Andri M Fonda (33) meletakkan tasnya di pematang sawah sebelum mulai mencangkul sepetak sawah di Kecamatan Siulak, Kerinci, Jambi, Minggu (20/10) pagi. Tas yang sama dibawa Fonda untuk mengajar siswanya di SMP Negeri Kerinci. Jika biasanya tasnya berisi buku dan alat tulis, pagi itu diisi dengan topi dan air minum. Sudah delapan tahun Fonda mengabdi di SMP negeri sebagai guru honorer. Namun, kata sejahtera tak pernah ada dalam kamus hidupnya. Penghasilan sebagai guru honorer yang jauh dari layak membuat Fonda harus banting tulang mencari tambahan penghasilan sebagai buruh tani. ”Honor (jadi guru) tergantung dari jam mengajar. Kalau mendapat jam mengajar sedikit hanya menerima Rp 400.000 selama enam bulan,” ungkap Fonda. Dari penghasilan yang diperolehnya dalam enam bulan, artinya Fonda hanya digaji sekitar Rp 66.000 per bulan.

Pagi itu Fonda menggarap sawah kerabatnya, dengan upah Rp 70.000 setelah bekerja. Uang itu sangat berarti karena akan diberikan kepada istrinya untuk berbelanja sayuran di pasar. Selain itu, Fonda juga sedang menggarap kebun milik orangtuanya. Namun, penghasilan yang tidak menentu dari hasil berkebun belum bisa diandalkan untuk memberikan penghasilan tambahan. Pada masa panen terakhir, Fonda harus rela menanggung rugi. Tanaman cabai miliknya gagal panen. Padahal, dia berutang ke koperasi untuk mendapatkan modal. Utang Rp 7 juta itu pun saat ini masih belum terbayar. Penghasilan Rp 66.000 per bulan sebagai guru honorer tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Fonda dan keluarganya. Ia memperkirakan total pengeluaran keluarganya Rp 2,5 juta setiap bulan. Tak heran jika Fonda harus mencari tambahan penghasilan dengan bekerja serabutan selain sebagai guru.

Fonda juga bisa menjadi bangunan dengan bayaran Rp 150.000 per hari. Pekerjaan-pekerjaan sampingan tersebut dijalani Fonda pada hari-hari di luar jam mengajarnya. Istri Fonda membantu menambah penghasilan dengan berjualan baju di ruko yang juga menjadi tempat tinggal Fonda, istri, dan anaknya. Mereka menyewa dengan harga Rp 500.000 per bulan. Namun, hasil penjualan baju sering tak mampu menutupi biaya sewa. Rasa cinta pada dunia pendidikan yang membuat Fonda bertahan menjadi guru honorer hingga saat ini. Interaksi dengan siswa menjadi penyemangatnya untuk terus mengabdi di sekolah. Adanya seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi guru honorer membangkitkan semangatnya untuk mengabdi di sekolah. Pernah gagal pada seleksi 2023, Fonda menaruh harapan besar pada seleksi PPPK tahun ini. (Yoga)

Kemenangan Donald Trump dari Partai Republik atas KamalaHarris dari Partai Demokrat disusul keberhasilan hattrick Partai Republik menguasai mayoritas Kongres dan juga Senat, fenomena yang disebut a governing trifecta. Kegagalan Harris adalah ketidakmampuan tim kampanyenya mengolah ekspektasi perbaikan momentum ekonomi berdasarkan beberapa indikator terkini kepada para pemilih yang frustrasi karena harga-harga yang tidak kembali seperti saat presidensi Trump yang pertama. Padahal, momentum pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19 sejak akhir 2022 makin terlihat. Inflasi tahunan, puncaknya 9,1 % pada Juni 2022 turun ke 2,4 % pada September 2024. Angka pengangguran Oktober 2024 turun ke 4,1 %, jauh dari 14,9 % pada April 2020 saat puncak pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi cukup sehat, 2,8 % di triwulan III sedikit di bawah 3 % pada triwulan sebelumnya. Indeks pasar saham AS (US 500) merupakan satu indikator dini yang memprediksi kemenangan Trump berlawanan dengan prediksi media mainstream yang cenderung berpihak pada Harris. Indeks ini naik tajam beberapa hari sebelum pencoblosan. Sejak 31 Oktober, US 500 naik dari 5.705,9 ke 5.952,8 pada 4 November, sehari sebelum para pemilih pergi ke kotak suara. Kegagalan Harris adalah kegagalan melihat dua prioritas yang saling terkait di mata pemilih dalam merealisasikan The American Dream. Prioritas utama adalah harga rumah yang terjangkau.

