Tak butuh waktu lama bagi puluhan pemuda yang bergabung dalam SimpaSio Institute, lembaga non pemerintah di Larantuka, untuk datang ke lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Hanya berjarak 52 kilometer dari episentrum bencana, mereka memberikan apa saja yang dipunya. ”Dana hingga tenaga kami bawa ke sana,” kata Ketua SimpaSio Institute Magdalena Oa Eda Tukan, Selasa (5/11). Magdalena berharap dia dan kawan-kawannya bisa ikut meringankan beban mereka yang terdampak bencana. Data BNPB menyebutkan sembilan orang tewas dan satu kritis terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Selain itu, ada 10.295 warga terdampak.

Sebanyak 2.472 orang di antaranya terpaksa mengungsi meninggalkan zona bahaya, 7 km dari puncak gunung. Tak hanya terancam bom batu pijar, pengungsi rawan terdampak banjir lahar hujan yang bisa luruh kapan saja. Anggota SimpaSio Institute yang sudah tiba di lokasi bencana membangun posko selama masa tanggap darurat, sekitar 58 hari setelah erupsi. ”Kami akan ikut ambil bagian dalam distribusi donasi, menyalurkan bantuan, hingga menggelar kegiatan psikologi-sosial untuk anak,” kata Magdalena. Berjarak hampir 2.000 km dari Larantuka, anggota Komunitas Flores, Sumba, Timor, dan Alor (Flobamora) Kalteng ikut sigap merespons bencana Larantuka. Banyak anggota komunitas itu buruh sawit perantauan asal NTT. Kesedihan sesama warga ikut mereka rasakan dari kebun sawit yang panas dan lembab di tanah seberang.

Don (27), buruh sawit di Kotawaringin Timur, bersama teman-temannya menyisihkan sebagian uang untuk korban erupsi Lewotobi Laki-laki. Meski berasal dari Manggarai dan tidak punya keluarga di Larantuka, ia tahu sesame warga NTT harus saling bantu. Don menyebut donasi itu diberikan ke gereja di Kotawaringin Timur dan Palangka Raya untuk kemudian diberikan kepada para penyintas. Di Kalbar, Ketua Komisi Pengembangan Sosial dan Ekonomi dan Caritas Keuskupan Ketapang RD Mardianus Indra mengatakan, donasi telah dibuka sejak tanggap darurat erupsi ditetapkan. Batas waktu pengumpulan tidak ditentukan. Bantuan itu nantinya pasti diperlukan, baik saat ini maupun pemulihan pascaerupsi. ”Ini atas nama kemanusiaan. Semua bisa ter- dampak bencana,” katanya. Bencana dan duka bisa kapan saja, demikian pula cinta kasih sesama meresponsnya. (Yoga)

Anggaran kesehatan tahun 2025 telah dialokasikan sebesar Rp 217,3 triliun atau 6 % dari total APBN. Besaran alokasi anggaran kesehatan ini sebelumnya dikhawatirkan oleh sejumlah pihak setelah penghapusan alokasi belanja wajib atau mandatory spending dalam UU Kesehatan. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, di Jakarta, Selasa (5/11) mengatakan, Kemenkes akan mengelola Rp 129,8 triliun dari total anggaran kesehatan yang telah dialokasikan pemerintah. Rinciannya, Rp 105,6 triliun akan dikelola untuk pembiayaan di Kemenkes dan Rp 24,2 triliun akan dialokasikan untuk pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi khusus fisik dan nonfisik. ”Dengan adanya alokasi (anggaran kesehatan) 6 % ini tentunya pemerintah berkomitmen untuk mengelolanya secara efektif dan efisien bagi peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan,” katanya.

