Ketergantungan Indonesia terhadap produk kesehatan impor mesti ditekan demi mewujudkan ketahanan nasional di sektor kesehatan. Untuk itu, pemerintah mendorong agar tingkat kandungan dalam negeri pada produk kesehatan mencapai 50 %. Menkes Budi Gunadi Sadikin saat membuka acara Health Innovation Festival atau HAi Fest di Jakarta, Jumat (8/11) mengatakan, pembangunan industri kesehatan, industri farmasi, dan alat kesehatan terus didorong di dalam negeri. Hal itu dibutuhkan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pada sistem kesehatan di Indonesia.

”Saat pandemi terjadi lockdown (penutupan wilayah) sehingga pasokan alat kesehatan dan obat-obatan jadi amat terbatas. Kondisi itu membuat pemerintah bertekad membangun sistem kesehatan Indonesia yang resilien, aman, dan bertahan kalau ada pandemi lagi,” tuturnya. Pemerintah mendorong pihak-pihak meningkatkan investasi pada sektor kesehatan di Indonesia. Diperkirakan nilai belanja kesehatan pada masyarakat Indonesia meningkat 2,5 kali lipat pada 5-15 tahun mendatang. Dengan kondisi demografi Indonesia lebih banyak penduduk usia tua, belanja kesehatan di masyarakat akan meningkat.

Pemerintah menyiapkan cara mempercepat terwujudnya ketahanan sistem kesehatan dalam negeri. Perizinan produksi alat kesehatan dan produk farmasi dipermudah. Selain itu, kerja sama terbuka industri dalam negeri dan asing untuk memproduksi produk kesehatan di Indonesia. ”Pemerintah pasti akan membeli barang yang diproduksi di dalam negeri tersebut. Jaminan itu dilakukan dengan mengoptimalkan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) pada produk kesehatan yang masuk di e-catalog,” ujarnya. (Yoga)

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan akan terus memperbaiki tata kelola perusahaan pelat merah. Kementerian BUMN siap bekerja sama dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dalam rangka meningkatkan efisiensi. ”Tentu ada yang harus terus kita perbaiki. Program bersih-bersih BUMN sudah berjalan. Di awal, kita tahu banyak kasus yang waktu itu, ada Asabri, ada Jiwasraya, ada Garuda. Sekarang sama, di proyek kedua, program bersih-bersih BUMN itu harus terus dijalankan,” kata Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/11). Menurut Erick, peran BUMN tak cukup hanya melaksanakan program-program ekomi pemerintah.

Sebagaimana disampaikan Presiden RI, program-program tersebut harus dilaksanakan secara efisien dengan meminimalkan kebocoran anggaran, yang selama ini ditengarai mencapai 30 %. Artinya, BUMN harus terus berbenah agar dapat berjalan seefisien mungkin. Dalam beberapa tahun terakhir, langkah efisiensi ditempuh Kementerian BUMN, salah satunya memangkas jumlah perusahaan inti BUMN, dari sebelumnya berjumlah 114 perseroan menjadi 47 perseroan. Dari 47 BUMN yang ada, 40 perusahaan kini tergolong dalam kondisi sehat, sedangkan 7 masih butuh perbaikan.

Tujuh BUMN yang punya kondisi keuangan merah adalah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Selain itu, ada pula Jiwasraya, Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), dan Perum Percetakan Negara publik Indonesia (PNRI). Penyebab utama sejumlah BUMN merugi dalam jangka waktu lama adalah beban penugasan pemerintah yang tidak sesuai dengan kapasitas fiskal setiap perusahaan. Sebab itu, perbaikan tata kelola ke depan bukan pada BUMN, melainkan tata kelola penugasan pemerintah untuk BUMN (Kompas.id, 7/11/2024). (Yoga)

Masyarakat yang hendak menggunakan kereta api pada periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat memesan tiket perjalanan. Sejauh ini, kereta api masih menjadi moda transportasi favorit masyarakat, khususnya generasi muda. Mulai Jumat (8/11) masyarakat dapat memesan untuk keberangkatan Senin, 23 Desember 2024. Pada Sabtu (9/11), konsumen dapat mulai memesan untuk keberangkatan Selasa, 24 Desember 2024, dan seterusnya.

”KAI juga menawarkan berbagai program, salah satunya tarif reduksi dengan kriteria tertentu. Diskon tarif reduksi ini dapat dimanfaatkan pelanggan, baik hari biasa maupun selama libur Natal dan Tahun Baru,” ujar Vice President of Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Anne Purba secara tertulis, Jumat. Ia berharap masyarakat memesan tiket jauh hari untuk berlibur, terutama untuk tanggal keberangkatan favorit, agar tak kehabisan tiket. ”Kami mengimbau para pelanggan agar teliti memastikan tanggal keberangkatan, rute perjalanan, dan data diri di-input dengan benar saat melakukan pemesanan,” kata Anne.