Selain sebagai tempat tinggal, rumah adalah investasi utama kelas menengah. Selain itu, harga-harga tetap mahal. Purchasing Manager Index (PMI) sektor manufaktur secara konsisten berada di zona kontraksi atau di bawah 50 sejak Juli 2024 atau 4 bulan sebelum pilpres awal November. Indeks Harga Konsumen (IHK) yang tinggi terjadi pada masa pemerintahan Biden. Di sisi lain, janji Trump untuk menghentikan perang Ukraina-Rusia dalam 24 jam sangat menarik. Pemilih melihatnya sebagai sesuatu positif, suatu usaha untuk mengurangi tekanan kenaikan harga dari sisi rantai pasok. Peluang paradoks untuk pemilih Trump yang mengharapkan inflasi rendah dan harga kembali normal dapat terjadi. Trump berjanji melindungi industri dari serbuan barang-barang impor, terutama dari China, dengan kebijakan tarif antara 20 % dan 60 %. (Yoga)

Praktik percaloan marak terjadi dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Calo bergerilya mendekati guru honorer dengan menjanjikan kelulusan seleksi PPPK. Atas tawaran itu, calo mematok uang jasanya hingga belasan juta rupiah. Sebagian guru honorer tergiur mencoba peruntungan. Di Batu Bara, Sumut, Faisal, adik mantan Bupati Batu Bara Zahir, memerintahkan Kadis Pendidikan Batu Bara, Adenan Haris dan Sekdis Pendidikan, Darwinson Tumanggor meminta uang peserta seleksi guru PPPK senilai Rp 30 juta. Perintah tersebut dilaksanakan Darwinson bersama Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan, yang meminta uang kepada peserta seleksi Rp 40 juta untuk membantu kelulusan guru PPPK.

Informasi ini tertuang dalam laman PN Medan http://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detil_perkara yang diakses pada Minggu (17/11). Marni, bukan nama sebenarnya, peserta seleksi tahun lalu, membenarkan adanya permintaan uang itu. Sehari sebelum pengumuman kelulusan, ia menerima telepon dari seseorang yang mengaku perantara Darwinson. Perantara menginformasikan Marni tidak lulus karena nilainya tidak cukup. Perantara mengatakan, Marni bisa lulus jika membayar Rp 50 juta. ”Calo itu menawarkan posisi saya naik dan masuk formasi, tetapi biayanya Rp 50 juta. Saya tidak mau, hingga akhirnya saya tidak diluluskan,” ucapnya. Persekongkolan ini terbongkar. Atas laporan warga, penyidik Polda Sumut mengusut kasus ini. Per Sabtu (16/11) kasus ini dalam proses persidangan PN Medan. (Yoga)

Kejelasan dan kelanjutan program yang dijanjikan pemerintah untuk membiayai pendidikan tinggi di luar negeri dinanti. Para talenta muda berprestasi yang terjaring di kelas persiapan Beasiswa Indonesia Maju S-1 Luar Negeri Angkatan 4 dari Pusat Prestasi Nasional mempertanyakan keberlanjutan program ini. Mereka masih berharap program dilanjutkan sesuai informasi yang disosialisasikan di awal. Para orangtua peserta Beasiswa Indonesia Maju (BIM) S-1 Luar Negeri Angkatan 4, pada Senin (18/11) menggagas petisi daring di laman change.org. Petisi itu disampaikan untuk menyatukan suara menanyakan keberlanjutan program tersebut kepada Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kemendikdasmen (sebelumnya Kemendikbudristek).

