Pemerintah menargetkan pemerataan pelayanan kesehatan rujukan di setiap daerah. Setidaknya pelayanan untuk tindakan dasar pada lima penyakit prioritas, yakni jantung, kanker, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak, bisa dilakukan di rumah sakit madya di tingkat kabupaten/kota. Tindakan dasar yang dapat diakses di RS di kabupaten/kota itu antara lain intervensi nonbedah pemasangan ring jantung, kemoterapi dan bedah tumor dasar untuk kanker, hemodialisis dan continuous ambulatory peritoneal dialysis dewasa, terapi batu saluran kemih, serta penanganan persalinan bayi prematur dengan berat badan kurang dari 1.800 gram.

”Kami targetkan pemerataan layanan rujukan untuk lima penyakit ini bisa mencapai 100 % pada 2027. Setidaknya setiap kabupaten/kota memiliki satu rumahsakit dengan tingkat madya,” ujar Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azhar Jaya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (13/11). Menurut dia, pemerataan layanan ini diharapkan bisa mendekatkan masyarakat pada pelayanan kesehatan terstandar tanpa harus ke kota besar, seperti Jakarta. Upaya ini juga bisa mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit vertikal. Jejaring pengampuan Selama ini, sejumlah rumah sakit di daerah tidak mampu memberikan pelayanan untuk tindakan medis tertentu. Akibatnya, pasien harus dirujuk ke RS di tingkat provinsi atau RS vertikal. Hal ini membuat antrean pelayanan kepada pasien semakin panjang. Penanganan pasien pun sering kali menjadi terlambat. (Yoga)

Pemangkasan birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan penguatan sistem menjadi prasyarat krusial dalam upaya mengejar target-target pertumbuhan ekonomi. Apabila ketiga hal tersebut terimplementasikan, pertumbuhan ekonomi, yang diharapkan mencapai 8 %, bakal lebih banyak ditopang oleh sektor swasta. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef ), Dradjad Wibowo, mengatakan hal itu dalam diskusi terbatas ”CEO Connect: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 %, Kolaborasi Strategis dalam Pembangunan Infrastruktur Hijau, Digitalisasi, dan Pengembangan SDM” yang digelar harian Kompas dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Jakarta, Rabu (13/11). Menurut Dradjad, untuk mendukung tercapainya cita-cita pertumbuhan 8 %, perlu ada pertumbuhan dari stimulus Keynesian atau kebijakan stimulus dan belanja pemerintah untuk menjaga daya beli dan menggerakkan permintaan.

”Namun, lebih penting lagi ialah pemangkasan birokrasi dan deregulasi agar swasta berkembang. Ini krusial. Kalau kita mengandalkan pada negara, enggak bisa karena kemampuan pemerintah terbatas. Pemerintah harus sedikit hands off agar swasta bisa berperan maksimal,” ujarnya. Dalam 10 tahun terakhir, kendati sudah diupayakan, problem rumitnya birokrasi masih mendera, yang bahkan dikeluhkan Presiden Jokowi sebelum jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024. Menurut Dradjad, berbagai upaya tersebut mesti dilengkapi dengan pembangunan dan penguatan sistem serta pihak-pihak kredibel yang menerapkannya. (Yoga)

Tidak semua subsektor di dalam e-dagang memiliki prospek pasar yang semakin bagus. Layanan belanja daring kebutuhan sehari-hari atau e-groceries, misalnya. Daya beli masyarakat pun sedang menurun. Hal itu mengemuka dalam laporan riset ”e-Conomy SEA 2024” yang disusun Google, Temasek, dan Bain & Company. Laporan riset ini bersifat tahunan. Tahun 2024 adalah tahun kesembilan laporan riset dipublikasikan. Sesuai laporan ”e-Conomy SEA 2024”, Country Director Google Indonesia Veronica Utami mengatakan, sektor e-dagang masih menjadi kontributor terbesar terhadap total ekonomi internet di Indonesia pada 2024. Total ekonomi internet sampai akhir tahun 2024 diproyeksikan 90 miliar USD, sedang nilai e-dagang mencapai 65 miliar USD.