Aji menjelaskan, anggaran kesehatan yang telah dialokasikan akan digunakan untuk mendukung program unggulan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain untuk mewujudkan target SDM yang sehat dan produktif, anggaran ini juga diharapkan bisa mendukung agenda transformasi kesehatan. Adapun program unggulan yang menjadi target program hasil terbaik cepat (quick win) mulai 2025 adalah pemeriksaan kesehatan gratis nasional, penurunan kasus tuberkulosis, dan pembangunan RSUD kelas D menjadi kelas C. Selain itu, terdapat program strategis lain dari Kemenkes yang jugajadi prioritas, yaitu percepatan penurunan tengkes (stunting) serta pengendalian penyakit menular, seperti malaria dan HIV/AIDS. (Yoga)

Jumlah oknum pegawai Kemenkomdigi yang terbukti melindungi situs judi daring atau judi online dari pemblokiran berpotensi bertambah. Audit terhadap mekanisme pemblokiran dan SDM di kementerian mendesak dilakukan agar upaya pemberantasan judi daring tidak berjalan di tempat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Selasa (5/11) mengatakan, saat ini sudah ada 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi meralat keterangan sebelumnya yang menyebut jumlah tersangka 16 orang. Dari 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 11 di antaranya adalah pegawai Kemenkomdigi.

Dalam raker Komisi I DPR bersama Kemenkomdigi, Selasa, Menkomdigi, Meutya Hafid memastikan terdapat 11 pegawai di kementeriannya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ke-11 tersangka tersebut memanfaatkan kewenangan mereka untuk melindungi sejumlah situs judi daring agar tidak terblokir oleh sistem yang dibuat kementerian. Meutya mengatakan, jumlah tersangka dalam kasus judi daring yang berasal dari tubuh kementeriannya masih berpotensi bertambah. Dia menyebut proses verifikasi masih terus berjalan untuk mengungkap keterlibatan oknum lainnya. ”Untuk saat ini masih 11 tersangka (dari Kemenkomdigi), tetapi tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan bertambah,” ujar Meutya. (Yoga)

Pemerintah akan mengeluarkan peraturan baru terkait penetapan upah minimum tahun 2025 pasca putusan MK terhadap UU Cipta Kerja. Isi Permenaker teranyar itu akan menyesuaikan hasil putusan MK mengenai pengaturan pengupahan. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah menghormati dan akan mengikuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja, karena itu, menjelang tenggat penetapan upah minimum provinsi (UMP) pada 21 November 2024 dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada 30 November 2024, pemerintah akan mengeluarkan aturan baru terkait pengupahan. Regulasi baru dalam bentuk permenaker itu pada prinsipnya akan mengikuti isi putusan MK terkait pengupahan.

Meski tidak mengelaborasi poin-poin perubahan dalam skema baru penghitungan upah minimum itu, Airlangga mengatakan, salah satu poin di dalamnya adalah menjadikan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar penetapan upah minimum, sesuai dengan bunyi putusan MK. ”Kami akan melaksanakan keputusan itu dengan penetapan UMP yang memperhitungkan KHL. Ini sudah diformulasikan dan diharapkan dalam 1-2 hari ini Kemenaker sudah bisa mengeluarkan permenaker,” kata Airlangga dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/11). (Yoga)

Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono, Rabu (2/2), melantik Agus Haryanto sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan. Haryanto menggantikan pejabat lama Widjanarko, yang menempati posisi barunya sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian. Menkeu juga melantik Agus Muhammad, Inspektur Jenderal Depkeu yang baru. Dalam pelantikan yang dilgelar di ruang Graha Shawala Gedung Departemen Keuangan di Jakarta, Boediono menegaskan Indonesia tengah dilanda krisis kepercayaan. Salah satu elemen yang bisa menjadi solusi adalah keselarasan kata dengan perbuatan. Dan kesatuan antara kenyataan dengan harapan. “Kalau masih terdapat kesenjangan antara kata dan perbuatan, kenyataan dan harapan, masyarakat akan terus skeptis,” tambahnya. Karena itu Boediono berpesan agar kedua pejabat itu bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. “Do your best for our country,” tegasnya.