”Pada awalnya menjanjikan rangkaian proses pembinaan sampai adanya seleksi lanjutan untuk BIM program bergelar atau beasiswa S-1 luar negeri, tetapi tidak terlaksana,” ujar Nyoman Suri Sukmawati yang memulai petisi tersebut. Para orangtua meminta Puspresnas menyediakan konseling pendidikan, memberikan penggantian biaya (reimbursement) untuk pendaftaran ke empat universitas di luar negeri, serta menerbitkan letter of sponsorship (LoS) dan letter of guarantee (LoG). Para orangtua juga meminta Puspresnas memastikan keberlanjutan proses seleksi bagi anak-anak untuk mendapat beasiswa S-1 luar negeri sesuai dengan komitmen di awal, serta memberikan data dan/atau dokumen.

Puspresnas juga diminta memberi dukungan penuh lainnya yang diperlukan bagi anak-anak penerima BIM Persiapan S-1 Luar Negeri Angkatan 4. ”Kembalikan program BIM sesuai komitmen awal Puspresnas untuk anak-anak kami, sebanyak 350 anak berprestasi yang sudah dipilih oleh negara,” tulis Suri. Peserta telah menjalani kelas persiapan BIM S-1 Luar Negeri Angkatan 4, seperti proses program pembinaan (IELTS, SAT, proyek Sosial, summer program, hingga rangkaian seminar daring) selama satu tahun. Hal ini untuk mendapatkan LoA (letter of acceptance) sebagai syarat dibiayai pendidikan S-1 luar negeri dari Puspresnas. (Yoga)

Pelaku industri petrokimia terbesar di Indonesia, PT Chandra Asri Pacific Tbk, mengubah visi mereka menjadi perusahaan terintegrasi terkemuka di Asia Tenggara. Mereka gencar melakukan akuisisi dan kerja sama dengan berbagai perusahaan asing. Direktur Hukum, Hubungan Eksternal, dan Ekonomi Sirkular Chandra Asri, Edi Rivai, menyampaikan, pada tahun 2024, perseroan bertransformasi dengan menambah fokus bidang energi ke dalam strategi usaha mereka. Kemudian, mengupayakan Chandra Asri menjadi perusahaan terkemuka di Asia Tenggara. ”Kami sudah melangkah dari lokal, ke global, walaupun globalnya masih regional Asia Tenggara. Kemudian, dari solusi kimia dan infrastruktur, sekarang diperluas lagi menjadi solusi energi, karena ada minyak yang kita akan produksi dan juga baterai,” tuturnya dalam presentasi kepada media di Kota Cilegon, Banten, Senin (18/11).

Chandra Asri mengolah produk kilang minyak, nafta, yang sebagian besar menjadi produk polimer, seperti polietilena, polipropilen, butadiena, dan monomer stirena. Usaha di bawah bendera Barito Pacific Group tersebut masih pemimpin pasar sektor petrokimia dalam negeri hingga 50 %. Seiring cepatnya kenaikan permintaan, persentase pangsa pasar beberapa produk mereka cenderung turun dan diisi oleh produk industri asing. Mengutip data konsultan global bidang energi dan kimia, Nexant, total pertumbuhan permintaan empat produk polimer di Indonesia sepanjang 2023-2035 sebesar 4,4-5,8 %. Sementara sisa permintaan di seluruh dunia hanya 2,0-2,6 %.  Permintaan domestik yang besar membuat peluang masuknya produk industri asing sangat besar.

Chandra Asri, yang memiliki kapasitas produksi 4,2 juta metrik ton per tahun, melihat ini tidak hanya sebagai tantangan persaingan, tetapi juga peluang untuk berekspansi, dengan mengakuisisi kilang minyak dan manufaktur petrokimia Shell Energy and Chemicals Park (SECP) di Singapura. SECP memiliki asset dengan kapasitas 1,1 juta metrik ton per tahun di Pulau Bukom dan aset kimia hulu di Pulau Jurong, Singapura. Produksi mereka dipasok ke wilayah Asia Tenggara. ”Tujuannya adalah ke depan SECP di Singapura bisa terintegrasi dengan plant petrokimia di Cilegon. Jadi, kita akan mengurangi ketergantungan impor, polietilen, polipropilen, mungkin juga naftah, kita ambil dari sana untuk dapat digunakan oleh Chandra Asri,” kata Edi. (Yoga)

