Indonesia harus memiliki kurikulum pendidikan yang dinamis sehingga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk sejumlah tuntutan kebutuhan dari dunia usaha, industri, hingga sektor perdagangan. Meski demikian, setiap perubahan kurikulum sebagai respon atas dinamika yang terjadi, sebaiknya tidak dilakukan terlalu sering dan secara besar-besaran alias drastis. Untuk itu, perlu ada penjembatanan antara kurikulum lama dan kurikulum baru, sehingga setiap terjadi perubahan tidak timbul kekagetan dan kebingungan baik pada siswa, guru, maupun orang tua murid.

Untuk memastikan semua bisa terwujud, maka pemerintah perlu membuat koridor yang baku dan tetap sebagai pegangan dalam setiap penyusunan kurikulum pendidikan di Indonesia. Demikian benang merah yang mengemukakan dalam acara focus group discussion (FGD) bertema Mengunci Sistem Pendidikan Indonesia yang digelar B-Universe di Kantor B-Universe Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/11/2024). Sebagai narasumber FGD adalah pengamat pendidikan Darmaningtyas, psikolog anak dan remaja Vera Itabilina Hadiwidjojo, serta pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta Dadi Ardiansyah. Tururt hadir pula Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukito. (Yetede)

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memblokir aset senilai Rp36,8 miliar milik situs judi online slot8278, bagian dari jaringan internasional. Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, menyatakan bahwa langkah ini diambil setelah mendalami aliran dana yang terkait situs tersebut. Sebelumnya, Bareskrim juga menyita aset lainnya, yaitu Rp13,8 miliar pada 8 November dan Rp70,1 miliar pada 2 November 2024.

Menurut Himawan, aset yang diblokir berasal dari penyedia jasa pembayaran yang digunakan oleh situs slot8278, yang diketahui beroperasi di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Vietnam. Situs ini dikelola oleh warga negara China dengan server yang juga berbasis di China. Ia menegaskan bahwa penyidik akan terus melacak aset-aset lain yang terkait dengan jaringan ini.

Langkah tegas ini mencerminkan komitmen Polri untuk memberantas jaringan perjudian online internasional yang merugikan masyarakat dan ekonomi Indonesia.

Deddy Yevri Hanteru Sitorus, anggota DPR Komisi II dari Fraksi PDIP, menyampaikan adanya dugaan intervensi pejabat negara terhadap masyarakat dalam memilih pasangan calon tertentu pada Pilkada Serentak 2024. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mendagri dan pejabat terkait di Jawa Tengah pada Senin (11/11), Deddy mengungkapkan bahwa 19 kasus telah dilaporkan ke Bawaslu, melibatkan 129 pemerintah desa, ASN, dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang diduga melakukan tindakan tersebut.

Pernyataan Deddy ini merespons dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi – Taj Yasin. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai bahwa pernyataan Istana mengenai dukungan Presiden sah dan sesuai aturan, mengingat peran Presiden sebagai pimpinan partai.

Kontroversi ini mencerminkan kekhawatiran terkait netralitas pejabat negara dalam proses demokrasi, yang menjadi perhatian utama menjelang Pilkada 2024.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya dalam pemberantasan judi online, bahkan siap mempertaruhkan jabatannya jika terbukti menerima keuntungan dari praktik tersebut. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Senin (11/11), Listyo menegaskan bahwa seluruh anggota Polri juga diharuskan memiliki komitmen yang sama. Ia meminta anggota yang tidak mampu atau terindikasi terlibat segera mengundurkan diri.

Sejak 2020 hingga 2024, Polri berhasil menangkap 9.096 tersangka dari 6.386 kasus judi online, memblokir 68.108 situs, menindak 5.991 rekening, dan menyita aset senilai Rp861,8 miliar. Listyo mengungkapkan bahwa salah satu modus operandi sindikat judi online melibatkan penggunaan influencer, backlink situs pemerintah, dan promosi di media sosial.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan judi online yang menjadi prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan Kapolri sebagai penanggung jawab utama. Pemberantasan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat secara digital.

Hingga Senin (11/11) masih ada delapan warga yang dirawat di RS Putri Hijau milik Kodam I Bukit Barisan.  Dari penganiayaan itu, ada warga yang tangannya hampir putus, kepala sobek, punggung ditusuk, dan luka lebam di sekujur tubuh. ”Mereka sudah ditangani di RS. Semoga kondisinya bisa pulih kembali,” kata Bahrun, Kepala Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Senin. Bahrun mengatakan, di luar delapan korban yang masih dirawat, kondisi sebagian warga yang mengalami luka-luka sudah membaik. Ada pula warga yang sudah dibolehkan pulang dari RS. Sejumlah warga yang menjadi korban serangan itu mengaku tidak mengetahui alasan penyerangan. Beberapa warga menjadi korban saat kebetulan melintasi jalan desa pada hari kejadian, Jumat (8/11). Penyerangan perkampungan berawal dari kedatangan puluhan anggota Artileri Medan-2 ke Desa Selamat. Mereka membawa pisau, double stick, dan alat lainnya.

