Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Setop Ganti Menteri Ganti Kebijakan Kurikulum Pendidikan
Kurikulum Merdeka memang memiliki sejumlah titik lemah, sehingga perlu dievaluasi. Akan tetapi, sejumlah kalangan menilai, kurikulum itu jangan diganti, karena malah akan kontraproduktif ke sistem pendidikan nasional. Alasannya, penerapan kurikulum baru bisa menimbulkan persoalan bagi tenaga pendidik, siswa dan stakeholder pendidikan, karena mereka terus beradaptasi. Lebih parah lagi, siswa bisa bingung, guru stres, dan orang tua panik, jika kurikulum terus diganti setiap lima tahun sekali, lantaran harus memulai dari nol lagi. Pada titik ini, penyempurnaan kurikulum itu dinilai lebih bijak diakukan pemerintahn Prabowo Subianto.
Hal ini bisa memperbaiki sekaligus mencegah gejolak di pendidikan nasional. Gayung pun bersambut. DPR membuka peluang untuk menyusun jurikulum pendidikan yang bersifat tetap dengan jangka berlaku 20-30 tahun ke depan. Kurikulum merdeka dikembangkan sejak 2020, kemudian diterapkan dan dievaluasi secara bertahapp sejak 2021. Kurikulum ini resmi ditetapkan sebagai kurikulum nasional mulai tahun ajaran 2024-2025. Namun implementasinya tergantung pada kesiapan satuan pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Ada masa transisi hingga maksimal tiga tahun ke depan. (Yetede)
Pemerintah Meminta Dukungan DPR dalam Penegakan Hukum di Sektor Migas dan Pertambangan
Pemerintah meminta dukungan DPR dalam penegakan hukum di sektor migas dan pertambangan. Hal ini seiring dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum pada Kementeraian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktorat khusus ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Beleid yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024 itu juga menyebutkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM dipimpin oleh Direktorat Jenderal Penegakan HUKUM ESDM dipimpin oleh Direktur Jendral yang berasal daru unsur Kejaksaan, Kepolisian ataupun TNI.
"Saya minta tolong Bapak Ibu semua agar tolong dukung ini Dirjen Gakum, tolong dukung sekali karena pasti rayuannya, godaannya banyak ini dirjen. Ini saya jujur aja. Jadi saya juga minta, kalau mau commit, kita buat barang ini bagus," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia. Bahlil mengatakan pihaknya sedang menyusun struktur organisasi Ditjen Gakum. Ia menegaskan dalam waktu dekat struktur tersebut rampung. Nantinya direktorat ini dipimpin oleh sosok bisa berasal dari kalangan Kejaksaan, Kepolisian ataupun TNI. Namun, Bahlil menegaskan Dirjen Gakum nanti merupakan sosok yang memiliki integritas. Lebih lanjut ia menyebut direksi teranyar ini akan menyasar kegiatan tambang ilegal dan pengeboran migas ilegal. (Yetede)
Terbatasnya Modal untuk Mengejar Target Ambisius
Presiden Prabowo tak akan menoleransi korupsi
Para pengusaha AS diajak tidak ragu berbisnis di Indonesia. RI siap menyediakan iklim usaha sehat, termasuk lewat pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan pengusaha AS, Senin (11/11) siang waktu Washington DC atau Selasa dini hari WIB. Pengusaha yang ditemui merupakan anggota The United States-Indonesia Society (Usindo). Presiden menegaskan sikap pada korupsi. Bagi Presiden, korupsi kanker dalam perekonomian. Oleh karena Presiden tak akan menoleransi segala bentuk korupsi. ”Beliau bahkan menyampaikan, kalau ada yang korupsi atau yang membuat problem, misalkan, kontak langsung kepada beliau,” ucap Rosan.
