Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Pemerintah segela keluarkan aturan baru UMP menyesuaikan keputusan MK
Pemerintah akan mengeluarkan peraturan baru terkait penetapan upah minimum tahun 2025 pasca putusan MK terhadap UU Cipta Kerja. Isi Permenaker teranyar itu akan menyesuaikan hasil putusan MK mengenai pengaturan pengupahan. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah menghormati dan akan mengikuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja, karena itu, menjelang tenggat penetapan upah minimum provinsi (UMP) pada 21 November 2024 dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada 30 November 2024, pemerintah akan mengeluarkan aturan baru terkait pengupahan. Regulasi baru dalam bentuk permenaker itu pada prinsipnya akan mengikuti isi putusan MK terkait pengupahan.
Meski tidak mengelaborasi poin-poin perubahan dalam skema baru penghitungan upah minimum itu, Airlangga mengatakan, salah satu poin di dalamnya adalah menjadikan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar penetapan upah minimum, sesuai dengan bunyi putusan MK. ”Kami akan melaksanakan keputusan itu dengan penetapan UMP yang memperhitungkan KHL. Ini sudah diformulasikan dan diharapkan dalam 1-2 hari ini Kemenaker sudah bisa mengeluarkan permenaker,” kata Airlangga dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/11). (Yoga)
Menkeu Lantik Agus Haryanto Sebagai Sekjen Depkeu
Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono, Rabu (2/2), melantik Agus Haryanto sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan. Haryanto menggantikan pejabat lama Widjanarko, yang menempati posisi barunya sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian. Menkeu juga melantik Agus Muhammad, Inspektur Jenderal Depkeu yang baru. Dalam pelantikan yang dilgelar di ruang Graha Shawala Gedung Departemen Keuangan di Jakarta, Boediono menegaskan Indonesia tengah dilanda krisis kepercayaan. Salah satu elemen yang bisa menjadi solusi adalah keselarasan kata dengan perbuatan. Dan kesatuan antara kenyataan dengan harapan. “Kalau masih terdapat kesenjangan antara kata dan perbuatan, kenyataan dan harapan, masyarakat akan terus skeptis,” tambahnya. Karena itu Boediono berpesan agar kedua pejabat itu bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. “Do your best for our country,” tegasnya.
Boediono juga menegaskan bahw dirinya tidak mau menyampaikan sebuah harapan yang terlalu tinggi. “Nanti kalau tidak sesuai dengan kenyataan malah tidak baik jadinya,” imbuhnya. Agus Haryanto merupakan salah satu pejabat karir di lingkungan Departemen Keuangan. Laki-laki kelahiran Solo tahun 1951 ini memulai karirnya sebagai Kepala Sub Direktorat di Dirjen Anggaran tahun 1991. Sebelum diangkat menjadi Sekjen, penyandang gelar Doktor di bidang ekonomi, lulusan Universitas Colorado AS, ini adalah Inspektur Jenderal Depkeu yang sekarag dijabat oleh Agus Muhammad. Kepada Widjanarko, Menkeu mengucapkan terima kasih. Menurut dia, Sebagai Sekjen Depkeu, Widjanarko telah berhasil menangani kasus Overseas Private Investment Corporation (OPIC) dengan PLN. “Berkat langkah itu kita bisa menyelesaikannya dengan baik,” ungkap menkeu. (Yetede)
Menkeu Lantik Agus Haryanto Sebagai Sekjen Depkeu
Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono, Rabu (2/2), melantik Agus Haryanto sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan. Haryanto menggantikan pejabat lama Widjanarko, yang menempati posisi barunya sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian. Menkeu juga melantik Agus Muhammad, Inspektur Jenderal Depkeu yang baru. Dalam pelantikan yang dilgelar di ruang Graha Shawala Gedung Departemen Keuangan di Jakarta, Boediono menegaskan Indonesia tengah dilanda krisis kepercayaan. Salah satu elemen yang bisa menjadi solusi adalah keselarasan kata dengan perbuatan. Dan kesatuan antara kenyataan dengan harapan.
“Kalau masih terdapat kesenjangan antara kata dan perbuatan, keyataan dan harapan, masyarakat akan terus skeptis,” tambahnya. Karena itu Boediono berpesan agar kedua pejabat itu bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. “Do your best for our country,” tegasnya. Boediono juga menegaskan bahw dirinya tidak mau menyampaikan sebuah harapan yang terlalu tinggi. “Nanti kalau tidak sesuai dengan kenyataan malah tidak baik jadinya,” imbuhnya. Agus Haryanto merupakan salah satu pejabat karir di lingkungan Departemen Keuangan.