Berkaca pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, KAI mengoperasikan 474 lokomotif dan 1.738 gerbong kereta serta 99 kereta rel diesel. Jumlah penumpang KA mencapai 14 juta atau 13 % dari total penumpang seluruh moda transportasi massal. Tanggal favorit Pada akhir tahun lalu,tanggal favorit keberangkatan arus mudik Natal terjadi pada 23 Desember 2023. Sebaliknya, penjualan tertinggi arus balik terjadi pada 26 Desember 2023, tepat sehari setelah perayaan Natal. Data KAI menunjukkan mayoritas pengguna KA adalah generasi milenial dengan persentase 40,02 % dan generasi Z sebesar 23,66 %. Posisinya diikuti generasi X sebesar 21,18 % dan generasi baby boomer sebanyak 10,79 %. (Yoga)

Federasi Serikat Buruh Kebun Sawit (FSBKS) Kalbar mencatat, banyak perempuan buruh di perkebunan sawit tidak punya status yang jelas dalam konteks ketenagakerjaan. Hal itu membuat mereka tak mendapat hak-hak sebagai pekerja. ”Kebanyakan (buruh) perempuan itu bekerja sebagai pekerja harian lepas. Mereka juga tidak diberikan kontrak kerja oleh pihak perusahaan,” ujar Ketua FSBKS Kalbar, Yublina Yuliana Oematan, Jumat (8/11). Hal itu ia sampaikan dalam diskusi daring bertajuk ”Keadilan Gender untuk Industri Sawit Berkelanjutan’’ yang diselenggarakan Sawit Watch. Sawit Watch adalah organisasi nonpemerintah yang fokus pada dampak negatif sistem perkebunan besar sawit.

Yublina mengatakan, beberapa perempuan buruh di perkebunan sawit ada yang diberi kontrak kerja. Namun, mereka tak mendapat salinan perjanjian kerja. Artinya, perempuan buruh tak bisa mengecek isi perjanjian kerja tersebut. Dari pendataan FSBKS Kalbar, banyak perempuan buruh punya beban kerja fisik berat. Dari proses pemupukan, sejumlah perempuan mesti mengangkut pupuk dari gudang ke truk. Proses itu berlanjut sampai pengeceran pupuk di lapangan. ’’Target kerja berkisar 600 kg-700 kg per orang. Jika target itu belum selesai hari ini karena cuaca, misalnya, diselesaikan keesokan hari dengan ditambah target kerja harian 600 kg lagi,” kata Yublina.

Selain contoh tersebut, beberapa perempuan buruh di perkebunan sawit punya jam kerja jelas. Misalnya, dalam sehari diberi waktu kerja 7 jam. Namun, Yublina mengatakan, saat target kerja selesai sebelum waktu kerja habis, perempuan buruh tak bisa langsung pulang. Beberapa perusahaan mengatur mereka mesti ada di lapangan hingga jam kerja selesai. Dari sisi fasilitas kerja, FSBKS Kalbar mencatat sejumlah perempuan buruh tak mendapat alat pelindung diri (APD). Sekalipun ada, tak sesuai dengan lingkungan kerja sehingga membuat buruh perempuan kepanasan. Beberapa perempuan buruh akhirnya membeli APD secara mandiri. Kondisi tersebut membuat perempuan buruh rentan terpapar bahan kimia pupuk saat bekerja.

Di saat bersamaan, tak ada fasilitas pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja. Sekalipun ada, ujar Yublina, hasil pengecekannya kerap kali tidak diberikan. Akibatnya, pekerja tak benar-benar tahu kondisi kesehatannya. Saat perempuan buruh punya keluhan sakit, sejumlah perusahaan tak menyediakan fasilitas klinik dan ambulans. Kalaupun ada dua fasilitas itu, biasanya tidak ada dokter yang berjaga. Ketersediaan obat pun minim. ’’Ketika sakit, kami harus pergi berobat sendiri,” kata Yublina. Kondisi itu ditambah dengan banyaknya perempuan buruh di perkebunan sawit yang tidak mendapat cuti haid dan cuti hamil. Dengan beban kerja berat itu, membuat mereka punya masalah kesehatan serius. (Yoga)

Perkembangan teknologi informasi berpengaruh ke berbagai sektor, tak terkecuali sektor jasa keuangan. Kemudahan bertransaksi tanpa dibatasi ruang dan waktu,ada dalam genggaman. Kita dapat membuka rekening atau mengakses layanan perbankan lainnya dengan mudah dari gawai yang dimiliki. Kehadiran aplikasi super (super apps) yang dimiliki perbankan bahkan memungkinkan untuk mengakses produk dan layanan dari sektor jasa keuangan lainnya, seperti pembelian produk reksa dana. Perubahan pola perilaku masyarakat ketika mengakses produk dan layanan jasa keuangan sejak pandemi Covid-19 mendorong industri jasa keuangan terus berinovasi.