Situasi itu, dituturkan Sri Ulina Perangin-Angin (30), yang menjadi korban penganiayaan anggota TNI Batalyon Armed-2/KS. Jumat malam itu, ia melintasi jalan Desa Selamat dengan sepeda motor. Ia terkejut melihat segerombolan orang yang menyerang warga, sekitar pukul 22.30 WIB. ”Saat melintas, seorang tentara menendang sepeda motor saya dari samping hingga saya terpental ke parit. Sepeda motor saya juga masuk ke parit,” kata Sri. Ia langsung lari ke rumah seorang warga setelah melihat gerombolan anggota TNI mengamuk dan ada yang membawa senjata tajam. Raden Barus (60), warga lainnya, ditemukan tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan. Kepalanya mengeluarkan darah. Wajahnya lebam. Di punggung sebelah kiri ada luka akibat benda tajam. Setelah serangan itu, suasana desa mencekam.

Warga marah dan berduka atas meninggalnya Raden, tokoh masyarakat setempat. Warga sempat membawa jenazah Raden ke depan markas Armed-2 sebagai bentuk protes. Warga tidak tahu pasti penyebab tentara menyerang kampung mereka. Ada informasi, ada tentara cekcok dengan warga saat melintas di jalan dengan sepeda motor, berujung pengejaran warga dan penyerangan ke Desa Selamat. Panglima Kodam I Bukit Barisan, Letjen Mohamad Hasan datang ke markas Armed-2 dan menemui warga. Hasan meminta maaf secara langsung kepada warga, khususnya ke keluarga korban. Dia menjamin anggotanya tidak akan melakukan serangan lagi kepada warga. Hasan berjanji akan memproses hukum semua anggota Armed-2 yang terlibat dalam peristiwa penyerangan itu. Data sementara, ada 33 anggota TNI yang terlibat penyerangan. (Yoga)

Mendagri Tito Karnavian menyetujui usulan anggota Komisi II DPR untuk menghentikan sementara distribusi bansos hingga seusai pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024. Penyaluran bansos selama pilkada dikhawatirkan disalahgunakan untuk memenangkan salah satu calon di pilkada. Persetujuan Mendagri Tito Karnavian disampaikan Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto saat rapat dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11). Mendagri bakal menerbitkan surat edaran ke seluruh pemda untuk menghentikan sementara penyaluran bansos tersebut.  Rapat digelar untuk meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024. Dalam rapat, dugaan pelanggaran netralitas ASN disorot.

Selain itu juga rentannya penyalahgunaan bansos untuk kepentingan pemenangan calon, utamanya petahana atau calon yang dekat dengan pejabat di pemda. Awalnya, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Deddy Sitorus, mengatakan, Mengingat kuatnya peran ASN, termasuk pj kepala daerah, dalam memobilisasi birokrasi serta anggaran, Deddy mengusulkan semua bansos dari pemda dihentikan sementara hingga pelaksanaan pilkada selesai. Jadi, tidak ada yang diuntungkan, baik itu (calon kepala daerah) dari PDI Perjuangan maupun dari mana pun. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin sepakat dengan usulan Deddy. Penghentian sementara bansos penting agar semua calon yang berkontestasi di Pilkada 2024 diperlakukan adil dan setara oleh pemda. (Yoga)

Keberlangsungan program JKN terancam defisit antara pembayaran klaim manfaat dan penerimaan iuran. Sepanjang Januari hingga Oktober 2024, defisit tercatat Rp 12,83 triliun. Opsi menaikkan tarif iuran yang harus dibayar masyarakat menjadi keniscayaan demi keberlangsungan program yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional. Dirut BPJS Kesehatan, selaku pengelola program JKN, Ali Ghufron Mukti, mengatakan, iuran peserta JKN perlu dinaikkan karena lembaganya tengah dihadapkan dengan kondisi dan ancaman defisit hingga gagal bayar klaim. Menurut rencana, kenaikan itu dilakukan pada pertengahan 2025.

”Akhir Juni atau awal Juli akan ditentukan, berapa iuran, target manfaat, dan juga tarif akan disesuaikan,” ujar Ali usai peluncuran buku Tabel Morbiditas Penduduk Indonesia di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (11/11). Sebagai payung hukum, ketentuan penerapan tarif baru iuran BPJS Kesehatan pada Juli 2025 ini tertuang dalam Perpres No 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, besaran iurannya belum ditetapkan dalam Perpres itu sebab dalam Pasal 103B Ayat (8) Perpres No 59/ 2024 hanya disebutkan penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan diberikan tenggat waktu oleh Presiden Jokowi hingga 1 Juli 2025. (Yoga)