Kajian sistemik Ombudsman menemukan malaadministrasi di industri kelapa sawit menyebabkan potensi kehilangan pendapatan Rp 279,1 triliun per tahun. Malaadministrasi mencakup aspek persoalan lahan, perizinan, dan tata niaga industri kelapa sawit. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan, berdasar hasil kajian sistemik tersebut, timbul potensi kerugian ekonomi, baik pada penerimaan negara, masyarakat, dunia usaha, maupun lingkungan. ”Biasanya tindakan malaadministrasi dekat dengan tindakan korupsi,” ujarnya dalam Penyerahan Laporan Hasil Analisis Kajian Sistemik Terkait: Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit, di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Senin (18/11).

Kajian sistemik potensi malaadministrasi industri kelapa sawit itu dilakukan Ombudsman dengan meminta keterangan 51 pihak terkait industri sawit, mulai dari kementerian/lembaga, pemprov, pemkab, pengusaha sawit, petani, hingga ahli pertanian. Penelitian berlangsung sejak 27 Mei 2024 hingga 3 Oktober 2024. Persoalan di aspek lahan adalah adanya tumpang tindih lahan perkebunan sawit dengan kawasan hutan. Berdasar data dan temuan Ombudsman, terdapat 3,22 juta hektar lahan yang tumpang tindih antara perkebunan sawit dan kawasan hutan serta antara perkebunan sawit dan 3.235 subyek hokum, mencakup 2.172 perusahaan kelapa sawit dan 1.063 koperasi atau kelompok tani sawit rakyat. Status lahan yang tidak jelas akibat tumpang tindih mengganggu keberlangsungan usaha perkebunan kelapa sawit.

Konflik status kepemilikan lahan antara perkebunan kelapa sawit dan kawasan hutan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi petani dan perusahaan. Tumpang tindih lahan, telah diselesaikan melalui mekanisme Pasal 110A UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dari mekanisme itu, total penyelesaian tumpang tindih lahan sawit dengan kawasan hutan baru mencapai 199 subyek hukum atau 7 % saja. Masih terdapat 3.063 subyek hukum atau 93,84 % yang belum selesai. Temuan kedua kajian sistem Ombudsman adalah adanya persoalan pada aspek perizinan. Saat jadi pengusaha sawit, pelaku usaha perlu melengkapi sejumlah dokumen perizinan, antara lain surat tanda daftar budidaya (STDB), sertifikasi ISPO, dan land application-limbah cair pabrik kelapa sawit (LA-LCPKS).

Persoalan berbagai perizinan yang tak jelas ini menurunkan produktivitas industri sawit. Temuan ketiga dari aspek tata niaga. Potensi kehilangan imbal hasil akibat grading tidak sesuai dengan standar kematangan TBS mencapai Rp 11,5 triliun.Dari temuan ini, Yeka mengatakan, pihaknya memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar perlu segera menyelesaikan persoalan tumpeng tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan. Rekomendasi lain, pemerintah perlu segera membentuk badan nasional yang mengurusi tata kelola industri sawit dari hulu hingga hilir. Badan ini perlu diberi kewenangan yang cukup untuk mengatur, membina, mendampingi, dan mengawasi urusan yang berkaitan dengan industri kelapa sawit. (Yoga)

Program beasiswa untuk mahasiswa asal Kalteng dituding bermasalah lantaran terlambat membayar. Selain itu, program yang diberikan kepada 20.000 mahasiswa itu dinilai sarat politik. Program Tabungan Beasiswa Berkah atau Beasiswa Tabe merupakan program yang dibuat pada 2023 oleh Pemprov Kalteng. Meskipun hampir setahun disosialisasikan, program itu baru berjalan pada tahun 2024. Hampir 20.000 mahasiswa mengajukan untuk mendapat beasiswa itu. Salah satunya Juan (22), mahasiswa asal Kabupaten Barito Selatan yang kuliah di salah satu perguruantinggi di Kota Palangka Raya. Menurut dia, program ini membantu dirinya yang hidup jauh dari keluarganya. Ia mengajukan beasiswa itu sejak 2023, sesuai syarat yang tertera dalam situs resmi, yakni tabe.disdik.kalteng.go.id.