Untuk memperluas akses keuangan masyarakat, kolaborasi dengan sektor riil pun dilakukan. Pembelian asuransi mikro, pengajuan pembiayaan dan kemudahan berinvestasi dapat dilakukan melalui toko daring. Namun kemudahan ini dihadapkan dengan berbagai tantangan yang masih menjadi PR bersama, seperti keamanan data pribadi dan berbagai kejahatan di sektor jasa keuangan. Tips yang dapat dilakukan agar dapat memaksimalkan manfaat produk dan layanan jasa keuangan berbasis digital dengan tetap memperhatikan aspek pelindungan konsumen, yaitu: 1. Jaga keamanan data pribadi yang dimiliki. Jangan membagikan username dan kata sandi akun produk atau layanan jasa keuangan yang dimiliki karena rawan disalahgunakan.

2. Ketika mengakses produk dan layanan jasa keuangan melalui gawai yang Anda miliki, pastikan untuk menggunakan jaringan internet pribadi dan bukan internet berbagi (Wi-Fi). Penggunaan jaringan internet pribadi memperkecil kemungkinan penjahat untuk mengakses data. 3. Jangan panik ketika menerima pemberitahuan dari pihak tertentu tentang gangguan atau akses mencurigakan pada produk dan layanan keuangan yang dimiliki. Misalnya, panggilan telepon dari oknum yang mengatakan adanya pendebitan dana di akun perbankan dalam jumlah tertentu. Jangan panic, Pertama, cek akun perbankan. Kedua, bertanya hanya kepada petugas resmi perbankan.

Tanyakan langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ketiga, jangan takut dan enggan melaporkan kepada pihak berwajib untuk memberi efek jera kepada oknum dimaksud. 4. Pahami produk dan layanan jasa keuangan, Pastikan membaca dengan saksama semua ketentuan tentang produk dan layanan keuangan dimaksud, baik manfaat, risiko, maupun biaya. Dengan demikian, produk dan layanan keuangan yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan, profil risiko, kemampuan bayar, dan tujuan keuangan yang dimiliki. 5. Gunakan layanan yang sudah berizin OJK. 6. Pantau portofolio secara berkala (Yoga)

Selasa (22/10) Pasar Klojen, Malang, Jatim, semarak. Hilir mudik pengunjung berbelanja sayur dan kebutuhan pokok harian. Banyak juga yang datang untuk melihat-lihat dan berwisata kuliner. ”Ayolah Pak, dua saja masak tidak ada. Ngidam ini. Saya dari Tulungagung, kapan hari ke sini Sabtu kehabisan. Masak hari ini yang bukan akhir pekan juga habis,” kata seorang pengunjung memesan pada Sugeng (69), penjual pisang goreng di sana. Karena, si ibu gigih membujuk si penjual, akhirnya keinginannya dipenuhi. ”Dua saja, ya Bu, ini soalnya pesanan orang. Kalau Ibu tidak ngidam, juga tidak bakal saya kasih karena kasihan yang sudah pesan,” kata Sugeng. Sugeng tidak menyangka, lima bulan ini pisang goreng jualannya laris manis diburu pembeli dalam dan luar kota. ”Sekarang jadi pusat kuliner, makanya banyak yang cari. Tentu ini sangat menguntungkan bagi kami,” kata pria yang berjualan sejak tahun 1980 itu.

Pasar Kojen sekarang jauh berbeda dengan bertahun lalu. Sekarang, pasar yang tak jauh dari Stasiun Malang ini menjelma jadi pusat kuliner pada pagi hingga siang hari dan tongkrongan anak muda pada malam hari. Lebih dari 30 stan di tengah dan sisi kanan pasar, yang merupakan stan kuliner yang dijalankan anak-anak muda berusia 20-30 tahun. Mereka menjual menu, mi singapore, mi beijing, gyoza, ataupun mi kolagen. Salah satu stan misalnya Warung Cendana, yang menjual aneka mi dengan harga murah meriah Rp 15.000 per porsi. Mereka berjualan mulai pukul 07.30 WIB dan pada pukul 11.00 WIB biasanya sudah habis. ”Untuk hari-hari biasa seperti ini, kami menjual 200 porsi per hari. Akhir pekan biasanya porsi dijual ditambah jadi 300-an porsi,” kata Chepy, pekerja di sana.