”Situasi itu seiring dengan terus berinovasinya platform lokapasar besar yang menawarkan fitur-fitur baru, seperti video commerce, untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam berbelanja daring.  Indonesia merupakan pasar pertumbuhan tercepat kedua terkait jumlah video yang diunggah oleh kreator dengan rata-rata peningkatan per tahun 16 % dari 2022 hingga 2024,” ujar Veronica dalam media briefing laporan ”e-Conomy SEA 2024”, Rabu (13/11) di Jakarta. Menurut Direktur Program Pusat Ekonomi Digital dan UKM Institute for Development of Economics and Finance Eisha Maghfiruha Rachbini, daya beli masyarakat sedang turun sehingga konsumsi melambat.  akibatnya, ada pos pengeluaran masyarakat yang dikurangi. ”Porsi pengeluaran gaya hidup dikurangi sehingga berdampak pada belanja daring,” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah mengaku sulit mengejar target penerimaan pajak tahun ini di tengah lesunya kondisi perekonomian global dan domestik. Kemenkeu pun intens menggodok strategi penerimaan baru untuk memajaki aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy demi membiayai kebutuhan belanja negara yang semakin ekspansif. Berdasarkan data Kemenkeu, sampai 31 Oktober 2024, penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.517,53 triliun atau 76,3 % dari target awal Rp 1.988,9 triliun. Artinya, hingga menjelang akhir tahun, pertumbuhan penerimaan pajak masih tercatat negatif, yakni minus 0,4 %. Padahal, hanya tersisa waktu dua bulan untuk mengejar target setoran pajak tersebut.

Menkeu Sri Mulyani mengakui penerimaan pajak tahun ini memang berat untuk dikejar. ”Kami telah sampaikan, tahun ini memang tahun yang sangat berat dengan pertumbuhan pajak yang negatif. Sebab, harga-harga dari komoditas CPO dan batubara masih mengalami penurunan,” katanya dalam raker dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Rabu (13/11). Lesunya setoran pajak itu terlihat dari angka-angka kinerja penerimaan sepanjang Januari-Oktober 2024. Kemenkeu mencatat, setoran pajak dari sektor utama pendorong ekonomi Indonesia seret. Contohnya, industri pengolahan yang pertumbuhan pajaknya terkontraksi minus 6,3 % secara neto dan minus 0,4 % secara bruto.

Demikian pula sektor pertambangan mengalami pertumbuhan pajak yang terkontraksi minus 41,4 % secara neto dan minus 28,3 % secara bruto. Sejalan dengan itu, Kemenkeu menyampaikan, rasio pajak (tax ratio) hingga akhir Oktober 2024 pun baru mencapai 10,02 %. Jika dibanding rasio pajak 2023 di 10,31 %, capaian itu masih lebih rendah, terutama mengingat tahun ini praktis tinggal tersisa dua bulan. Sri Mulyani dengan gamblang mengatakan, setoran pajak pada 2024 memang tidak akan tercapai sesuai target. Hal itu sejalan dengan prediksi outlook kinerja APBN yang diproyeksikan Kemenkeu pada Juli. (Yoga)

Ombudsman RI akan berupaya membuka blokir yang dilakukan terhadap rekening milik UD Pramono di Boyolali, Jateng. Pemblokiran rekening disebabkan perkara perpajakan yang menimpa tempat pengepulan susu perah tersebut. Para peternak berharap masalah itu segera selesai agar tak lagi waswas terkait serapan susu produksi sapi-sapi mereka. UD Pramono mengalami pemblokiran rekening sejak 4 Oktober 2024. Rekening yang terblokir itu berisi uang yang digunakan untuk membayar setoran susu para peternak mitranya yang berjumlah 1.300 orang. Pramono (67), pemilik usaha, dinilai menunggak pajak sebesar Rp 670 juta pada tahun 2018 sehingga rekeningnya diblokir. Padahal, ia menganggap masalah tersebut telah tuntas dengan setoran senilai Rp 200 juta sebagaimana arahan dari petugas pajak ketika itu.