Pemerintah memberikan tiga kali pendanaan kepada mereka yang memenuhi persyaratan, yaitu mendapat rekomendasi dari Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Agustiar Sabran, yang saat ini mencalonkan diri sebagai gubernur Kalteng. Dia adalah kakak kandung Sugianto Sabran, Gubernur Kalteng saat ini. Mahasiswa bakal mendapatkan beasiswa Rp 7,5 juta yang diberikan dalam tiga kali pembayaran. ”Selain rekomendasi dari ketua DAD, ada juga rekomendasi dari himpunan mahasiswa, saya juga sudah dapat itu dari himpunan mahasiswa kami di Barito Selatan,” kata Juan, Senin (18/11) di Palangka Raya. Juan sudah mendapat dua pendanaan namun yang ketiga belum cair. (Yoga)

Ratusan warga dari sejumlah desa di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sultra, menggelar aksi damai untuk mengusir perusahaan tambang PT Gema Kreasi Perdana. Setelah menang di kasasi, warga menganggap perusahaan tak punya dasar hukum untuk tetap beroperasi. Perusahaan beralasan belum dapat kepastian terkait putusan kasasi itu. Sejak Senin (18/11) pagi, warga dari sejumlah desa di Wawonii, beraksi di lokasi perusahaan PT Gema Kreasi Perdana (GKP). Mereka menuntut perusahaan menjelaskan soal operasi produksi yang tetap berlangsung. Padahal, sudah ada putusan hukum pengadilan yang membatalkan izin tambang perusahaan.

Ketua Lembaga Adat Wawonii Abdul Salam menuturkan, aksi ini dimaksudkan agar perusahaan tambang segera meninggalkan pulau. Sebab, setelah berbagai upaya hukum dilakukan, utamanya yang telah berkekuatan hukum tetap, menunjukkan masyarakat memenangi gugatan. ”Kami ingin mengetahui alasan perusahaan belum hengkang dari pulau. Putusan MA telah menggagalkan legalitas perusahaan untuk melakukan penambangan,” kata Salam, kemarin. Pihaknya hadir dalam aksi untuk mendampingi masyarakat mempertanyakan hal tersebut. Sebab, semua legalitas hukum telah dibatalkan oleh pengadilan hingga tingkat kasasi.

Ia juga hadir untuk menjadi penengah agar tidak terjadi benturan di lapangan. Tayci, koordinator aksi tersebut, mengungkapkan, masyarakat datang untuk menyampaikan agar PT GKP segera meninggalkan Pulau Wawonii. Hal itu karena berbagai putusan hukum telah membatalkan kewenangan perusahaan untuk melakukan penambangan di wilayah ini. Namun,faktanya, perusahaan tetap melakukan aktivitas pembongkaran dan pemuatan ore nikel. ”Karena pemerintah tidak mengeksekusi hal tersebut, masyarakat turun untuk meminta perusahaan meninggalkan pulau. Karena tidak ada alasan perusahaan tetap tinggal dan beroperasi, sementara izin mereka tidak berlaku,” ujarnya. (Yoga)

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk mempelajari kesuksesan Brasil dalam menjalankan program pemberian makan bergizi gratis kepada para pelajar di negara itu. Presiden Prabowo menindaklanjuti hal tersebut dengan meminta timnya untuk mengirim waktu khusus untuk melakukan pembicaraan dengan perwakilan pemerintah Brasil. "Saya telah meminta tim untuk merencanakan pertemuan dengan perwakilan Brasil kami akan mengirimkan tim untuk mempelajari program  makan siang untuk anak-anak di sekolah milik Brasil," kata Prabowo. Diketahui, Presiden Prabowo menghadiri Indonesia-Brazil Forum yang mengambil lokasi di Capacabana Palace, Rio de Janeiro, Minggu (17/11/2024). Dalam acara itu, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah merupakan program stratgeis yang akan disukseskan dalam kepemimpinannya. Maka dari itu, pembelajaraan kepada negara-negara yang sebelumnya telah sukses mengadakan program sejenis menjadi penting sehingga nantinya program yang akan diadakan di Indonesia bisa mencapai hasil yang serupa. (Yetede)