Ia menyebutkan, pengusaha senang dengan pesan positif Presiden. Pesan itu sangat jelas dan diapresiasi. Kepada Presiden, menurut Rosan, pengusaha juga menyinggung soal birokrasi yang masih berbelit. Penting mengurai masalah itu agar pemilik modal tertarik berinvestasi di Indonesia. ”Kami sangat gembira karena memiliki presiden yang sangat pro-bisnis di Indonesia, yang sangat menyambut kami dan menyampaikan dengan jelas dalam diskusi ini bagaimana dia akan menyambut, baik bisnis AS maupun bisnis dari negara lain,” kata Wakil Dubes AS di Jakarta sekaligus penasihat Usindo, Ted Osius. (Yoga)
Susu peternak sapi ditolak dan terpaksa dibuang
Pekan ini, dunia peternakan Tanah Air heboh seusai peternak di Pasuruan, Jatim, membuang susu yang tertolak masuk ke pabrik. Berikutnya, rentetan aksi protes serupa terjadi di Boyolali, Jateng. Aksi buang susu tidak sekali ini terjadi. Pernah karena penyakit mulut dan kuku atau karena kualitas produksi tak sesuai ketentuan. Namun, pembuangan karena ditolak oleh pabrik baru kali ini terjadi. Penolakan itu dikatakan karena kuota penerimaan dipotong atau dibatasi. Peternak yang susu produksinya tertolak pabrik berasal dari PT Nawasena Satya Perkasa (NSP) asal Purwodadi, Pasuruan. Disebutkan, 150 ton susu dibuang ke sungai sejak Sabtu (9/11). Kejadian bermula saat PT NSP menyetor susu ke pabrik di Jabar. Dikatakan bahwa kuota penerimaan pabrik dikurangi. PT NSP lalu memilih membuang susu karena sudah lewat masa aman konsumsi susu. ”Kalau (susu) diberikan kepada masyarakat, kondisinya cukup mengkhawatirkan.
Kalau dibawa balik ke Pasuruan, rugi di ongkos angkutan dan kondisi susu semakin rusak,” kata Manajer PT NSP Abednego Wahyu Adi Permana, di Pasuruan, Senin (11/11). Selama ini mereka memasok 70 ton susu pada pabrik per hari. Namun, sejak akhir September 2024, penerimaan susu pabrik di Jabar menjadi 40 ton per hari. Dengan adanya pembatasan, ia membatasi penerimaan susu dari peternak dan pengepul. Pilihan lain adalah mengalihkan penjualan susu pada usaha yang membutuhkan susu, misal permen rasa susu, dengan harga rendah. Rendahnya harga jual bakal berdampak pada turunnya harga beli susu dari peternak. Harga beli susu ke peternak, Rp 7.000-Rp 7.800 per liter. Ada 2.000 peternak di Pasuruan yang menyetor susu ke PT NSP. Selain PT NSP, penolakan susu saat disetor dialami Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan, Nongkojajar, Pasuruan.
Biasanya mereka menyetor 100 ton susu segar per hari. Namun, sejak akhir September 2024, industri pengolahan susu membatasi pembelian. Per Minggu, jumlah susu belum disetor 80 ton. ”Kami memiliki sistem pendingin yang baik sehingga susu dari peternak bisa ditampung. Namun, tak bisa lama karena tiap hari datang susu baru. Butuh solusi bagi peternak sapi perah,” kata Sulistyanto, Ketua KPSP Setia Kawan. Dengan kebutuhan 17 kg per kapita, Indonesia masih mengimpor susu. Hingga 2022 sesuai data BPS, produksi susu segar dalam negeri 968.980 ton atau 20 % kebutuhan nasional 4,4 juta ton. Kementerian Koperasi menyebut, masuknya susu impor dipicu adanya negara pengekspor yang memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas yang menghapuskan bea masuk produk susu, sehingga produk mereka 5 % lebih rendah dari harga global. Kondisi ini diperparah ulah pelaku industri pengolahan susu yang mengimpor bukan dalam susu segar, melainkan skim atau susu bubuk. (Yoga)
Kejagung Sita Rp 301,9 Miliar dari Grup Duta Palma terkait korupsi
Penyidik Kejagung kembali menyita uang ratusan miliar rupiah dalam kasus korupsi PT Duta Palma Group. Kali ini, uang yang disita Rp 301,9 miliar. Dalam kasus ini penyidik sudah tiga kali menyita uang yang diduga hasil korupsi dengan nominal mencapai Rp 1,1 triliun. Direktur Penyidikan Jakmpidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar dalam jumpa pers di Kejagung, Jakarta, Selasa (12/11) menyampaikan, dari perkembangan perkara tindak pidana korupsi usaha perkebunan kelapa sawit yang dijalankan PT Duta Palma Group, penyidik menemukan adanya aliran dana dari lima perusahaan atau korporasi kelapa sawit yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang.