Laki-laki kelahiran Solo tahun 1951 ini memulai karirnya sebagai Kepala Sub Direktorat di Dirjen Anggaran tahun 1991. Sebelum diangkat menjadi Sekjen, penyandang gelar Doktor di bidang ekonomi, lulusan Universitas Colorado AS, ini adalah Inspektur Jenderal Depkeu yang sekarag dijabat oleh Agus Muhammad. Kepada Widjanarko, Menkeu mengucapkan terima kasih. Menurut dia, Sebagai Sekjen Depkeu, Widjanarko telah berhasil menangani kasus Overseas Private Investment Corporation (OPIC) dengan PLN. “Berkat langkah itu kita bisa menyelesaikannya dengan baik,” ungkap menkeu. (Yetede)
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat Meresmikan Toilet Umum dengan Konsep Smart Toilet di Dua Halte Transjakarta
BLT BBM Hadapi Hambatan Distribusi
Pemerintah perlu melakukan kalkulasi yang cermat terkait penerima bantuan langsung tunai (BLT) subsidi BBM. Pengalihan subsidi BBM menjadi BLT bertujuan untuk memangkas anggaran subsidi dan mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih murah. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa BLT tidak hanya diberikan kepada masyarakat miskin, tetapi juga kepada kelompok rentan miskin dan aspiring middle class (calon kelas menengah) yang jumlahnya mencapai hampir separuh populasi Indonesia.
Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa kelompok-kelompok ini juga sangat bergantung pada subsidi BBM dan berpotensi jatuh miskin jika subsidi dihapus tanpa bantuan yang memadai. Selain itu, langkah ini perlu diperhitungkan dengan hati-hati karena bisa menyebabkan inflasi dan meningkatkan beban operasional UMKM. Untuk itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sedang mengkaji dengan teliti dampak ekonomi dari perubahan skema ini dan akan melakukan uji coba untuk mengukur efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, dan tingkat kemiskinan.
Dalam hal besaran BLT, analis Ronny P. Sasmita mengusulkan agar BLT subsidi BBM bisa mencapai minimal Rp180.000 per bulan per kepala keluarga, namun angka ini bisa lebih tinggi tergantung kalkulasi pemerintah mengenai beban ekonomi yang ditanggung masyarakat pasca-kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, penentuan mekanisme dan besaran BLT harus dilakukan dengan hati-hati, agar tepat sasaran dan menjaga keberlanjutan APBN serta stabilitas ekonomi.
Minim Katalis Baru, Daya Beli Kian Tertekan
Kemkomdigi Jadi Ujung Tombak Pemberantasan Judol
Pemimpin AS terpilih berdampak bagi Indonesia
Hampir 78 juta warga AS telah menggunakan hak pilih mereka ketika pemungutan suara pendahuluan ditutup pada Minggu (3/11). Sisanya akan memilih pada hari puncak pemilu, Selasa (5/11). Siapa pun pilihan mereka, apakah Wapres Kamala Harris (Demokrat) atau mantan Presiden Donald Trump (Republik) publik ”Negeri Paman Sam” itu akan menorehkan sejarah baru. Bagi negara-negara lain, termasuk kawasan Asia Tenggara, pemimpin AS terpilih akan membawa dampak meski akan dipengaruhi dinamika hubungan dengan China. ”Siapa pun yang akan dipilih warga AS, negara-negara yang ditekan oleh China dan berupaya membalas tekanan itu kepada China bakal menjalin hubungan baik dengan AS beberapa tahun ke depan,” kata Zack Cooper, senior fellow lembaga think tank American Enterprise Institute, di Washington DC.
”Anda menjalin hubungan baik dengan AS karena kepentingan pada AS sebagai kekuatan penyeimbang. (Presiden Joe) Biden telah melakukannya. Trump juga akan melakukan hal itu, begitu pula Harris,” kataCooper dalam pertemuan dengan 11 wartawan Asia Tenggara dalam program Tur Reporter AS-ASEAN atas undangan Misi AS untuk ASEAN. Berkaitan dengan Indonesia, dosen di Universitas Princeton itu menyebutkan, sulit bagi Indonesia dan negara-negara lain, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan bahkan Singapura, untuk berhubungan yang benar-benar baik dengan AS tanpa gencatan senjata di Gaza dan Lebanon. ”Indonesia secara khusus berharap pada investasi perdagangan. Saya benar-benar khawatir, jika Trump (terpilih) dan menetapkan tarif global 10 p%, hal itu akan mengirim pesan cukup buruk pada Indonesia tentang kemauan AS memperdalam hubungan perdagangan,” tutur Cooper. (Yoga)
Demi membebaskan anaknya, ibunda Ronald Tannur Menyuap Hakim
Kejagung kembali menetapkan tersangka suap dan gratifikasi hakim pengadil Ronald Tannur, terpidana perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Ibunda Ronald Tannur, Meiriska Widjaja, ditetapkan sebagai tersangka. Meiriska disangka menyuap hakim Rp 3,5 miliar untuk membebaskan Ronald Tannur. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar mengumumkan penetapan tersangka Meiriska Widjaja pada Senin (4/11) di Jakarta. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik di Kajati Jatim melakukan pemeriksaan secara maraton.