Guru honorer yang mengabdi bertahun-tahun menaruh harapan besar agar bisa diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Asa mereka sirna karena adanya indikasi kecurangan dalam seleksi salah satu kategori ASN tersebut. Tiap seleksi ASN guru berlangsung, Dian Novindra (38) menaruh harap agar mendapat kesempatan menjadi guru tetap. Setidaknya sejak 2005, dia telah menjadi guru honorer di Kabupaten Langkat. Dari sekian kali percobaan seleksi selama sekitar 19 tahun, dia belum juga diangkat sebagai guru tetap. Meski begitu, dia tetap sabar sambil melanjutkan statusnya sebagai guru honorer. Dia sering mendapat kabar kolega guru honorer yang titip nama di sekolah tertentu, tetapi tidak pernah mengajar. Yang paling mengagetkan bagi Dian, mereka yang tidak pernah mengajar justru bisa lulus menjadi guru PPPK. Kabar semacam itu ditemukan hampir setiap tahun usai pengumuman seleksi.

”Sudah berapa kali awak (saya) dicurangi. Pernah waktu masih ujian tertulis, sudah tertera nama awak, terus hilang. Di Langkat ini, bisa gaib kayak begitu,” ucap Dian. Puncak kekecewaan Dian adalah saat seleksi PPPK tahun 2023. Dian mengupayakan segala kemampuan, bahkan tergoda untuk minta bantuan dari seorang kenalan calo. Kendati begitu, dia tetap mengasah kemampuan untuk tes seleksi. Pada hari pengumuman nilai tes komputer atau dikenal sebagai computer assisted test (CAT), Dian cukup puas ka-rena mendapat skor cukup baik di tayangan Live Score Seleksi Kompetensi PPPK. Dian mendapatkan skor kumulatif 556 poin yang tergolong bagus untuk berkesempatan lulus sebagai PPPK. Di hari pengumuman kelulusan tiba-tiba ada penundaan.

Pengumuman yang ditunda sepekan berbuah tes bernama Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT). Nilai SKTT tahun 2023 itu menuai polemik karena ditentukan langsung oleh Dinas Pendidikan Langkat tanpa ada ujian apa pun. Dian mendapat nilai SKTT rendah, yakni 15 dari indikator 0-135. Dian, yang tadinya berkesempatan lulus PPPK dengan nilai tergolong bagus, tergeser dari formasi guru kelas. Dari formasi 400 guru kelas, Dian ada di peringkat ke-412. ”Setelah lihat hasil live score, awak sudah semangat. Tiba-tiba ditunda tadi, baru muncul SKTT. Nilai banyak peserta berubah dan saya enggak lulus,” ucap Dian. Dian tidak sendiri. Di Langkat, ada 103 guru honorer yang menggugat hasil seleksi PPPK Langkat tahun 2023 karena indikasi malaadministrasi dan kecurangan.

Dari hasil itu, PTUN Medan mengabulkan gugatan yang meminta seleksi PPPK Langkat tahun 2023 dibatalkan. Dian yang telah mengabdi sebagai honorer selama 19 tahun hidup serba terbatas dengan gaji Rp 850.000 per bulan. Gaji itu tak cukup untuk menghidupi istri dan dua anaknya. Alhasil, dia bekerja sampingan sebagai pengojek di aplikasi daring sepulang mengajar, dari sore hingga malam. Dia juga menambah pendapatannya dengan menjadi wasit sepak bola antarkampung. Dia berharap agar seleksi guru PPPK selanjutnya tidak diwarnai lagi kecurangan. (Yoga)