Boediono juga menegaskan bahw dirinya tidak mau menyampaikan sebuah harapan yang terlalu tinggi. “Nanti kalau tidak sesuai dengan kenyataan malah tidak baik jadinya,” imbuhnya. Agus Haryanto merupakan salah satu pejabat karir di lingkungan Departemen Keuangan. Laki-laki kelahiran Solo tahun 1951 ini memulai karirnya sebagai Kepala Sub Direktorat di Dirjen Anggaran tahun 1991. Sebelum diangkat menjadi Sekjen, penyandang gelar Doktor di bidang ekonomi, lulusan Universitas Colorado AS, ini adalah Inspektur Jenderal Depkeu yang sekarag dijabat oleh Agus Muhammad. Kepada Widjanarko, Menkeu mengucapkan terima kasih. Menurut dia, Sebagai Sekjen Depkeu, Widjanarko telah berhasil menangani kasus Overseas Private Investment Corporation (OPIC) dengan PLN. “Berkat langkah itu kita bisa menyelesaikannya dengan baik,” ungkap menkeu. (Yetede)

Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono, Rabu (2/2), melantik Agus Haryanto sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan. Haryanto menggantikan pejabat lama Widjanarko, yang menempati posisi barunya sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian. Menkeu juga melantik Agus Muhammad, Inspektur Jenderal Depkeu yang baru. Dalam pelantikan yang dilgelar di ruang Graha Shawala Gedung Departemen Keuangan di Jakarta, Boediono menegaskan Indonesia tengah dilanda krisis kepercayaan. Salah satu elemen yang bisa menjadi solusi adalah keselarasan kata dengan perbuatan. Dan kesatuan antara kenyataan dengan harapan.

“Kalau masih terdapat kesenjangan antara kata dan perbuatan, keyataan dan harapan, masyarakat akan terus skeptis,” tambahnya. Karena itu Boediono berpesan agar kedua pejabat itu bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. “Do your best for our country,” tegasnya. Boediono juga menegaskan bahw dirinya tidak mau menyampaikan sebuah harapan yang terlalu tinggi. “Nanti kalau tidak sesuai dengan kenyataan malah tidak baik jadinya,” imbuhnya. Agus Haryanto merupakan salah satu pejabat karir di lingkungan Departemen Keuangan.

Laki-laki kelahiran Solo tahun 1951 ini memulai karirnya sebagai Kepala Sub Direktorat di Dirjen Anggaran tahun 1991. Sebelum diangkat menjadi Sekjen, penyandang gelar Doktor di bidang ekonomi, lulusan Universitas Colorado AS, ini adalah Inspektur Jenderal Depkeu yang sekarag dijabat oleh Agus Muhammad. Kepada Widjanarko, Menkeu mengucapkan terima kasih. Menurut dia, Sebagai Sekjen Depkeu, Widjanarko telah berhasil menangani kasus Overseas Private Investment Corporation (OPIC) dengan PLN. “Berkat langkah itu kita bisa menyelesaikannya dengan baik,” ungkap menkeu. (Yetede)

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan kesiapannya jika Kementrian Komunikasi dan Digital (Kemkondigi) menjadi garda terdepan dalam pemberantasan  judi online di Tanah Air. terkuaknya kasus 11 pegawai Kemkomdigi dalam pusaran aktivitas judi online  pun diharapkan bisa menjadi pintu masuk untuk memberantas judi online  lebih masif. Hal tersebut disampaikan oleh Menkomdigi ketika dicecar oleh Kmisi I DPR RI terkait maraknya kasus judi online (Judol) dan juga terkuaknya kasus 11 pegawai Kemkomdigi, dari 16 tersangka, dalam pusaran aktivitas haram tersebut. Sebab mereka bukan memblokir website/aplikasi judol, tapi malah melindunginya. "Kemkomdigi adalah pintu masuk. Dan ini, kalau demi untuk kebaikan bangsa  dan negara, kami rela menjadi pintu masuk," ungkap Meutya. Namun Kemkomdigi juga bekerja sama dengan stakeholder terkait, yakni OJK, Perbankan, Lembaga Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta ekosistem digital lainnya, seperti penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk memberantas judol. (Yetede)