Lapak kuliner lain, Eng Ing Eng, menjual aneka mi, dari mi beijing, mi singapura, wonton, dan menu kekinian lain dengan harga rata-rata Rp 15.000 per porsi. Lapak Ahmad Iswahyudi (50) adalah perintis pusat kuliner di Pasar Klojen. ”Saya terbiasa belanja di pasar ini sehingga tahu pasar benar-benar sepi. Padahal, pasar bersih seperti Pasar Oro-Oro Dowo. Itu sebabnya saya ingin jualan di sana. Ternyata benar, Pasar Klojen sekarang ramai dan jadi tujuan kuliner wisatawan,” kata laki-laki yang dikenal sebagai Didik Sapari itu. Ia buka usaha Maret 2024, bulan pertama, Eng Ing Eng rugi Rp 3 juta. Bulan kedua, rugi Rp 2,8 juta. Bulan ketiga, kedai dengan konsep gabungan Melayu-Tionghoa tersebut sudah untung Rp 600.000. Cuan mulai besar pada bulan kelima. Sejak pasar ramai pengunjung, ada pedagang sayur yang awalnya omzet harian sekitar Rp 150.000, kini omzetnya naik 2-3 kali lipat setelah pasar ramai menjadi pusat kuliner. (Yoga)

Pemerintah akan mengkaji ulang aturan penerimaan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Opsi penerima beasiswa itu tak lagi wajib pulang ke Tanah Air mengemuka. Namun, hal ini dinilai menunjukkan belum ada desain besar kebijakan tersebut, termasuk kesiapan memfasilitasi lulusan program tersebut. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan, kemampuan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan sesuai keahlian penerima beasiswa LPDP terbatas. Karena itu, ada opsi bagi penerima beasiswa yang tidak ada ikatan dinas untuk mengembangkan karier di luar negeri lebih dulu.

Syaratnya antara lain mendapat izin dan memastikan tetap berkontribusi untuk Indonesia. Adapun penerima beasiswa LPDP yang memiliki ikatan dinas wajib kembali ke Tanah Air begitu selesai kuliah. ”Ini keputusan bersama,” ujarnya, Kamis (7/11) di Jakarta. Beasiswa LPDP menghasilkan lebih dari 24.000 lulusan magister dan doktor dari perguruan tinggi luar dan dalam negeri, sejalan visi Indonesia Emas 2045. Satryo menuturkan, tantangan yang dihadapi perguruan tinggi adalah kurangnya perhatian pada pengembangan talenta sains dan teknologi atau STEM. (Yoga)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mencecar Google LCCdengan130 pertanyaan dalam sidang pemeriksaan terkait dugaan monopoli penerapan Google PlayBilling System pada toko aplikasi Google Play Store. Sidang berlangsung Kamis (7/11) pada pukul 09.00 hingga 16.35 WIB di Jakarta. Sidang pemeriksaan dipimpin Majelis Investigator yang diketuai Hilman Pujana dengan dua anggota majelis, yaitu Mohammad Reza dan Eugenia Mardanugraha. Tim investigator yang hadir adalah Richardo Frans Adiatma, Melita Kristin, Wisnu Nugroho, dan Lamhot D Sagala. Pihak manajemen Google LLC didampingi tim kuasa hukum mereka, yakni firma pengacara Assegaf Hamzah & Partners dan Ginting & Reksodiputro yang berafiliasi dengan A&O Shearman.

Pertanyaan itu dijawab oleh Vice President Google Play Eng Google LLC Paul Feng. Fokus pertanyaan Richardo berkaitan dengan Google Play Store dan hubungannya dengan Google Play Billing System serta seberapa besar pendapatan yang Google terima dari bisnis Google Play Store.Pertanyaan Melita lebih banyak berkutat pada pasal-pasal di UU No 5 Tahun 1999 yang diduga dilanggar Google LLC dalam menjalankan Google Play Store dan Google Pay Billing. Pasal-pasal yang dimaksud ialah pasal 17 (terkait monopoli), pasal 19 (penguasaan pasar), dan pasal 25 (posisi dominan). Sementara   Wisnu fokus pada ada-tidaknya ruang negosiasi perjanjian antara pengembang dan Google.

Sedang Lamhot focus pada bagaimana produk Google hadir di gawai. Paul tidak menjabarkan secara rinci berapa pendapatan Google. Pertanyaan apakah pendapatan Google Play Store dari sumber service fee naik dalam lima tahun terakhir dan berapa peningkatannya dalam lima tahun terakhir, hanya dijawab Paul, dirinya yakin memang terjadi peningkatan pendapatan dari service fee dalam lima tahun terakhir, tetapi grafik kenaikan tidak selalu bergerak ke atas. Salah satu pertanyaan Wisnu yang tidak bisa dijawab Paul adalah apakah dalam perjanjian distributor aplikasi di Google Play Store ada perjanjian pembatasan. Maka, jajaran Majelis Investigasi memerintahkan investigator untuk meminta jawaban tertulis dari pihak Google LLC atas pertanyaan-pertanyaan seputar perjanjian. Apalagi, pihak terlapor yang diwakili oleh Paul kurang menguasai seputar isu perjanjian. (Yoga)