Perkara pajak yang tak kunjung rampung itu mengundang anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, datang ke UD Pramono di Boyolali, Rabu (13/11). Dari pertemuan dengan Pramono, Yeka menemukan permasalahan yang terjadi terkait penghitungan jumlah pajak dan ketepatan prosedur penanganan dalam pemeriksaan pajak. ”Terkait dua hal ini, Ombudsman akan mencoba mengumpulkan data yang terkait. Jadi, pekan depan, kami akan meminta keterangan dan klarifikasi dari Dirjen Pajak,” kata Yeka sesudah menemui Pramono. Yeka juga akan melakukan advokasi agar opsi pembukaan blokir bagi rekening UD Pramono dipertimbangkan oleh Ditjen Pajak (DJP). Ombudsman berharap agar langkah itu bisa segera dilakukan, karena ada ribuan peternak yang bergantung pada tempat pengepulan susu tersebut. (Yoga)

Ribuan warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, NTT, hampir kehabisan bahan makanan. Pemerintah diharapkan segera mengirim bantuan ke sana mengingat desa itu terisolasi akibat erupsi. Warga terdampak berada di Desa Lewotobi sebanyak 1.036 jiwa, Desa Lewoawang 1.376 jiwa, dan Desa Riangrita 703 jiwa. Ketiga desa itu berada di Kecamatan Ile Bura, salah satu kecamatan yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Nikolaus Nara, Sekdes Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, sudah menyurati BPBD Flores Timur dua hari lalu, yakni 11 November 2024. Hingga Rabu (13/11) sore, surat belum direspons oleh pemda. Nikolaus mengatakan, akibat erupsi, warga Lewotobi tak bisa ke kebun dan ke pasar untuk membeli bahan makanan. Jika ke kebun, mereka terkena hujan abu vulkanik serta material.

Banyak tanaman, seperti umbi-umbian dan pisang, mati terpapar belerang serta panas terik selama 10 bulan terakhir. Jika hendak ke pasar, mereka melewati jalan yang dekat dengan aliran lava. Oleh Pos Pengamatan Gunung Lewotobi Laki-laki, jalur itu masuk kategori zona merah sehingga tidak boleh dilewati untuk sementara waktu. Jubir tanggap darurat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Heri Lamawuran, mengatakan, informasi terkait kekurangan makanan itu segera diteruskan ke bagian terkait. ”Diteruskan ke posko” katanya. Heri menyatakan, hingga Rabu pagi, jumlah pengungsi yang terdampak erupsi sebanyak 13.166 orang, tersebar di 11 kecamatan di Flores Timur dan dua kecamatan di Sikka. Jumlah  pengungsi yang sakit 1.317 orang dengan kasus ISPA 382 orang, disusul hipertensi 125 kasus. Kekurangan masker menjadi salah satu penyebab tingginya angka ISPA. (Yoga)

Satu kawasan, tetapi bak dua dunia berbeda. Begitu potret desa sekitar dan Pantai Indah Kapuk 2 di Kabupaten Tangerang, Banten. Kisah warga desa dominan tentang dampak proyek, seperti hilir mudik truk tanah tak kenal waktu, tergusur dari rumah dan kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, PIK 2 menjadi proyek strategis nasional atau PSN PIK Tropical Coastland dengan konsep kawasan hijau dan kota berwawasan lingkungan. Sepekan ini, warga Kecamatan Kosambi dan Teluknaga sedikit lega. Hilir mudik truk tanah berhenti sementara sampai Kamis (14/11) akibat kecelakaan lalu lintas berujung kericuhan pada Kamis (7/11). Rabu (13/11), truk pengangkut beton melintas ke area proyek di Kampung Melayu Timur, Teluknaga. Beton-beton itu bakal jadi pagar pembatas setinggi 1-2 m antara PIK 2 dan kawasan sekitar. Permukiman warga desa kotor di sana-sini. Sebagian jalan desa berlubang dan tergenang karena saluran air mampat. Padahal, jalan ini penghubung antar desa dan ke jalan utama.

Siang itu, Komar (45), warga Muara, kurang bersemangat lantaran hasil menjala ikan hanya laku Rp 60.000. ”Melaut harus makin jauh. Makan ongkos. Apa-apa susah. Bingung kerja yang lain. Dari kecil sudah melaut,” ujar Komar. Komar, salah satu warga yang direlokasi dari Kampung Muara karena pengembangan PIK 2. Rumah barunya terletak 500 meter dari lokasi lama di tepi muara. Selain berkurangnya hasil laut, kerap kebanjiran membuatnya juga ikut direlokasi. Saat itu, ia mendapat Rp 2,3 juta per meter persegi. Pindah tempat tinggal dan mendapat uang tidak membuat ia lebih sejahtera. Ia hanya berharap Pemkab Tangerang, khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, menaruh perhatian kepada nelayan.