Kelima perusahaan dimaksud adalah PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani. Menurut Abdul, lima perusahaan tersebut telah membuat perkebunan kelapa sawit dan mengelola di kawasan hutan tanpa disertai pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Selain kelima perusahaan itu, penyidik Kejagung juga menetapkan dua perusahaan lainnya sebagai tersangka pencucian uang. Keduanya adalah PT Asset Pacific yang merupakan perusahaan properti dan PT Darmex Plantations yang merupakan induk usaha perkebunan. Menurut Abdul, dana dari lima perusahaan tersebut ditransfer ke rekening Yayasan Darmex.
”Dari hasil tindak pidana atas penguasaan dan pengelolaan lahan, kemudian dialihkan dan ditempatkan pada PT Darmex Plantations selaku holding perkebunan yang lalu disamarkan ke rekening Yayasan Darmex sebesar Rp 301,98 miliar sebagaimana yang ada di hadapan kita,” tutur Abdul seraya menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp 100.000. Abdul menyebutkan, penyitaan tersebut merupakan pengembangan dari kasus korupsi dan pencucian uang yang menjerat Surya Darmadi selaku pemilik PT DutaPalma Group dan Raja Thamsir Rachman selaku bekas Bupati Indragiri Hulu. (Yoga)
Tercapainya Konsensus Standar Pasar Karbon
Negara-negara pihak Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim PBB Ke-29 atau COP29 di Baku, Azerbaijan, mencapai konsensus dalam standar pasar karbon berdasar Artikel 6.4 Kesepakatan Paris. Hal ini akan memastikan pasar karbon internasional berjalan dengan integritas di bawah pengawasan PBB. Demikian disampaikan Lead Negotiator COP29, Yalchin Rafiyev, Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) Simon Stiell, dan Climate Change High-Level Champion COP29, igar Arpadarai di Blue Zone, Baku Stadium, Azerbaijan, Selasa (12/11). Rafiyev menuturkan, negara pihak mencapai konsensus terkait Artikel 6.4 dan mekanisme dinamis untuk memperbaruinya.
Ini jadi perangkat untuk mengarahkan sumber daya pada negara-negara berkembang dan menghemat 250 miliar USD per tahun saat menerapkan rencana iklim. Negara pihak yang hadir di COP29 menunjukkan fleksibilitas, kolaborasi, dan mencapai kesepakatan. ”Kita melihat antusiasme dan determinasi yang belum ada sebelumnya pada Artikel 6,” ujarnya. Pada pertemuan puncak pemimpin negara, Selasa-Rabu (12-13 November 2024) para pemimpin negara diharapkan berbicara dan mengambil langkah kuat. Dunia menanti mereka berbicara dan bertindak mengatasi krisis iklim. Menurut Simon Stiell, Artikel 6 Kesepakatan Paris bukan birokrasi rumit PBB. Ketika sudah berjalan, pasar karbon membantu negara-negara menerapkan rencana iklim demi menekan emisi lebih cepat dan murah. (Yoga)
Program JKN Berdampak Signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi Regional
Penyelenggaraan program JKN dalam 11 tahun terakhir memiliki dampak terhadap peningkatan pertumbuhan eko-nomi regional. Secara empiris, keberlangsungan program yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPKS Kesehatan berkaitan juga dengan produktivitas dan daya konsumsi masyarakat. Hal itu merupakan kesimpulan dari hasil studi yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI berjudul ”Dampak Program JKN terhadap Ekonomi dan Kemiskinan” yang dirilis November 2024.
