan turun 0,5-0,8 %, hingga peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Kemudian, peningkatan kualitas daya saing SDM serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca hingga menuju net zero emission. ”Dalam lima tahun ke depan, fondasi pembangunan nasional melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan semakin diperkuat. Karena itu, saya rasa semua pihak perlu berkolaborasi serta berkomitmen untuk berkontribusi dan berbagi peran dalam mewujudkan perencanaan tersebut dengan didukung oleh kapasitas dan alternatif pendanaan yang kuat,” katanya. (Yoga)

Kementan menindak 27 perusahaan pengedar pupuk palsu dan pembuat pupuk di bawah standar komposisi. Potensi kerugian negara dan petani masing-masing Rp 316 miliar dan Rp 3,23 triliun. Kementan juga menonaktifkan 11 pejabat yang terlibat. Mentan, Andi Amran Sulaiman, Selasa (26/11) mengatakan, Kementan telah memasukkan empat perusahaan yang terbukti mengedarkan pupuk NPK palsu dalam daftar hitam. Berkas dan bukti perbuatan keempat perusahaan tersebut telah diserahkan kepada penegak hukum.

”Kami akan terus memantau keempat perusahaan yang telah di-blacklist itu. Kalau membuat perusahaan baru dan pemiliknya sama, kami akan tetap mem-blacklist perusahaan tersebut,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta. Kementan juga mendapati 23 perusahaan yang memproduksi pupuk tidak sesuai standar komposisi yang ditetapkan Kementan. Perusahaan-perusahaan itu tengah diproses oleh Inspektorat Jenderal Kementan. Jika terbukti bersalah, mereka juga akan ditindak sesuai pelanggaran mereka. ”Akibat perbuatan 27 perusahaan itu, potensi kerugian negara Rp 318 miliar dan petani Rp 3,23 triliun. Dampaknya sangat besar kepada petani karena pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam berproduksi. Pupuk palsu dan pupuk berkualitas rendah dapat menyebabkan petani gagal panen,” katanya. (Yoga)

Ormas sipil di Sumbar mendesak kepolisian mengungkap semua pihak yang terlibat dalam kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan, Sumbar, termasuk pemilik tambang ilegal yang dilindungi pelaku. Jika dalangnya tidak diungkap, permasalahan tambang ilegal tidak akan pernah selesai. Sampai sekarang, Polda Sumbar belum mengungkap pemilik tambang galian C ilegal yang dilindungi Kabag Ops Polres Solok Selatan Ajun Komisaris Dadang Iskandar. Penegakan hukum terhadap tambang illegal itu jadi pemicu Dadang menembak mati koleganya, Kasatreskrim Polres Solok Selatan Ajun Komisaris Ryanto Ulil Anshar, Jumat (22/11) dini hari, di tempat parkir Polres Solok Selatan.

”Harus diungkap, apa sebenarnya alasan Dadang sampai berani membunuh rekannya? Apa motif dan siapa dalangnya? Apakah ada pengusaha tambang besar di balik itu semua? Itu harus diperjelas,” kata Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Sumbar Ihsan Riswandi, Selasa (26/11). Ihsan berharap kasus pembunuhan terhadap Ulil tidak dilokalisasi sekadar kasus Dadang versus Ulil. Sebab, Dadang begitu nekat menghabisi rekannya dan terancam hukuman mati karena akan dijerat pasal berlapis, terutama Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, sasaran Dadang tidak hanya Ulil, tetapi juga Kapolres Solok Selatan AKBP Arief Mukti. Seusai mengeksekusi Ulil, Dadang menembaki rumah dinas Kapolres yang berada di sekitar kawasan kantor polres. (Yoga)