Pemerintah menetapkan PIK Tropical Coastland sebagai satu dari 14 PSN baru dengan pembiayaan swasta pada 18 Maret 2024. Areanya seluas 1.755 hektar di PIK 2. Menparekraf saat itu, Sandiaga Uno, mengusulkan PIK 2 sebagai PSN dengan pertimbangan lokasi strategis, dekat dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Seribu dan Kota Tua-Sunda Kelapa, dapat membuka peluang usaha dan investasi, serta menciptakan lapangan kerja bagi warga Banten dan sekitarnya. Selain itu, PIK 2 juga mengakomodasi wisata mangrove dan terhubung dengan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg. Nilai investasinya Rp 65 triliun dengan harapan menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.

 PIK 2 adalah kelanjutan usaha patungan Agung Sedayu Group dan Salim Group setelah mengembangkan PIK 1 dan pulau reklamasi Golf Island and Ebony dengan luasan pengembangan 1.600 hektar. Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menyerukan presiden meninjau ulang, mencabut penetapan status PSN, dan menghentikan pembangunan PIK 2. Bupati Tangerang diminta menghentikan sementara pembangunan PIK 2 dan mengevaluasi operasional pembangunan. Lalu meminta pertanggungjawaban pihak PT PIK Dua Tbk atas dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial yang muncul dari pembangunan yang dikerjakan secara serampangan dan melawan hukum. (Yoga)

Dampak teknologi terhadap media dan jurnalistik merupakan tantangan yang mesti dihadapi. Di sisi lain, media, bersama masyarakat, bertanggung jawab untuk mengatasi disinformasi dan misinformasi. Hal itu terungkap dalam diskusi ASEAN-Korea Media Forum bertema ”The Impact of Technology on Journalism, Response to Disinformation” yang diselenggarakan Korea Press Foundation (KPF) dalam rangkaian KPF Journalism Conference 2024 di Seoul, Korselea Selatan, Rabu (13/11). Diskusi yang dimoderatori Jaemin Jung, pengajar di College of Liberal Arts and Convergence Science, itu menghadirkan jurnalis di ASEAN dan Korsel sebagai panelis.

Wan Muhammad Aslah Wan Razali, wartawan agensi Berita Nasional Malaysia (Bernama), mengatakan, salah satu kesulitan yang ditimbulkan teknologi adalah kemampuan media untuk tetap terhubung dengan pembaca muda. ”Pembaca muda cenderung tak peduli dengan berita. Maka, kami berusaha menyampaikan berita secepat mungkin melalui media sosial. Bentuknya bisa artikel atau video,” ujarnya. Menurut Ng Soon Kiat, Associate News Editor SPH Media, dampak teknologi bagi media di SPH Media Singapura ditandai dengan transformasi dari cetak ke mobile first audience. Distribusi dari cetak menjadi orientasi platform media sosial. ”Kami membagi konten kami ke platform berbeda, misalnya di Tiktok, Facebook, dan Instagram. konten lebih singkat sehingga lebih mudah dimengerti,” katanya.

Transformasi tersebut, diakuinya, membuat koran terlihat ”tua”. Maka, perusahaan melakukan sejumlah langkah, di antaranya rebranding agar selaras dengan transformasi. Keoxomphou Sakdavong, Deputy Head of Business News Section, Vientiane Times, Laos, menyampaikan, perubahan akibat teknologi yang bergerak cepat membuat media berubah dari berorientasi cetak ke digital. Namun, hal itu memicu isu baru, yakni pendapatan iklan digital yang tidak setinggi iklan cetak. ”Masalah yang juga muncul, newsroom jadi sepi. Kami rapat di kantor satu kali dalam seminggu. Padahal, saat masih berorientasi cetak, kami rapat setiap hari,” ujarnya. Menurut Laporan Risiko Global 2024 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia pada Januari 2024, misinformasi dan dis- informasi menempati posisi pertama dalam daftar risiko global. (Yoga)