Peneliti LPEM UI, Jahen F Rezki, menyebut, secara ekonomi makro, JKN memberikan dampak terhadap PDB, baik regional maupun nasional, karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan konsumsi sekaligus membuka sejumlah kesempatan kerja di sektor-sektor yang terkait dengan jalannya program. Hasil estimasi studi yang dilakukan pada 2016, 2020, dan 2023 menunjukkan, terdapat asosiasi positif antara peningkatan utilisasi kesehatan dan peningkatan angka harapan hidup. Adapun angka harapan hidup berdampak langsung terhadap produktivitas dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. ”Kami menemukan bukti yang menunjukkan dengan adanya kenaikan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan, akan meningkatkan kegiatan ekonomi,” ujarnya, Selasa (12/11). (Yoga)
1.836 Anak Jakarta terjerat judi
Sedikitnya 1.836 anak di Jakarta terjerat judi daring tahun ini. Nilai transaksinya Rp 2,29 miliar. Peran orangtua dibutuhkan untuk mengawasi berbagai aktivitas digital anaknya. Terlebih, judi daring sering dikemas secara menarik dengan menggunakan modus gim daring. Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengutip data PPATK, menyebut, 1.836 anak di Jakarta terlibat judi daring dalam 19.555 kali transaksi senilai Rp 2,29 miliar pada 2024. Anak-anak itu berada di rentang usia 11-17 tahun. ”Pemprov DKI Jakarta mendukung program pemerintah pusat terkait literasi digital sebagai upaya mengatasi judi online.
Salah satunya acara literasi digital yang digelar bersama Kemenkomdigi,” kata Teguh saat menghadiri acara edukasi dan literasi digital bertema ”Pencegahan dan Penanganan Judi Online (Judol) di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat” di Semper Barat, Cilincing, Jakut, Selasa (12/11). ”Perlu bekal literasi digital yang baik bagi orangtua untuk menghindari judi online pada anak. Selain itu, orangtua juga perlu berperan dalam mendampingi anak-anak saat berinteraksi di dunia maya secara aman dan bijak,” ujar Teguh. (Yoga)
Keakraban Prabowo-Trump Mengindikasikan Hubungan Erat antara RI-AS
Pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah menyotori keakraban Presiden RI Prabowo Subianto dan pemenang pilpres AS Donald Trump sebagai isyarat positif akan semakin baik dan kuatnya hubungan Indonesia-AS di masa mendatang, khususnya di sektor ekonomi. Hal tersebut menanggapi akrabnya interaksi Prabowo-Trump meski hanya melalui saluran telepon, sebagaimana ditampilkan dalam unggahan video melalui akunt Instagram @prabowo pada Senin (11/11/2024). "Kedekatan ini merupakan karpet merah bagi kerja sama ekonomi kedua negara," kata Reza.
Meski berlangsung singkat, pembicaraan kedua pemimpin bernuansa amat positif dan menunjukkan bahwa mereka sudah dekat. Pembicaraan semakin akrab kala keduanya berbicara dengan Bahasa Inggris, katanya. Akademisi Universitas Padjajaran itu juga menyoroti keakraban Prabowo-Trump saat keduanya saling memuji proses terpilihnya mereka dalam pemilihan umum yang terbuka dan transparan dalam panggilan tersebut. "Keinginan Trump membuka akses seluas-luasnya kepada Presiden Prabowo untuk berkomunikasi pada berbagai isu yang menyangkut kepentingan bersama kala dibutuhkan juga cukup mencengangkan," kata Reza. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