”Setelah pemeriksaan saksi MW (Meiriska Widjaja), penyidik menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap atau gratifikasi. Karena itu, kami meningkatkan status ibu terpidana, dari semula dari saksi menjadi tersangka,” kata Abdul Qohar. Abdul Qohar menjelaskan, dugaan keterlibatan Meiriska bermula ketika ibunda Ronald Tannur menghubungi Lisa Rahmat (LR), pengacara yang merupakan teman lamanya, untuk menjadi penasihat hukum bagi anaknya. ”Pada 5 Oktober 2023, MW bertemu dengan LR di kafe di Surabaya untuk membahas kasus Ronald Tannur. Keesokan harinya, pembicaraan dilanjutkan di kantor LR.
Saat itu, LR menjelaskan pada MW mengenai kebutuhan biaya dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengupayakan pembebasan Ronald Tannur,” kata Abdul Qohar. Menurut Abdul Qohar, Lisa kemudian meminta mantan pejabat MA, Zarof Ricar, agar memperkenalkan dirinya pada pejabat PN Surabaya agar bisa menentukan hakim yang akan menangani perkara Tannur. Meiriska menyanggupi untuk menanggung biaya pengurusan perkara. Selama berlangsungnya proses hukum, Meiriska telah menyerahkan uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada Lisa secara bertahap untuk membebaskan putranya, Ronald Tannur. Lisa juga telah menggunakan uangnya untuk pengurusan perkara sebesar Rp 2 miliar sehingga total dana yang dipakai sebanyak Rp 3,5 miliar. (Yoga)
TNI Melatih Ribuan Sarjana untuk Urus Makan Bergizi Gratis
Pemerintah akan mengoptimalkan lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Mereka bertanggung jawab memastikan setiap anak sekolah mendapat makanan bergizi, aman, dan tepat waktu setiap hari. Hal ini diungkapkan Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Ikeu Tanziha, yang menjelaskan, para sarjana dibagi per kelompok untuk bertugas di unit layanan makan bergizi gratis. Satu kelompok terdiri atas tiga orang, yakni manajer, akuntan, dan ahli gizi. Mereka bertugas memastikan keamanan pangan dan standar gizi yang ditentukan dalam tiap menu makan bergizi gratis.
SPPI merupakan sarjana dari sejumlah perguruan tinggi yang mendapatkan Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) oleh TNI. Total ada 1.063 sarjana yang tengah mengikuti program ini di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif), Cipatat, Bandung, Jabar, sejak September 2024. Mereka akan dicetak menjadi kader bangsa yang tangguh, profesional, dan berwawasan kebangsaan. ”SPPI inilah yang akan mengoperasikan unit layanan tersebut, terdiri atas tiga orang, satu manajer, satu akuntan, dan satu tenaga gizi. Jadi, setiap unit pelayanan akan ada satu tenaga gizi yang memastikan semuanya sesuai dengan kebutuhan anak-anak,” kata Ikeu dalam diskusiFMB9 secara daring, Senin (4/11).
Selama masa uji coba yang berlangsung beberapa bulan terakhir, operasionalisasi masih dijalankan oleh TNI melalui 50 Kodim di Pulau Jawa dan 32 kodim di luar Jawa. Makanannya akan dibuat oleh kelompok masyarakat serta pelaku UMKM di daerah sekitar. Tenaga kesehatan di puskesmas dan para guru akan dilibatkan untuk memantau perkembangan kesehatan fisik dan otak anak setiap dua bulan sekali untuk melihat efektivitas program makan bergizi gratis. Jika tidak sesuai dengan target, ahli gizi diminta untuk memperbaiki menunya. Ikeu memastikan, program makan bergizi gratis akan dimulai pada Januari 2025 dengan target 19,47 juta orang. Bukan hanya anak-anak SD dan SMP, program ini juga menyasar ibu hamil dan anak balita. Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program ini Rp 71 triliun. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









